Liberalisasi perdagangan di NTT pasca krisis mata uang di Indonesia pada tahun 1997 terjadi  di dua aras.
Pertama terjadi di aras pencaplokan tanah oleh para pemodal, dan kedua ditandai dengan menguatnya
perdagangan orang (baca: perbudakan) dari NTT dalam dua dekade terakhir. Untuk kaum yang masih
memiliki aset tanah, maka tanah menjadi incaran, sedangkan kaum nir tanah maka tubuh menjadi komoditas
utama, utamanya tubuh perempuan.

Kondisi saat ini sebenarnya telah diprediksi dua dekade silam bahwa tumbangnya Orde Baru tak hanya
tumbang struktur otoritarian, tetapi lenyapnya corporatist state, dan semakin menguatnya pemikiran ekonomi
neo klasik pro pasar yang diadopsi oleh para pejabat pemerintah Indonesia yang ada dalam proses structural
adjustment procedure setelah dimiskinkan oleh ‘mafia pasar’.  Para ekonom Indonesia yang dibesarkan jauh
dari kemampuan perspektif politik ekonomi, tak lebih dari epigon teoritis. Jangan heran jika Indonesia tak
punya ‘model’ tersendiri jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti Singapura,
Vietnam, RRC, Korsel, dan Jepang.

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana proses pemiskinan orang NTT terjadi bersamaan, dan
hingga kini tidak ada jalan keluar yang memadai selain adu retorika. Penulis berargumentasi bahwa substansi
persoalan hingga kini tidak dipetakan, namun ide-ide yang keluar melalui ‘efek media sosial’ tak lebih dari
keriuhan yang seolah-olah sedang membicarakan jalan keluar. Padahal aslinya kita hanya menangkap
symptom-nya semata atau hanya terkait efek langsung, tanpa mampu memetakan persoalan, dan apalagi
mampu membalikan keadaan. Sayangnya, kemiskinan di NTT tidak dipelajari sungguh-sungguh, terutama
terkait kehidupan petani subsisten tidak beraset.

Eksploitasi kemiskinan
Gelombang perdagangan orang yang memanfaatkan liberalisasi pasar tenaga kerja menyasar kaum miskin
asal NTT. Ketika tekanan pertanian di lahan kering tidak mendapatkan jawaban memadai, migrasi keluar
menjadi ‘ilusi’ alternatif. Migrasi keluar sebagai buruh murah dikatakan sebagai ilusi karena para pekerja pada
umumnya tidak memiliki posisi tawar. Orang NTT sudah dibandrol murah, baik di kota-kota besar di Jawa,
perkebunan sawit di Kalimantan, maupun sebagai manusia di luar kasta di Bali hingga ke luar negeri seperti di
Malaysia dan Singapura--yang dua-duanya tak lepas dari struktur rasialis.

Longgarnya regulasi atas PPTKIS membuat PPTKIS yang ada di Indonesia senyatanya adalah pelaku
perdagangan orang sejak saat rekrutmen. Dari data DPO IRGSC tahun 2014, tak kurang 60% pelaku
perdagangan orang adalah PPTKIS, namun aparat keamanan hanya menjerat perekrut lapangan, bukan
pemilik perusahaan. Selanjutnya dalam praktek, bisnis proteksi ini menjadi lahan basah yang sulit diungkap,
sekalipun oleh orang dalam dalam institusi kemanan dalam negeri.

Indikator eksploitasinya dapat dihitung dengan menghitung ‘keuntungan’ middleman dan dibandingkan risiko
yang diterima pekerja mulai dari tahap rekrutmen hingga penempatan, dan dibandingkan dengan standar jam
kerja tanpa batas. Sayangnya, aparat yang berwenang hanya mampu membaca stempel dokumen, dan tidak
mampu membaca realitas hidup para pekerja di tempat kerja. Aparat keamanan cenderung tutup mata, sebab
jargon remittance tahunan yang ditiupkan para pengusaha telah menjadi ilusi yang lain.

Eksploitasi terhadap kaum yang rentan, yang ditandai dengan minimnya pengetahuan, kemampuan
berbahasa, mudah dijerat dengan uang muka, mudah ditipu, dan tidak memiliki kemampuan menyatakan tidak
terhadap eksploitasi masih bebas dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah maupun aparat
keamanan mampu menjaga warga yang rentan ini, jika indikator ekploitasi itu tidak dipahami?  

