Pengantar EDISI PERDANA [1-15 AGUSTUS 2013]
   
IRGSC NTT Research focus adalah publikasi regular yang berisikan ringkasan penelitian terkini tentang NTTyang dikombinasikan
dengan berita dari tiga media harian utama di NTT yakni Pos Kupang, Timor Express dan Victory News. Fokus dari NTT Research
Focus adalah pada isu kesehatan, pangan, nutrisi dan risiko. Terkait rangkuman berita di bawah ini, diharapkan agar pembaca
melakukan validasi dari kliping berita yang dimaksud [Lihat juga keterangan penerbitan di halaman 14, .
pdf].

NTT RESEARCH HIGHLIGHTS

Baldi et. al. 2013 Cost of the Diet (CoD) tool: First results from Indonesia and applications for policy discussion on food and nutrition
security [See case of TTS, NTT]. Food & Nutrition Bulletin, Volume 34, Supplement 1, June 2013 , pp. 35S-42S(8).

PUBLICH HEALTH NEWS
1.        Warga Kecam Kadis Kesehatan
2.        Pustu Humusu Tak Ditempati Perawat
3.        Pasien Insomnia Ditemukan Tewas
4.        Warga Batuplat Siaga Kesehatan
5.        RSUD Kefamenanu Terlalu Reaktif
6.        Masyarakat Apatis, TNI Turun Tangan
7.        Gubernur Diminta Copot Kadinkes
8.        Penyandang Disabilitas Diakomodir Dalam Formasi CPNSD NTT
9.        RSU Johannes Tambah Alat Cuci Darah
10.      Donor Darah Warnai HUT GMIT Maranatha Oebufu
11.      Sampah Berserakan Di Kota Maumere
12.      Ganti Manajemen RSUD Kupang

FOOD AND NUTRITION
13.        Awas! Jajan ‘pembunuh’ Intai Siswa
14.        Konsumsi Ikan Masyarakat NTT Rendah
15.        Produksi Cabai Dan Bawang Merah Menurun
16.        Jajanan Anak Sekolah Mengandung Pewarna Tekstil

RISK
17.        Gubernur Syukuran, Kantor Terbakar
18.        Pemkab Didesak Bangun Rumah Tahan Banjir
19.        Longsor Di Faenake Harus Pakai Beton
20.        Gelombang Hantam Rumah Penduduk

Glosarium
RSUD:                Rumah Sakit Umum Daerah
Puskesmas:        Pusat Kesehatan Masyarkat
Pustu:                 Puskesmas Pembantu
Kadinkes:           Kepala Dinas Kesehatan
HUT        :           Hari Ulang Tahun
GMIT:                 Gereja Masehi Injili Di Timor
CPNSD:              Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

NTT Research

Baldi et. al. 2013 Cost of the Diet (CoD) tool: First results from Indonesia and applications for policy discussion on food and nutrition
security [See case of TTS, NTT]. Food & Nutrition Bulletin, Volume 34, Supplement 1, June 2013 , pp. 35S-42S(8).

Structured Abstracts:
Background and objective. The Minimum Cost of a Nutritious Diet (MCNut) is the cost of a theoretical diet satisfying all nutrient
requirements of a family at the lowest possible cost, based on availability, price, and nutrient content of local foods. A comparison
with household expenditure shows the proportion of households that would be able to afford a nutritious diet. This paper explores
the use of the CoD tool for policy dialogue on food and nutrition security in Indonesia.
Methods. From October 2011 to June 2012, market surveys collected data on food commodity availability and pricing in four
provinces. Household composition and expenditure data were obtained from secondary data (SUSENAS 2010). Focus group
discussions were conducted to better understand food consumption practices. Different types of fortified foods and distribution
mechanisms were also modeled.
Results. Stark differences were found among the four areas: in Timor Tengah Selatan, only 25% of households could afford to meet
the nutrient requirements, whereas in urban Surabaya, 80% could. The prevalence rates of underweight and stunting among
children under 5 years of age in the four areas were inversely correlated with the proportion of households that could afford a
nutritious diet. The highest reduction in the cost of the child's diet was achieved by modeling provision of fortified blended food
through Social Safety Nets. Rice fortification, subsidized or at commercial price, can greatly improve nutrient affordability for
households.
Conclusions. The CoD analysis is a useful entry point for discussions on constraints on achieving adequate nutrition in different
areas and on possible ways to improve nutrition, including the use of special foods and different distribution strategies.



