Migrant Workers and Their Vulnerability to Human Trafficking: Understanding the Root Causes

Reported by Dr. Elcid Li

Institute Research of Governance and Social Change (IRGSC) sebagai mitra dari Wahana Visi Indonesia (WVI) melaksanakan survei Buruh Migran dan Antisipasi Terhadap Kerentanan Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT.

Survei ini dilaksanakan pada tanggal 9-26 Mei 2018 di enam desa yang melingkupi tiga kecamatan di Kabupaten TTS yakni Kecamatan Amanuban Tengah (Desa Bone), Kecamatan Oelnino (Desa Neke dan Pene Utara) dan Kecamatan Kuanfatu (Desa Kuanfatu, Basmuti dan Kelle).

Berdasarkan hasil kajian penelitian IRGSC bulan Mei 2018 di Kabupaten TTS, NTT, Indonesia, maupun diperkuat hasil presentasi pemerintah desa, perwakilan gereja, tokoh adat, yang berasal dari wilayah 9 desa (Kelle, Kelle Tunan, Kuanfatu, Basmuti, Bone, Nekke, Pene Utara, Sopo dan Nobi-obi) di Kabupaten TTS pada tanggal 26 dan 27 Juli 2018, maka kami, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, persoalan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian bersama, dan untuk itu dibutuhkan perrhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten TTS, khususnya Pasangan Kepala Daerah Terpilih (2018-2022).

Upaya khusus itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak pencatatan kependudukan terbuka dan mudah untuk dijangkau oleh seluruh keluarga dari daerah paling pelosok hingga kota SoE. Tanpa dokumen administrasi dan kependudukan dengan sendirinya warga tidak dianggap sebagai `warga negara’ (stateless).

Pemenuhan hak kependudukan dan pencatatan sipil ini merupakan syarat utama mengendalikan migrasi berisiko yang mungkin dalam bentuk perdagangan orang, khususnya yang menyasar kabupaten secara khusus membuat pemetaan persoalan, dan pemetaan kapasitas untuk menyelasaikan persoalan administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil survei ini hanya 58,9 warga yang memiliki dokumen kependudukan ketika meninggalkan desa. Dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 66,1 persen, akta kelahiran sebanyak 56,7 persen dan yang menggunakan surat baptis sebanyak 88,1 persen.

Kedua, dampak migrasi tenaga kerja juga amat kuat dialami oleh keluarga inti. Persoalan seperti istri menikah baru di tempat kerja, atau suami menikah di tempat kerja, atau anak yang diterlantarkan, maupun hamil di luar nikah merupakan gambaran umum yang dialami oleh keluarga buruh migran.

Oleh karena itu penguatan keluarga buruh migran perlu dilakukan oleh segenap pihak khususnya oleh para tokoh agama, dan tokoh adat. Secara khusus Dinas Kesehatan Kabupaten TTS diharapkan proaktif untuk memetakan kondisi kesehatan reproduksi para pekerja migran, karena mereka amat rentan terpapar penyakit AIDS/HIV. Langkah ini perlu dilakukan secara terpadu, tanpa memberikan stigma kepada para pekerja.

Ketiga, tingginya angka perdagangan orang dari Kabupaten TTS perlu diantisipasi oleh Dinas Nakertrans Kabupaten TTS di antaranya dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi terpadu khususnya tentang cara aman untuk melakukan migrasi.

Keempat, angka migrasi yang tinggi sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 360 responden di tiga kecamatan, penduduk desa yang menjadi buruh migran sebagian besar berasal dari keluarga yang setiap bulannya berpenghasilan di bawah Rp 100 ribu, yakni sebanyak 28 persen.

Latar belakang sebagian besar keluarga buruh migran adalah petani atau sebesar 89,7 persen. Faktor ekonomi diakui sebagai faktor utama yang membuat orang pergi (96,4 persen).

Rendahnya tingkat pendapatan warga di desa ditemui dengan minimnya uang tunai yang diperoleh per keluarga di tingkat desa menunjukkan perlunya upaya khusus untuk meningkatkan pendapatan keluarga-keluarga miskin yang berdiam di desa.

Upaya menghidupkan Bumdes, dan pengembangan model-model alternatif pertanian lahan kering amat dibutuhkan. Sebanyak 77,8 persen responden menyatakan pekerjaan di tempat rantau lebih besar dibandingkan mengolah lahan pertanian di kampung. Alasan lain yang membuat mereka memutuskan untuk pergi adalah mencari pengalaman (46 persen) dan mencari uang sendiri (34 persen).

Kelima, sektor pendidikan membutuhkan prioritas perhatian pemerintah. Penduduk yang melakukan migrasi untuk berkerja ke luar daerah rata-rata berusia produktif. Sebanyak 40,3 persen pelaku migrasi berusia 19 hingga 24 tahun. Bahkan, ada pelaku migrasi yang masih di bawah umur atau berusia anak.

Hasil survei menunjukkan 20,6 persen pelaku migrasi dengan rentang usia 15-18 tahun. Khusus untuk migrasi anak menunjukkan posisi anak yang sangat rentan selain untuk menjadi pekerja anak, tetapi juga menjadi korban perdagangan orang (human trafficking). Kabupaten TTS merupakan salah satu kantong korban perdagangan orang.

Dari mereka yang berangkat bermigrasi lulusan SD dan SMA ada di peringkat paling atas atau keduanya sama-sama ada dalam posisi 25,6 persen, disusul dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 22,8 persen.

Selain itu sebanyak 39 orang (41,5 persen) dari mereka yang putus sekolah disebabkan karena karena tidak ada biaya. Alasan lain, mereka yang putus sekolah karena malas sebanyak 9 orang (28,1 persen), dan 7 orang (21,9 persen) putus sekolah karena sakit.

Minimnya keberadaan guru yang berkualitas , fasilitas sekolah yang mendukung, maupun jauhnya akses terhadap fasilitas pendidikan dari rumah anak-anak telah membuat angka putus sekolah tinggi, dan rendahnya kualitas pendidikan yang diterima anak-anak.

Alasan utama pelaku migrasi untuk pergi adalah karena Informasi mengenai gaji tinggi dan mudah mencari kerja di daerah rantau. Pemetaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan di lingkup Kabupaten TTS adalah mutlak. *

 

Tren Kasus Kriminal di NTT 1980-2015 [1]

IRGSC Brief #19 – 2018 [J.A. Lassa & R.I.M. Banunaek]

Bagaimana perkembangan kriminalitas di NTT? Khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, ada fenomena menarik terkait kasus kriminal terutama berdasarkan data jumlah perkara yang terdaftar atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten TTS dalam kurun waktu 4 dekade terakhir.

 

Screen Shot 2018-05-28 at 11.51.02 PM

Gambar 1. Data Perkara Yang Terdaftar & Yang Diputuskan di Pengadilan Negeri Kabupaten TTS 1980-2015

 

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, dalam dekade 1980an, jumlah perkara yang terdaftar di TTS  terdaftar sebanyak rata-rata 43 kasus dan 56 terdakwa pertahun (total dekade 1980an >383 kasus) dengan puncak 1980 yakni 142 kasus (150 terdakwa) dan terendah tahun 1982 dan 1985.

Di dekade 1990an, terjadi kenaikan kasus perkara di TTS dengan kejadian rata-rata 124 kasus pertahun dengan puncak di tahun 1990 yakni 225 kasus (298 terdakwa – Gambar 2).

Kontrol Orde-Baru yang represif berhasil menekan kriminalitas pada tingkatan yang cukup kecil  dalam periode 1980an dan 1990an.

Dengan pengecualian tahun 2004, penurunan kriminalitas terlihat secara lebih tegas dalam 10 tahun terakhir setelah era chaos 1998-2008. Era 2000an terjadi kenaikan kasus hampir 7 kali lipat dari era 1990an atau dari rata-rata 1990an 124 kasus pertahun menjadi rata-rata  827 kasus pertahun di era 2000an.

