Kasim Fallo, Mama Manek, dan Mereka yang tak Pernah Kembali

Oleh: Elcid Li*

‘Coba pergi ke belakang kantor, orang tua itu bisa tutur!’ kata Ma Orta, perempuan dengan gagang kacamata yang patah memberi saran.

Siang itu kami bertamu dan bertemu dengan lelaki berperawakan pendek. Istrinya yang berambut tipis menggunakan penutup kepala datang membawa empat kursi plastik. Bapak yang kadang diminta oleh Mama Kalake menebang pohon di halaman kantor namanya tak pernah kami tahu. Ia jarang bicara.

Namanya Kasim Fallo. Orang Eban. Ia sedang membuat kandang ayam. Ayamnya turun 9, dari sepuluh butir telur. Kami duduk di depan rumah bebak. ‘Tanah ini milik orang Arab, yang di depan tanah milik orang Sabu,’ kata istrinya yang kami panggil Mama Fallo. Rumah itu bersih. Kintal depan rumah itu tampak disapu, dan rumput-rumput tak ada di sela ribuan pohon turis yang mereka tanam. ‘Kita ini tinggal di kota, jadi harus bersih, kadang saya harus bersihkan sampah orang di depan, sudah beberapa minggu ini saya tidak jual sayur, abis bagaimana mobil mereka tutup kami punya warung?’ kata Mama Fallo menggugat kelakuan para tim sukses seorang calon gubernur NTT yang berumah di depan rumah mereka.

Mama Fallo memang lebih banyak berbicara dibandingkan Bapak Kasim. Perempuan ini yang menjelaskan siapa keluarga Fallo. Bapa Kasim seperti tiang rumah yang kokoh yang tidak bergerak, dan Mama Fallo adalah atap rumah yang terbuat dari ilalang yang menari dan ditiup angin. Lincah bergerak melengkapi.

‘Jadi maksudnya apa?’ tanya Bapa Kasim. Kami menjelaskan tentang kematian beruntun yang datang tanpa henti. Kami minta agar ia mendoakan dalam Bahasa Dawan dalam ritus Rabu Ratapan, agar mereka yang pergi tak begitu saja dilupakan. Ia setuju.

Semula kami beranggapan ini adalah simulasi. Ia perlu membayangkan dan menuturkan. Namun anggapan ini dibantah oleh Mama Fallo. “Di sini tempat tinggal Maria Gorety Mamo, anaknya ada di Oesapa, dan di sebelah sana, di depan sana tempat tinggal Adelina Sau, dia dulu jaga fotokopi di ujung jalan,” katanya.

Empat tahun sudah kami bekerja mengumpulkan data perdagangan orang. Dan siang itu terasa cukup aneh. Di Kupang ini ada ratusan ribu orang Dawan. Dan bisa saja Mama Orta menyebut nama siapa pun. Tapi mengapa usulnya menyambungkan kami dengan Maria Gorety Mamo dan Adelina Sau. Nama yang terakhir mati di Malaysia setelah disiksa di Penang dan dibiarkan tinggal bersama anjing. Sedangkan Maria Gorety Mamo jenasahnya sudah dibawa pulang, namun anaknya masih tertinggal di Malaysia tanpa dokumen kependudukan apa pun.

‘Bapa tua pasti su lupa,’ kata Mama Fallo pagi kemarin ketika kami datang menjemput Bapa Kasim. Pagi-pagi sekali ia sudah ke pasar Oeba. Di atas sampah-sampah plastik, ikan-ikan kota Kupang mendarat. Di pinggir pantai yang sudah tidak kelihatan pasirnya itu karena tertimbun pantai plastik kami mencari Bapa Kasim. Ia tidak ada. Mama Fallo pun pergi. Masuk ke dalam pasar mencari suaminya.

Sepasang suami istri itu datang. Bapa Kasim bawa ‘ikan makan’. Hari itu ia tidak jual. Artinya ikan yang tidak dijual untuk makan si penjual. Di Kupang, jika anda akrab dengan pesisir dan tak punya lauk untuk makan, cukup bawa ember dan pergi ke perahu (biasa disebut bodi) yang merapat pagi-pagi, dan ikan makan hari itu pasti ada. Tidak perlu bayar, cukup sebut ikan makan.

‘Saya juga ikut,’ ujar Mama Fallo. Ia menyebut anaknya ada empat. Satu orang menamatkan seminari menengah (sekolah calon pastor setingkat SMA) di Denpasar, dan hingga kini ijasahnya masih tertahan di sana. Ijasah itu harus ditebus 2,5 juta. Saya ingat tentang cerita para diakon (calon Imam/Pastor) yang hampir putus sekolah seminari karena orang tua tidak mampu bayar uang sekolah. Kondisi ini cukup aneh. Pastor itu pekerjaan melayani umat, tetapi mengapa mereka yang ingin melayani sepanjang hidup pun harus membayar dari kekurangan.

‘Ya ini kami pung salib Pak!’ tutup Mama Fallo. Mantan seminaris itu kini bekerja dengan pengusaha ‘ter’, dan ketiga adiknya masih sekolah.

Telfon dari Mama Manek
Hujan turun dengan derasnya. Mendung tadi pagi saat Rabu Ratapan dijalankan oleh puluhan elemen aksi lunas sudah. Air turun, menyirami tanah kami yang kering. Di tengah deru suara hujan, telfon masuk.

‘Kami bisa ke kantor ko, ini Demus pung Mama,’ sebut suara di ujung telfon.

Demus adalah salah satu relawan terkecil saat kami bekerja untuk calon indipenden Wali Kota Kupang. Ia celaka saat memakai kaos Viktori (kami membedakan viktori pakai ‘I’ untuk independen). Ia ditendang dari belakang, oleh orang tak dikenal dan terjembab di jalan raya. Pelaku hanya menyebut ‘lu liat e’. Calon walikota kami dikerjai saat verifikasi. Seluruh partai politik, KPU, media massa dan Panwaslu bersatu memenangkan orang-orang besar berduit. ‘Kalau kita lolos, pasti lain e,’ ujar Demus saat kami bertamu ke rumahnya dan meminta tolong Mama Manek dan teman-teman Manek untuk ikut dalam ritus Rabu Ratapan.

Mama Manek ingin datang ke kantor, tetapi hujan deras sekali. Mama Manek tinggal di Tofa. Di lingkungan orang Noemuti. Migrasi orang-orang dari pedalaman Timor, atau pun warga dari pulau lain, biasanya seperti memindahkan kampung ke kota. Mereka tinggal berkelompok. Ini salah satu sebab yang membuat Kota Kupang punya ciri sendiri, kota tidak pernah menjadi sesuatu yang anonim. Tenunan kekerabatan melekat erat.

Mama Manek dan kelima orang Ibu-Ibu dari Tofa lah yang meratap dengan Bahasa Dawan, etnis terbesar di Timor Barat, dalam aksi Rabu Ratapan di depan peti-peti mati. Dari kelompok etnis ini lah nama-nama seperti Nirmala Bonat, Yufrida Selan, Dolviana Abu, Marni Baun, Rista Bota, Yenny Fuakan berasal.
‘Kami bisa ke kantor ko, ada kami punnya adik di Ipoh yang tidak bisa keluar dari rumah majikan, paspornya hilang, bisa bantu ko?’ tanya Mama Manek tadi malam.