1.        WARGA KECAM KADIS KESEHATAN
Pos Kupang, Selasa, 6 Agustus 2013 (halaman 10)

Dua warga Kabupaten Kupang menyesali dan mengecam sikap Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang yang tidak mau
menandatangani surat rekomendasi tak mampu agar biaya penawaran ditanggung pemerintah. Alasannya, Pemkab Kupang sudah
tidak memiliki dana dan masih burutang di RSU Prof.Dr.WZ Johannes Kupang. Demikian disampaikan dua keluarga pasien, Alfri
Lulu (Camplong 1) dan Ahmad Dae warga Oeteta, Kecamatan Pariti. Mereka didampingi dua orang petugas Posko Anita Ga, Angga
dan Yohan. Alfri Lulu (adik dari pasien bernama Hendrik Lulu) mengungkapkan, kakaknya alami kecelakaan dimana seng
memotong tangan hingga urat besar putus. Hendrik lulu pun harus dioperasi. Sebelumnya Hendrik adalah peserta jamkesmas,
tetapi sekarang namanya sudah tidak ada lagi sehingga saat mengalami kecelakaan di bawa ke RSUD Naibonat lalu dirujuk ke RSU
Johannes. Sampai di sini, karena kami tidak mampu sehingga kami diminta urus surat-surat. Semua surat sudah kami urus, mulai
dari lurah, puskesmas, dan terakhir surat rekomendasi dari Kadis Kesehatan. Suratnya sudah ada tetapi dia tidak mau tanda
tangan,” jelasnya. “Saya lalu bertemu dengan Kadis Kesehatan, Pak Ataupah, hari Sabtu. Dia beralasan bahwa daerah tidak
memiliki dana lagi untuk membayar pengobatan gratis sehingga kami disuruh untuk membayar sendiri. Dia juga suruh menghadap
DPRD dan Bupati Kupang,” ucap Alfri.         Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Dae. Anaknya, Imran Dae (13) mengalami
kecelakaan sehingga kaki dan tangannya patah dan harus dioperasi. “Biaya operasi sekitar 15 juta. Kami ini dulunya peserta
jamkesmas dan ini ada kartunya. Tetapi dalam tahun ini pada waktu ada pembagian kartu jamkesmas, kami tidak dapat lagi”.
Adanya kecelakaan ini, kami minta agar kami bisa dibantu dengan dana dari pemda karena biayanya cukup besar bagi kami. Kami
bingung, mau bagaimana mencari cara untuk membayar uang pengobatan karena cukup besar. Dia beralasan daerah sudah ada
uang untuk bayar pengobatan dan daerah sudah berutang dengan RSU Johannes sekitar dua bulan”

2.        PUSTU HUMUSU TAK DITEMPATI PERAWAT
Pos Kupang, Jumat, 2 Agustus 2013 (halaman 12)

Puskesmas Pembantu (Pustu) Humusu di Desa Humusu Sainiup, Kecamatan Insana Utara kabupaten TTU, sampai saat ini belum
ditempati perawat sehingga masyarakat desa setempat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketiadaan perawat di pustu
ini sudah lama, namun Dinas Kesehatan TTU belum mendistribusikan perawat ke pustu itu. Padahal bangunan fisik Pustu Humusui
sudah ada sejak dua tahun terakhir. Sekretaris Komisi C DPRD TTU, Johanes Salem,ST menjelaskan pihaknya mendapatkan
laporan ini dari mahasiswa FKM Undana yang melakukan KKN di Humusui. “Para mahasiswa membawa suara masyarakat karena
tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima di pustu tersebut akibat dari ketiadaan perawat. Padahal sarana dan
fasilitas di pustu tersebut sangat memadai,” urainya.         Komisi C, kata Salem, segera merekomendasikan kepada Dinkes TTU
untuk menempatkan perawat di pustu tersebut hingga bangunan pustu tidak mubazir dan pelayanan kepada masyarakat berjalan
baik. Komisi C DPRD TTU juga meminta pemerintah setempat segera menentukan Kadis Kesehatan TTU definitif. Sudah tiga tahun
Dinkes TTU dipimpin oleh Asisten III Setda TTU sebagai pelaksana tugas. (meo)