Siklus ilusi ini tak hanya ditawarkan oleh PPTKIS, tapi hampir semua institusi yang sedang bekerja di NTT
hidup dalam ilusi. Di kalangan pangreh praja, isu desentralisasi yang coba diturunkan hingga ke tingkat kepala
suku merupakan mainan utama. Identitas semacam agama dan kasta ekonomi cenderung dipinggirkan oleh
sistem sosial lama, yakni kepala suku yang memiliki aset tanah. Desentralisasi menjadi pisau tajam bermata
ganda, di satu sisi ilusi yang ditawarkan manusia di kawasan tersebut semakin dekat dengan pembangunan,
dan ditandai dengan kemudahan akses transportasi, pendidikan, komunikasi, dan kesehatan.

Di sisi lain desentralisasi yang dimotori perluasan pasar amat anti demokrasi. Dalam setiap proyek
desentralisasi dengan mudah kita temuka façade eksploitasi. Demokrasi padat modal sudah pasti dikendalikan
oleh otoritarianisme pasar. Tak heran jika pejabat kepala daerah sering diboncengi makelar tambang/tanah.
Di mana ada tambang, hampir bisa dipastikan di situ ada bandar, ada tikus, dan centeng.

Jangan heran jika izin tambang marak di NTT. Jika elitnya gemar menyumbang, dan penerima
sumbangan/derma/perpuluhan/sedekah tidak pernah bertanya apakah ini bagian dari gratifikasi atau bukan,
maka tidak usah heran jika para pemimpin pilar tutup mulut atau bicara eufemistik terkait hal prinsipil. Intinya
‘siapa yang dapat’ pasti diam dan dukung. Siapa pun pemberi materi dianggap ‘orang baik’. Pemberi materi itu
bisa perekrut ‘tenaga kerja’, politikus partai, hingga ‘pencari umat’, dan tidak terkecuali LSM. Legitimasi
sebagai bahan komoditas dagang rantainya tidak pernah tunggal, misalnya hanya di tangan kepala daerah,
tetapi menyebar merata sesuai dengan naluri dagang dan konsep orang baik yang gemar memberi barang.
Dalam tataran miskin absolut, kita tidak lagi bicara soal aset (tanah), tapi tubuh yang dijual. Tak hanya para
birokrat yang tidak punya visi terhadap kondisi kemiskinan absolut. Tapi dalam gerakan menolak
otoritarianisme pasar pun setali tiga uang.  Jika yang ‘seolah’ paling kiri bicara soal retorika eco-facism, maka
yang paling kanan bicara soal ‘pemberian’. Keduanya menjauhkan manusia dari realitas. Para pegiat eco-
facism tidak menghitung soal ‘involusi’ kemiskinan absolut yang telah mampir di kelopak mata. Perbudakan
adalah komodifikasi yang paling ekstrim. Sebagai titik bertahan boleh saja, tetapi ketika perbudakan sudah
tiba di depan  mata, maka langkah terobosan sudah harus dikerjakan. Sekian alternatif sudah harus bisa
dihasilkan, dan ini tidak mungkin hadir hanya dengan menghafal teks, sebab ‘kata baru’ itu belum ditemukan.

Krisis Pemikiran Strategis
Sudah lama pemikiran strategis tidak menjadi bagian dari tradisi intelektual. Sebaliknya kita hanya berpindah
dari ilusi ke ilusi yang lain, dan kita hanya bereaksi dari isu satu ke isu yang lain. Ditambah dengan media
sosial yang sekedar jadi media gosip, banjir informasi hanya menegaskan kegalauan manusia yang kalah dan
tak punya arah. Sudah saatnya kita kembali ke akar tanah. Untuk mampu berpikir realis, seluruh façade harus
mampu dibuka dan pertanyaan utama harus mampu ditemukan.

Pemikiran strategis ini seharusnya mampu dikerjakan oleh para pemikir. Sebelum tiba pada program seorang
pejabat pimpinan wilayah seharusnya memiliki peta dasar. Contohnya NTT sebagai provinsi jagung, apakah ini
merupakan retorika atau apa? Kenapa program ini bisa muncul tanpa studi kelayakan? Jika jagung untuk
makan saja kurang, apakah mungkin ada jagung untuk pasar (cash crops)? Pun untuk masalah kurang gizi,
apa benar jagung jawaban untuk kurangnya asupan micro nutrient?  Sayangnya, balai pemikiran strategis
tidak diadakan di NTT, sebaliknya ‘retorika klompencapir’ yang dipakai. Pejabat bicara di depan, dan
pendengar cuma tunggu makan siang dan selesai. Diskusi berbobot untuk bertanya kemana provinsi ini
hendak dibawa tidak terjadi? Dengan kultur priyayi, para pemikir yang ada di lingkar dalam selalu dalam posisi
menyembah. Bagaimana mungkin bisa kritis?

