Perdebatan krusial terkait penyediaan air bersih seharusnya dapat menjadi diskursus berguna jika menyentuh perkara tata
kelola air yang baik (good water governance). Tak  hanya mengumbar aspek sensasional di ruang publik hingga muncul
berbagai statemen semacam tanam kepala, bertahan sampai mati, yang tidak saja diucapkan oleh warga namun juga oleh
pejabat publik.

Perkara water governance adalah perkara publik. Sebaliknya, mengumbar jargon personal hanya meletakkan perkara
publik ke dalam wilayah privat dengan klaim untuk publik. Modus semacam ini amat dekat dengan manipulasi. Air sebagai
barang publik  sudah sepatutnya memiliki tata kelola ala publik pula.
United Nation Development Programe (UNDP) mengkategorikan beberapa hal untuk dapat disebut Water Governance.
Pertama,  ekuitas dan efisiensi dalam alokasi sumber daya air, jasa dan distribusi, administrasi air berdasarkan DAS,
pendekatan pengelolaan air terpadu dan kebutuhan untuk menyeimbangkan penggunaan air antara kegiatan
sosial-ekonomi dan ekosistem. Kedua, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan air, undang-undang dan institusi.
Ketiga, klarifikasi peran pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta serta tanggung jawab mereka mengenai
kepemilikan, manajemen dan administrasi sumber daya air dan jasa.

Sementara bagi Global Water Partnership (GWP),  water governance adalah berbagai sistem politik, sosial, ekonomi dan
administratif yang berada pada ruang untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya air dan penyediaan layanan air,
di berbagai tingkat masyarakat. Maka untuk mencapai praktek good water governance perlu dibangun perangkat sistem
kontrol pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Lebih lanjut
tentang cara keputusan dibuat terkait bagaimana, oleh siapa, dan dalam kondisi apa ketimbang tentang keputusan sendiri
(Moench et.al, 2003). Ini mencakup cara dimana peran dan tanggung jawab berhubungan dengan desain, regulasi, dan
implementasi yang dilakukan dalam pengelolaan air dan luas meliputi lembaga formal dan informal di tempat otoritas
pengelolaan air dilaksanakan. Tata kelola air merujuk pada konfigurasi berbagai pihak, bukan hanya dominasi eksekutif.


Good Water Governance

Praktek good water governance diperlukan untuk mengatur pemenuhan kebutuhan air kota sekaligus membangun tata
kelola air yang lebih maju. Upaya ini penting agar kita tidak kebakaran jenggot ketika berhadapan dengan persoalan
kurangnya pasokan air di masa mendatang.

Kajian PDAM Kota Kupang menunjukan layanannya hanya menjangkau 40(%)  penduduk kota. Dari 40(%) tersebut, PDAM
Kabupaten Kupang menyumbangkan 35(%) dan hanya) 5(%) dari PDAM Kota Kupang. (Sedangkan) 59(%) sisanyanya
disumbangkan oleh sektor swasta (tangki), komunitas (sumur) dan lainnya. Tingginya prosentase sumbangan pihak non
pemerintah menunjukan water governance sudah terjadi di Kota Kupang.
Pertanyaannya, apakah model water governance semacam ini ideal?. Polemik terkait penyediaan air di Kota Kupang
beberapa waktu terakhir secara implisit menggambarkan pandangan pemerintah bahwa model yang berlangsung hingga
saat ini tidak ideal.

Pemerintah Kota Kupang menganggap water governance diatas bukan model yang baik, sebab water sustainability tidak
terjamin dan pemerintah kota tidak punya kontrol atas pengelolaan air di Kota Kupang. Agar pemerintah kota memiliki
kontrol, dibangunlah beberapa skenario. Pertama, mengambil-alih PDAM Kabupaten Kupang. Jelas skenario ini sangat
bergantung pada kesediaan pemerintah Kabupaten Kupang untuk melepaskan aset yang dimiliki. Kedua, membuat
bendungan dan memiliki kontrol atas sumberdaya air yang dihasilkan. Saat ini, kapasitas air yang diproduksi sebesar 728
Liter/detik. Debit yang dibutuhkan berkisar antara 243 Liter/detik pada tahun 2010 dan 513 Liter/detik pada tahun 2015.
Dalam skenario ini diasumsikan akan menambah debit air yang akan melayani 50 ribuan KK calon penerima sambungan
baru.  

Sekian skenario yang dilakukan menunjukan keinginan pemerintah kota yang besar untuk mendominasi pengelolaan air.
Jelas ini bukan bentuk praktek good water governance.

Proses Deliberatif dalam Water Governance

Praktek good water governance mensyaratkan kerja sama para pihak yang berkepentingan pada ketersediaan dan
penyediaan air serta proses deliberatif yang menjamin hak setiap warga untuk hidup layak.  Dalam studi politik, proses
deliberatif merujuk pada komunikasi intens antara penentu kebijakan di mana masyarakat aktif dilibatkan atau berpartisipasi
dalam menentukan keputusan dalam posisi setara (egaliter), berdasarkan kapasitas yang dimiliki

Memutuskan penyediaan air seperti pembangunan bendungan harus didasarkan pada keputusan bersama para pihak
dalam forum yang sederajat, apalagi di dalamnya ada indigenous people yang mendiami daerah pembangunan. Mereka
harus ikut untuk memutuskan masa depan mereka. Kajian yang ada saat ini cenderung melupakan aspek sosial, hanya
fokus pada aspek geo-spatial teknis tanah sebagai wilayah terra incognita, wilayah tak dikenal dan dianggap bertuan.


*Researcher di IRGSC, Kupang.  
Menuju Good Water Governance di Kota Kupang

Oleh: John Petrus Talan*

(dipublikasikan di Pos Kupang, 28 June 2013)
Opinion