Yang menarik, tahun 2004 sebagai tahun pemilu menjadi anomali di mana terjadi banyak masalah hukum di mana menjadi tertinggi kedua dalam sejarah kriminalitas di TTS yakni mencapai 1147 kasus (1313 terdakwa) di 2004. Tahun berukutnya 2005, terjadi puncak kejadian kriminalitas di mana jumlah kasus menyentuh 1504 kasus (1543 terdakwa).

Tahun 2009 dan 2014, terdapat fenonena di mana terjadi penurunan drastis kasus yang terdaftar di Pengadilan setempa. Hal ini bukan fenomena baru. Menariknya sejak tahun 1980an, tahun-tahun menjelang Pemilu, jumlah kriminalitas ditekan. Di Tahun 1980an, tahun-tahun pemilu secara konsisten terlihat menurunnya jumlah kasus kriminalitas. Sebagai misal di periode 1989-1991, jumlah kasus secara berturut-turut adalah 124, 225 dan 121. Di Tahun 1992, total kasus menurun menjadi 52 kasus.

Paska Reformasi, terutama sejak 1998 terjadi kenaikan kasus kriminalitas. Periode paska Reformasi menjadi era “new normal” dalam konteks kasus hukum di TTS. Kasus 1998 meningkat hampir 15 kali dari 1996 (dari 22 kasus di 1995 ke 324 kasus di 1998).

Tahun Politik 2009 terjadi penurunan secara signifikan dengan jumlah kasus 232 (141 terdakwa) atau menurun sekitar 500 persen dari 1053 kasus (1158 terdakwa).

Implikasi dari meningkatnya jumlah kasus dan jumlah terdakwa adalah pada meningkatnya anggaran publik untuk urusan kesejahteraan tahanan. [Data tahanan akan dibagikan kemudian]/

Pertanyaannya adalah bagaimana anda melihat trend jangka panjang di atas? Diperlukan analisis dan penelitian lanjutan terkait pola kriminalitas, distribusi umur terdakwa, gender terdakwa dan sebagainya.

 

Screen Shot 2018-05-28 at 11.50.41 PM

Gambar 2. Data Perkara Yang Terdaftar & Jumlah Terdakwa di Pengadilan Negeri Kabupaten TTS 1980-2015 [Data time series di olah IRGSC Kupang]

Screen Shot 2018-05-28 at 11.50.54 PM

Gambar 3. Jumlah Terdakwa dan Jumlah Terdakwa Yang Diputuskan 1980-2015 di Pengadilan Negeri Kabupaten TTS [Data diolah IRGSC Kupang]

 

Jebakan Politik Mamalia dan Pilkada NTT

Kepemimpinan Mamalia - Gajah

Gajah di Amboseli national park dengan latar Gunung Kilimanjaro [Credit: Dr. Stacey Sauchuk]

Jonatan A. Lassa*

 

NTT krisis kepemimpinan publik! Begitu banyak pejabat, begitu sedikit pemimpin. Energi kita habis membahas ritus-ritus politik berbiaya mahal. Kepejabatan dianggap lebih penting dari kepemimpinan.

Beberapa intelektual Republik maupun NTT bertanya: mengapa skala ekonomi Pilkada NTT yang menyentuh Rp. 0.5 triliun (Rp. 500an milyar) hanya sekedar menghasilkan pejabat publik tanpa kepemimpinan publik soal yang memadai?

Sebagai misal, publik Kota Kupang mengeluh dan bertanya: mengapa untuk mengatasi pipa bocor di tengah kota saja membutuhkan waktu berbulan-bulan?

Dalam diskusi Forum Academia NTT beberapa hari yang lalu soal apakah daerah kepulauan ini perlu mendapat status khusus, ada perdebatan soal masalah kelembagaan di Indonesia yang di tuduh sebagai akar masalah langkanya ketersediaan pemimpin publik. Tiga hal yang menjadi alasan yakni pertama soal sistim kepartaian yang masih sangat terpusat yang tidak mampu merekrut orang yang tepat kecuali berduit dalam kontestasi Pilkada.

Ke dua soal fakta arsitektur kekuasaan di propinsi yang sangat terbatas sehingga seorang gubernur sering tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah di kabupaten kota. Ketiga, soal aransement kekuasaan vertikal pusat dan daerah yang tidak sinkron. Misalkan dalam hal perdaganan manusia: daerah tidak memiliki pegangan akibat ketiadaan skema kelembagaan yang jelas yang perlu diciptakan dari pusat. Tentu, tidak semua urusan mendesak di daerah harus menunggu Pusat bergerak.

Walau tiga hal di atas  ada benarnya saya kira menunggu terjadinya kesempurnaan arsitektur kelembagaan di atas membutuhkan waktu dan mungkin tidak pernah tercipta dalam waktu dekat. Memperbaiki kelembagaan di atas tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat dan tidak mungkin diselesaikan dari daerah.

Yang paling urgen adalah memperbaiki karakter kepemimpinan di daerah sebagai jalan yang lebih penting di ambil dalam konteks saat ini. Konteks kepulauan dengan karakter yang kompleks seperti NTT, kepemimpinan yang kita cari perlu memiliki empat kualitas berikut.

Pertama, sense of purpose. Pemimpin harus memberikan arah atau tujuan. Ke mana kita mau melangkah sebagai bangsa, sebagai komunitas, sebagai orang-orang kepulauan. Arah lebih penting dari kegiatan. Hari ini kita punya pejabat-pejabat yang punya banyak kegiatan-kegiatan yang padat. Tetapi di tiap akhir tahun, kita bingung, dari mana kita datang dan mau ke mana kita pergi? Apakah kemiskinan dan ketidak-amanan manusia NTT berkurang?

Kedua, sense of servanthood. Seorang pemimpin adalah pelayan. Slogan ini tidak cukup. Pemimpin yang sejati mesti menjadi seorang pelayan publik, yang terus menerus terobsesi dengan menghadirkan kesejateraan pada keluarga-keluarga yang belum mendapatkannya. Pemimpin harus terus mencari fakta-fakta kemiskinan untuk di sejarahkan secepatnya di sini, di NTT, hari ini. Ia selalu gelisah ketika rakyatnya tidak berkecukupan. Ia memaki dirinya ketika ada rakyatnya yang bertahun-tahun tidak memiliki akses pada pendidikan dasar maupun pelayanan dasar baik listrik maupun air. Tidak sulit memahami soal ini.

Seorang pemimpin dengan sense of servanthood, akan merasa terganggu manakala ia dikelilingi para conformist, yakni kerumunan orang-orang di sekitarnya yang bermain drama dengan mencium tangan dan atau pura-pura tunduk menyembahnya dengan puji-pujian palsu yang menyenangkan telinganya. Seorang megalomaniac tidak mungkin menjadi pemimpin yang melayani.

Ketiga, sense of solidarity. Politik kita bukan hanya beroperasi dalam sekat-sekat primordial, namun justru memberkuat struktur-struktur primordial. Primordialisme adalah bentuk politik mamalia yang paling dasar. Konon, kata Bung Pius Rengka, primordialisme ini sengaja dipelihara secara sistimatis demi keuntungan politik. Pemimpin yang solider dan merangkul semua yang berbeda. Bila anda mau menjadi pemimpin, anda wajib solider dengan mereka yang marginal dan kalah. Merangkul bukan dengan uang; Tetapi dengan secara sadar meruntuhkan sekat-sekat pemisah. Manakala rakyatnya ditelan aparat, ia tidak diam. Manakala rakyatnya ditelan pasar, ia tidak tidur apalagi menyangkal.

