Investigasi Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, terkait komoditas sapi masih sebatas ‘mengintip’, dan belum ‘membuka’ keberadaan
mafia dalam perdagangan sapi di Indonesia yang melibatkan jaringan asal NTT (subyek), komoditas sapi asal NTT (obyek), dan
para peternak sapi asal NTT (korban).

Investigasi KPK membuka kartel sapi ini memang menarik, terutama untuk membuktikan keberadaan kartel sapi di NTT. Membuka
dan membuktikan keberadaan kartel saja sudah merupakan pencapaian, apalagi mengidentifikasi keberadaan kartel yang
mengorbankan para petani peternak  NTT.

Hal yang perlu diperjelas di sini adalah pembedaan antara mafia dan koruptor. Mafia memiliki jaringan sistematis, sementara
koruptor adalah orang yang menyelewengkan jabatan. Keduanya mungkin bersinggungan tetapi tidak sama, sebab koruptor
sangat mungkin ada di level individu, tetapi tidak mempunyai jaringan, tetapi sudah membudaya dan berlangsung sporadis.
Penjelasan ini penting, karena kata mafia telah menjadi kata ‘kodian’ yang dipakai di berbagai suratkabar, tanpa ada penjelasan
lebih lanjut. Definisi kartel pun perlu dipahami dalam konteks pasar. Bagaimana membedakan pelaku pasar, dengan kartel?

Contohnya, ketika debat soal penggunaan istilah mafia muncul dalam pemberitaan, Ketua DPD Himpunan pengusaha pedagang
sapi dan kerbau (HP3SK) yang menolak penggunaan istilah mafia daging sapi terhadap organisasi yang dipimpinnya (PK,
14/09/2014). Tentunya wartawan wajib memiliki peta sebelum memberikan judul mafia. Rincian ini perlu dibuka dari hulu hingga
hilir. Sehingga jelas duduk perkaranya, apakah HP3SK bagian dari mafia atau tidak? Apakah H3SK merupakan bagian dari kartel
sapi atau tidak?  Jika ‘ya’ apa argumentasinya?

Sementara ini label semacam ini hanya didasarkan pada dugaan, misalnya dengan membandingkan harga daging sapi per kilo di
Jakarta dan Kupang. Sejauh ini kenaikan harga daging sapi di Jakarta, tidak ada implikasi langsung terhadap peternak. Ketika
harga daging sapi melambung tinggi di Jakarta di lebaran lalu, apa benar para peternak sapi di pedalaman Timor ikut meraup
keuntungan. Ataukah keuntungan itu hanya didapat oleh kartel dagang sapi?

Investigasi yang dilakukan KPK merupakan investigasi pendahuluan yang mungkin sifatnya sebagai ‘peringatan keras’ terhadap
jaringan ini, sebab biasanya KPK melakukan tangkap di tempat terhadap para koruptor atau pelaku korupsi. Tetapi ini mungkin
karena ini sifatnya untuk melihat ‘anomali pasar’ maka aktornya tidak serta merta muncul dan langsung bisa ditangkap. Terkait
komoditas sapi, KPK terhitung bergerak maju. Contohnya melalui pemetaan kartel sapi di Pulau Jawa, hingga membuka simpul
korupsi impor sapi. Investigasi di NTT ini merupakan satu seri dari upaya KPK membuka kartel komoditas sapi.

Upaya KPK membuka kartel sapi dalam partai politik, berhasil mengungkap dan menangkap bos partai politik, tetapi menangkap
dan membuktikan keberadaan anggota kartel di dalam pasar jelas butuh lebih dari sekedar bukti. Contohnya terkait impor sapi,
KPK lebih mudah membuktikan penyalahgunaan anggaran dan kuota sapi. Tetapi bagaimana membuktikan keberadaan kartel,
dan siapa yang dirugikan dalam hal perdagangan komoditas sapi asal NTT?

Dalam dugaan awal keberaaan kartel sapi jelas merugikan para peternak asal NTT, sebab mereka menjadi korban permainan
para pedagang besar. Kegigihan KPK untuk membuka praktek yang merugikan para peternak ini amat dibutuhkan, sebab bisa
dibayangkan nilai ekonomis yang hilang selama ini. Karena jika kegiatan memelihara ternak sapi jauh lebih menguntungkan,
tentunya argumentasi para pendukung pengiriman TKI asal NTT bisa dibantah. Sebab ternyata kemiskinan di pedesaan bisa
terjawab dengan solusi pengembangan ternak sapi, dan bukan dengan memburu remittance.

Upaya ini menjawab ironi yang terjadi di pedalaman Timor dimana para calo TKI rantai pertama di pedesaan ternyata adalah para
blantik sapi. Orang yang sama yang mengumpulkan sapi dari desa ke desa, ternyata adalah orang yang juga mengumpulkan anak
perempuan di pedalaman untuk direkrut menjadi TKI. Kenyataan ini pernah diungkapkan oleh Victor Manbait, salah seorang
penggerak komunitas pedesaan di Kabupaten TTU.