Maria dan Martha
Pagi kemarin di tengah aksi lima orang kawan pergi karena harus menyelamatkan beberapa anak perempuan yang hendak dikirim jadi TKW. Mereka pergi di tengah aksi di halaman Polda NTT. Di tengah Brimob bersenjata yang dengan garang menghela pagar besi dan membuat kawan-kawan mahasiswa meradang. Sejak rapat aksi semalam kami putuskan agar barisan depan di-isi oleh rakyat jelita. Mereka yang berada di garis depan pagar besi, ketika Andreas brimob jemaat dari Talitakum menarik keras pagar besi di depan kami menutup pintu kantor Polda NTT. Pendeta Emmy, pendeta senior beruban, yang kepanasan sempat berteduh di pos jaga dan berujar ‘Itu yang di depan kita pung jemaat’. Mungkin karena itu ia tidak keluar lagi dari pos jaga.

Para pemuda Cipayung plus yang baru dipentung sehari sebelumnya bukan pilihan yang baik menjelang Kamis Putih untuk berada di garda depan. Aksi ini sudah minta untuk dibatalkan oleh beberapa kawan lain karena berdekatan dengan Paskah. ‘Apa bisa dibikin setelah Paskah?’ Dan kami menjawab ini Rabu Ratapan. Ada lagi yang bertanya sendiri, “Apakah kamu bisa menemukan Kristus di tengah kemanusiaan yang mati?”
Malam tadi, Mama Manek menelfon tentang saudaranya di Ipoh, Perak yang harus diselematkan. Dokumen dan alamatnya sudah didapat. Kerja selanjutnya menyambungkannya dengan Konjen setempat. Infrasturktur migrasi semacam ini lah yang masih minim. Imajinasi tentang migrasi belum lah ada. Mereka tak punya jaringan yang membantu mereka. Kemenlu geraknya terbatas. Saya ingat ucapan seorang sahabat yang berujar ‘Kamu bisa bayangkan bagaimana katak yang selama hidupnya tinggal di bawah tempurung, dan tiba-tiba ia langsung duduk di atas tempurung?’

Kata orang hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi bagaimana jika hidup itu nasibnya sama dengan roda meriam di got? Selamanya tidak berputar, dan selamanya tergenang air comberan?

Bulan ini sudah 23 orang NTT yang mati. Ini masih Maret, bulan ketiga. Apakah tahun ini kita akan menerima 100 jenasah?
Setiap kali Suster Laurentina PI, dan Pdt.Emmy Sahertian ‘mengajak’ ke cargo bandara untuk menjemput jenasah saya bertanya ‘kapan ini berakhir’ dan bertanya ‘apakah ada bedanya antara pergi menjemput atau tidak adakah ada bedanya’. Bukankah mereka tidak bisa bangun lagi dengan kepergian saya. Di saat yang sama kedua perempuan yang dalam imajinasi kusebut ‘Maria dan Martha’ ini juga memberikan catatan sosiologis tersendiri. Lagi-lagi ini tentang homo sacer. Lagi-lagi tentang tulisan Arrendt tentang holocaust di Auschwitz, tentang pembantaian di. Tentang hidup tanpa negara, tanpa hukum, hidup tak ada artinya.

Para budak adalah orang di luar negara, di luar polis atau negara kota (city state). Hidup mereka tak ada artinya. Sejelek apa pun kita harus punya Negara. Negara berfungsi dengan tata rasa keadilan, dan bukan dikendalikan oleh selera pasar. Pasar seharusnya tidak terlepas dari ruang sosial. Amartya Sen, pemenang nobel ekonomi itu, bisa menjelaskan dengan lebih baik. Bukankah good life harus diperjuangkan agar setiap orang menemukan telos-nya untuk kalian yang mengikuti garis Aristoteles? Bukankah tubuh manusia lain yang pulang dalam peti harus diziarahi agar ia tidak menjadi seonggok material semata, tetapi tetap lah menjadi manusia? Bukankah dengan memberi makna pada setiap tubuh maka engkau pun tidak berubah menjadi monster raja tega?

Siang itu setelah terpanggang lima jam di bawah matahari. Kami duduk di depan meriam. Mama Maria Hingi mantan TKW di Singapura menyumbang beberap plastik besar pisang rebus dan ubi. Uang arisan seluruh elemen aksi tak cukup untuk beli nasi bungkus untuk semua, hanya cukup beli air minum. Pisang dua biji cukup untuk mengganjar perut.

Duduk di samping kiri saya dari tadi seorang Ibu yang saya tidak tahu namanya. Ia dari setengah jam yang lalu mengomel ‘kenapa itu Gubernur tidak keluar’. Saya diam tidak menjawab, membiarkan ia bicara. ‘Mereka tidak peduli dengan kami punya nasib ko?’ tanyanya lagi. ‘Saya sudah bilang sama anak-anak mahasiswa itu seharusnya tombol itu tidak ditekan, tapi mereka mana mau dengar saya?’ katanya lalu melanjutkan ‘Harusnya pintu itu dibuka dan kita masuk, mereka enak-enak duduk di ruang AC, tidak mau keluar ketemu kita, manusia macam apa?’ Ia masih berharap bertemu dengan Gubernur. Tetapi saya tak menjawab. Saya tak tahu ini siapa. Sampai sekarang tak tahu namanya. Saat pembagian pisang rebus baru Mama Maria Hingi menyebut ‘Dia TKW juga, korban, sampai sekarang gajinya bertahun-tahun tidak dibayar’. Kami diam duduk di samping meriam, dan makan pisang rebus.

Ya aksi tidak merubah banyak hal tentang perdagangan orang. Tetapi mengenal para pemuda dan kawan-kawan baru dengan segala kekhasan adalan bonus. Semoga mereka tidak jadi penghianat, semoga setelah dewasa mereka tetap menjadi tuan dan puan untuk diri sendiri! Semoga mereka tidak menjadi air comberan, tetapi menjadi air hidup!

Saat jalan kaki dan menyanyikan lagu Darah Juang bersama generasi 2018 dari atas aspal panas membawa kenangan tentang Wawan yang meninggal di Semanggi 20 tahun silam. Selain itu muncul jelas ingatan tentang Jogja yang waktu itu masih menjadi salah satu kiblat pergerakan mahasiswa.

Reformasi menjadi catatan pahit tersendiri. Sebab antara mereka yang mengaku Soehartois dan Soekarnois tiba-tiba serupa. Duit adalah segala-galanya, dan pesan yang disampaikan dalam setiap temu adalah kematian bisa diselamatkan dengan duit. Retorika kompeni pemburu rente sekarang jauh lebih pahit, karena pelakunya bisa kawan sendiri. Kawan sendiri bisa menjadi centeng. Kawan sendiri bisa menjual kawan. Orangtua sendiri bisa menjual anak. Pacar sendiri bisa menjual gadis yatim piatu. Pejabat bisa menjual jabatan.