Satu dekade silam, tepatnya suatu senja, seorang teman mengalami krisis karena pesawatnya bermasalah dan kerenanya tidak bisa terbang kembali ke tanah air. Ini di Liberia, negara yang masih labil. Kru penerbangan tidak memberikan arah yang jelas tentang ‘what next’; Orang-orang pada bingung apakah harus menunggu di bandara yang sudah hampir tutup, atau harus ke kota? Tidak ada panduan. Situasi makin malam. Secara tidak sadar, para penumbang membentuk kelompok dan bisa ditebak: menurut warna kulit. Yang putih bersatu, yang coklat – Asia bersatu; Yang gelap/Afrika bersatu. Jangan salah, teman saya ini sangat progresif dan menjujung perbedaan.

Situasi krisis  membuat orang terjebak dalam grouping yang khas mamalia. Bisa kita lihat dari kambing / sapi sejenis yang bergerombol menurut bau-nya masing-masing.

Tetapi Pilkada bukan sebuah situasi krisis. Sebuah pesta. Dalam ajang mencari pejabat yang memakan 500 milyar Rupiah, kita melihat parade marketing politik yang intinya memberikan insentif bagi menguatnya primordialisme. Kapitalisme politik lokal hanya membuat manusia menjadi mamal. Tidak lebih. Hanya manusia yang benar-benar manusia yang mampu meruntuhkan primordialisme.

Keempat, sense of crisis. NTT mengalami krisis dalam banyak hal. Salah satunya adalah krisis human trafficking(perdagangan orang). Tetapi pemimpin tertinggi tidak merasa demikian. Penguasa di singasana kekuasaan berjarak terlalu jauh dari realitas krisis yang ada. Dan karenanya, pemimpin yang menyangkal realitas tak layak diingat. Tetapi calon-calon pengganti-nya diam.

 

Paradigma dan Kemampuan Bertanya

Untuk melihat luasnya paradigma seorang pemimpin anda bisa mengajukan tiga pertanyaan diagnostik berikut: Pertama, apa yang ia katakan. Seorang pemimpin harus mampu mengartikulasikan pemahamannya akan masalah-masalah di masyarakat; Ia harus jelas dalam mengkomunikasikan visi-nya tentang apa yang harus terjadi untuk menghentikan kemiskinan dan kerentanan rakyatnya atas berbagai tekanan dan ancaman. Apa yang ia katakan pertama dan yang terakhir patut anda catat. Seberapa sering dan konsisten pesannya di tiap forum layak anda catat.

Kedua, anda perlu mencermati apa yang tidak pernah dikatakannya. Anda bisa daftarkan sejumlah hal yang perlu diselesaikan di berbagai tingkatan komunitas yang anda ketahui dan membandingkan dengan apa yang selalu hilang dari pidato-pidato (calon) pemimpin anda. Apakah ia memikirkan soal ketimpangan ekonomi? Apakah ia memikirkan bagaimana anak-anak dari kampung dapat mengenyam pendidikan tinggi melampaui kampungnya sendiri? Apakah ia membangun jembatan di daerah-daerah diluar kampungnya? Ataukah ia hanya mampu punya visi jembatan melintasi pulau di kampung halamannya?

Ketiga, anda perlu mencermati apa yang tidak berani dikatakannya. Bila berbagai isu yang terang benderang seperti human trafficking, apakah ia konsisten memikirkan soal menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan human trafficking? Atau kandidat tertentu terkesan takut bicara? Apakah mereka berteman dengan para traffickers.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemampuan mengajukan pertanyaan seorang gubernur/pejabat anda? Tidak semua pertanyaan memiliki nilai strategis. Ada pertanyaan yang lebih penting di ajukan ketimbang yang lain. Contoh: apakah seorang pemimpin cenderung menanyakan pertanyaan terkait akar masalah dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan hak-hak dasar terkait pangan dan hal pencatatan sipil? Atau mereka hanya lebih tertarik bertanya soal siapa dan apa aktivitas rutin formal dan kegiatan-kegiatan seremonial yang berlangsung?

Tingkat kemampuan mengajukan pertanyaan menunjukan derajat kualitas seorang pemimpin.

 

Visi Collective Leaderships

Gubernur dan pemerintah propinsi memiliki keterbatasan jelajah terkait pemenuhan cita-cita Republik untuk membangun manusia Indonesia yang lebih utuh. Keterbatasan tatakelolah kepemerintahan oleh gubernur ini dimengerti dengan baik oleh para bupati maupun Pemerintah Pusat. Karenanya seorang gubernur hanya bisa berhasil bila ada kepemimpinan kolektif ditingkat operasional implementasi program-program pemerintah propinsi.

Di era desentralisasi ini, memimpin tidak bisa dengan model command and control. Model ini pernah cocok pada dunia militer dan jalanan era dulu. Hari ini anda harus paham soal bagaimana menggunakan kekuasaan secara efektif karena betapa terbatas kekuasaan itu. Mengapa ada propinsi berkinerja baik? Mengapa beberapa walikota dan gubernur mampu melakukan perubahan tetapi tidak di daerah kita?

NTT sebagai sebuah propinsi kepulauan mensyaratkan pemimpin yang mampu bertindak sebagai team player. Apakah ketika anda menjabat sebagai gubernur, apakah anda cukup proactive membuat jadwal untuk bertemu secara personal ke 22 bupati/walikota untuk secara sistimatis membangun benchmark pembangunan NTT secara bersama.

Membangun kepercayaan dengan kabupaten adalah hal penting. Menjadikan daerah sebagai rekan kerja tidak kalah penting. Hal-hal kecil seperti rajin mengunjungi kabupaten dan membangun kepercayaan dari tiap pemimpin di kabupaten kota akan membuat perbedaan yang besar.

Secara aktif mengundang bupati/walikota makan pagi bersama secara kolektif maupun empat mata perlu didisain secara reguler. Secara aktif dan bersama memetakan daerah-daerah rentan kemiskinan, desa-desa tertinggal dan secara bersama memikirkan persoalan-persoalan dan mengidentifikasikan nilai tambah propinsi merupakan skill yang memungkinkan keberhasilan.

 

Pengambilan keputusan dan kemampuan eksekusi

Kapabilitas pengambilan keputusan gubernur biasanya bermanifestasi dalam dua bentuk sederhana. Kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan eksekusi agenda.

Tentang pengambilan keputusan, kita memerlukan pemimpin yang mampu risk taking (mengambil risiko). Apakah calon pemimpin anda memiliki karakter risk taking? Bagaimana ia mendemonstrasikan hal ini di masa lalu? Apakah ia cukup visioner? Mengapa ia mampu mengeluarkan kocek pribadi yang besar untuk Pilkada dengan risiko kalah tetapi tidak mampu mengeluarkan kocek untuk sekolah-sekolah yang sekarat jauh sebelum hingar bingar Piljada (pemilihan pejabat daerah)?

Apakah calon pejabat / pejabat kita memiliki kemampuan eksekusi? Bagaimana kita memprediksi si A atau si B memiliki kemampuan tersebut? Ada begitu banyak perencanaan dari tingkat desa hingga propinsi, tetapi berapa banyak rencana yang terealisasi? Mengapa begitu banyak agenda perbaikan hidup rakyat berjalan ditempat?

 

Pilkada Tanpa Politik

Mungkin yang lebih tepat bisa digambarkan situasi hari ini adalah kontestasi Piljada (pemilihan pejabat daerah) dan bukan Pilkada (pemilihan pemimpin daerah).

Politik modern sejatinya adalah sebuah mekanisme kelembagaan yang secara formal ataupun informal bekerja untuk memproduksi/reproduksi kesejahteraan rakyat. Tidak lebih tidak kurang. Sumber energi penggeraknya sejatinya dan utamanya adalah visi dan gagasan dan bukan uang.

Tentang Indonesia hari ini, kita melihat segerombolan anak-anak yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Entah halal atau tidak, anak-anak ini memiliki sumber daya uang yang besar untuk menggerakan tim besar untuk mengajak masyarakat memilih mereka jadi pejabat publik. Mirip gula, anak-anak ini dikerubuti para semut yang datang menyembah.