3.        PASIEN INSOMNIA DITEMUKAN TEWAS
Victory News, Jumlat, 2 Agustus 2013 (halaman 13)
   
Maria Aurelia Ndai (28), pasien insomnia di Puskesmas Borong, Kabupaten Manggarai Timur ditemukan tewas di sungai Wae Bobo,
Kecamatan Borong, Kamis (1/8). Kematian guru SMPN 2 Kota Komba itu mengejutkan keluarga. Pasalnya, sejak Minggu (28/7)
malam, Maria dirawat inap di puskesmas Borong karena penyakit susah tidur. Pada Kamis (1/8) dini hari sekitar pukul 03.40 Wita
korban menghilang dari kamarnya di Puskesmas Borong saat keluarga yang menjaganya tertidur. Malam sebelum kejadian, korban
meminta ponsel milik suaminya. Ketika dicari, HP itu tidak ditemukan. Namun setelah korban pergi, di kamarnya hanya terdapat HP
suaminya. Suami korban, Yon pun menemukan pesan singkat (SMS) di ponselnya yakni ‘cari saya di pinggir kali’. Usai membaca
sms itu, keluarga mencari Maria di sepanjang Sungai Wae Bobo. Sekitar jam empat lewat, kami menyisir sungai Wae Bobo.
Akhirnya kami temukan dia dalam posisi terungkup. Saya langsung panggil keluarga yang berada di Puskesmas dan semua
keluarga ke tempat kejadian,” ujar Yon. “Kondisi fisik pasien baik, tapi secara psikis kita tidak tahu. Keluarga tidak pernah
menceritakan masalah lain sehingga petugas hanya menangani sakit kurang tidurnya,” ungkapnya. Aparat Polsek Borong dipimpin
Kapolsek AKP Yosef Meus melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP). Usai diidentifikasi dan divisum, korban
diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. (jon/R-1)

4.        WARGA BATUPLAT SIAGA KESEHATAN
Victory News, 2 Agustus 2013 (halaman  7)

Warga Batuplat bekerja sama dengan Puskesmas Naioni untuk menyelenggarakan kegiatan pengambilan darah. Tujuannya untuk
mengetahui golongan darah. Kegiatan ini dipandang patut untuk diteladani, karena masyarakat sendiri sudah menyadari
pentingnya kesehatan. Mereka merencanakan dan melakukan swadaya sendiri, kemudian mengundang pihak puskesmas untuk
membantu menyelenggarakan kegiatan ini.     

5.        RSUD KEFAMENANU TERLALU REAKTIF
Pos Kupang, Jumat, 2 Agustus 2013 (halaman 13)

Lakmas Cendana Wangi Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai pihak manajemen RSUD Kefamenanu telah menunjukkan sikap terlalu
reaktif dalam menghadapi masalah antara anggota DPRD TTU, Teodorus Tahoni, dengan dr.Fanji Saut Sahata Nadea (25), Jumat
(26/7/2013) lalu. Penilaian ini disampaikan Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT, Victor Manbait,SH,. Selasa (30/07/2013).
Ditegaskannya, persoalan ini sudah terjadi sejak Jumat (26/7/2013) dan baru hari Senin (29/7/2013), manajemen RSUD
Kefamenanu memobilisasi para dokter, perawat, bidan, dan karyawan RSUD Kefamenanu berdemonstrasi ke DPRD TTU. Karena
itu, menurut Victor, keputusan untuk melakukan demonstrasi ke DPRD TTU oleh pihak manajemen RSUD Kefamenanu
menunjukkan sikap yang kurang profesional dan mengabaikan cara-cara yang lebih komunikatif. Pun mengorbankan pelayanan
kepada masyarakat yang setiap saat membutuhkan pelayanan di RSUD Kefamenanu. “Kita mengerti mungkin sikap bapak
Teodorus Tahoni cukup berlebihan di UGD RSUD Kefamenanu Jumat lalu. Tetapi dengan harus sampai mengerahkan semua
tenaga medis dan karyawan rumah sakit untuk melakukan demonstrasi ke DPRD, harus diakui bukanlah pilihan yang tepat. Sebab
rumah sakit itu tempat pelayanan publik, yang harus siap setiap saat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Kejadian ini, menurut Victor, harus dimanfaatkan pihak manajemen RSUD Kefamenanu dibawah pimpinan direktur dr.Zakarias E
Fernandez,M.Kes untuk memperbaiki manajemen pelayanan yang masih terdapat banyak kekurangan. (meo)

