Di tengah gempita berdemokrasi, para bandar merupakan kembang api di setiap pemilu. Mereka menyala dan hanya
menyisakan ampas cahaya. Tidak semua pijar profil reklame pemilu di pinggir jalan adalah bandar. Untuk bisa disebut sebagai
seorang bandar ia harus mempunyai kemampuan finansial memadai, mampu mendominasi, memiliki peran vital dalam
jaringan, mampu memanipulasi tanda, dan schizophrenic.

Peta keberadaan para bandar dan partai politik sempat menjadi bahan penelitian aktivis korupsi semacam aktICW (Widoyoko
2013). Widoyoko mengupas soal persoalan oligarki politik yang tumbuh dalam demokrasi padat modal, dan kaitannya dengan
korupsi.

Jaring Laba-Laba Bandar

Di dalam partai politik para bandar adalah simpul utama jaringan. Baik jaringan finansial, pengambil keputusan, media,
organisasi sosial hingga jaringan adat. Mereka pun merupakan pembina tetap sekian organisasi keagamaan, ormas, hingga
olahraga populer. Berbeda dengan tipe pemimpin karismatik, para bandar mendominasi dengan kemampuan kalkulasi
finansial.

Seringkali kemampuan mereka disederhanakan dengan kebetulan. Padahal nyaris tak ada yang sifatnya kebetulan dalam
‘berkuasa’. Meskipun dalam sistem demokrasi ideal yang dibayangkan para intelektual, kaum bandar sering dianggap sampah,
tetapi ‘tubuh politik’ para bandar tidak pernah dibedah untuk dikalahkan.

Sebaliknya, setiap pemberian bandar dianggap sebagai ‘budi baik’. Narasi yang ada di kalangan tokoh masyarakat umumnya
merupakan ‘narasi patah’, dan hanya mengakui ‘narasi kekinian’ yang sifatnya sekarang, tanpa merasa perlu melihat asal
muasal bandar, apalagi mencari tahu darimana asal ‘doi’. Seolah mereka ingin mengatakan hanya orang kaya yang boleh
berpolitik. Praktek pembodohan semacam ini dilakukan secara terpadu. Misalnya dengan mengatakan ‘pilih lah yang sudah
memberi’. Warga dibikin menjadi oportunis dan hipokrit. Tidak ada nilai yang diajarkan, selain mengajarkan mereka menjadi
pengemis yang takluk.

Varian bandar amat tergantung simpul inti kekuatan utamanya. Mereka yang terlibat dalam proses pembentukan modal awal  
merupakan simpul inti.  Di Indonesia para bandar yang dibidik oleh para aktivis anti korupsi adalah para bandar yang tak lolos
skema good governance. Padahal ini hanya merupakan satu bidang kecil saja yang diamati LSM di lingkup pemerintahan.
Mesin uang lain milik para bandar amat jauh dari jangkauan.

Proses transformasi para bandar di bidang finansial dengan money laundering merupakan salah satu agenda. Selain itu salah
satu ciri bandar adalah keterlibatannya dalam bidang politik terkait erat dengan ekspansi bisnisnya sendiri. Mereka yang tidak
melakukan ekspansi bisnis dalam proses berpolitik tidak masuk dalam kategori bandar.

Dalam logika sederhana. Para bandar eksis dengan kekuatan uangnya. Sekian ‘serangan’ yang diprogramkan dalam berbagai
proses demokrasi padat uang ini, identik dengan duit yang disebarkan, dan bantuan yang diberikan.
Seorang bandar tak hanya piawai soal duit kecil, tapi dengan duit besar ‘mengamankan’ proses pilkada di pusat bandar. Jadi
kalau ada sengketa pilkada yang tak kunjung usai, bisa diduga pertarungan para bandar yang juga sengit. Jarang ada media
massa yang mampu mengupas permainan para bandar dibalik konflik pilkada.

Bandar dalam partai politik

Dalam sistem kepartaian yang sistem perwakilannya tidak pernah jelas, dan tidak pernah direvisi, para bandar adalah elit
penguasa. Partai politik seprogresif apa pun di Indonesia tidak pernah lepas dari keberadaan para bandar. Keberadaan
mereka merupakan salah satu elemen tetap dalam kombinasi ‘orang-orang kuat’ partai.

Lebih jauh lagi demokratisasi partai politik nyaris tidak pernah menjadi isu serius di Indonesia. Sebaliknya pola rekrutmennya
adalah  merekrut patron alias orang kuat di segala lini dan kemudian disatukan. Jadi tak heran kalau kita melihat kekuatan inti
partai politik sangat terkait dengan lingkar dalam patron utama partai, daripada kaum seide yang memilih jalan bersama. Saat
ini simpul orang kuat lah yang menjadi inti partai politik, dan bukan proses yang demokratis seperti yang dibayangkan saat
reformasi.