Politik anak-anak ini cukup unik. Pilkada tanpa politik berarti politik tanpa politik. Karena alat gerak bukan lagi gagasan dan visi tentang masa depan yang lebih baik. Hanya sekedar lipstick atau dekorasi Piljada. Ketika uang jadi panglima Piljada maka harapan untuk NTT yang ‘istimewa’ adalah utopia yang tak berdaya. Kita sekedar menjalankan sisi mamalia ketimbang manusia. Dan ketika ke-mamalia-an (baca kebinatangan) yang berkuasa maka politik sudah mati.

Krisis kepemimpinan ini tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan (baik yang terpilih maupun terseleksi). Di sektor masyarakat sipil (OMS), krisis juga makin menjadi. Runtuhnya sistim pendanaan masyarakat sipil membuat para pemimpin OMS ‘terpenjara’ di bawah ketiak politisi berduit. Intelektual publikpun cenderung tertarik ke dalam pusaran politik untuk berbagai alasan terutama “merubah dari dalam”. Menariknya, perubahan seolah makin sulit terlihat.

Bagaimanapun, krisis kepemimpinan ini harus dihentikan. Ya, anda harus memulainya dari diri anda. Hari ini. Tidak bisa ditunda!

***

*Dosen Senior di CDU Australia, Penasehat di IRGSC

Kasim Fallo, Mama Manek, dan Mereka yang tak Pernah Kembali

Oleh: Elcid Li*

‘Coba pergi ke belakang kantor, orang tua itu bisa tutur!’ kata Ma Orta, perempuan dengan gagang kacamata yang patah memberi saran.

Siang itu kami bertamu dan bertemu dengan lelaki berperawakan pendek. Istrinya yang berambut tipis menggunakan penutup kepala datang membawa empat kursi plastik. Bapak yang kadang diminta oleh Mama Kalake menebang pohon di halaman kantor namanya tak pernah kami tahu. Ia jarang bicara.

Namanya Kasim Fallo. Orang Eban. Ia sedang membuat kandang ayam. Ayamnya turun 9, dari sepuluh butir telur. Kami duduk di depan rumah bebak. ‘Tanah ini milik orang Arab, yang di depan tanah milik orang Sabu,’ kata istrinya yang kami panggil Mama Fallo. Rumah itu bersih. Kintal depan rumah itu tampak disapu, dan rumput-rumput tak ada di sela ribuan pohon turis yang mereka tanam. ‘Kita ini tinggal di kota, jadi harus bersih, kadang saya harus bersihkan sampah orang di depan, sudah beberapa minggu ini saya tidak jual sayur, abis bagaimana mobil mereka tutup kami punya warung?’ kata Mama Fallo menggugat kelakuan para tim sukses seorang calon gubernur NTT yang berumah di depan rumah mereka.

Mama Fallo memang lebih banyak berbicara dibandingkan Bapak Kasim. Perempuan ini yang menjelaskan siapa keluarga Fallo. Bapa Kasim seperti tiang rumah yang kokoh yang tidak bergerak, dan Mama Fallo adalah atap rumah yang terbuat dari ilalang yang menari dan ditiup angin. Lincah bergerak melengkapi.

‘Jadi maksudnya apa?’ tanya Bapa Kasim. Kami menjelaskan tentang kematian beruntun yang datang tanpa henti. Kami minta agar ia mendoakan dalam Bahasa Dawan dalam ritus Rabu Ratapan, agar mereka yang pergi tak begitu saja dilupakan. Ia setuju.

Semula kami beranggapan ini adalah simulasi. Ia perlu membayangkan dan menuturkan. Namun anggapan ini dibantah oleh Mama Fallo. “Di sini tempat tinggal Maria Gorety Mamo, anaknya ada di Oesapa, dan di sebelah sana, di depan sana tempat tinggal Adelina Sau, dia dulu jaga fotokopi di ujung jalan,” katanya.

Empat tahun sudah kami bekerja mengumpulkan data perdagangan orang. Dan siang itu terasa cukup aneh. Di Kupang ini ada ratusan ribu orang Dawan. Dan bisa saja Mama Orta menyebut nama siapa pun. Tapi mengapa usulnya menyambungkan kami dengan Maria Gorety Mamo dan Adelina Sau. Nama yang terakhir mati di Malaysia setelah disiksa di Penang dan dibiarkan tinggal bersama anjing. Sedangkan Maria Gorety Mamo jenasahnya sudah dibawa pulang, namun anaknya masih tertinggal di Malaysia tanpa dokumen kependudukan apa pun.

‘Bapa tua pasti su lupa,’ kata Mama Fallo pagi kemarin ketika kami datang menjemput Bapa Kasim. Pagi-pagi sekali ia sudah ke pasar Oeba. Di atas sampah-sampah plastik, ikan-ikan kota Kupang mendarat. Di pinggir pantai yang sudah tidak kelihatan pasirnya itu karena tertimbun pantai plastik kami mencari Bapa Kasim. Ia tidak ada. Mama Fallo pun pergi. Masuk ke dalam pasar mencari suaminya.

Sepasang suami istri itu datang. Bapa Kasim bawa ‘ikan makan’. Hari itu ia tidak jual. Artinya ikan yang tidak dijual untuk makan si penjual. Di Kupang, jika anda akrab dengan pesisir dan tak punya lauk untuk makan, cukup bawa ember dan pergi ke perahu (biasa disebut bodi) yang merapat pagi-pagi, dan ikan makan hari itu pasti ada. Tidak perlu bayar, cukup sebut ikan makan.

‘Saya juga ikut,’ ujar Mama Fallo. Ia menyebut anaknya ada empat. Satu orang menamatkan seminari menengah (sekolah calon pastor setingkat SMA) di Denpasar, dan hingga kini ijasahnya masih tertahan di sana. Ijasah itu harus ditebus 2,5 juta. Saya ingat tentang cerita para diakon (calon Imam/Pastor) yang hampir putus sekolah seminari karena orang tua tidak mampu bayar uang sekolah. Kondisi ini cukup aneh. Pastor itu pekerjaan melayani umat, tetapi mengapa mereka yang ingin melayani sepanjang hidup pun harus membayar dari kekurangan.

‘Ya ini kami pung salib Pak!’ tutup Mama Fallo. Mantan seminaris itu kini bekerja dengan pengusaha ‘ter’, dan ketiga adiknya masih sekolah.

Telfon dari Mama Manek
Hujan turun dengan derasnya. Mendung tadi pagi saat Rabu Ratapan dijalankan oleh puluhan elemen aksi lunas sudah. Air turun, menyirami tanah kami yang kering. Di tengah deru suara hujan, telfon masuk.

‘Kami bisa ke kantor ko, ini Demus pung Mama,’ sebut suara di ujung telfon.

Demus adalah salah satu relawan terkecil saat kami bekerja untuk calon indipenden Wali Kota Kupang. Ia celaka saat memakai kaos Viktori (kami membedakan viktori pakai ‘I’ untuk independen). Ia ditendang dari belakang, oleh orang tak dikenal dan terjembab di jalan raya. Pelaku hanya menyebut ‘lu liat e’. Calon walikota kami dikerjai saat verifikasi. Seluruh partai politik, KPU, media massa dan Panwaslu bersatu memenangkan orang-orang besar berduit. ‘Kalau kita lolos, pasti lain e,’ ujar Demus saat kami bertamu ke rumahnya dan meminta tolong Mama Manek dan teman-teman Manek untuk ikut dalam ritus Rabu Ratapan.

Mama Manek ingin datang ke kantor, tetapi hujan deras sekali. Mama Manek tinggal di Tofa. Di lingkungan orang Noemuti. Migrasi orang-orang dari pedalaman Timor, atau pun warga dari pulau lain, biasanya seperti memindahkan kampung ke kota. Mereka tinggal berkelompok. Ini salah satu sebab yang membuat Kota Kupang punya ciri sendiri, kota tidak pernah menjadi sesuatu yang anonim. Tenunan kekerabatan melekat erat.

