Bulan Oktober 2003, ketika lagi ramai pemberitaan tentang kasus Nirmala Bonat, saya berkesempatan mengunjungi
beberapa titik penampungan pekerja migrant ilegal di Penang-Malaysia. Kebetualn saat itu saya menghadiri sebuah
konferensi internasional tentang Globalisasi antara : Pertumbuhan dan Marginalisasi, yang diprakarsai oleh IMCS-
Asia-Pacific. Salah satu “wajah” dari marginalisasi itu adalah Pekerja Migran yang juga sangat rawan menjadi korban
Human trafficking. Maka akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kegiatan konferensi ini dengan observasi
kecil akan persoalan ini. Saya merasa penting untuk mengetahui dengan baik hal ini, karena saya yakin bahwa kasus
Nirmala Bonat bukanlah yang terakhir. Nirmala bukanlah yang terakhir. Maka ketika mencuat kasus Wilfrida Soik,
saya teringat untuk membuat tulisan ini.

Kekuatan di belakang
Melalui jaringan masyarakat sipil yang memiliki hubungan kerja dengan IMCS ( International Movement of Catholic
Students), dan seorang kawan pengacara di Malaysia, saya dapat melihat dari dekat kehidupan para pekerja migrant
illegal di beberapa titik penampungan di sekitar Petaling Jaya dan Pulau Tikus. Selama dua malam dengan beberapa
kawan kami mendatangi tempat tempat mereka. Kehidupan mereka sangat miris. Mereka tinggal terisolir, di bawah
pengawasan para majikan tanpa identitas, tanpa hak dan tanpa perlindungan kesehatan dan kehilangan kebebasan,
sangat menyerupai perbudakan sebelum abad pertengahan. Dokumen-dokumen pribadi mereka dipegang oleh
perusahaan pengerah tenaga kerja. Orang-orang itu dibawa dari Thailand, Vietnam, Mianmar, Pakistan dan Srilanka.

Mereka datang ke Malaysia (Penang) karena dibawa oleh sekelompok orang berbekal janji pekerjaan bagus. Tapi
akhirnya mereka ditipu dan dijadikan pekerja illegal. Menurut rencana, malam berikutnya kami akan pergi ke tempat
penampungan para pekerja illegal Indonesia, di sebuah tempat yang lain. Tapi karena tidak ada jaminan keamanan
maka rencana itu dibatalkan. Namun akhirnya saya berhasil menemui beberapa dari mereka ketika beberapa hari
kemudian, menghadiri perayaan ekaristi di Church of the Nativity Blessed Virgin Mary-Butterworth. Dibantu oleh
seorang kawan yang waktu itu menjadi kordinator relawan di Migrant worker Support Centre dan Pastor Paroki, saya
bisa bertemu dengan para pekerja Migran asal Indonesia itu. Mereka Cuma dapat waktu setengah jam hari itu. Maka
pembicaraan kami sangat singkat. Sama dengan yang lain, mereka tidak memiliki dokumen (dokumen mereka
dipegang oleh Manajer perusahaan pengerah tenaga kerja). Mereka tidak mampu berbahasa inggris dan tidak
memiliki ketrampilan. Ada yang tidak mampu baca - tulis. Paroki menyelenggarakan kursus ketrampilan dan bahasa
Inggris serta proteksi seperlunya.

Dengan beberapa kawan saya menyempatkan diri “ngobrol” dengan beberapa pemilik perusahaan pengerah tenaga
Kerja di Penang. Satu yang berhasil kami ajak bicara cukup lama adalah pimpinan Manpower Amber Mark SDN.BHD
di Pulau Tikus. Ternyata sebagaimana umumnya, perusahaan ini memiliki koneksi dengan perusahaan pengerah
tenaga kerja di beberapa tempat di Asia termasuk di beberapa kota di Indonesia (saya coba bertanya tentang
koneksinya di wilayah sekitar Kupang, tapi yang bersangkutan tidak menjawab). Ia menggambarkan proses
rekruitmen dan penempatan tenaga kerja dari luar negeri yang dilakukan di Malaysia. Malaysia sangat membutuhkan
tenaga kerja, terutama tenaga kerja kasar atau tenaga kerja pada sector informal. Secara normativ memang ada
aturan yang mewajibkan penempatan tenaga kerja asing dengan dokumen pelengkap. Tetapi kenyataannnya
banyak yang “bisa” bekerja secara illegal. Pertanyaannya mengapa bisa demikian? Apakah ini terjadi akibat
nekatnya para pekerja migrant? Rupanya tidak.. Atau sekedar ulah beberapa Perusahaan Pengerah Jasa TKI/TKW
yang nakal ? juga bukan cuma itu. Karena jumlahnya begitu massif.

