Sakitnya BPJS Kesehatan dan Derita Pasien Kanker

Oleh. Rio Watuwaya*

 

Belum lama ini BPJS Kesehatan telah menghapus daftar penggunaan obat bernama Herceptin atau Trastuzumab. Tepatnya pada tanggal 1 April 2018 oleh BPJS Kesehatan bagi pasien kanker peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah menimbulkan tanda tanya dan kegelisahan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia seperti di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

 

Trastuzumab atau Herceptin merupakan salah satu resep obat yang sering diberikan dokter pasca operasi bagi pasien kanker payudara. Harga pasar obat Trastuzumab sebesar dua puluh lima juta rupiah. Bagi PBJS, upaya penghapusan obat Trastuzumab atau Herceptin dari formularium nasional merupakan salah satu strategi untuk mengontrol defisit atau pengeluaran tinggi, khususnya untuk penyakit komplikasi maupun penyakit berbiaya besar, yang diambil pihak BPJS Kesehatan untuk mereduksi efek defisit asuransi JKN.

 

Trend beban biaya kanker sejak tahun 2014 sebesar Rp 1,4 Triliun dan pada saat ini, pada bulan September 2017 mencapai Rp 2,2 Triliun. Sedangkan jumlah defisit asuransi BPJS Kesehatan di tahun 2017 telah mencapai lebih dari Rp 10 Triliun. Konon, terjadinya defisit asuransi jaminan kesehatan disinyalir diakibatkan oleh macetnya iuran bulanan para peserta BPJS. Disebutkan bahwa sebanyak 10 juta peserta iuran BPJS saat ini sedang menunggak. Sebagian besar tunggakan tersebut disebabkan oleh peserta JKN tipe non-PBI/mandiri. Ironisnya, berdasarkan data yang ada tingkat kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS adalah sebesar 95%, sehingga alasan penunggakan pembayaran iuran itu pun terkesan dibuat-buat.

 

Fasilitas perawatan kanker di NTT

Di Provinsi NTT tindakan perawatan kanker, misalnya kanker payudara berada dalam tingkat pencegahan. Para petugas kesehatan di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu) sudah  terampil untuk melakukan penyuluhan dan melatih masyarakat termasuk peserta JKN maupun Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Diharapkan agar masyarakat mampu mengenali atau mendeteksi gejala kanker sejak dini. Namun, untuk pasien positif kanker atau stadium lanjut kerap disarankan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan, misalnya seperti rumah sakit khusus perawatan kanker, fasilitas ini belum pernah ada di NTT. Bahkan untuk seluruh wilayah Indonesia hanya terdapat 2 unit rumah sakit khusus perawatan kanker untuk melayani sebanyak 260 juta jiwa penduduk.

 

Saat ini di Indonesia baru terdapat dua unit rumah sakit khusus perawatan kanker. Yang pertama adalah rumah sakit pusat perawatan kanker yang dikelola dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bernama Rumah Sakit Dharmais yang  beralamat di Slipi, Jakarta Barat. Yang kedua adalah rumah sakit swasta bernama Mochtar Ryadi Comprehensive Cancer Center (MRCC) Siloam di Semanggi, Jakarta Pusat.

 

Selama ini pasien kanker yang di NTT sudah lama menderita ketidakadilan struktural dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hal yang paling tampak adalah, mahalnya beban biaya akomodasi dan transportasi yang ditanggung pasien kanker rujukan asal NTT. Bisa dibayangkan beban pasien yang perlu melakukan perawatan dan pengobatan di Jakarta. Hal ini mungkin terjangkau bagi orang yang mampu. Tetapi bagaimana dengan mereka yang hanya bersandar pada BPJS? Apakah mereka harus tinggal menunggu mati, karena pengobatan amat jauh dari jangkauan?