6.        MASYARAKAT APATIS, TNI TURUN TANGAN
Timor Ekspress, Sabtu, 3 Agustus 2013 (halaman 9)

Drainase dan badan bajalan di kelurahan LLBK penuh dengan sampah. Anggota Koramil 01 Kota Kupang bersama aparat
kelurahan LLBK dan  Anggota Kodim 1604 Kupang turun membersihkan dan mengangkat sampah dari drainase. Danramil 01 Kota
Kupang Kapten Tanuri mengatakan bahwa lurah setempat sudah diinformasikan untuk Koramil 01 dapat membersihkan sampah
bersama masyarakat namun ditunggu-tunggu, sangat minim partisipasi dari masyarakat. Menurut Tanuri, masyarakat tidak peduli
terhadap lingkungan bahkan pemerintah telah menyediakan tempat sampah tetapi masyarakat malah membuang sampah di pinggir
jalan.   

7.        GUBERNUR DIMINTA COPOT KADINKES
Victory News, Sabtu, 3 Agustus 2013 (halaman 3)

Gubernur NTT diminta mencopot Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Stef Bria Seran yang dinilai tidak serius dan bertanggung
jawab dalam melaksanakan tugasnya. Desakan tersebut disampaikan oleh pimpinan Komisi D. Menurut mereka, kinerja Kadis
Kesehatan bisa mempengaruhi penilaian warga atas keberhasilan Gubernur Frans Leburaya. Karena itu tiga pimpinan Komisi D
yang berasal dari parpol pengusung Frenly itu merasa berkewajiban memperingatkan gubernur. Salah satu kasus yang mereka
anggap perlu mendapat perhatian serius dari pemprov adalah soal kejelasan nasib para mahasiswa Akper Mandiri. Ketua Komisi D
Hendrik Rawambaku mengaku sudah jenuh mengurus soal Akper Mandiri ini. Hal ini karena tidak adanya niat baik dari pihak-pihak
terkait yang seharusnya lebih bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini. Dia menambahkan, sebenarnya ada tiga simpul
yang paling berpengaruh dalam penyelesaian persoalan ini. Pertama, yayasan selaku pemilik dan pengelola lembaga tersebut.
Kedua, karena ini adalah lembaga pendidikan maka perlu juga campur tangan Kopertis. Ketiga karena ini adalah sekolah
kesehatan maka Dinas Kesehatan harus serius memberikan perhatian.         Dia berharap tiga simpul ini bisa duduk bersama
mencari jalan keluarnya. Beberapa waktu lalu pihak yayasan sudah memproses perpindahan mahasiswa ke Akper lain dengan
melakukan lobi ke Akper Maranatha yang sudah bersedia menerima. Namun pihak Maranatha minta agar proses perpindahan ini
harus dengan persetujuan Dinkes Provinsi NTT. “Ketika didekati pihak Dinkes malah minta agar pihak Yayasan dan DPRD yang
selama ini memfasilitasi persoalan ini meminta surat keterangan dari Kopertis,” katanya. Padahal, lanjutnya, kopertis ketika ditemui
Komisi D dan pihak Yayasan Cempaka Surya sudah memberi restu perpindahan tersebut dan menilai tidak perlu lagi ada surat
keterangan dari mereka. Tarik ulur pihak Dinkes inilah yang membuat para mahasiswa hingga saat ini belum bisa dipindahkan.
Hendrik bahkan menambahkan, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak punya niat baik menyelesaikan soal ini.  Wakil
Ketua Komisi D Jimmy Sianto mengatakan, DPRD sudah bertindak melampaui kewenangannya, sementara pemerintah terkesan
cuek saja. Padahal Gubernur Frans Lebu Raya pada beberapa kesempatan sudah menjanjikan akan menyelamatkan anak-anak
itu. Kenyataannya dinas terkait tidak menindaklanjutinya. Karena itu dia minta gubernur mencopot Kepala Dinas Kesehatan yang
tidak taat tersebut. Jimmy juga menambahkan, dalam pertemuan dengan Kopertis Wilayah VIII lalu, terungkap fakta ada sejumlah
sekolah kesehatan di NTT yang ilegal dan terkesan dibiarkan oleh Dinkes. (E-1)
                    