Mama Manek dan kelima orang Ibu-Ibu dari Tofa lah yang meratap dengan Bahasa Dawan, etnis terbesar di Timor Barat, dalam aksi Rabu Ratapan di depan peti-peti mati. Dari kelompok etnis ini lah nama-nama seperti Nirmala Bonat, Yufrida Selan, Dolviana Abu, Marni Baun, Rista Bota, Yenny Fuakan berasal.
‘Kami bisa ke kantor ko, ada kami punnya adik di Ipoh yang tidak bisa keluar dari rumah majikan, paspornya hilang, bisa bantu ko?’ tanya Mama Manek tadi malam.

Maria dan Martha
Pagi kemarin di tengah aksi lima orang kawan pergi karena harus menyelamatkan beberapa anak perempuan yang hendak dikirim jadi TKW. Mereka pergi di tengah aksi di halaman Polda NTT. Di tengah Brimob bersenjata yang dengan garang menghela pagar besi dan membuat kawan-kawan mahasiswa meradang. Sejak rapat aksi semalam kami putuskan agar barisan depan di-isi oleh rakyat jelita. Mereka yang berada di garis depan pagar besi, ketika Andreas brimob jemaat dari Talitakum menarik keras pagar besi di depan kami menutup pintu kantor Polda NTT. Pendeta Emmy, pendeta senior beruban, yang kepanasan sempat berteduh di pos jaga dan berujar ‘Itu yang di depan kita pung jemaat’. Mungkin karena itu ia tidak keluar lagi dari pos jaga.

Para pemuda Cipayung plus yang baru dipentung sehari sebelumnya bukan pilihan yang baik menjelang Kamis Putih untuk berada di garda depan. Aksi ini sudah minta untuk dibatalkan oleh beberapa kawan lain karena berdekatan dengan Paskah. ‘Apa bisa dibikin setelah Paskah?’ Dan kami menjawab ini Rabu Ratapan. Ada lagi yang bertanya sendiri, “Apakah kamu bisa menemukan Kristus di tengah kemanusiaan yang mati?”
Malam tadi, Mama Manek menelfon tentang saudaranya di Ipoh, Perak yang harus diselematkan. Dokumen dan alamatnya sudah didapat. Kerja selanjutnya menyambungkannya dengan Konjen setempat. Infrasturktur migrasi semacam ini lah yang masih minim. Imajinasi tentang migrasi belum lah ada. Mereka tak punya jaringan yang membantu mereka. Kemenlu geraknya terbatas. Saya ingat ucapan seorang sahabat yang berujar ‘Kamu bisa bayangkan bagaimana katak yang selama hidupnya tinggal di bawah tempurung, dan tiba-tiba ia langsung duduk di atas tempurung?’

Kata orang hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi bagaimana jika hidup itu nasibnya sama dengan roda meriam di got? Selamanya tidak berputar, dan selamanya tergenang air comberan?

Bulan ini sudah 23 orang NTT yang mati. Ini masih Maret, bulan ketiga. Apakah tahun ini kita akan menerima 100 jenasah?
Setiap kali Suster Laurentina PI, dan Pdt.Emmy Sahertian ‘mengajak’ ke cargo bandara untuk menjemput jenasah saya bertanya ‘kapan ini berakhir’ dan bertanya ‘apakah ada bedanya antara pergi menjemput atau tidak adakah ada bedanya’. Bukankah mereka tidak bisa bangun lagi dengan kepergian saya. Di saat yang sama kedua perempuan yang dalam imajinasi kusebut ‘Maria dan Martha’ ini juga memberikan catatan sosiologis tersendiri. Lagi-lagi ini tentang homo sacer. Lagi-lagi tentang tulisan Arrendt tentang holocaust di Auschwitz, tentang pembantaian di. Tentang hidup tanpa negara, tanpa hukum, hidup tak ada artinya.

Para budak adalah orang di luar negara, di luar polis atau negara kota (city state). Hidup mereka tak ada artinya. Sejelek apa pun kita harus punya Negara. Negara berfungsi dengan tata rasa keadilan, dan bukan dikendalikan oleh selera pasar. Pasar seharusnya tidak terlepas dari ruang sosial. Amartya Sen, pemenang nobel ekonomi itu, bisa menjelaskan dengan lebih baik. Bukankah good life harus diperjuangkan agar setiap orang menemukan telos-nya untuk kalian yang mengikuti garis Aristoteles? Bukankah tubuh manusia lain yang pulang dalam peti harus diziarahi agar ia tidak menjadi seonggok material semata, tetapi tetap lah menjadi manusia? Bukankah dengan memberi makna pada setiap tubuh maka engkau pun tidak berubah menjadi monster raja tega?

Siang itu setelah terpanggang lima jam di bawah matahari. Kami duduk di depan meriam. Mama Maria Hingi mantan TKW di Singapura menyumbang beberap plastik besar pisang rebus dan ubi. Uang arisan seluruh elemen aksi tak cukup untuk beli nasi bungkus untuk semua, hanya cukup beli air minum. Pisang dua biji cukup untuk mengganjar perut.

Duduk di samping kiri saya dari tadi seorang Ibu yang saya tidak tahu namanya. Ia dari setengah jam yang lalu mengomel ‘kenapa itu Gubernur tidak keluar’. Saya diam tidak menjawab, membiarkan ia bicara. ‘Mereka tidak peduli dengan kami punya nasib ko?’ tanyanya lagi. ‘Saya sudah bilang sama anak-anak mahasiswa itu seharusnya tombol itu tidak ditekan, tapi mereka mana mau dengar saya?’ katanya lalu melanjutkan ‘Harusnya pintu itu dibuka dan kita masuk, mereka enak-enak duduk di ruang AC, tidak mau keluar ketemu kita, manusia macam apa?’ Ia masih berharap bertemu dengan Gubernur. Tetapi saya tak menjawab. Saya tak tahu ini siapa. Sampai sekarang tak tahu namanya. Saat pembagian pisang rebus baru Mama Maria Hingi menyebut ‘Dia TKW juga, korban, sampai sekarang gajinya bertahun-tahun tidak dibayar’. Kami diam duduk di samping meriam, dan makan pisang rebus.

Ya aksi tidak merubah banyak hal tentang perdagangan orang. Tetapi mengenal para pemuda dan kawan-kawan baru dengan segala kekhasan adalan bonus. Semoga mereka tidak jadi penghianat, semoga setelah dewasa mereka tetap menjadi tuan dan puan untuk diri sendiri! Semoga mereka tidak menjadi air comberan, tetapi menjadi air hidup!

Saat jalan kaki dan menyanyikan lagu Darah Juang bersama generasi 2018 dari atas aspal panas membawa kenangan tentang Wawan yang meninggal di Semanggi 20 tahun silam. Selain itu muncul jelas ingatan tentang Jogja yang waktu itu masih menjadi salah satu kiblat pergerakan mahasiswa.

Reformasi menjadi catatan pahit tersendiri. Sebab antara mereka yang mengaku Soehartois dan Soekarnois tiba-tiba serupa. Duit adalah segala-galanya, dan pesan yang disampaikan dalam setiap temu adalah kematian bisa diselamatkan dengan duit. Retorika kompeni pemburu rente sekarang jauh lebih pahit, karena pelakunya bisa kawan sendiri. Kawan sendiri bisa menjadi centeng. Kawan sendiri bisa menjual kawan. Orangtua sendiri bisa menjual anak. Pacar sendiri bisa menjual gadis yatim piatu. Pejabat bisa menjual jabatan.

Semoga logika kita tidak terlilit dalam tirani dagang, dan tak berat kala menghela nafas.

Selamat merayakan Kamis Putih!