 

Saat ini penderitaan pasien kanker di NTT saat ini semakin bertambah, tak hanya rumah sakit jauh dari NTT, mereka juga harus semakin diberatkan dengan dicabutnya Herceptin atau Trastuzumab dari formularium nasional. BPJS belum mempertimbangkan prinsip keadilan untuk para anggota BPJS di wilayah kepulauan Indonesia. Aturan JKN tentang besaran iuran adalah merata bagi setiap peserta BPJS, entah ia tinggal di pelosok mana, dan itu menjadi tidak adil nya adalah peserta BPJS di daerah pelosok tidak menikmati fasilitas kesehatan yang sama padahal sudah bayar iuran yang sama. Ia sudah melakukan kewajiban namun tidak menerima hak. Apakah itu adil? Mengapa tidak ada pembahasan kritis tentang hak-hak yang perlu diterima pasien? Apakah kita tidak mempunyai pemikir ekonomi kesehatan yang mampu menyelesaikan persoalan ini, sehingga jalan keluar yang diambil BPJS terkesan barbar?

 

Pasien Kanker peserta BPJS Kupang Ditolak RS Dharmais

Saya teringat tahun lalu (2017) saat berbincang dengan seorang pasien kanker payudara pasca operasi di serambi kantor BPJS Kupang. Saat itu sudah lewat setahun pasca operasi pengangkatan jaringan kankernya. Sebanyak 40% mulai dari daerah bawah pundak kanan sampai diatas pusar, jaringannya sudah diambil sehingga tulang-tulang rusuk iga bisa kelihatan dengan mata telanjang. Seperti itu kondisi pria pasien kanker payudara itu ketika ditemui dalam baris antrian pengaduan konsumen.

 

Pasalnya, dia ditolak dengan alasan yang tidak jelas di RS Dharmais dengan rujukan dari rumah sakit umum daerah WZ Johannes. Saat itu dengan membawa surat rujukan dari Kupang ingin melakukan pemeriksaan lanjutan atas saran dokter. Sesampainya di RS Dharmais dia tidak memperoleh pelayanan PET Scan, namun mendapatkan perlakuan dan kata-kata yang tidak sopan dari petugas rumah sakit. “Kalo semua pasien BPJS datang ke sini untuk PET scan, bisa bangkrut kita,” ujar petugas kesehatan yang melayani di RS Dharmais, seperti dituturkan pria penderita kanker payudara itu.

 

Dengan perasaan kecewa, akhirnya pasien bergegas ke MRCC Siloam Semanggi untuk mengajukan rujukan BPJS, dengan kondisi nyeri setengah tubuh yang diduga berasal dari efek penyebaran sel kanker pasca operasi. Dia harus menempuh perjalanan dari Jakarta Barat ke Semanggi, saat itu juga. Namun, MRCC Siloam ternyata juga tidak bisa melayani surat rujukan BPJS dari pasien. Akhirnya pasien harus menanggung biaya PET scan yang jauh lebih mahal dari CT scan dan juga terbebani akomodasi PP Kupang-Jakarta, terhitung dengan istri yang menemani.

 

Pasien adalah pensiunan PNS yang tidak mungkin terlambat membayar kewajiban iuran BPJS Kesehatan yang dahulu disebut ASKES itu, karena dipotong langsung dari gaji. Namun, sampai dengan saat ini pasien tidak pernah menerima haknya. Proses pengaduan di loket konsumen BPJS Kupang pun jadi ‘kabur’.

 

Ketika BPJS diluncurkan ada banyak harapan. Namun saat direvisi dengan semena-mena, para korban seolah harus menerimanya dengan getir. BPJS kesehatan seharusnya menjadi salah satu jaminan terpenuhinya hak-hak asasi manusia saat ini, dan mampu melampaui ukuran untung dan rugi. Kenyataanya, BPJS tunduk pada mekanisme pasar, dan tidak mampu menemukan jalan keluar. BPJS defisit anggaran.

 

Dengan menghapus daftar obat semacam Trazmatub, bukankah BPJS melakukan cara gampang untuk menyelesaikan masalah? Bukankah dengan melakukan ini BPJS bersikap tidak mau tahu? Apakah tindakah BPJS Kesehatan ini konstitusional? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh Kepala Negara dengan detil kebijakan memadai. Jika tidak, tentu kepala negara pun perlu menuai gugatan,  seperti kasus yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Juniarti dan suaminya, yang menggugat Presiden Joko Widodo (Lihat ‘Gugat Jokowi dan BPJS Kesehatan, Pasien Kanker Minta Obat Trastuzumab Dijamin Lagi (Kompas.com 27/07/2018)).

 

Saat ini BPJS masih sakit. Masih butuh perawatan. Semoga cepat sembuh.

 

*)Anggota IKAMI & Forum Academia NTT,

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s