Privatisasi partai politik baik melalui simpul keluarga, kawan lama, kawan satu angkatan, bawahan merupakan pola yang
muncul di berbagai tempat. Para bandar pun melakukan hal yang sama. Loyalitas merupakan kunci. Bedanya para bandar
tidak sekedar asal berkumpul. Ekspansi bisnis tetap merupakan tujuan akhir. Dengan kekuatan finansialnya, suara pemilih
dibeli. Dengan kekuatan finansialnya mereka eksis dalam jajaran partai politik dalam sistem yang korup. Dalam sistem jual beli
pilkada, peran bandar adalah vital. Tak heran jika dalam sengketa pilkada para bandar siap ‘tanam jasa’.

Dalam skema sistem yang korup, dan institusi setingkat Mahkamah Konstitusi (MK) pun juga bisa dibeli, di tingkat ‘praktek
berpolitik’ orang partai pun ada dalam posisi yang ambivalen. Apakah ikut tawar menawar/bermain, ataukah pasrah dikerjai
bandar dari partai lain.

Para aktivis generasi baru pun ikut terjerat ‘logika bandar’. Duit dianggap sebagai modal dasar dan cara mendapatkan duit
tidak dianggap penting dan yang penting ‘katanya’ cuma hasil akhir (baca: berkuasa).  Jika ada generasi baru yang ‘di-bui’
bukan berarti law and order sudah dilaksanakan, sebaliknya ini membuktikan bahwa bandar yang dihadapi jauh lebih besar
dan kuat. Tidak heran jika kebanyakan aktivis umumnya memilih untuk nyantrik pada bandar besar, sambil menunggu giliran
tampil.

Melampaui hukum
Para bandar dengan kekuatannya adalah jenis orang yang tergolong ‘the untouchables’ alias mereka yang tidak tersentuh.
Hukum bukan merupakan hambatan bagi mereka untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya hukum merupakan area kontestasi
dan merupakan arena uji taji.

Para bandar memiliki kekuatan tak terbatas. Instumen negara seperti aparat keamanan merupakan jaringan rapatnya. Mereka
saling membutuhkan. Di satu sisi kemampuan koersif  kedua institusi merupakan ‘alat negara tertinggi’, dan di sisi lain ‘uang
tunai dengan nomor seri resmi’ merupakan dambaan hati setiap pemimpin yang bercita-cita hidup layak tanpa kerja keras,
atau pun yang bosan mendenger keluhan anak buahnya ‘kurang uang’. Perkara ini jelas bukan perkara oknum, tetapi perkara
sistematis. Jika oknum hitungannya hanya kasus, tetapi jika terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, apakah bisa dikatakan
sebagai urusan oknum?

Tugas rutin aparat keamanan adalah menangkap penjudi. Main duit itu haram begitu slogannya.  Jika pemilu/pilkada dilihat
sebagai arena perjudian, maka kita menunggu kemampuan aparat untuk membuka perang bandar. Media massa pun tak
mampu membuka politik bandar. Bukan karena takut, tetapi tidak menguntungkan.  Rugi secara finansial.
Jika generasi menjelang 1998 sempat bermimpi adanya pemilihan yang adil tanpa todongan, tanpa manipulasi aparat, bahkan
fraksi tentara pun dilikuidasi, dengan anggapan  ‘masyarakat sipil yang beradab akan terbentuk’, maka mimpi itu terpotong.
Kekosongan yang ditinggalkan ‘rezim orde baru’, tidak lantas di-isi oleh kekuatan masyarakat sipil, sebaliknya di-isi oleh
bandar-bandar teritorial.  

Krisis finansial merupakan tanda akhirnya rezim Orde Baru yang matinya sudah bisa diduga sejak pertengahan tahun 1970-
an, ketika Thatcher mengubah haluan untuk menandai rapuhnya welfare state, atau pun rezim korporatik sejenis Orde Baru
yang menjadi obat penawar perang dingin di negara-negara baru di Amerika Latin maupun Asia.
Jadi ketika sekarang para aktivis 1998 dibui, sebagian sakit jiwa, dan sebagian tetap happy cari makan lewat bandar, maka
kita sama-sama tahu bahwa melawan para bandar tidak mungkin dilakukan tanpa membedah tubuh politiknya dengan
saksama.

Demokrasi padat modal tanpa pembaruan sistem politik, tanpa pembaruan sistem perekrutan, tanpa pembaruan menakisme
internal partai politik pada akhirnya hanya jadi ajang orang kaya ‘bagi-bagi doi’. Reformasi merupakan judul yang keliru,
kecuali jika kita memutuskan untuk melawan sebaik-baiknya dan tidak patah.

*
Dominggus Elcid Li, Sosiolog, Anggota Forum Academia NTT
Desis Para Bandar

Oleh: Dominggus Elcid Li*

(dipublikasikan di Victory News, 08 Maret 2014)
Opinion