Krisis pemikiran strategis ini bukan hanya milik birokrat pejabat di kampung. Para jenderal pemikir TNI-AD di
metropolis pun sama saja. Bagaimana mungkin di daerah tertinggi angka perbudakan (baca: korban
perdagangan orang) di Indonesia hendak dibikin Kodam baru? NTT tidak butuh tambahan akumulasi tentara,
sebab ini hanya perulangan yang sama persis yang dikerjakan Belanda. Bagi Belanda Timor tidak lebih
sebagai ‘outer post’. Entah post itu untuk apa?

Seharusnya dasar produksi ekonomi harus dibangun. Cara berpikir strategis tak lagi hanya soal pergerakan
pasukan, tetapi bagaimana ‘populasi masyarakat’ di suatu daerah bisa hidup tidak kurang gizi, dan jadi
incaran pelaku pasar perbudakan yang mengincar tenaga  kerja manual labour dengan gaji murah. Ini lebih
penting daripada penempatan aparat keamanan. Potensi konflik akan semakin menguat dari daerah pinggiran
jika kondisi miskin absolut dibiarkan berlarut-larut.

Dalam pemikiran yang berkembang di Eropa, RRC, maupun di contoh negara kapitalis tingkat lanjut seperti
Singapura, wacana kedaulatan tak hanya soal kedaulatan pangeran (prince), tetapi soal kesejahteraan warga
(populasi) di suatu wilayah. Data strategis utama yang menjadi bahan kajian seharusnya adalah kematian
warga, angka malnutrisi, dan gagal panen. Sebab prinsip utamanya kepemimpinan yang memiliki legitimasi
adalah kepemimpinan yang memiliki moralitas super. Ini ditandai dengan tidak membiarkan para petani
kecilnya mati atau menjadi budak.

Sebaliknya jika data intelijen yang dikumpulkan hanya sebatas data gerak tukang kritik internal, apa bedanya
dengan opsir Belanda?  Salah satu hal paling lucu di Indonesia adalah data BPS (skala dekade), bisa kita
dapatkan gratis di luar negeri, dan di Indonesia harus beli. Bagaimana para peneliti patriotis bisa kerja,  jika
akses data dijadikan komoditas di negerinya sendiri? Jadi apa lagi yang belum dijual?

Jika hanya untuk mengetik saja dengan menggunakan laptop, warga di Nusa Tenggara Timur kekurangan
daya listrik, lantas industri apa yang mau dibangun? Industri berbasis pertanian tidak mungkin dibangun di
NTT jika bahan bakunya minim. Sebaliknya kini kondisi saat ini para petani subsisten non aset amat kesulitan,
dan defisit ini mereka akali dengan mengirimkan perempuan sebagai pekerja. Kesenjangan saat ini bukan lagi
soal Indonesia dengan Malaysia atau Singapura, tetapi antara NTT dengan provinsi lain di Indonesia. Buruh
korban kerja paksa (forced labour) asal NTT tersebar merata mulai dari pembantu rumah tangga, pekerja
industri kecil, hingga pekerja perkebunan sawit di berbagai provinsi. Rangkuman bulanannya ada di sini: http:
//www.irgsc.org/slavery-in-indonesia.html  

Untuk pertanian, hal mendasar yang NTT butuhkan saat ini adalah institusi riset ‘petani’ lahan kering. Jadi
yang dibahas ‘bukan hanya soal pertanian’ atau ‘tehnik becocok tanam’, tetapi ‘kompleksitas kehidupan
petani’. Kompleksitas petani ini harus dibahas untuk memastikan bagaimana golongan terbesar warga NTT ini
bisa berdaulat? Institusi riset ini ada untuk menjawab bagaimana para petani bisa selamat? Bagaimana agar
anak-anak mereka tidak terkena gizi buruk? Bagaimana agar istri, dan anak perempuan mereka tidak dibarter
dengan remittance dan bisa hidup di tanahnya sendiri? Jika tanah air sebagai lambang kedaulatan tidak bisa
dijadikan pijakan oleh rakyatnya sendiri, untuk apa tentara datang? Jauh lebih bermutu jika uang untuk bikin
kantor kodam dipakai untuk bikin laboratorium petani.