8.        PENYANDANG DISABILITAS DIAKOMODIR DALAM FORMASI CPNSD NTT
Victory News, Senin, 5 Agustus 2013 (halaman  15)

FORUM Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) NTT memberikan apresiasi kepada Pemprov NTT yang telah
mengakomodir penyandang disabilitas dalam formasi penerimaan CPNS tahun 2013. Walau kuota yang disiapkan masih minim,
namun FKKADK melihat hal itu sebagai wujud perhatian Pemprov NTT terhadap penyandang disabilitas. Demikian dikatakan Ketua
FKKADK NTT Benny Jahang. Menurutnya, keputusan Pemprov NTT itu dapat menjadi pintu perubahan. Karena, penyandang
disabilitas juga mempunyai hak yang sama seperti, masyarakat pada umumnya. Benny berharap, terobosan tersebut dapat diikuti
pemerintah kabupaten/kota di NTT agar ke depan dalam proses rekrutmen PNS juga memberi jatah bagi penyandang disabilitas di
daerah. “Apa yang dilakukan Pemprov NTT sebagai wujud perhatian serius untuk tidak lagi melakukan diskriminasi bagi
penyandang disabilitas di NTT”. Fasilitator FKKADK NTT Yuly Lawa mengatakan, berbagai sarana publik seharusnya memiliki
fasilitas bagi penyandang disabilitas. Seperti, bandar udara, pelabuhan, hotel, sekolah, dan universitas. “Pemerintah harus
menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti toilet, tangga, dan rambu lalu lintas yang khusus untuk penyandang
disabilitas,” ujar Lawa. Ia berharap, instansi teknis pemerintah memasukan fasilitas tersebut saat investor ingin berinvestasi. (ahm/H-
1)

9.        RSU JOHANNES TAMBAH ALAT CUCI DARAH
Victory News, Sabtu, 10 Agustus 2013 (halaman  10)

RSU Prof.Dr.WZ Johannes Kupang akan melakukan kerjasama operasional (KSO) untuk menambah alat untuk cuci darah atau
hemodialisis. KSO dinilai menguntungkan karena alat cuci darah cukup mahal. Demikian dikatakan dr.Kamilus Karangora.
“Sekarang ini ada 12 alat untuk cuci darah. Tetapi kami akan KSO lagi untuk menambah empat alat. Diharapkan dengan adanya
tamabahan empat alat ini maka jumlah pasien yang antri bisa berkurang,” ucapnya. Dia mengungkapkan, jumlah pasien cuci darah
antara 48 orang sampai 60 orang. Jumlah pasien ini bervariasi karena ada mutasi dan yang meninggal. Menurutnya, saat ini RSU
sudah KSO dengan satu perusahaan sedangkan untuk empat alat lainnya dengan perusahaan lainnya. “Maksudnya agar terjadi
kompetisi yang sehat dan kalau ada masalah maka tidak tergantung dari satu perusahaan saja,” ujarnya. Kamilus menambahkan,
lebih baik KSO daripada harus melakukan pengadaan barang karena hemodialisis ini mahal dan harganya di atas Rp. 1 milliar.
“Kalau KSO lebih untung karena alatnya mereka yang punya, mereka juga yang melakukan pemeliharaan sedangkan dari RSU
hanya membeli bahan habis pakai”. Menurut Kamilus, RSU Johannes memiliki dua alat hemodialisis namun satu alatnya sering
bermasalah. Kamilus mengatakan, dengan adanya tamahan alat ini maka diharapkan pasien yang antri tidak terlalu banyak lagi
dan semuanya bisa terlayani sesuai dengan jadwalnya. Pasien cuci darah, lanjutnya, sebagian adalah pasien jamkesmas karena
untuk cuci darah biasanya cukup mahal. Satu kali cuci darah maka dalam satu bulan Rp 2,4 juta”. Paling bagus, lanjutnya, cuci
darah itu dosisnya 10-12 jam per minggu sehingga diatur. Namun sebagai pasien jamkesmas, aturan hanya memungkinkan untuk
cuci darah dua kali seminggu. Kamilus juga mengatakan, pasien gagal ginjal ini datang dari berbagai daerah. Bukan hanya dari
Timor, ada juga yang dari Flores dan dari Sumba. “Kalau sudah cuci darah di sini maka mereka harus pindah ke sini karena di
Flores maupun Sumba belum ada alat untuk cuci darah”.

