Jalan panjang reformasi terkait mafia peradilan di daerah seperti menemui jalan buntu. Sebab jika di jantung republik
saja, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tertangkap basah menerima uang korupsi oleh KPK, maka di daerah orang
seolah bertanya pada batu bagaimana memberantas mafia peradilan yang melingkupi hakim, jaksa, pengacara dan
polisi?

Jika di jantung republik saja, paradigm pembahasan persoalan negara hanya terkait soal aspek prosedural, maka
ketika ketika MK yang menjadi puncak dari urusan prosedural negara hukum ikut kandas dimakan mafia bisa
dikatakan republik ini sudah buntu alias kalah.

Ruang gelap dalam proses peradilan bukan sekedar persoalan di ibukota. Beberapa riset tentang mafia peradilan
menunjukan bahwa 50% dari para hakim di Indonesia korup (Pompe 2005:414). Lebih dari sepuluh tahun yang lalu,
di tahun 2001, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap para pelaku yang terlibat dalam sistem peradilan,
ICW merilis hasil cukup mengagetkan bahwa suap dan korupsi meluas di kalangan ‘kaum pemegang palu’.

Aparat, Bandit dan Pasar gelap

Harapan reformasi bahwa sistem peradilan di Indonesia mampu menjadi penegah utama yang menjamin hak-hak
warga negara masih impian. Dari era intervensi kuat rezim Soeharto, Indonesia beralih ke sistem transaksional pasar.
Sistem peradilan saat ini adalah milik orang berduit. Kebenaran hampir sama dengan harga tertinggi dari pihak yang
berperkara. Kita dengan mudah menemukan jaksa yang tak malu jadi pengemis bahkan tukang teror, atau polisi
yang memanipulasi data demi uang, demikian pula hakim yang imannya tak kuat ketika ditawan dengan duit.
Kemunculan jaringan kriminalitas seperti mafia yang terkoordinir  maupun bandit-bandit kecil seperti jaksa korup,
polisi tukang catut, maupun hakim yang tidak steril dari duit seolah sudah menjadi gambaran umum di negara yang
hancur karena tekanan anarki pasar. Melemahnya negara di era neoliberal telah mengakibatkan menurunnya
efektivitas hak sipil, hak politik dan sosial masyarakat (Jaffe 2012).

Melemahnya kemampuan aparat negara untuk menjamin hak-hak warga negara terlihat dari terlilitnya aparat negara
dalam tawanan kaum berduit. Kemunculan berbagai  jaringan kejahatan dari level tertinggi di Jakarta, hingga di kota-
kota di daerah menunjukkan reformasi hukum tidak terjadi pasca Soeharto turun. Sebaliknya ekspansi kaum berduit
dalam ruang-ruang publik yang mengatur soal keadilan telah sampai pada tahap yang mematikan. Ketika orang
benar tidak berani berbicara, dan terjadi ‘pembungkaman total’ maka kuasa jaringan mafia peradilan memang telah
tuntas.

Contohnya, bagi pengacara, cara yang paling mudah untuk memenangkan sebuah perkara adalah mengintervensi
sistem peradilan dengan uang tunai. Tak heran jika di Kota Kupang tumbuh komunitas pengacara yang tidak
beracara, tetapi fungsinya tak lebih sebagai middle man, yang kerjanya hanya sebagai ‘broker perkara’. Jasa mereka
hanya lahir dari fee yang diberikan kepada polisi, atau pun di tingkatan yang lebih tinggi kepada jaksa maupun
hakim. Cerita semacam ini memang dianggap sebagai rumor biasa, karena memang tidak ada satu elemen pun yang
memiliki legitimasi untuk menangkap bandit-bandit jenis ini.

Kewenangan aparat atas  jabatan yang diembannya telah menjadi target komoditas dagang mafia peradilan.
Umumnya hal  ini diketahui publik, dan orang tidak berdaya untuk melawan alias takut menjadi korban. Hingga kini
orang lebih memilih permisif dan menyatakan asalkan bukan saya, maka diam adalah aksi terbaik. Ketika ia menjadi
korban sistem mafia peradilan, orang cenderung memilih diam. Sebab ketika berteriak ia punya peluang disiksa
dengan pasal-pasal yang dibuat-buat, dan sangat mungkin menjadi obyek permainan.

Contohnya, dinginnya jaksa yang bermain dalam kasus terlihat dengan proses yang berbelit-belit. Dengan
melakukan penundaan sidang dengan alasan yang dibuat-buat tak ada satu pun ‘whistleblower’ yang sanggup
berbicara kepada publik bahwa ia menjadi korban mafia peradilan. Ketika aparat negara berubah menjadi predator,
kita tidak punya solusi untuk menyelesaikan.

Apa yang harus dilakukan di NTT?
Di NTT hingga kini belum ada yang merasa berkepentingan untuk menguaknya entah secara  akademis, ataupun
melalui investigasi jurnalis mapun aktivis LSM terhadap praktek hitam ini,  meskipun akibat yang ditimbulkan sudah
sangat meresahkan. Warga lebih memilih apatis. Tidak mau tahu. Membuka mafia peradilan di Nusa Tenggara Timur
merupakan sebuah keharusan bagi kita yang tinggal di daerah. Menyingkap ulah jaksa nakal, hakim korup, dan polisi
maling merupakan tugas kita di NTT.  Sebab dengan ‘sapu yang kotor’ tidak mungkin membersihkan lantai yang juga
kotor.

Sudah saatnya kita berani mengepalkan tangan menentang hakim yang lalim, jaksa yang korup, dan polisi yang tidak
tahu malu menerima uang haram. Sudah saatnya kita berani menyuruh para aparat ini untuk ‘telanjang’
meninggalkan seragam aparat negara jika tidak mampu menjaga martabat aparat negara.  

Sudah saatnya surat kabar menyediakan kolom khusus untuk memuat muka aparat negara yang ketahuan menjadi
maling, sebab tidak mungkin KPK menyentuh ‘bandit-bandit kecil’ di dalam sistem peradilan di daerah. Jangkauan
KPK amat terbatas, dan lebih menekankan pada fungsi shock therapy pada ‘ikan besar’. Di daerah kita lah yang
harus mampu mendorong proses pembersihan sapu yang kotor.

Hakim, jaksa, atau polisi yang adil dan bermartabat kita junjung, sedangkan mereka yang menjadi bagian dari
jaringan kriminal alias tuna martabat wajib diturunkan. KPK telah menunjukkan kepada kita bagaimana melakukan itu
secara sistematis. Ketika aparat negara telah berubah menjadi ‘pagar makan tanaman’, tak ada cara lain untuk
melakukan perubahan selain melihat dengan saksama mana gulma, dan mana yang menjadi pagar pelindung. Di titik
ini baju seragam bisa kita anggap sekedar strategi kamuflase.

Embrio dan kekuatan berbagai kelompok spontan yang menjalakan fungsi semacam KPK harus segera hadir untuk
menjawab kejahatan para aparat di daerah, agar sistem peradilan kita tak ada dalam tawanan para bandit. Agar
pemberantasan jaringan bandit dalam tubuh aparat negara tak hanya sekedar tontonan di televisi. Kondisi darurat
dalam republik menuntut kita mengambil jalan-jalan yang dianggap perlu untuk menawan para bandit, dan bukan
sebaliknya.
Siapa Lawan Mafia Peradilan di Daerah?

Oleh: John Petrus Talan*

(dipublikasikan di Victory News, 2x October 2013)
Opinion