Kupang, 29 Maret 2018
*Peneliti perdagangan orang di era reformasi

Pemilihan Gubernur NTT 2018 dan Politik Media Massa Lokal

IRGSC Brief #19, 2018

Screen Shot 2018-03-16 at 7.25.46 pm

Oleh Peringatan Zendrato*

Kontestasi politik pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disingkat Pilgub NTT) untuk periode 2018-2023 diikuti empat pasangan calon (selanjutnya disingkat: paslon) yakni: Paslon Benny K. Harman bersama Benny Litelnoni (Paket Harmoni), Paslon Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Josef Nae Soi (Paket Victory-Joss), Paslon Esthon Foenay bersama Christian Rotok (Paket Esthon-Christ), dan Paslon Marianus Sae bersama Emelia Nomleni (Paket MS-Emi). Paket harmoni diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Demokrat. Paket Victory-Joss diusung oleh Partai Hati Nuranis Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Paket Esthon-Christ diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sedang paket MS-Emi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Empat pasangan ini telah memulai kampanye sejak tanggal 15 Februari 2018, dan akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2018 nanti.

Sepanjang bulan Februari 2018, tiga media cetak lokal (Pos Kupang, Victory News, dan Timor Express) meliput kegiatan empat pasangan calon dalam memperebutkan suara rakyat. Gambar di bawah menunjukkan jumlah berapa persentase paslon diberitakan di setiap media cetak lokal. Media cetak Pos Kupang meliput pergerakkan politik empat paket ini sebanyak 25 kali. Media cetak Victory News dan Timor Express meliput sebanyak 57 dan 15 kali. Jadi, total pemberitaan seluruhnya dari tiga media cetak local ini adalah sebanyak 97 kali (n=97).

Screen Shot 2018-03-16 at 6.29.10 pm

Gambar 1. Persentase peliputan berita empat paket di tiga koran lokal di NTT [Di olah IRGSC]

Media cetak Pos Kupang lebih banyak meliput berita paket Harmoni dibandingkan dengan paket lainnya. Gambar di atas menunjukkan bahwa selama bulan Februari 2018, Koran Pos Kupang meliput berita Paket Harmoni sebanyk 10 kali (40%), paket Esthon-Christ sebanyak 2 kali (8%), paket MS-Emi sebanyak 7 kali (28%), dan paket Victory-Joss sebanyak 6 kali (24%). Perbedaan porsi peliputan yang kurang proporsional ini juga menandakan secara tidak langsung posisi media cetak ini dalam Pilgub NTT. Selain itu, pada halaman depan, tepatnya bagian kanan atas Koran Pos Kupang dari tanggal satu hingga 11 februari 2018 telah memuat foto paket Harmoni.

Dalam periode yang sama, media cetak Victory-News cenderung menonjolkan figur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi dengan peliputan sebanyak 27 kali (47%). Kemudian menyusul paket Harmoni sebanyak 14 kali (25%) (Gambar 1). Paket Esthon-Christ diliput oleh media cetak ini sebanyak 11 kali (19%). Sedangkan paket MS-Emi hanya 5 kali (9%) diliput oleh Media Cetak Victory-News. Perbedaan porsi peliputan yang tidak sebanding ini menunjukan posisi media cetak Victory-News di Pilgub kali ini. Fakta ini menunjukan perbandingan peliputan pakte MS-Emi dengan paket Victory-Joss adalah 1 : 5. Artinya, dalam satu kali terbitan, Koran Victory-News hanyak memberikan ruang satu kali liputan untuk satu berita paket MS-Emi. Sedangkan paket Victory-Joss diliput 5 kali/berita. Begitu juga bila dibandingkan dengan paket lainnya, terlihat porsi pemberitaan yang tidak sama. Kecenderungan menonjolkan salah satu Paslon oleh media cetak ini bisa diperkuat dengan fakta-fakta lain seperti: letak berita yang menempatkannya di bagian paling depan secara berturut-turut, foto paslon di bagian kanan atas media cetak (Koran), dan hubungan kepemilikan media cetak dengan paslon atau partai pengusung.

Sedangkan media cetak Timor Express lebih banyak meliput paket Esthon-Christ. Sepanjang bulan februari 2018 (lihat Gambar 1), Media Cetak Timor Express meliput paket Esthon-Christ sebanyak 7 kali (47%). Sedangkan untuk paket Ms-Emi dan paket Harmoni hanya mendapatkan peliputan sebanyak 2 kali (13%) dan 3 kali (20%). Begitu juga paket Victory-Joss, di media cetak Timor Express, paket ini hanya mendapat peliputan sebanyak 3 kali (20%). Perbedaan porsi peliputan yang tidak sebanding ini juga menunjukkan posisi media cetak Timor Express di Pilgub NTT kali ini. Fakta ini menunjukkan perbandingan peliputan paket lain dengan paket Esthon-Christ. Bila dibandingkan antara banyaknya peliputan terhadap paket Harmoni dengan paket Esthon-Christ, maka perbandingannya adalah 1 : 3. Artinya, dalam satu kali terbitan, Koran Timor Express memberikan ruang untuk berita paket Esthon-Christ lebih banyak dibanding paket Harmoni. Media cetak ini juga diperkuat dengan hanya menerbitkan iklan foto paslon Esthon-Christ di halaman 12 (data iklan di bawah). Iklan foto paslon ini yang terdapat di halaman 12 ini diterbitkan dari tanggal 1 hingga 11 Februari 2018.

 

Screen Shot 2018-03-16 at 6.30.04 pm

Tabel 1. Iklan setiap paslon dalam tiga media cetak selama Februari 2018 [Data diolah IRGSC]

Berdasarkan penelitian singkat ini diketahui beberapa hal. Pertama, tiga surat kabar aktif yang berpusat di Ibukota Provinsi NTT tidak memberikan porsi peliputan yang sama untuk keempat pasangan calon. Kedua, trend pemberitaan surat kabar sangat dipengaruhi oleh trend pemasangan iklan oleh keempat pasang calon. Tabel 1 jelas terbaca bahwa iklan pemilihan gubernur berkorelasi positif dengan  trend pemberitaan media. Ketiga, paket MS-Emi merupakan satu-satunya paslon yang tidak memiliki posisi dominan dalam pemberitaan di ketiga suratkabar lokal ini.

Kelemahan dari kecenderungan ini adalah ketika pers cenderung menjadi partisan (terkait dengan pemasangan iklan dan kepemilikan media), maka dengan sendirinya media massa sulit mengembangkan wacana kritis untuk membahas visi misi dan program para calon gubernur-wakil gubernur. Publik sangat berharap agar para awak media massa mampu mengambil jarak sekaligus memberikan catatan kritis terhadap masing-masing paslon, meskipun ia menerima iklan dari salah satu paslon. Dengan cara ini publik pun akan terbantu untuk mendapatkan pandangan tentang figur yang akan ia pilih, dan tidak didikte oleh arus uang dalam industri media massa.

*Penulis adalah alumni Jurusan Ilmu Politik Univ.Nusa Cendana, saat ini ia sedang belajar di IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)

 

Screen Shot 2018-03-16 at 7.25.46 pm.png

Adelina, Yufrinda, Rista, Mariana?

Serial Catatan Dominggus Elcid Li #2/2018

Nama-nama perempuan ini adalah nama perempuan yang dibiarkan mati. Mereka bukanlah segelintir. Mereka adalah bagian dari rombongan. Mereka adalah yang beruntung untuk disebut dan kematiannya dibakar lilin. Yang lain tenggelam dan hilang begitu saja, dan kematiannya hanya menjadi milik keluarga mereka. Sebagian bahkan nyaris tak ada kabar, kuburan pun tak ada nisan.

Raga mereka mati dan dilupakan begitu saja dalam perjuangan gigih untuk bebas dari kemiskinan. Mereka bukan hanya sekelumit dari pasar, mereka adalah bagian dari tubuh republik yang harus diperjuangkan. Republik tiada guna jika tak mampu melindungi bagian dari tubuhnya. Karena mereka jelas bukan pergi bertamasya. Mereka adalah bagian dari skema circular migration, para perantau yang diharapkan mengirimkan uang ke kampung halaman dan mengosongkan kemiskinan. Keluarga mereka tidak pernah berharap jenasahlah yang dikirim pulang. Apalagi dengan cerita disiksa tidur bersama anjing dan dibiarkan lukanya menganga.

