Teka-teki sejauhmana asal muasal seseorang berpengaruh pada kemungkin ia terpilih sebagai gubernur atau wakil
gubernur memang menggelitik untuk ditulis. Senyum tipis para calon dan slogan bijaksana yang tampak pada baliho
berukuran besar  tak menjelaskan ‘permainan politik’ yang sedang berlangsung.

Kini, setiap calon seolah telah berubah menjadi spiderman, manusia laba-laba, yang air liurnya kesana-kemari
membuat sarang penangkap sebanyak mungkin. Jaring-jaring koneksi saat ini kental dibangun jaringan apa saja
yang membuat ‘hati orang merasa hangat ketika berkumpul’. Kondisi ‘mati angin’ yang dialami para politikus NTT
dalam bidang politik kemudian di-infus dengan tambahan tenaga diantaranya lewat nostalgia dan mitos identitas
kelompok. Nostalgia itu bisa didapat dari simpul-simpul pertemuan di masa lalu. Sedangkan mitos merupakan upaya
menghidupi identitas etnis atau agama dalam ruang publik.

Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa prinsip egalitarian yang jadi cita-cita awal selaras konsep republik hingga
kini tidak dimengerti di NTT.  Bahkan cita-cita demokrasi liberal moderen yang dibayangkan sebagai ‘one person,
one vote’ maupun percakapan non SARA (Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat) yang pernah mendominasi diskursus
politik identitas Orde Baru seolah lenyap tanpa bekas . Saat ini tanpa kenal lelah setiap calon menegaskan ulang
apa ‘sukunya’ dan ‘agamanya’, tanpa malu-malu terhadap ideologi dominan dalam Republik Indonesia. Kondisi ini
lumrah terjadi dari Aceh hingga Papua.

Pergeseran ini bisa saja merupakan bentuk frustasi tingkat lanjut terhadap tidak tercapainya mimpi pasca kolonial,
tetapi kecenderungan ini juga tanda ketidakmampuan para politikus NTT mengartikulasikan ‘kepentingan kolektif
masyarakat NTT’. Karena tak mampu membaca persoalan, dan tak mampu menemukan simpul bersama maka
‘fundamentalisme suku dan agama’ merupakan jalan pintas menuju kursi kekuasaan, serta upaya mengisi ruang
hampa pengertian dalam proses berpolitik saat ini.

Di tingkat bawah, seperti ketika Lewis menjelaskan soal situasi Ethiopia, laba-laba primordialisme agama dan suku
merupakan sistem tandingan yang beroperasi dalam birokrasi yang tidak jalan. Nepotisme atas nama suku dan
agama lazim dipraktekkan oleh para ‘juara pilkada’ agar urusan mereka dalam birokrasi lancar. Ini pun merupakan
usaha membuat safety net dalam kondisi anarki birokrasi.

Contohnya, ketika berurusan di kantor pemerintahan di NTT, tanggapan cepat biasanya didapat oleh orang-orang
yang saling kenal, dan bukan tergantung skala prioritas persoalan pelapor. Jadi reaksi pemerintah dan akses pada
‘dana pemerintahan’ oleh berbagai kelompok sosial pun sangat tergantung pada ‘siapa yang ada di kursi puncak’.
Wajar berbagai kelompok sosial saling pasang kuda-kuda saling pasang badan untuk menaikan ‘jago-nya’. Di tingkat
ini korupsi pun sulit dianggap sebagai ‘dosa’, karena dianggap sebagai langkah taktis untuk menyelamatkan
kepentingan golongan dan bukan sekedar memenuhi ambisi pribadi. Di sisi ini korupsi bergerombolan berlangsung
secara diam-diam, dan diamini dengan berbagai ritual adat maupun agama.

Di tengah upaya menyelamatkan diri berbagai kelompok masyarakat melalui momentum Pilkada maka cukup rumit
jika kita masih harus berhitung soal ‘pendidikan keadaban’ seperti yang disebut oleh Megawati beberapa waktu lalu.
Sebab menempatkan proses politik kolektif di NTT dalam peta peradaban tidak mungkin dilakukan saat narsisme
menjadi panglima setiap patron, saat fundamentalisme golongan menjadi amunisi dasar, dan nostalgia menjadi gula-
gula manusia melankolis.  

Kritik terhadap fenomena ini mungkin datang dari para orator patriotik yang berargumentasi menggunakan nalar
nasionalisme yang menekankan pentingnya melanjutkan proses nation building dan kecederungan politik primordial
disebut sebagai fragmentasi kontemporer. Tetapi jika kita mengamini bahwa beragam organisasi sosial tradisional
tidak pernah pudar (fade away), maka kecenderungan ini bisa dipahami bahwa kontestasi beragam organisasi sosial
tradisional masih terus akan berlanjut.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana kombinasi antara ‘sentimen kesukuan’ bisa dipadukan dengan ‘sistem partai
moderen’ yang ada saat ini?  Di mana titik temunya? Bisakah ini dibaca sebagai hybrid phenomenon, ataukah ini
hanya menegaskan bahwa dalam kondisi masyarakat yang kaget dengan jaring kekuasaan birokrasi moderen orang
‘rela’ berbuat apa saja—termasuk mematikan nalar baiknya? Bagaimana mungkin ‘pemimpin publik’ bisa dihasilkan
jika prinsip republik tidak dipahami? Ataukah senyatanya dalam praktek sehari-hari orang lebih merasa kena dengan
ungkapan Republik Lamaholot, Republik Rote, Republik Manggarai, dan Republik Timor? Ataukah identitas etnis ini
juga tidak berarti apa-apa, dan hanya sekedar ungkapan kolektif orang yang gamang dalam menentukan haluan
politik di era kontemporer?