Ide menghadirkan babinsa sebagai pendukung swasembada pangan mungkin baik, tetapi sejak awal
ditanggapi pesimis karena pergerakan struktur massal tidak di-imbangi dengan kualitas riset riil yang
memadai. Contohnya untuk NTT, babinsa bisa apa jika dosen pertanian lahan kering saja tidak mampu
memberikan solusi? Persoalannya bukan kurang tenaga, tapi kurang pengetahuan, contohnya bagaimana
RRC mampu menaikan angka produksi pangan dengan lahan yang makin sempit? Kolaborasi segenap
elemen amat diperlukan. Semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh seharusnya diwujudkan dalam
kolaborasi lintas institusi, dan lintas disiplin ilmu.

Selama para pemimpin keagamaan, pejabat pemerintahan, polisi, aktivis pergerakan, pejabat militer, maupun
para peneliti tidak mampu melihat hal substantif dan tidak mampu temukan prioritas, generasi ini sedang
membuang waktu. Sudah saatnya kita ‘berhenti merasa elit’, membuka ilusi, dan bekerja sungguh-sungguh.
Selama kita hanya puas dengan façade moderen, korban industri populer, seragam, maupun jargon nostalgia
romantis maka Indonesia secara umum, dan khususnya NTT, hanya lah kawasan orang-orang kalah yang
tidak tahu mau kemana dalam ‘percaturan’ global.

NTT sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia sedang mengalami bencana kemanusiaan terdahsyat
dalam era desentralisasi. Jawaban atas kesulitan ini harus dicari, dikerjakan, dan diadakan. Salah satu
paradoks desentralisasi sebagai bagian dari globalisasi pasar adalah desentralisasi hanya sekedar perluasan
akses tanah maupun buruh murah. Keduanya menawan penghuninya secara riil, dan elitnya ditawan dalam
ilusi.

Kutipan telur dadar atau omlet

Di bagian ‘ruang komunikasi’ dialektika ekspoloitasi ini perlu dibuka dalam tradisi berdialog, bertukar
pandangan, dan bukannya tindakan anti diskusi dan gerak elitis—apalagi dengan kebiasaan mengutuk. Di
tataran ‘kasat mata’, selama tangan dan tanah tidak pernah berhubungan, dan kata hanya terbang di media
(sosial) yakin lah bahwa kita memang hanya lah homo sapiens yang kebetulan umur panjang. Sedangkan
gerak dan rupa eksistensialis tidak lebih dari balon berwarna-warni yang tidak tahan sinar matahari. Lagipula
selama ‘soal apa yang perlu untuk dikerjakan’ belum menjadi urusan, sejauh mata memandang hanya ada
sentimen sakit hati khas panglima yang tersesat, maka perdebatan aku atau kau, tak lebih dari canda
pertanyaan ‘mau makan telur dadar atau omlet’ saat pagi tiba.

Lalu untuk apa berteriak jika kata tidak lagi memiliki otonomi, selain sisa-sisa pemikiran yang dipungut, dan
ditempelkan di dagu? Dan untuk apa seragam dipakai jika seluruh gerak yang diambil ternyata keliru?  Untuk
apa ucap kata jika tidak punya arti selain seolah yang dianggap tahu? Sementara perempuan-perempuan kita
berjalan keluar sebagai ‘budak berdokumen’, yang nasibnya tak pernah kau tanyakan, dan tak pernah pula
kau tahu berapa kali ia lupa ingatan karena telah sampai batas pengingkaran atas rasa manusianya.
Lantas, apa bisa di bibirmu kami titipkan sedikit penat seusai menunggu hujan yang tak membuat benih kami
tumbuh di atas tanah yang pecah? Jangan lah kau seperti hujan yang berlari sekejap untuk kaum petani dan
selanjutnya hanya memberi fatamorgana di musim hujan yang  tak pernah sama di tanah ini.
Dan, jika kata hanya menghasilkan amarah, apakah mungkin benih bisa tumbuh? Jika kata hanya lah hafalan,
apakah mungkin air bisa mengalir? Jika kata hanya lah bagian dari mesin wacana, apakah mungkin kita tiba di
titik pengertian? Jika musim tak lagi pernah sama mengapa kita seolah di titik yang sama dalam lintas sejarah?
Kenapa kita tetap tinggal dalam ilusi sambil membacakan mantra yang pasti kalah? Jika kata bukan lah hujan
untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat.

*Komentar tidak merepresentasikan pemikiran IRGSC. Penulis adalah anggota Forum Academia NTT
Dialektika Eksploitasi

Dominggus Elcid LI
Commentaries
IRGSC Commentary 002/2015