Semoga logika kita tidak terlilit dalam tirani dagang, dan tak berat kala menghela nafas.

Selamat merayakan Kamis Putih!

Kupang, 29 Maret 2018
*Peneliti perdagangan orang di era reformasi

Pemilihan Gubernur NTT 2018 dan Politik Media Massa Lokal

IRGSC Brief #19, 2018

Screen Shot 2018-03-16 at 7.25.46 pm

Oleh Peringatan Zendrato*

Kontestasi politik pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disingkat Pilgub NTT) untuk periode 2018-2023 diikuti empat pasangan calon (selanjutnya disingkat: paslon) yakni: Paslon Benny K. Harman bersama Benny Litelnoni (Paket Harmoni), Paslon Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Josef Nae Soi (Paket Victory-Joss), Paslon Esthon Foenay bersama Christian Rotok (Paket Esthon-Christ), dan Paslon Marianus Sae bersama Emelia Nomleni (Paket MS-Emi). Paket harmoni diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Demokrat. Paket Victory-Joss diusung oleh Partai Hati Nuranis Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Paket Esthon-Christ diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sedang paket MS-Emi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Empat pasangan ini telah memulai kampanye sejak tanggal 15 Februari 2018, dan akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2018 nanti.

Sepanjang bulan Februari 2018, tiga media cetak lokal (Pos Kupang, Victory News, dan Timor Express) meliput kegiatan empat pasangan calon dalam memperebutkan suara rakyat. Gambar di bawah menunjukkan jumlah berapa persentase paslon diberitakan di setiap media cetak lokal. Media cetak Pos Kupang meliput pergerakkan politik empat paket ini sebanyak 25 kali. Media cetak Victory News dan Timor Express meliput sebanyak 57 dan 15 kali. Jadi, total pemberitaan seluruhnya dari tiga media cetak local ini adalah sebanyak 97 kali (n=97).

Screen Shot 2018-03-16 at 6.29.10 pm

Gambar 1. Persentase peliputan berita empat paket di tiga koran lokal di NTT [Di olah IRGSC]

Media cetak Pos Kupang lebih banyak meliput berita paket Harmoni dibandingkan dengan paket lainnya. Gambar di atas menunjukkan bahwa selama bulan Februari 2018, Koran Pos Kupang meliput berita Paket Harmoni sebanyk 10 kali (40%), paket Esthon-Christ sebanyak 2 kali (8%), paket MS-Emi sebanyak 7 kali (28%), dan paket Victory-Joss sebanyak 6 kali (24%). Perbedaan porsi peliputan yang kurang proporsional ini juga menandakan secara tidak langsung posisi media cetak ini dalam Pilgub NTT. Selain itu, pada halaman depan, tepatnya bagian kanan atas Koran Pos Kupang dari tanggal satu hingga 11 februari 2018 telah memuat foto paket Harmoni.

Dalam periode yang sama, media cetak Victory-News cenderung menonjolkan figur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi dengan peliputan sebanyak 27 kali (47%). Kemudian menyusul paket Harmoni sebanyak 14 kali (25%) (Gambar 1). Paket Esthon-Christ diliput oleh media cetak ini sebanyak 11 kali (19%). Sedangkan paket MS-Emi hanya 5 kali (9%) diliput oleh Media Cetak Victory-News. Perbedaan porsi peliputan yang tidak sebanding ini menunjukan posisi media cetak Victory-News di Pilgub kali ini. Fakta ini menunjukan perbandingan peliputan pakte MS-Emi dengan paket Victory-Joss adalah 1 : 5. Artinya, dalam satu kali terbitan, Koran Victory-News hanyak memberikan ruang satu kali liputan untuk satu berita paket MS-Emi. Sedangkan paket Victory-Joss diliput 5 kali/berita. Begitu juga bila dibandingkan dengan paket lainnya, terlihat porsi pemberitaan yang tidak sama. Kecenderungan menonjolkan salah satu Paslon oleh media cetak ini bisa diperkuat dengan fakta-fakta lain seperti: letak berita yang menempatkannya di bagian paling depan secara berturut-turut, foto paslon di bagian kanan atas media cetak (Koran), dan hubungan kepemilikan media cetak dengan paslon atau partai pengusung.

Sedangkan media cetak Timor Express lebih banyak meliput paket Esthon-Christ. Sepanjang bulan februari 2018 (lihat Gambar 1), Media Cetak Timor Express meliput paket Esthon-Christ sebanyak 7 kali (47%). Sedangkan untuk paket Ms-Emi dan paket Harmoni hanya mendapatkan peliputan sebanyak 2 kali (13%) dan 3 kali (20%). Begitu juga paket Victory-Joss, di media cetak Timor Express, paket ini hanya mendapat peliputan sebanyak 3 kali (20%). Perbedaan porsi peliputan yang tidak sebanding ini juga menunjukkan posisi media cetak Timor Express di Pilgub NTT kali ini. Fakta ini menunjukkan perbandingan peliputan paket lain dengan paket Esthon-Christ. Bila dibandingkan antara banyaknya peliputan terhadap paket Harmoni dengan paket Esthon-Christ, maka perbandingannya adalah 1 : 3. Artinya, dalam satu kali terbitan, Koran Timor Express memberikan ruang untuk berita paket Esthon-Christ lebih banyak dibanding paket Harmoni. Media cetak ini juga diperkuat dengan hanya menerbitkan iklan foto paslon Esthon-Christ di halaman 12 (data iklan di bawah). Iklan foto paslon ini yang terdapat di halaman 12 ini diterbitkan dari tanggal 1 hingga 11 Februari 2018.

 

Screen Shot 2018-03-16 at 6.30.04 pm

Tabel 1. Iklan setiap paslon dalam tiga media cetak selama Februari 2018 [Data diolah IRGSC]

Berdasarkan penelitian singkat ini diketahui beberapa hal. Pertama, tiga surat kabar aktif yang berpusat di Ibukota Provinsi NTT tidak memberikan porsi peliputan yang sama untuk keempat pasangan calon. Kedua, trend pemberitaan surat kabar sangat dipengaruhi oleh trend pemasangan iklan oleh keempat pasang calon. Tabel 1 jelas terbaca bahwa iklan pemilihan gubernur berkorelasi positif dengan  trend pemberitaan media. Ketiga, paket MS-Emi merupakan satu-satunya paslon yang tidak memiliki posisi dominan dalam pemberitaan di ketiga suratkabar lokal ini.

Kelemahan dari kecenderungan ini adalah ketika pers cenderung menjadi partisan (terkait dengan pemasangan iklan dan kepemilikan media), maka dengan sendirinya media massa sulit mengembangkan wacana kritis untuk membahas visi misi dan program para calon gubernur-wakil gubernur. Publik sangat berharap agar para awak media massa mampu mengambil jarak sekaligus memberikan catatan kritis terhadap masing-masing paslon, meskipun ia menerima iklan dari salah satu paslon. Dengan cara ini publik pun akan terbantu untuk mendapatkan pandangan tentang figur yang akan ia pilih, dan tidak didikte oleh arus uang dalam industri media massa.