Nasionalisme sempit?

Kabar datang dari Malaysia, dari Rusdi Kirana, Duta Besar Indonesia di negeri jiran. Ia mengusulkan agar pemerintah RI melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Langkah ini bisa dianggap tepat. Sudah saatnya pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar terhadap pemerintah Malaysia. Pandangan kontra pasti ada. Namun sudah saatnya negara ada melindungi yang kecil. Tak disangka pikiran negarawan muncul dari Rusdi Kirana, seorang pedagang pemilik sekian ribu armada pesawat. Ia ternyata paham bagaimana memperlakukan warga negara. Raga mereka sejatinya raga dan wilayah republik yang wajib diperjuangkan

Apakah langkah Rusdi Kirana adalah bagian dari upaya membangkitkan nasionalisme sempit? Jelas bukan. Persoalan tata kelola ketenagakerjaan tidak hanya terletak di ujung, di Malaysia. Masalah besar menganga di Indonesia. Contohnya Adelina berasal dari pedalaman Timor, NTT tetapi paspornya terbit di Blitar, Jawa Timur. Upaya penunggalan data memang masih gagal, bahkan mimpi e-KTP pun kini dituturkan ulang oleh KPK.

Seorang kawan yang juga aktivis pembela buruh pernah saya tanya, “Apakah engkau kalau diminta jadi Menakertrans akan mampu menyelesaikan persoalan?” Ia menggeleng. Menjawab ‘tidak sanggup’. Banyaknya persoalan membuat solusi berbasis hak (right) warga negara sering kali dianggap bukanlah sebuah pilihan, karena tekanan pasar jauh lebih dominan.

Pasar dianggap mampu menemukan keseimbangannya sendiri. Nyatanya ia selalu mengorbankan yang kecil, yang buta huruf, yang tak mampu keluar dari halaman majikannya untuk sekedar ‘minta tolong, saya disiksa mau mati’. Menderita dan diam memang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang rasa manusianya hilang, dan sudah mengaku kalah.

Orang miskin dan warga negara

Sering kali ketika moratorium dihentikan atau coba untuk ditawarkan, ada sebagian yang berujar mengapa orang miskin yang dihukum dengan keputusan ini. Jawabannya cuma satu. Ketika kita keluar sebagai Negara (State) itu bukan lagi soal orang miskin. Orang berkasta. Ia adalah warga negara Republik Indonesia. Bisa dibayangkan ‘gilanya’ Presiden AS jika ada warga negara AS yang sakit dan dibiarkan tinggal bersama anjing yang kemudian mati.

Tetapi ini bukan hanya persoalan antara kita, Indonesia, dengan negara lain. Ini persoalan kita dengan para penjahat, mafia yang menguasai rantai perdagangan orang di dalam negeri sendiri. Contoh mafia terselubung yang berkuasa atas insitusi kenegaraan adalah mafia yang mampu mendiamkan kasus perdagangan orang di Medan. Kasus itu menyebabkan dua orang perempuan mati. Rista Botha dan Marni Baun yang dikurung selama 4 tahun layaknya burung di Medan. Mereka berdua mati di Bulan Februari tahun 2014. Seluruh dokumen mereka sudah saya serahkan kepada Presiden Jokowi, ketika diundang ke istana untuk menyampaikan persoalan. Sayangnya, jangankan keadilan, BAP-nya pun tidak pernah jadi.

Tahun lalu, seorang peneliti dari UGM datang ke Kupang (NTT) untuk berdiskusi soal undang-undang perlindungan asisten rumah tangga. Disebut asisten agar mereka diperlakukan dengan layak bukan dijadikan babu yang segala suka bisa diperintah tanpa belas kasih. Setelah diskusi, ia berujar di tempat yang sama sempat digali dan ditemukan tulang belulang manusia lain yang dikuburkan di pabrik sarang burung walet (yanwo dalam Bahasa Mandarin). Jadi bukan cuma Rista dan Marni. Masih ada lain yang tak bernama. Mohar si pedagang sarang burung walet yang tinggal di Jalan Brigjen Katamso bebas. Tak hanya itu polisi, si serse yang mengurus kasus ini juga sudah jadi pejabat di ibukota. Seluruh dokumen ini ada di tangan Jokowi. Semoga beliau ingat. Jika telah hilang, kami bersedia kirim ulang.

Jika hingga kini kasus ini tidak memberikan rasa keadilan untuk puluhan warga maka itu bukan lah salah Jokowi. Ia hanya bagian dari sistem yang buruk, dan jelas ia tak mampu merubahnya seorang diri. Ia juga tak punya daya mengontrol Kapolri untuk mengontrol anak buahnya membuatkan BAP untuk perempuan-perempuan yang mati. Ini bukan negeri jiran, ini Medan Bung!

Negara adalah kita

Upaya untuk membuka kasus perdagangan orang di Indonesia tidak mungkin hanya jadi bahan obrolan omong kosong para pejabat. Tidak perlu pakai kemeja putih sebagai simbol kesucian jika kalian para pejabat tidak mampu menjaga martabat kemanusiaan. Sederhana itu penting, tetapi kita harus punya prinsip. Warga negara kita bukan anjing dan burung.

Kasus-kasus perdagangan orang perlu dibuka hingga tuntas. Sayangnya dengan pemahaman perdagangan orang hanya dalam hukum administrasi negara, maka logika perdagangan orang tidak akan mungkin tersentuh. Undang-undang tindak pidana perdagangan orang yang dibikin sejak tahun 2007 tidak cukup untuk disosialisasikan kepada polisi, jaksa, dan hakim.

Di NTT contohnya di tahun 2017. Seorang hakim yang terhormat melepaskan bandar besar perdagangan orang bernama Diana Aman alias Diana Tjia. Hingga hari ini bandar itu hilang. Seorang serse di Mabes Polri yang sempat kami temui begitu herannya dan ia bertanya ‘Mengapa seorang bandar besar bisa dilepaskan hilang begitu saja padahal untuk menangkapnya telah habis ratusan juta rupiah?’ Hingga kini human trafficking dianggap tidak lebih penting dari drug trafficking. Manusia yang dijadikan anjing dan burung dianggap tidak lebih penting daripada obat-obatan pembius. Antara logika dan prioritas memang selalu ada jeda.

Andaikan mereka paham, para para babinsa di desa-desa kita juga bisa membantu mendeteksi jaringan perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang memang bagian dari jenis kriminalitas jaringan terkini. Sel-nya mirip jaringan teroris dan narkoba. Yang namanya jaringan memang sulit terdeteksi, karena ia beradaptasi dengan baik dengan realitas virtual. Namun, setiap jaringan terdapatlah ujung. Jika ada ujung dibuka jangan lah dilepas, jika ketika diurut di kepalanya kita temukan pejabat penghianat kemanusiaan. Itu yang sulit.

Kencing, uang, dan hukum

Kasus Diana Aman seorang pelaku perdagangan orang yang menyebabkan kematian Yufrinda Selan masih menggantung. Seluruh pelakunya terancam bebas. Diana Aman kata penyidik polisi yang mengutip pengakuan para korban yang dikurungnya di Boyolali, Jawa Tengah adalah pemain lama yang suka menyogok. Kabar ia menyogok para penegak hukum dari ratusan juta rupiah hingga milyar rupiah beredar di Kupang. Sayang KPK belum sampai di sini. Masih sibuk urus Pilkada dan politisi semata.

Diana Aman menurut kabar burung sudah beredar di RRC. Kabar jelasnya tidak ada yang tahu. Tuntutan masyarakat sipil yang meminta agar Kapolda NTT di tahun 2017 untuk bergerak menangkap tidak berujung hasil. Kapolda diam seribu bahasa, dan pindah ke Jakarta tanpa rasa sesal.