Kunjungan KPK ke NTT ini seharusnya mendapatkan tanggapan dari Gubernur NTT yang giat dengan program Anggur Merah
khususnya pengembangan ternak sapi di pedesaan yang merupakan salah satu proyek unggulan. Jika Anggur Merah lebih
menfokuskan pada bagan produksi sapi, maka kunjungan Gubernur DKI ke NTT beberapa bulan lalu terkait dengan pemasaran
sapi. Seharusnya angka riil keuntungan yang mungkin didapat jika kerjasama NTT-DKI Jakarta itu dijalankan sudah bisa dihitung
dan bisa dipaparkan.

Setidaknya ada beberapa skenario terkait kerjasama ini. Pertama, jika aspek rabatnya belum dihitung, maka Gubernur NTT perlu
bertanya apakah tim yang dibangun merupakan tim ideal atau tidak? Apakah tim yang dibangun pro para peternak di pedalaman
NTT atau tidak? Ini untuk membuktikan komitmen ekonomi kerakyatan di level pemasaran. Jangan sampai nilai tambah (value
added)  komoditas sapi asal NTT tidak berubah dengan MoU ini. Sehingga dampak struktural dari kerjasama ini tidak akan terjadi.

Kedua, jika misalnya dengan kerjasama NTT-DKI Jakarta nilai tambah komoditas sapi asal NTT tidak bergerak maka perlu
dipertanyakan siapa yang mengambil untung dari kerjasama ini? Setidaknya perlu diperjelas keuntungan untuk NTT dalam
kerjasama ini terjadi di level mana? Untung menurut siapa?

Ketiga, jika seluruh pertanyaan ini tidak bisa dijawab maka perlu dipertanyakan apa yang menjadi landasan mengambil keputusan
di tingkat  pembuat kebijakan komoditas sapi di level provinsi. Sebab diduga angka riil nilai tambah tidak pernah dihitung. Artinya
secara empiris riset serius untuk memetakan potensi pasar sapi asal NTT tidak pernah dibuat, dan pengambilan kebijakan hanya
didasarkan pada dugaan semata.

Keempat, kosongnya pengetahuan terkait komoditas sapi asal NTT membuat kemiskinan petani pedesaan di NTT semakin tidak
mendapatkan jalan keluar. Pasar sapi di Jakarta (Indonesia) memang menjanjikan, dengan pengetahuan yang cukup para
pengambil kebijakan di level provinsi seharusnya bisa membuat kebijakan yang  membantu para petani-peternak.

Riset mendalam terkait ekonomi petani di NTT sudah selayaknya menjadi inti berbagai lembaga riset yang ada di NTT. Meskipun
akan dijawab dengan segera oleh masyarakat kampus ‘terkendala dana’.

Sayangnya para bankir lokal pun tidak tertarik untuk mendanai riset-riset empiris yang berpihak kepada para petani NTT. Riset
komoditas kunci, yang mampu menjadi ‘pengungkit’ atau jalan keluar kemiskinan struktural di NTT wajib didanai para bankir di
NTT. Jika kredit untuk para petani pun teramat sulit dikucurkan, tetapi amat royal dengan pemberian pinjaman dengan suku bunga
rendah untuk pengusaha di luar NTT maka perlu dipertanyakan garis keberpihakan para pengambil kebijakan. Misalnya, berapa
banyak riset yang ‘dibantu’ bank lokal asal NTT yang dimaksudkan untuk mensejahterakan petani? Atau misalnya dengan meneliti
berapa banyak kreditor di luar NTT yang disejahterakan oleh bank lokal NTT?

Selama keberpihakan itu hanya sebatas jargon, kursi kepemimpinan tidak menjadi daya ungkit untuk sebuah wilayah administratif
yang pernah menjadi bagian dari Sunda Kecil. Lembaga-lembaga yang sifatnya strategis di level provinsi wajib di-isi oleh para
visioner. Entah bank lokal, badan perencanaan, kampus, lembaga riset, dan lainnya. Jika tidak kemiskinan struktural tidak akan
sempat diurai, dan  tidak mungkin pula ada jawaban jika tidak diuraikan.

Jangan kaget jika ketika dihitung secara teliti kartel itu ternyata sifatnya kolektif. Artinya pelaku perdagangan, kepala
pemerintahan, dan bankir lah yang mendapat posisi ‘untung-untung’ dan para peternak sapi hanya mendapat ‘nama’ saja (baca:
peternak sapi). Sekali lagi, tanpa mempertanyakan kondisi status quo dan menyajikan dengan data detil, mafia atau pun kartel
sapi hanya sekedar fantasi seusai menonton aksi Don Corleone dalam God Father.   Judul headline berganti ibarat mode pakaian
yang mengikuti siklus trend, tetapi ‘kemiskinan struktural tidak terurai’. Lebih sayang lagi, jika komoditas yang memiki peluang
untuk menggeser garis kemiskinan struktural cuma dijadikan bahan retorika

(Dimuat di Media Cetak Victory News, 17/09/2014)
Kartel Sapi dan Kemiskinan di NTT
[August 2014]
John Petrus Talan dan Elcid LI
Opinion