10.        DONOR DARAH WARNAI HUT GMIT MARANATHA OEBUFU
Victory News, Senin, 5 Agustus 2013 (halaman  15)

Menyambut HUT ke-217 Jemaat GMIT Oebufu pada 15 Agustus, panitia menggelar aneka kegiatan, seperti donor darah,
pemeriksaan kesehatan, jalan sehat, lomba Maranatha tabrak bonus. Ibadah puji-pujian menjadi puncak dari seluruh rangkaian
kegiatan. Ketua Panitia HUT Patje Malelak mengatakan, latar belakang pelaksanaan kegiatan donor darah yaitu sebagai wujud
kebersamaan, merayakan HUT ini bukan hanya saja pada perayaan seremonial semata tapi kita mesti tunjukkan lewat pelayanan
kepada sesama. Jemaat yang ikut dalam kegiatan donor darah berjumlah 47 orang. Namun yang bisa mendonor hanya 37 orang
yang menghasilkan 37 kantong darah.

11.        SAMPAH BERSERAKAN DI KOTA MAUMERE
Victory News, Selasa, 13 Agustus 2013 (halaman  14)

Di tengah persiapan jelang Sail Komodo dan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Pemkab
Sikka, Pelabuhan Rakyat Wuring dan sejumlah titik di Kota Maumere justru dipenuhi sampah rumah tangga. Menumpuknya sampah
di pelabuhan akibat ulah warga yang membuang sampah sembarangan. Warga Wuring Zubaidah mengatakan, kebiasaan warga
membuang sampah di areal pelabuhan dilakukan pada malam hari. “Masyarakat di sini kalau pas air laut naik malam hari, mereka
berkesempatan membuang sampah rumah tangga di laut sehingga sampah terbawa arus sehingga mencemari pelabuhan. Itu juga
karena mobil sampah jarang masuk ke Wuring, Sabtu (10/8).         Warga lainnta, La Hadi menyatakan, warga sekitar pelabuhan
tidak membuang sampah ke laut.         “Kalau kami yang rumah persis di pinggir pelabuhan tidak pernah membuang sampah ke
laut. Yang sering buang sampah rumah tangga ke laut itu warga yang rumahnya di tengah laut,” ujarnya. Rombongan Bupati Sikka
yang hendak menuju Pulau Palue guna memantau dan mengevakuasi warga korban letusan Gunung Rokatenda sempat
menyaksikan sampah yang terapung di sisi kanan Pelabuhan Wuring. Sampah juga ditemukan di pinggir Jalan Warklau menuju
SMKN 1 Maumere. Sementara di bagian barat Stadion Gelora Samador Maumere sampah dibiarkan bertumpuk hingga berserakan.
Pemandangan yang sama terlihat di pintu masuk Pelabuhan Lorens Say. Bahkan drainase di lokasi itu dipenuhi sampah rumah
tangga. Akibatnya, saluran tersumbat dan dipenuhi genangan air. (nus/R-1)

12.        GANTI MANAJEMEN RSUD KUPANG
Victory News, Rabu, 14 Agustus 2013 (halaman  2)

Pada rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (13/8), para anggota Banggara menegaskan bahwa
anggaran terus ditambah setiap tahun namun kualitas pelayanan RSUD Kupang tidak kunjung membaik,  bahkan rencana bisnis
dalam empat tahun terakhir tidak disampaikan. Selain itu, mereka mengharapkan ada perencanaan yang jelas mengenai
pembiayaan dan pendapatan RSUD. Pada kesempatan yang sama, Sekda NTT Frans Salem mengakui perlu ada evaluasi pada
semua aspek di RSUD. Anggota Dewan Servas Lawang juga meminta Pemprov untuk tidak menutupi kebobrokan manajemen
RSUD. Dana Rp 15 miliar yang dianggarkan dalam APBD perubahan tahun ini dinilainya terlalu besar, Dia menyarankan sebaiknya
dana tersebut dihapus saja dan baru diajukan kambali dalam pembahasan APBD murni tahun depan, yang tentu harus diimbangi
manajemen yang baru dan berkualitas.