*Penulis adalah alumni Jurusan Ilmu Politik Univ.Nusa Cendana, saat ini ia sedang belajar di IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)

 

Screen Shot 2018-03-16 at 7.25.46 pm.png

Adelina, Yufrinda, Rista, Mariana?

Serial Catatan Dominggus Elcid Li #2/2018

Nama-nama perempuan ini adalah nama perempuan yang dibiarkan mati. Mereka bukanlah segelintir. Mereka adalah bagian dari rombongan. Mereka adalah yang beruntung untuk disebut dan kematiannya dibakar lilin. Yang lain tenggelam dan hilang begitu saja, dan kematiannya hanya menjadi milik keluarga mereka. Sebagian bahkan nyaris tak ada kabar, kuburan pun tak ada nisan.

Raga mereka mati dan dilupakan begitu saja dalam perjuangan gigih untuk bebas dari kemiskinan. Mereka bukan hanya sekelumit dari pasar, mereka adalah bagian dari tubuh republik yang harus diperjuangkan. Republik tiada guna jika tak mampu melindungi bagian dari tubuhnya. Karena mereka jelas bukan pergi bertamasya. Mereka adalah bagian dari skema circular migration, para perantau yang diharapkan mengirimkan uang ke kampung halaman dan mengosongkan kemiskinan. Keluarga mereka tidak pernah berharap jenasahlah yang dikirim pulang. Apalagi dengan cerita disiksa tidur bersama anjing dan dibiarkan lukanya menganga.

Nasionalisme sempit?

Kabar datang dari Malaysia, dari Rusdi Kirana, Duta Besar Indonesia di negeri jiran. Ia mengusulkan agar pemerintah RI melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Langkah ini bisa dianggap tepat. Sudah saatnya pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar terhadap pemerintah Malaysia. Pandangan kontra pasti ada. Namun sudah saatnya negara ada melindungi yang kecil. Tak disangka pikiran negarawan muncul dari Rusdi Kirana, seorang pedagang pemilik sekian ribu armada pesawat. Ia ternyata paham bagaimana memperlakukan warga negara. Raga mereka sejatinya raga dan wilayah republik yang wajib diperjuangkan

Apakah langkah Rusdi Kirana adalah bagian dari upaya membangkitkan nasionalisme sempit? Jelas bukan. Persoalan tata kelola ketenagakerjaan tidak hanya terletak di ujung, di Malaysia. Masalah besar menganga di Indonesia. Contohnya Adelina berasal dari pedalaman Timor, NTT tetapi paspornya terbit di Blitar, Jawa Timur. Upaya penunggalan data memang masih gagal, bahkan mimpi e-KTP pun kini dituturkan ulang oleh KPK.

Seorang kawan yang juga aktivis pembela buruh pernah saya tanya, “Apakah engkau kalau diminta jadi Menakertrans akan mampu menyelesaikan persoalan?” Ia menggeleng. Menjawab ‘tidak sanggup’. Banyaknya persoalan membuat solusi berbasis hak (right) warga negara sering kali dianggap bukanlah sebuah pilihan, karena tekanan pasar jauh lebih dominan.

Pasar dianggap mampu menemukan keseimbangannya sendiri. Nyatanya ia selalu mengorbankan yang kecil, yang buta huruf, yang tak mampu keluar dari halaman majikannya untuk sekedar ‘minta tolong, saya disiksa mau mati’. Menderita dan diam memang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang rasa manusianya hilang, dan sudah mengaku kalah.

Orang miskin dan warga negara

Sering kali ketika moratorium dihentikan atau coba untuk ditawarkan, ada sebagian yang berujar mengapa orang miskin yang dihukum dengan keputusan ini. Jawabannya cuma satu. Ketika kita keluar sebagai Negara (State) itu bukan lagi soal orang miskin. Orang berkasta. Ia adalah warga negara Republik Indonesia. Bisa dibayangkan ‘gilanya’ Presiden AS jika ada warga negara AS yang sakit dan dibiarkan tinggal bersama anjing yang kemudian mati.

Tetapi ini bukan hanya persoalan antara kita, Indonesia, dengan negara lain. Ini persoalan kita dengan para penjahat, mafia yang menguasai rantai perdagangan orang di dalam negeri sendiri. Contoh mafia terselubung yang berkuasa atas insitusi kenegaraan adalah mafia yang mampu mendiamkan kasus perdagangan orang di Medan. Kasus itu menyebabkan dua orang perempuan mati. Rista Botha dan Marni Baun yang dikurung selama 4 tahun layaknya burung di Medan. Mereka berdua mati di Bulan Februari tahun 2014. Seluruh dokumen mereka sudah saya serahkan kepada Presiden Jokowi, ketika diundang ke istana untuk menyampaikan persoalan. Sayangnya, jangankan keadilan, BAP-nya pun tidak pernah jadi.

Tahun lalu, seorang peneliti dari UGM datang ke Kupang (NTT) untuk berdiskusi soal undang-undang perlindungan asisten rumah tangga. Disebut asisten agar mereka diperlakukan dengan layak bukan dijadikan babu yang segala suka bisa diperintah tanpa belas kasih. Setelah diskusi, ia berujar di tempat yang sama sempat digali dan ditemukan tulang belulang manusia lain yang dikuburkan di pabrik sarang burung walet (yanwo dalam Bahasa Mandarin). Jadi bukan cuma Rista dan Marni. Masih ada lain yang tak bernama. Mohar si pedagang sarang burung walet yang tinggal di Jalan Brigjen Katamso bebas. Tak hanya itu polisi, si serse yang mengurus kasus ini juga sudah jadi pejabat di ibukota. Seluruh dokumen ini ada di tangan Jokowi. Semoga beliau ingat. Jika telah hilang, kami bersedia kirim ulang.

Jika hingga kini kasus ini tidak memberikan rasa keadilan untuk puluhan warga maka itu bukan lah salah Jokowi. Ia hanya bagian dari sistem yang buruk, dan jelas ia tak mampu merubahnya seorang diri. Ia juga tak punya daya mengontrol Kapolri untuk mengontrol anak buahnya membuatkan BAP untuk perempuan-perempuan yang mati. Ini bukan negeri jiran, ini Medan Bung!

Negara adalah kita

Upaya untuk membuka kasus perdagangan orang di Indonesia tidak mungkin hanya jadi bahan obrolan omong kosong para pejabat. Tidak perlu pakai kemeja putih sebagai simbol kesucian jika kalian para pejabat tidak mampu menjaga martabat kemanusiaan. Sederhana itu penting, tetapi kita harus punya prinsip. Warga negara kita bukan anjing dan burung.

Kasus-kasus perdagangan orang perlu dibuka hingga tuntas. Sayangnya dengan pemahaman perdagangan orang hanya dalam hukum administrasi negara, maka logika perdagangan orang tidak akan mungkin tersentuh. Undang-undang tindak pidana perdagangan orang yang dibikin sejak tahun 2007 tidak cukup untuk disosialisasikan kepada polisi, jaksa, dan hakim.

