Human Trafficking Report

Human Slavery in Modern Indonesia
Hentikan Perbudakan di Era Indonesia Modern [See English version]

Eksploitasi manusia oleh manusia lain tergambar jelas dalam salah urus buruh migran
(domestik dan internasional). Penganiayaan Nirmala Bonat (Tahun 2004), maupun Wilfrida
Soik (Tahun 2011) yang terancam hukuman mati tidak lepas dari maraknya praktek human
trafficking di NTT. Nirmala Bonat diduga masih dalam kategori anak ketika dikirim, dan
Wilfrida Soik terbukti bahwa ia masih anak-anak, dan identitasnya dipalsukan. Secara
umum, jumlah buruh migran dari NTT bukan yang terbanyak di Indonesia, tetapi angka
trafficking dari NTT menurut data Bareskrim Polri tertinggi di Indonesia.

Sejak Februari 2014, kasus perdagangan orang telah menjadi ‘titik api’ protes gerakan
masyarakat sipil di NTT. Dua orang warga asal Kabupaten Timor Tengah Selatan
meninggal dalam perbudakan dalam industri sarang burung walet di Medan, Sumatra
Utara.  Perbudakan di sini bukan dalam arti kiasan (
as if), tetapi seperti yang sesungguhnya
terjadi (
as it is). Sayangnya para pejabat Polda di NTT tidak tergerak mengusut lebih lanjut,
hingga munculnya Rudy Soik sebagai whistleblower. Itu pun kini dikriminalkan, tanpa
mengusut lebih lanjut.  

DPO (Data Perdagangan Orang) IRGSC merupakan bagian dari upaya menjaga ingatan.
Satu dekade pasca kasus Nirmala Bonat terbukti penanganan buruh migran tidak semakin
baik, sebaliknya semakin diterlantarkan di kampung halaman sendiri, oleh berbagai
institusi pemerintah, maupun para pelaku dari sektor privat (PPTKIS maupun para PL
(Petugas Lapangan)   
Photo Credit: Amen/Annon

Penerbitan DPO IRGSC adalah bagian dari pengembangan NTT Studies oleh IRGSC (Institute of Resource Governance and Social
Change)
NTT. Riset ini merupakan bagian dari riset aksi yang dilakukan IRGSC dalam Ampera (Aliansi Menolak Perdagangan Orang)
yang melibatkan berbagai elemen seperti: JPIT (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), PIAR (Pusat Informasi Advokasi Rakyat), Rumah
Perempuan, JRUK (Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan) maupun secara individual. Peneliti: Arif Rahman, Juwita Boboy, Randy
Banunaek, Ragil Supriyanto Samid, Gregorius Aviero, Rosna Bernadetha, Yadi Diaz, John Petrus Talan, Joseph Robert dan Indra
Yohanes Kiling. Dikoordinir oleh  
D. Elcid Li PhD (IRGSC & Harvard University),
Human Slavery in Indonesia (Still in Bahasa Version)

  • Januari 2014. Upaya penegakan hukum terkait rekrutment TKI merupakan hal vital yang harus diperjuangkan. Baik untuk TKI yang berimigrasi keluar
    negeri maupun keluar provinsi. Sayangnya upaya perlindungan ini dengan mudah dilewati begitu saja oleh para pelaku pasar tenaga kerja. Kendala
    utama adalah aparat pemerintahan dan keamanan yang korup. Keduanya berperan aktif dalam proses perdagangan orang. Akibatnya para tenaga kerja
    asal NTT tidak memiliki perlindungan apa pun, dan benar-benar diperlakukan sebagai ‘barang’. Pulang dalam kotak merupakan
    kenyataan sebenar-benarnya.

  • February 2014. Edisi Februari 2014 (Perdana) merangkum 25 berita terkait perdagangan orang di lingkup internal maupun internasional. Ringkasan
    berita di Bulan Februari 2014 didominasi tiga tema: (1) Kematian Marni Baun (23), seorang korban human trafficking TKW asal Kabupaten TTS, , (2)
    Kinerja aparat keamanan (Kepolisian, KP3) dalam memberantas calon tenaga kerja ilegal, (3) Partisipasi elemen masyarakat (Frater, RPK) dalam
    meminimalisir kasus perdagangan orang.


  • Maret 2014. Kasus perdagangan orang di NTT tidak hanya dilakukan oleh orang per orangan, tetapi juga dilakukan oleh PPTKIS yang beroperasi di
    wilayah Nusa Tenggara Timur. Pengawasan terhadap PPTKIS maupun warga yang melakukan tindak kriminal perdagangan orang semakin diperlukan.
    Pencatatan terhadap aksi kriminal, rute, maupun jaringan amat diperlukan. Dengan akumulasi informasi ini seharusnya aparat keamanan maupun,
    aparat pemerintah semakin memiliki pengertian yang baik tentang praktek human trafficking.