13.        AWAS! JAJAN ‘PEMBUNUH’ INTAI SISWA
Pos Kupang, Sabtu, 3 Agustus 2013 (halaman 1)

Siswa-siswi SD, SMP, SMA/SMK, para guru serta orang tua perlu waspada membeli pangan jajanan anak sekolah (PJAS) di sekolah-
sekolah karena mengandung racun berupa zat kimia dan kandungan mikrobiologi yang berbahaya bagi kesehatan. Pada jangka
waktu 5-10 tahun ke depan, anak-anak baru merasakan dampaknya seperti terserang kanker yang kini menjadi pembunuh nomor
satu dunia. “Kalau disebabkan mikrobiologi dampaknya langsung dirasakan anak-anak sekolah seperti sakit perut dan diare
setelah makan jajanan. Setelah diberi minum obat bisa sembuh. Tapi bahan kimia berbahaya, itulah yang perlu diwaspadai,” ujar
Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Kupang, Ruth Laiskodat.         Ruth mengatakan, BPOM Kupang telah
memeriksa berbagai bahan makanan dan minuman jajan anak sekolah di 18 sekolah dasar (SD) di Kota Kupang. Penelitian ini
untuk periode pertama tahun 2013. Hasil penelitian dan pemeriksaan itu, lanjut Ruth, BPOM Kupang menemukan adanya zat kimia
berbahaya dan kandungan mikrobiologi berbahaya bagi kesehatan anak-anak yang mengkonsumsi jajan di sekolah. Ruth
menjelaskan, bahan kimia berbahaya yang ditemukan dalam pangan jajan anak sekolah yang dijual para pedagang kaki lima (PKL)
dan kantin sekolah yaitu boraks, formalin, rhodamin B (pewarna merah berbahaya) biji mutiara dan pengawet atau pemanis
makanan yang dicampurkan berlebihan atau melebihi batas pada bahan makanan atau minuman. “Pengawet atau pemanis bahan
makanan dan minuman memang dibolehkan, tetapi harus sesuai batasan/kadarnya. Kalau dicampurkan berlebihan akan
berbahaya,” kata Ruth.  Balai POM Kupang, demikian Ruth, menemukan hal itu setelah melakukan analisa laboratorium terhadap
210 sampel bahan makanan dan minuman dari pangan jajanan anak sekolah yang diambil dari para PKL dan kantin sekolah yang
tersebar di 18 SD di Kota Kupang.

Dari uji laboratorium mikrobiologi, jelas Ruth, ditemukan ada 66 sampel yang mengandung mikroba AIT, bakteri coliform, angka
kapang, kamir dan escherichia coli. Bakteri itu ditemukan dalam salome, es, sirup, nugget, manisan gorengan dan nasi kuning.
Sedangkan 210 jenis sampel pangan jajan anak sekolah yang dianalisa dengan laboratorium kimia, ungkap Ruth, 69 sampel
dinyatakan memenuhi syarat dan 31 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hasil temuan BPOM Kupang, kata Ruth, selalu
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten di NTT, termasuk laporan kepada Bupati/Walikota
Kupang. “Tanggapan atas laporan kami biasanya dilakukan penyuluhan kepada para pedagang jajanan anak sekolah tersebut.
Kadang penyuluhan dilakukan bersama-sama tetapi kadang juga dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan dinas
terkaitnya,” papar Ruth. (mar)        

14.        PRODUKSI CABAI DAN BAWANG MERAH MENURUN
Victory News, Selasa, 13 Agustus 2013 (halaman  8)

Produksi cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah di NTT pada tahun 2012 menurun. Akibatnya, jenis komoditi ini sering terjadi
lonjakan harga di pasaran. Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS NTT Tio Faryda Gultom menjelaskan, produksi cabai besar segar
dengan tangkai tahun 2013 sebesar 2,4 ribu ton dari luas panen pada tahun 2012 sebesar 647 hektar dengan rata-rata
produktivitas 3,69 ton per hektar. Dibanding tahun 2011, kata dia, terjadi penurunan produksi sebesar 713 ton atau 23,01 persen
dari luas panen yang juga terjadi penurunan sebesar satu hektare (0,15 persen).         Sementara produksi cabai rawit segar
dengan tangkai tahun 2012 dari lahan sebesar 1,3 ribu hektare dengan rata-rata produktivitasnya 3,4 ton per hektare. Dibanding
2011, terjadi kenaikan produksi sebesar 1,3 ribu ton (40,94 persen). Kenaikan ini, jelasnya, disebabkan karena adanya kenaikan
luas panen di tahun 2012 sebesar 523 hektare (64,49 persen) akan tetapi produksinya justru mengalami penurunan sebesar 0,57
ton per hektare (14,31 persen). Umbi bawang merah dengan daun, tambahnya mengalami penurunan. Pada tahun 2012 produksi
bawang merah sebesar 2,1 ribu ton dari luas panen 725 hektare dengan rata-rata produksi 2,84 ton per hektare. Dibandingkan
tahun 2011, produksi menurun sebesar 375 ton (15,40 persen). Penurunan ini jelasnya, disebabkan menurunnya luas panen
seluas 192 hektare (20,94 persen), sementara peningkatan produktivitas sebesar 0,18 ton per hektare (7,01 persen) dibandingkan
tahun 2011. (bry/E-2)
           