Di NTT contohnya di tahun 2017. Seorang hakim yang terhormat melepaskan bandar besar perdagangan orang bernama Diana Aman alias Diana Tjia. Hingga hari ini bandar itu hilang. Seorang serse di Mabes Polri yang sempat kami temui begitu herannya dan ia bertanya ‘Mengapa seorang bandar besar bisa dilepaskan hilang begitu saja padahal untuk menangkapnya telah habis ratusan juta rupiah?’ Hingga kini human trafficking dianggap tidak lebih penting dari drug trafficking. Manusia yang dijadikan anjing dan burung dianggap tidak lebih penting daripada obat-obatan pembius. Antara logika dan prioritas memang selalu ada jeda.

Andaikan mereka paham, para para babinsa di desa-desa kita juga bisa membantu mendeteksi jaringan perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang memang bagian dari jenis kriminalitas jaringan terkini. Sel-nya mirip jaringan teroris dan narkoba. Yang namanya jaringan memang sulit terdeteksi, karena ia beradaptasi dengan baik dengan realitas virtual. Namun, setiap jaringan terdapatlah ujung. Jika ada ujung dibuka jangan lah dilepas, jika ketika diurut di kepalanya kita temukan pejabat penghianat kemanusiaan. Itu yang sulit.

Kencing, uang, dan hukum

Kasus Diana Aman seorang pelaku perdagangan orang yang menyebabkan kematian Yufrinda Selan masih menggantung. Seluruh pelakunya terancam bebas. Diana Aman kata penyidik polisi yang mengutip pengakuan para korban yang dikurungnya di Boyolali, Jawa Tengah adalah pemain lama yang suka menyogok. Kabar ia menyogok para penegak hukum dari ratusan juta rupiah hingga milyar rupiah beredar di Kupang. Sayang KPK belum sampai di sini. Masih sibuk urus Pilkada dan politisi semata.

Diana Aman menurut kabar burung sudah beredar di RRC. Kabar jelasnya tidak ada yang tahu. Tuntutan masyarakat sipil yang meminta agar Kapolda NTT di tahun 2017 untuk bergerak menangkap tidak berujung hasil. Kapolda diam seribu bahasa, dan pindah ke Jakarta tanpa rasa sesal.

Diana Aman menurut penyidik Mabes Polri itu jika marah kepada para calon TKI asal NTT itu yang bertanya dan meminta haknya, ia kencing dan memintanya agar mereka minum air kencingnya. Cerita semacam ini tidak lantas membuat para aparat penegak hukum bergerak mencari Diana. Sebaliknya mereka diam seribu bahasa. Hakim dan Jaksa seolah sepakat diam. Pihak kepolisian yang diam berdalih bahwa ‘tidak ada permintaan untuk mencari Diana’. Padahal petisi warga sudah dimuat di Koran. Kapolda NTT punya wewenang meminta bantuan Mabes Polri. Itu pun tidak dibikin.

Jadi kalau Rusdi Kirana meminta agar moratorium itu dijalankan itu bukan untuk menghukum Malaysia, atau pun sekedar mencari sentimen chauvinistik. Tetapi kita diminta untuk berpikir ulang dan bertanya mengapa para perempuan kita dibiarkan tidur dengan anjing, disuruh tidur di lantai tiga seperti burung, dan diminumkan air kencing ketika mengeluh. Moratorium ini bukan hanya untuk Malaysia dan juga untuk negara-negara di Timur Tengah, tetapi harus dijalankan di negeri kita sendiri. Moratorium perdagangan orang.

Ini bukan soal presidennya siapa. Ini bukan soal cebong atau micin. Ini soal akal sehat. Sampai kapan kita mau membiarkan kita dipermainkan pasar–dan juga perasaan saling menyalahkan tanpa ujung pangkal? Sampai kapan para pejabat kita membiarkan yang kecil diperas, dibiarkan mati, dan diminumkan air kencing? Batas negara memang makin tipis dengan semakin lancar dengan naik drastis volume penerbangan sejak 2002, teknologi informasi yang membuat kita seolah berjarak, dan sekian skema penyatuan pasar dan deregulasi kawasan.

Tetapi, negara harus tetap ada.  Negara adalah kita. Keliru kita anggap bahwa presiden, gubernur, adalah penentu segala sesuatu. Mereka penting, mereka kepala dan pejabat negara, tetapi lebih penting lagi adalah kita warga negara. Warga negara yang bersatu dan tidak tidur dalam ilusi, pasti bisa membedakan mana teror, mana manusia. Mana pejabat, mana penjahat. Ini bukan soal negara siapa, tetapi ada negara atau tidak. Moratorium adalah sebagian penanda bahwa negara tidak boleh kalah–oleh pasar maupun teror.

 

 

 

Politik Dalam Selimut

Musuh dalam selimut – Sumber WP.com

Dominggus Elcid Li

Orang miskin dilarang ribut. Kalau ribut berarti bukan orang miskin. Demokrasi hanya untuk orang kaya, dan punya duit. Sambil tersenyum lebar anggota KPU NTT membagikan no Pilkada kepada para peserta. Ibarat para pelari karung yang siap berlomba masing-masing peserta pasang kuda-kuda. Di depan kamera semua harus gagah dan bahagia. Kalau tidak yakin, ada lembaga survey yang bisa disewa. Tinggal sebut harga, hasil bisa diatur dengan metodologi yang pas. Menipu pun harus ilmiah–dan diliput. Di era reformasi etika penelitian maupun kode etik peneliti cenderung cair seperti cirit ayam ketika berhadapan dengan pasar pemilu atau pilkada.

Doublethink

Pesta politik adalah pesta para penipu. Mereka yang pernah menjadi penipu pasti paham trick yang dipakai dalam tipuan. Sayangnya di era yang katanya sudah canggih dan moderen ini orang juga suka ditipu. Tidak peduli gelar dan kastanya apa, trick menipu dilakukan secara kolektif alias dalam formasi tim sukses–entah sukses atau tidak, itu urusan belakang, yang penting saat ini dianggap sukses.

Salah satu hal yang perlu dibiasakan dalam berdemokrasi di era penipu adalah membiasakan diri untuk menggunakan logika doublethink alias berfikir ganda. Istilah ini saya ambil dari George Orwell dari bukunya 1984. Kala itu Orwell resah terhadap perkembangan politik yang semakin mengekang kebebasan warga negara. Para petugas partai dia sebut adalah orang-orang yang berkuasa dan menjadi makhluk pengontrol wacana. Untuk selamat, ia melatih diri untuk menafsirkan setiap pesan dalam garis logika kedua. Garis logika pertama adalah bahasa normatif. Sedangkan garis logika kedua adalah bahasa yang tersirat, yang menunjukkan maksud sesungguhnya.