Watak feodalisme yang dilanjutkan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan berbasis suku, jelas sangat didukung
oleh para politikus NTT yang juga sangat egosentris. Diri senantiasa merupakan pusat percakapan politik,
sedangkan rakyat dan sekian kata bijak lain hanya merupakan tempelan untuk menghaluskan ‘naluri berkuasa’.
Misalnya, ketika berada di Jakarta/Batavia, para tokoh anggota berbagai parpol berbicara soal nasionalisme dan lain
sebagainya, tetapi ketika tiba kembali di kampung, orang kembali berbicara dalam sentimen rumahnya sendiri.
Kontrol terselubung yang biasanya melekat dan jadi bagian pengaruh state apparatus tidak terasa saat Pilkada.
Pendirian patung Sudirman di berbagai Pulau di perbatasan di NTT tidak terkait dengan Pilkada, hanya soal
‘keutuhan NKRI’. Percakapan dalam negeri NTT dianggap merupakan otonomi politik daerah NTT sendiri.

Sedangkana soal program adalah tugas para intelektual profesional. Membuat program untuk gubernur baru
semudah membuat menu fastfood. Aneka macam jargon sedapat mungkin dibikin plastis: renyah dan mudah
dikunyah. Pertimbangan soal isi urusan kedua. Menurut para ahli komunikasi maupun copy writer yang terdampar di
NTT program dan jargon sebisa mungkin diusahakan melekat dan mudah dicerna.  Bukankah kekuasaan yang
terlepas dari realitas hidup sehari-hari merupakan cermin dari commodity fetishism yang sedang terjadi di sini dan di
sana--termasuk di dalamnya karya para intelektual?

Jauhnya keterwakilan politik sejak awal terkait dengan sistem demokrasi elitis dan sentralistik. Sejak awal 10 partai
politik yang lolos seleksi, selain merupakan instrumen politik, juga merupakan komoditas dagang. Kecuali beberapa
partai yang memang tumbuh dari basis organisasi massa solid semacam Muhammadiyah untuk PAN, dan NU untuk
PKB. Di NTT yang realitas sosialnya lain daripada kondisi di Jawa, instrumen kepartaian serupa dengan beli karcis
komedi putar. Siapa berduit bisa bermain dan berputar sendiri.

Tanpa bumbu etnis dan agama Pilkada kali ini serupa dengan ‘film bisu’. Ungkapan verbal yang masuk dalam ruang
publik mengisi ruang kosong ini. Pilkada kali ini tidak ada urusannya dengan politik orang banyak.

Coba buktikan kalau masih ada ‘dinamika politik’ jika kata etnis dan agama diganti dengan  kata bakso dan sapi
sebagai tanda yang lebih umum dan dirasakan oleh hampir semua kalangan. Jika benar-benar diganti niscaya
Pilkada kali ini langsung  menjadi lebih lucu. Bayangkan, jika ada deklarasi ‘Persatuan Pemakan Bakso Urat Sapi’
mendukung salah satu pasangan calon, maka langsung kelihatan absurditasnya. Tetapi ketika diganti dengan
Paguyuban etnis/agama ABC, seolah dukungan itu menjadi lebih riil. Padahal ini hanya merupakan fatamorgana,
atau tipuan asosiatif untuk menghangatkan hati yang dingin dalam proses politik yang sarat manipulasi di tingkat
partisipasi politik. Manipulasi di tingkat partisipasi politik saat ini coba ditutupi dengan manipulasi di tingkat tanda
verbal.

Sebagian orang menyebut fenomena ini sebagai politik pencitraan, tapi dengan menyebut sebagai ‘aksi manipulasi
citra (image)’, seolah kita mengamini bahwa citra terlepas dari ‘obyek yang  dimaksud’, padahal citra yang
dimanipulasi bergerak beriringan dengan keberadaan obyek materiil. Jadi antara air liur laba-laba itu dan jaring laba-
laba itu saling menguatkan dalam obyek materiil. Jadi politik pilkada NTT saat ini bergerak dalam sumbu nostalgia,
mitos (identitas), dan politik spiderman.

Jangkauan politikus spiderman hanya mampu menjangkau apa yang bisa dia sentuh, dan tidak mampu
membayangkan realitas ruang peradaban yang melibatkan dimensi waktu—apalagi soal perbandingan ruang.

Misalnya, beberapa hari lalu dalam pelantikan Presiden AS ke 57 secara simbolik Obama bersumpah menggunakan
kitab suci milik Abraham Lincoln (1809-1865) dan Marthen Luther King Jr (1929-1968) sebagai tanda pergerakan
emansipasi politik dalam peradaban AS. Lincoln mewakili semangat anti perbudakan, dan Marthen Luther King Jr.
sebagai tanda emansipasi ras kulit hitam terhadap warga kulit putih. Politik Pilkada di NTT saat ini sama sekali tidak
ada urusannya dengan emansipasi.  

Dengan visi sejauh sarang laba-laba dan naluri paguyuban pemakan bakso urat sapi tidak mungkin kita berbicara
soal peradaban, apalagi emansipasi politik, tetapi hanya soal manipulasi dan fragmentasi tanpa henti. Pergerakan
memperjuangkan emansipasi era terkini mengisyaratkan ada keutamaan (virtue) yang diperjuangkan tidak dibuat-
buat untuk kehidupan bersama di dalam republik.

*Anggota Forum Academia NTT dan Research Fellow di IRGSC, Kupang
 
Politik Spiderman!

Oleh: Dominggus Elcid Li*

(dipublikasikan di Victory News, 25 Jan 2013)
Opinion