Dari sejumlah kasus Traficking yang sempat kami tangani ketika masih bertugas di Komisi Justice and Peace KAK di
tahun 2003-2004 tampak bahwa ada sejumlah PJTKI yang “nakal” dan kerap menghirim tenaga kerja di bawah umur
tanpa dokumen atau dokumen palsu. Tapi menarik bahwa sampai saat ini sejumlah PJTKI itu tetap bekerja dengan
aman. Saya teringat akan percakapan dengan Dato’ Dr. Toh Kin Woon PhD. , seorang intelektual Malaysia yang kala
itu menjadi Eksekutif Konsul Permusyawaratan Kerajaan Malaisya di Negara bagian Penang. Dengan amat lugas
beliau mengisyaratkan adanya kelompok-kelompok orang entah pengusaha nasional, transnasional maupun
sejumlah politisi yang ikut bermain dalam kasus-kasus human trafficking. Meski tidak menyatakan terus terang, siapa-
siapa actor yang bermain di balik semua “wabah” human trafficking itu, peringatan Toh Kin Woon, menunjukkan
bahwa peristiwa Wilfrida Soik harus dipahami dalam konteks seluruh alur konspirasi kepentingan ini. Artinya, setiap
upaya melawan human trafficking akhirnya harus berhadap-hadapan dengan kekuatan ini. Ini tanggung jawab
Negara sebagai subyek Hukum Internasional. Namun sayangnya adalah politik Negara kita saat ini sangat
transaksional dan terlalu rawan untuk berdekatan degan pasar. Lagipula kita mengalami kelangkaan figure di antara
para politisi yang negarawan, yang memiliki visi humanistic yang kuat, mampu memikirkan issue-issue nasional dan
global melampaui kepentingan partai dan kekuasaan belaka. Sangat merisaukan.

Harapan dan keprihatinan
Kendati demikian adalah satu hal yang menarik, jika kita menyimak berita seputar hari-hari persidangan Wilfrida
tanggal 30 September kemarin. Ada aksi solidaritas dan seribu lilin di Jakarta, Kupang dan Atambua. Persidangan di
Kota Baru- Kelantan dihadiri oleh utusan dari Pemkab Belu (Wabup. Belu, Waket. DPRD Belu, Kepala Nakertrans
Belu) didampingi seorang rohaniwan Katolik, Rm. Goris Dudi, dan wakil dari pemerintah RI dan Prabowo Subianto
sebagai ketua Dewan Pembina Partai Gerindra juga hadir dan berhasil mempengaruhi parlemen Malaysia (demikian
keterangan Magdalena Tiwu, VN. 1 Okt. 2013). Kehadiran beberapa Politisi local ataupun nasional adalah
representasi aksi-aksi solidaritas yang coba mengisi ruang tanggung jawab politik Negara dalam bidang perlindungan
Tenaga Kerja di luar negeri yang memang sangat lemah. Solidaritas dan loby-loby Politik itu akhirnya berhasil
menunda persidangan (17 November 2013) agar dapat terlebih dahulu dilakukan penyelidikan untuk memastikan
usianya. Dan dalam sidang lanjutan itu dinyatakan bahwa ia (Wilfrida) belum genap 17 tahun ketika direkrut oleh
PJTKI empat tahun lalu. Karena itu sesuai prosedur hukum yang berlaku di Malaysia, sudah bisa dipastikan bahwa ia
akan lolos dari jeratan hukuman mati. Semua ini akhirnya memang memberi harapan.

Tapi pada saat yang sama telah terbuka sebuah fakta hukum baru bahwa ada pihak yang harus bertanggungjawab
atas pemalsuan dokumen Wilfrida Soik. PJTKI mana yang harus bertanggungjawab? Tentu saja kita berharap ada
keadilan. Kita tidak boleh membiarkan sebuah kejahatan berkembang terus menerus dan menjadi banal. Akan tetapi
pada titik ini kitapun akan kembali prihatin karena pada akhirnya, hanyalah “pion-pion kecil” yang disingkirkan
sementara itu para raksasa akan tetap tersembunyi dan terus bermain. Menyedihkan!

(dimuat di VN tgl. 7 Des. 2013)
Raksasa tetap Tersembunyi
(refleksi atas kasus Wilfrida Soik))

Oleh: RD Leo Mali*

(dipublikasikan di Victory News, 7 Desember 2013)
Opinion