Nah, di depan publik orang biasanya percakapan hanya ada di garis pertama. Para kuli tinta pun jarang yang mencoba masuk ke garis kedua. Pertanyaan biasanya hanya berhenti di garis pertama. Komentar-komentar normatif yang biasa dipilih, tidak berarti tetapi tetap harus dibaca dan ditelan. Tidak ada kuli tinta yang mau melangkah ke garis kedua, kecuali dia adalah tim sukses terselubung. Pun sekarang semangkin sulit, jika kita membuka tipuan bisa dituntut kalau yang dibuka adalah aib anggota hewan.

Jika membaca berita kita pun perlu sigap bertanya, mengapa hanya ini yang dimuat, dan sisanya dibuang dan hanya menjadi ‘rahasia perusahaan’. Biasanya pedagang memilih untuk tidak memiliki musuh, yang penting laku. Jika laku, saku ada isi. Sederhana.

Dalam kecenderungan umum logika kritis semakin tidak laku untuk dipakai. Sebab hanya mencari musuh, dan pasti rugi dalam kacamata pemasaran. Istilah para pemimpin perusahaan ‘kenapa cari karja’ atau ‘kanapa cari pakariang’. Bukankah kalau semua dapat bagian dan senang, maka persoalan tidak perlu diada-adakan. Dan dosa juga dianggap tidak ada, karena tidak banyak yang tahu, kecuali satu dua orang di lingkar inti.

Yang paling lucu kalau kita baca berita ‘Si kancil tidak bermoral’, ‘Si ayam ini brengsek’, dan ‘Si kura-kura orang baik’. Ya, semua penjual kecap harus serius menjajakan dagangannya, tapi jangan lah terlalu serius. Malu.

Bicara soal kemaluan. Biasanya ini dianggap barang privat. Namun akhir-akhir ini orang cenderung hilang kemaluannya. Kok Vitalitas lahir dari kemaluan. Daya hidup juga lahir dari situ. Akhir-akhir ini kemaluan sering hilang dalam gerak manusia, daya hidup juga cenderung hilang. Antara nikmat, gila dan hidup bedanya tipis.

Jika memandang gambar-gambar di pohon, dan di surat kabar seolah itu semua menyatakan bahwa kita ini punya pilihan. Ya, pilihan untuk memilih. Tetapi tidak untuk ‘dipilih’. Mereka yang boleh dipilih ada dalam kasta tertentu. Punya duit, bisa bicara, dan bisa menipu.

Humor Pilkada
Di saat seluruh daya upaya sudah dikerahkan, tapi orang yang dimaksudkan untuk ditipu tidak juga tertipu di situ politik menjadi tidak lucu lagi. Menjelang detik-detik akhir biasanya segala cara akan dikeluarkan. Apalagi ketika pertarungan para orang besar ini ada dalam kompetisi ketat alias head to head. Di situ kita akan lihat, tim sukses yang sebelumnya penuh canda tawa lepas tiba-tiba lepas kendali. Orang menjadi mudah ngamuk, mudah menuduh, dan bahkan berniat membunuh. Kok bisa hanya tipu-tipu bisa dibawah ke pembunuhan? Ketika nalar tidak bisa dipakai, maka ketakutan lah yang menjadi panglima.

Sebagai penonton yang setia di garis lucu di titik ini lah kita perlu hadir dan terlibat aktif untuk menjaga agar para tim sukses tetap lucu dan bahagia. Politik tukang tipu adalah politik dalam selimut. Selamat mencari musuh—karena musuh sangat lihai bersembunyi.

OTT, Efek Jera dan Optimism Bias

optimism for corruption

Meresponi berbagai operasi tangkap tangan (OTT) termasuk ditangkapnya MS, salah satu kandidat kontestan yang akan bertarung dalam Pilkada Gubernur NTT tahun ini, rekan Luky Djani mengomentari di Facebooknya soal OTT dengan plesetan “Oknum Tidak Takut?” Luky berpendapat sebagai berikut “Kekhawatiran saya nampaknya menjadi kenyataan. Dalam setahun terakhir OTT telah memakan korban puluhan orang. TAPI efek jera, apalagi perbaikan sistem tak terjadi dgn sendirinya dan secara sistematis. Sebaiknya OTT ditinggalkan karena strategi atau instrumen ini telah mengalami inflasi dan nir efek jera. Antusiasme publik pun merosot karna OTT melulu menjadi repetitive repertoire. Perlu upaya ekstra utk menyelami dan memahami pola pikir para koruptor dan modus dari corrupt exchanges. Mungkin Eric Hobsbawm, Anton Blok, Diego Gambetta atau Howard Abidiensky bisa menjadi Pandu bagi Kita.”

Tentu saja, respon di Facebook ini sebuah respon cepat yang mungkin tidak terlalu tepat di tanggapi secara serius. Dan karena di minta bung Luky, saya pun menanggapi seadanya saja sesuai bidang studi yang saya geluti, studi risiko dan bencana. Dalam studi risiko, rekan-rekan peneliti psikologi risiko memberikan sebuah konsep yang luar biasa penting soal konsep cognitive bias. Konsep bias yang terkenal adalah optimism bias. Dalam dunia nyata teori optimism bias menjelaskan soal harapan yang kira-kira seperti ini: hal-hal buruk atau pun risiko/bencana yang berulang (seperti tsunami, gempa, hingga ketidak beruntungan seperti OTT korupsi, kanker akibat rokok, kecelakaan mobil dsb) yang di alami orang lain tidak akan kena pada diri saya sendir (it will never occur to me). Ini alasannya mengapa orang cenderung membangun kembali rumah di daerah bahaya tsunami ataupun banjir. Selain karena risikonya tidak terlihat mata telanjang, manusia sering berharap bisa beruntung dalam mengabaikan ancaman alam karena sering diselamatkan oleh keberuntungan yang bersifat probabilitas. Mengemudi tanpa sabuk; kembali merokok sambil berharap tidak kena kanker paru; kembali mencuri sambil berharap tidak ditangkap; dan tentu kembali melakukan operasi sogok sambil berharap bisa bebas OTT.

Rekan saya di Charles Darwin University, Dr Simon Moss, sering memberikan contoh-contoh optimism bias dalam kuliah bahwa “seorang perokok cenderung merasa kemungkinannya kena kanker paru lebih kecil dari para perokok lainnya; pengendara motor merasa lebih kecil kemungkinannya mengalami kecelakaan ketimbang pengendara yang lain; dan manusia cenderung merasa kurang rentan pada berbagai ancaman lingkungan termasuk bencana, polusi dsb. ketimbang rekan-rekannya.