Diana Aman menurut penyidik Mabes Polri itu jika marah kepada para calon TKI asal NTT itu yang bertanya dan meminta haknya, ia kencing dan memintanya agar mereka minum air kencingnya. Cerita semacam ini tidak lantas membuat para aparat penegak hukum bergerak mencari Diana. Sebaliknya mereka diam seribu bahasa. Hakim dan Jaksa seolah sepakat diam. Pihak kepolisian yang diam berdalih bahwa ‘tidak ada permintaan untuk mencari Diana’. Padahal petisi warga sudah dimuat di Koran. Kapolda NTT punya wewenang meminta bantuan Mabes Polri. Itu pun tidak dibikin.

Jadi kalau Rusdi Kirana meminta agar moratorium itu dijalankan itu bukan untuk menghukum Malaysia, atau pun sekedar mencari sentimen chauvinistik. Tetapi kita diminta untuk berpikir ulang dan bertanya mengapa para perempuan kita dibiarkan tidur dengan anjing, disuruh tidur di lantai tiga seperti burung, dan diminumkan air kencing ketika mengeluh. Moratorium ini bukan hanya untuk Malaysia dan juga untuk negara-negara di Timur Tengah, tetapi harus dijalankan di negeri kita sendiri. Moratorium perdagangan orang.

Ini bukan soal presidennya siapa. Ini bukan soal cebong atau micin. Ini soal akal sehat. Sampai kapan kita mau membiarkan kita dipermainkan pasar–dan juga perasaan saling menyalahkan tanpa ujung pangkal? Sampai kapan para pejabat kita membiarkan yang kecil diperas, dibiarkan mati, dan diminumkan air kencing? Batas negara memang makin tipis dengan semakin lancar dengan naik drastis volume penerbangan sejak 2002, teknologi informasi yang membuat kita seolah berjarak, dan sekian skema penyatuan pasar dan deregulasi kawasan.

Tetapi, negara harus tetap ada.  Negara adalah kita. Keliru kita anggap bahwa presiden, gubernur, adalah penentu segala sesuatu. Mereka penting, mereka kepala dan pejabat negara, tetapi lebih penting lagi adalah kita warga negara. Warga negara yang bersatu dan tidak tidur dalam ilusi, pasti bisa membedakan mana teror, mana manusia. Mana pejabat, mana penjahat. Ini bukan soal negara siapa, tetapi ada negara atau tidak. Moratorium adalah sebagian penanda bahwa negara tidak boleh kalah–oleh pasar maupun teror.

 

 

 

Politik Dalam Selimut

Musuh dalam selimut – Sumber WP.com

Dominggus Elcid Li

Orang miskin dilarang ribut. Kalau ribut berarti bukan orang miskin. Demokrasi hanya untuk orang kaya, dan punya duit. Sambil tersenyum lebar anggota KPU NTT membagikan no Pilkada kepada para peserta. Ibarat para pelari karung yang siap berlomba masing-masing peserta pasang kuda-kuda. Di depan kamera semua harus gagah dan bahagia. Kalau tidak yakin, ada lembaga survey yang bisa disewa. Tinggal sebut harga, hasil bisa diatur dengan metodologi yang pas. Menipu pun harus ilmiah–dan diliput. Di era reformasi etika penelitian maupun kode etik peneliti cenderung cair seperti cirit ayam ketika berhadapan dengan pasar pemilu atau pilkada.

Doublethink

Pesta politik adalah pesta para penipu. Mereka yang pernah menjadi penipu pasti paham trick yang dipakai dalam tipuan. Sayangnya di era yang katanya sudah canggih dan moderen ini orang juga suka ditipu. Tidak peduli gelar dan kastanya apa, trick menipu dilakukan secara kolektif alias dalam formasi tim sukses–entah sukses atau tidak, itu urusan belakang, yang penting saat ini dianggap sukses.

Salah satu hal yang perlu dibiasakan dalam berdemokrasi di era penipu adalah membiasakan diri untuk menggunakan logika doublethink alias berfikir ganda. Istilah ini saya ambil dari George Orwell dari bukunya 1984. Kala itu Orwell resah terhadap perkembangan politik yang semakin mengekang kebebasan warga negara. Para petugas partai dia sebut adalah orang-orang yang berkuasa dan menjadi makhluk pengontrol wacana. Untuk selamat, ia melatih diri untuk menafsirkan setiap pesan dalam garis logika kedua. Garis logika pertama adalah bahasa normatif. Sedangkan garis logika kedua adalah bahasa yang tersirat, yang menunjukkan maksud sesungguhnya.

Nah, di depan publik orang biasanya percakapan hanya ada di garis pertama. Para kuli tinta pun jarang yang mencoba masuk ke garis kedua. Pertanyaan biasanya hanya berhenti di garis pertama. Komentar-komentar normatif yang biasa dipilih, tidak berarti tetapi tetap harus dibaca dan ditelan. Tidak ada kuli tinta yang mau melangkah ke garis kedua, kecuali dia adalah tim sukses terselubung. Pun sekarang semangkin sulit, jika kita membuka tipuan bisa dituntut kalau yang dibuka adalah aib anggota hewan.

Jika membaca berita kita pun perlu sigap bertanya, mengapa hanya ini yang dimuat, dan sisanya dibuang dan hanya menjadi ‘rahasia perusahaan’. Biasanya pedagang memilih untuk tidak memiliki musuh, yang penting laku. Jika laku, saku ada isi. Sederhana.

Dalam kecenderungan umum logika kritis semakin tidak laku untuk dipakai. Sebab hanya mencari musuh, dan pasti rugi dalam kacamata pemasaran. Istilah para pemimpin perusahaan ‘kenapa cari karja’ atau ‘kanapa cari pakariang’. Bukankah kalau semua dapat bagian dan senang, maka persoalan tidak perlu diada-adakan. Dan dosa juga dianggap tidak ada, karena tidak banyak yang tahu, kecuali satu dua orang di lingkar inti.

Yang paling lucu kalau kita baca berita ‘Si kancil tidak bermoral’, ‘Si ayam ini brengsek’, dan ‘Si kura-kura orang baik’. Ya, semua penjual kecap harus serius menjajakan dagangannya, tapi jangan lah terlalu serius. Malu.

Bicara soal kemaluan. Biasanya ini dianggap barang privat. Namun akhir-akhir ini orang cenderung hilang kemaluannya. Kok Vitalitas lahir dari kemaluan. Daya hidup juga lahir dari situ. Akhir-akhir ini kemaluan sering hilang dalam gerak manusia, daya hidup juga cenderung hilang. Antara nikmat, gila dan hidup bedanya tipis.

Jika memandang gambar-gambar di pohon, dan di surat kabar seolah itu semua menyatakan bahwa kita ini punya pilihan. Ya, pilihan untuk memilih. Tetapi tidak untuk ‘dipilih’. Mereka yang boleh dipilih ada dalam kasta tertentu. Punya duit, bisa bicara, dan bisa menipu.

Humor Pilkada
Di saat seluruh daya upaya sudah dikerahkan, tapi orang yang dimaksudkan untuk ditipu tidak juga tertipu di situ politik menjadi tidak lucu lagi. Menjelang detik-detik akhir biasanya segala cara akan dikeluarkan. Apalagi ketika pertarungan para orang besar ini ada dalam kompetisi ketat alias head to head. Di situ kita akan lihat, tim sukses yang sebelumnya penuh canda tawa lepas tiba-tiba lepas kendali. Orang menjadi mudah ngamuk, mudah menuduh, dan bahkan berniat membunuh. Kok bisa hanya tipu-tipu bisa dibawah ke pembunuhan? Ketika nalar tidak bisa dipakai, maka ketakutan lah yang menjadi panglima.

Sebagai penonton yang setia di garis lucu di titik ini lah kita perlu hadir dan terlibat aktif untuk menjaga agar para tim sukses tetap lucu dan bahagia. Politik tukang tipu adalah politik dalam selimut. Selamat mencari musuh—karena musuh sangat lihai bersembunyi.