  • April 2014. Meskipun Provinsi NTT termasuk penyumbang human trafficking tertinggi di Indonesia, tetapi hingga Juni 2014, Dinas Tenaga Kerja dan
    Transmigrasi Provinsi NTT tidak memiliki database tenaga kerja korban perdagangan orang. Hal ini menjadi perhatian utama anggota DPRD Provinsi
    NTT ketika berdialog dengan para birokrat di lembaga ini.

  • May 2014. Kasus perdagangan orang di NTT tidak hanya dilakukan oleh orang per orangan, tetapi juga dilakukan oleh PPTKIS yang beroperasi di wilayah
    Nusa Tenggara Timur. Pengawasan terhadap PPTKIS maupun warga yang melakukan tindak kriminal perdagangan orang semakin diperlukan.
    Pencatatan terhadap aksi kriminal, rute, maupun jaringan amat diperlukan. Dengan akumulasi informasi ini seharusnya aparat keamanan maupun,
    aparat pemerintah semakin memiliki pengertian yang baik tentang praktek human trafficking.

  • June 2014. Penculikan anak perempuan merupakan hal yang kerap terjadi di NTT. Sejumlah anak (dibawah 18 tahun) dikirim menjadi pembantu ke luar
    negeri atau di provinsi lain di Indonesia. Identitas mereka dipalsukan. Wilfrida Soik adalah salah satu korban pemalsuan identitas  dari anak menjadi
    dewasa. Meskipun kasus Wilfrida  kini sudah dikenal dunia, tetapi tidak berarti praktek pengiriman anak terhenti. Sebaliknya berbagai rekrutmen anak
    tetap marak

Opini:
Jejak Perbudakan di Indonesia, 17 Juni 2014

  • July 2014) Berdasarkan kerja pendampingan Rumah Perempuan Kupang terhadap korban trafficking, antara Bulan Januari-Juli 2014 terdapat 54 orang
    korban yang mereka dampingi. Rata-rata mereka direkrut oleh PPTKIS resmi

  • Agustus 2014. DPO IRGSC Edisi Agustus memuat 49 berita terkait perdagangan orang, dan 75% berita terkait kesaksian Brigpol Rudy Soik bahwa
    atasannya melindungi salah satu PPTKIS, PT.Malindo Mitra Perkasa, dengan menghentikan penyidikan. Berita ini sempat muncul di media nasional,
    tetapi belum memberikan dampak berarti untuk perubahan dalam tubuh Polri. Perhatian yang diharapkan terkait (1) pengawasan internal, atas
    menguatnya managerial secrecy, (2) maupun terkait minimnya perhatian institusi Polri untuk pengawasan human trafficking. Di satu sisi managerial
    secrecy merupakan salah satu bentuk loyalitas dan merupakan budaya umum dalam institusi yang teramat kuat hirarkirnya. Tanggapan awal yang
    muncul dalam kasus Rudy Soik adalah Rudy diancam untuk diberhentikan karena sudah sebulan berhenti kerja (No.35).

Lihat opini August 2014.
Pejabat Kepolisian dalam rantai perdagangan manusia. .

  • [September 2014] Edisi September2014  memuat analisis 50 berita terkait perdagangan orang. DPO adalah publikasi regular yang berisikan ringkasan
    berita di tiga media harian utama di NTT yakni Pos Kupang (PK), Timor Express (TE) dan Victory News (VN) yang memuat persoalan seputar migrasi
    tenaga kerja, khususnya yang terkait dengan perdagangan orang (human trafficking) baik di lingkup domestik maupun internasional.

  • [October 2014] Eufemisme dalam praktek perdagangan orang tergambar jelas dengan hanya menyebut skandal perdagangan orang sebagai praktek
    ‘pengiriman tki illegal’. Setidaknya ada tiga hal yang dihilangkan dengan penghalusan bahasa di media massa: (1) pelaku perdagangan orang, (2)
    modus perdagangan orang,  dan (3) relasi antara Perekrut Lapangan dan PPTKIS.  DPO IRGSC Bulan Oktober 2014 berupaya menjelaskan ini.

  • [November 2014].  “Apakah Polri berani mengambil jalan lurus dalam membongkar mafia perdagangan orang?” Pertanyaan itu merupakan pertanyaan
    untuk Kapolri maupun aparat di bawahnya. Urusan perdagangan orang (human trafficking) yang merupakan bagian dari kejahatan sistematis (organized
    crime) namun ditangani dengan cara konvensional membuat terasa sekali Polri minimnya kapasitas maupun prioritas berhadapan dengan pola kriminal
    kontemporer yang makin cair.

Lihat opini 6 November 2014.
Kepolisian Republik Timor?