Tentang Cognitive Bias dan Optimism Bias

Optimism bias dijelaskan dengan sangat baik oleh Tali Sharot dalam sebuah edisi Current Biologi 2011: yakni bias yang didefinisikan oleh perbedaan antara harapan dan hasil/capaian seseorang; Jika ekspektasi lebih baik dari realitas, bias-nya bersifat optimistik. Sebaliknya bila realitasnya lebih baik dari ekspektasi, hasilnya adalah pesimistis. Natur dari bias di atas bersifat biologis dan bisa dijumpai dalam studi serupa terhadap burung (Lihat Stephanie Methason dkk 2008). Sharot dan rekan-rekan menemukan bahwa otak manusia cendrung berperilaku sebagai berikut: ketika diberi informasi yang diingginkan (desirable) tentang masa depan (berbasis pada kemungkinan mengalami risiko kanker lebih kecil dari yang diantisipasi)  orang cenderung meng-update kepercayaannya pada tingkatan yang lebih tinggi ketimbang menerima informasi yang tak dikehendaki (ketika mendapati bahwa kemungkinan mengalami kanker lebih besar dari yang di antisipasi). Temuan Sharot dkk menemukan bagaimana wilayah otak (khususnya frontal lobe) menelusuri kesalahan estimasi (perbedaan antara kepercayaan sebelumnya tentang masa depan dan informasi yang diberikan saat ini).

Cognitive bias adalah sebuah pola sistimatis tentang penyimpangan dari cara berpikir rasional karena fenomena subjective probability (Lihat Kahneman dan Tversky 1972). Manusia cenderung mengkonstruksikan realitas sosial yang subyektif  berdasarkan persepsinya atas input informasi. Manusia cenderung melakukan self-serving bias di mana kita cenderung mengklaim tanggung jawab yang lebih terhadap keberhasilan ketimbang kegagalan. Teori tentang bias ini cukup terkenal dengan karya-karya besar dalam studi behaviorial economics yang pelopori Daniel Kahneman (pemenang Nobel bidang ekenomi 2002) dan bisa juga anda lihat karya serupa dalam Nudge oleh Richar Tahlers (U-Chicago) dan Cass R. Sunstein (Harvard) yang juga penerima Nobel ekonomi 2017.

Kembali ke OTT

Kembali kepertanyaan: apakah KPK perlu menghentikan OTT? Apakah OTT tidak menimbulkan efek jera?

Dua hal yang perlu dijelaskan di sini. Pertama ilusi optimistic bias menimpa siapa saja termasuk para koruptor dan calon koruptor yang (sudah/sedang/akan) terkena tangkap tangan. Tetapi korupsi berjamaah dan dalam skala besar (seperti kasus e-KTP) itu sendiri merupakan model dari optimism bias yang kolektif. Dalam hal ini teori tentang optimism bias memberikan informasi tentang perilaku dasar manusia termasuk para koruptor. Menyaksikan calon gubernur yang berjudi dengan melakukan transaksi sogokan bisa anda bayangkan seperti bagaimana para penjudi bersikap optimis di depan meja judi.

Karena itu menghentikan OTT tidak juga mengurangi bias optimisme penjudi. Masalah Orde Baru mungkin terletak pada fakta bahwa para pencuri uang negara/rakyat merasa aman dan nyaman mencuri dengan risiko yang kecil. Kekecewaan pada OTT yang (akan makin?) sering terjadi dalam tahun politik ini juga bentuk lain dari optimism bias, yakni sebuah pesimisme akibat jarak antara harapan dan kenyataan yang berbeda.

Saya percaya ada efek jera dari OTT. Tertangkap dan terungkapnya ratusan kasus korupsi lewat OTT sejak Nasaruddin tentu menjadi contoh nyata soal pentingnya OTT. Bahwa kemudian OTT tetap saja terjadi, itu tidak membuktikan soal ketiadaan efek jera. OTT membuktikan fenomena dasar manusia itu sendiri yakni optimism bias para penjudi. Sangat berbahaya bila tidak dikoreksi dengen menciptakan resiko yang besar, termasuk hukuman seberat-beratnya dan pemiskinan para koruptor.

Artikel di atas di tulis oleh JA Lassa

Perkembangan Pertanian Alor 1970an-2015 [1]

IRGSC Brief #18, 2018.

Selain kenari, Alor pun dikenal dengan pulau jagung. Kombinasi jagung titi dan kenari memberikan efek nikmat karena ditriggernya dopamine, bagian otak yang memberi rasa nikmat. Jagung menjadi bagian dari tradisi orang kepulauan ini. Merasakan jagung titi dan kenari pertama kali karena tetangga kami pindah dari Alor tepatnya 35 tahun lalu. Selain jagung, Alor pun dikenal dengan kue rambut yang terbuat dari tepung beras. Dua komoditi ini baik beras maupun jagung dengan demikian menjadi bagian dari food culture orang Alor.

Lalu bagaimana kondisi pertanian di Alor dalam 60 tahun terakhir? Data yang mampu kami selamatkan sementara hanya 45 tahun terakhir. Di Tahun 1971, produksi padi di Alor berkisar 6,448 ton dengan penduduk sekitar 123 ribu (setara 52.4kg/orang/tahun).  Pertumbuhan penduduk Alor dalam 45 tahun terakhir adalah 1.5 persen. Menariknya, produksi padi perkapita di tahun 2015 adalah 58.4 kg/orang/tahun (total produksi 2015 11,642 ton dibagi 199 ribu penduduk). Walaupun terjadi kenaikan karena meningkatnya produktifitas (walau masih tipis di bawah rata-rata NTT – Lihat gambar di bawah) maupun kenaikan areal persawahan yang drastis. Sebagai misal, total luasan persawahan irigasi di tahun 1970an awal adalah 102 ha. Sedangkan total areal persawahan dengan irigasi teknis di 2015 mencapai 397 ha. Berarti terjadi lonjakan 295 ha atau setara 289 persen dalam 45 tahun (6.5 persen pertahun). Sedangkan padi tadah hujan berkembang dengan rerata 1.3 persen pertahun.

Yang sangat menarik adalah luas areal jagung mengalami penurunan dari 7150 ha di tahun 1973 menjadi 6459 di tahun 2015. Namun produksi mengalami kenaikan secara berarti akibat kenaikan produktivitas yang meningkat dari 1 t/ha di tahun 1970an awal dan mencapai 1.92 t/ha di tahun 2015. Menurunnya areal jagung (dengan laju 0.2 ha pertahun) dan sebaliknya meningkatnya areal sawah ini menjadi pertanyaan yang menarik. Minimal dua hal yang perlu ditanyakan: Pertama apakah terjadi substitusi dari jagung ke sawah? Kemungkinan ini kecil mengingat kecilnya laju perubahan areal jagung dibanding sawah. Pertanyaan kedua adalah apakah terjadi perubahan iklim lokal yang justru positif dari yang kering menjadi?

Secara umum menarik melihat bagaimana pulau kecil berkembang mengembangkan areal persawahan baru. Sebuah trend yang terbalik dibanding Pulau Jawa dan tempat-tempat lainnya yang mengalami perkembangan perkotaan. Tentu ini bukan guyonan. Karena di beberapa titik, kondisi ekosistim lokal menjadi lebih ramah pada persawahan. Salah satu diskusi yang sempat saya publikasikan bisa dilihat di Lassa (2012) Jakarta Post.

Screen Shot 2018-02-11 at 7.09.11 PM

 

Jagung

Suggestion for citation: Jonatan A. Lassa, Randy Banunaek 2018. Perkembangan Pertanian Alor 1970an-2015 [1]  IRGSC Brief #18, IRGSC.

80 Tahun Studi Alor

Screen Shot 2018-02-11 at 7.15.21 PM

Sumber Gambar: Website Berangan.com

Dalam studi Filsafat Barat, sering disebut tentang linguistic turn (gilirannya Bahasa), yakni sebuah perkembangan di mana Bahasa menjadi dominan dalam studi filsafat dan humaniora di abad ke 20. Karenanya tidak heran kalua studi-studi yang relative lebih banyak terkait Indonesia Timur yang tersedia dalam publikasi ilmiah cenderung lebih banyak terkait Bahasa-bahasa daerah termasuk Alor dan Pantar dan segenap kelompoknya. Dalam konteks Alor, hal ini justru menjadi semacam ‘dominasi’ dalam studi ke-Alor-an dan ke-Pantar-an dalam dua dekade terakhir.

Dan trend penelitian NTT dalam 100 tahun terakhir memberikan kesan bahwa bahasa sebagai pembuka menuju memahami manusia NTT itu sendiri. Di Alor, studi bahasa menjadi sebuah celah yang di isi para akademisi Barat dari Jerman maupun Belanda dalam dua puluh tahun terakhir. Alor dan Pantar telah menjadi sebuah subjek penelitian dalam 80 tahun terakhir. Tentu ini dihitung sejak Cora Du Bois mempublikasikan bukunya The People of Alor (1944).

Berikut adalah daftar bibliografi Alor yang coba kami sediakan bagi para pembaca dan pemerhati NTT khususnya Alor. Seperti terlihat, sumber-sumber literatur tentang Alor terutama buku maupun peer-reviewed di dominasi oleh para penulis Barat. Meningkatnya jumlah anak-anak NTT yang bersekolah ke luar negeri dalam 7 tahun terakhir tidak banyak menyumbang pengetahuan baru tentang Alor. Semoga ada yang terpanggil untuk ini.

Buku

Du Bois, Cora 1944. The people of Alor : a social-psychological study of an East Indian island. University of Minnesota press / 1944. PDF

Klamer, Marian 2017. The Alor-Pantar languages: History and typology. Second edition. Languange Science Press.
Disertasi

Fitriana, Ria 2014. Assessing the impact of a marine protected area on coastal livelihoods: A case study from Pantar Island, Indonesia. PhD diss. Charles Darwin University

Gomang, Syarifuddin R. 1993. Muslim and Christian alliances ‘Familial relationships’ between inland and  coastal peoples of the Belagar community in eastern Indonesia. Master Diss. University of Wollongong.

Haan, Johnson Welem 2001. The grammar of Adang : a Papuan language spoken on the Island of Alor, East Nusa Tenggara, Indonesia. PhD diss., University of Sydney

Krentel, Alison 2008. Why do individuals comply with mass drug administration for lymphatic filariasis? A case study from Alor district, Indonesia, London School of Hygiene & Tropical Medicine

Wellfelt, Emilie 2016. Historyscapes in Alor: Approaching indigenous history in Eastern Indonesia. PhD Diss. Linnaeus University.

 

Peer Reviewed

Barnes,  R.H.  (1973)  “Two  Terminologies  of  Symmetric  Prescriptive  Alliance  from  Pantar  and  Alor  in  Eastern  Indonesia”  Sociologus  vol  23,  pp.  71  – 88.

Dietrich S. 1984 A note on Galiyao and the early history of the Solor-Alor islands. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 140(2/3): 317-326

Fedden, Sebastian, Dunstan Brown, Greville G. Corbe , Marian Klamer, Gary Holton, Laura C. Robinson & Antoine e Schapper. 2013. Conditions on pronominal marking in the Alor-Pantar languages. Linguistics 51(1). 33–74.

Hawkins, Stuart, 2017. Human Palaeoecological Interactions and Owl Roosting at Tron Bon Lei, Alor Island, Eastern Indonesia. The Journal of Island and Coastal Archaeology, 1-17.

Nakagawa, Satoshi 1989. Ethno-economics on Alor. Japanese journal of ethnology; 54 (1): 44-68.

Needham, R. 1956 “A note on kinship and marriage on Pantara. (Met 1 fig.) In: Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde 112 (1956), no: 3, Leiden, 285-290. PDF

O’Connor, Sue 2017. New engraving finds in Alor Island, Indonesia extend known distribution of engravings in Oceania. Archaeological Research in Asia. oi.org/10.1016/j.ara.2017.12.004

O’Connor, Sue et. al. 2017.F ishing in life and death: Pleistocene fish-hooks from a burial context on Alor Island, Indonesia. Antiquity 91(360):1451-1468

Rodemeier, Susanne 2010. Islam in the Protestant environment of the Alor and Pantar Islands Indonesia and the Malay World, 38(110): 27-42.

Rodemeier, Susanne 1995 “Local Tradition on Alor and Pantar; An Attempt at Localizing Galiyao”. Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 151-III:438-442.

Scarduelli, Pietro 1991. Symbolic organization of space and social identity in Alor. Anthropos Bd. 86 (1-3):75-85.

Stokhof, W.A.L. 1984. Annotations to a text in the Abui language (Alor) / In: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde; 140 (1): 106-162. PDF

Stokhof, W.A.L 1975. Preliminary notes on the Alor and Pantar languages (East Indonesia). Department of Linguistics, Research School of Pacific Studies, Australian National University.

Wellfelt, Emilie 2009. Returning to Alor: Retrospective documentation of the Cora Du Bois collection at the Museum of World Culture, Gothenburg, Sweden. Indonesia and the Malay World. 37(108):183-202.

Catatan Tentang Alor Lainnya

Abui Hayon, Yosef 1985. Penelitian suku terasing di Kabupaten Alor,  / Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Campbell Nelson, John 2008 “Religion and Disasters: A Critical Reflection Post Alor Earthquake 2004.” Working Paper IITTS Publications. PDF>

Holton, Gary. 2010. Person-marking, verb classes and the notion of grammatical alignment in Western Pantar (Lamma). In Michael Ewing & Marian Klamer (eds.), Typological and areal analyses: contributions from east Nusantara, 97–117. Canberra: Paci c Linguistics.

Kleden-Probonegoro, Ninuk 2008. The Ethnolinguistic Identity of the Hamap People in Change PDF

Kratochvíl, Frantisek 2007. A grammar of Abui: a Papuan language of Alor; Part 1: [Text]. Part 2: Appendixes / LOT.

Lemoine, A. 1969 ‘Histoires de Pantar’, L’Homme 9(4):5-32.

Novita Lau 2007: “Ritual Ceremony – Grand Opening a New Traditional ouse in Tamah, Central Pantar, Alor, NTT. Discussion Paper IITTS PDF

Gary Holton 2007: “What is bahasa Lamma? Logonyms, dialectology, and the future of endangered languages [PDF]

Lassa, Jonatan 2006: Retaknya ke-Alor-an http://www.indomedia.com/poskup/2006/05/24/edisi24/opini.htm

Buku rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Alor, Provinsi Nusat Tenggara Timur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) / Pokja tsb / 2005.

Oleh JA Lassa