15.        KONSUMSI IKAN MASYARAKAT NTT RENDAH
Victory News, Jumat, 13 Agustus 2013 (halaman  10)

NTT merupakan provinsi kepulauan yang terkenal dengan potensi laut yang beragam dengan tingkat kebersihan laut yang relatif
lebih baik dari provinsi lain. Namun, konsumsi ikan masyarakat NTT masih cukup rendah.         Menurut Stefani Boro dari Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, konsumsi ikan di NTT tahun 2012 hanya mencapai 24,48 kg per kapita per tahun.
Menurutnya, jumlah tersebut cukup rendah dan hanya berada pada kategori sedang. Minimal konsumsi ikan yang baik sebanyak
33 kg per kapita per tahun. “Potensi ikan di  NTT sangat baik, namun konsumsi ikan di NTT justru rendah,” kata Stefani.

Boro menjelaskan, untuk meningkatkan konsumsi ikan di NTT, makan sejak tahun 2007 DKP NTT giat menjalankan kampanye
makan ikan dan membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Makan Ikan NTT bekerjasama dengan PKK, instansi terkait, sekolah,
dan perguruan tinggi di NTT serta pemerhati kelautan dan perikanan di NTT. DKP juga turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan
sekolah, perguruan tinggi, dan instansi lain untuk mengkampanyekan gemar makan ikan.  Selain terlibat dalam kampanye gemar
makan ikan, pihaknya juga turut mengembangkan berbagai jenis makanan serba ikan. Variasi makanan dari bahan ikan
mengingkatkan kegemaran makan ikan. Kampanye gemar makan ikan yang dimulai sejak 2007 dan pembentukan forum tersebut,
lanjut Boro mampu meningkatkan konsumsi makan ikan sebesar dua persen. Untuk melancarkan kampanye gemar makan ikan,
November 2012, DKP NTT mendapatkan mobil kampanye alih teknologi informasi khusus untuk kampanye makan ikan. Mobil ini
bisa digunakan di pusat keramaian atau di berbagai kegiatan instansi untuk kampanye gemar makan ikan. Mobil ini dilengkapi
dengan berbagai fasilitas untuk mengolah aneka potensi laut seperti ikan dan rumput laut baik untuk makanan maupun produk non
konsumsi seperti lotion dan sabun dari rumput laut. “Ini mobil kampanye. Ada dapur mini, cool box. Bisa dipakai untuk kegiatan
demo aneka pangan berbahan dasar ikan dan aneka potensi laut lain,” ujarnya. (bry/E-2)

16.        JAJANAN ANAK SEKOLAH MENGANDUNG PEWARNA TEKSTIL
Victory News, Rabu, 14 Agustus 2013 (halaman  10)

Hasil sidak BPOM dan Disperindag Kota Kupang ditemukan beberapa penjual jajanan sekolah di SD Bertingkat dan SD
Percontohan Naikoten menggunakan zat pewarna tekstil pada jajanan kue bendera yang seharusnya tidak ditambahkan pada
jajanan anak sekolah.         Penyebab utama para pedagang kue menjual dagangannya dengan menggunakan bahan pewarna
karena pengetahuan pedagang yang kurang lengkap sehingga mereka mengira semua bahan tambahan makanan yang larut
dalam makanan bisa dipakai. Kebanyakan pedagang informal yang tidak berbadan hukum yang melakukan pelanggaran seperti ini.
Sehingga sanksi yang diberikan lebih kepada pembinaan, tidak pada tindakan-tindakan yang sifatnya eksekutif dan eksklusif
seperti mencabut ijin usaha. Disperindag akan berusaha untuk memberikan rekomendasi teknis kepada usaha-usaha informal yang
melakukan kegiatan rutin yang ada di lingkungan sekolah.



17.        GUBERNUR SYUKURAN, KANTOR TERBAKAR
Timor Ekspress, Sabtu, 10 Agustus 2013 (halaman 1)

Sekitar pukul 07.00 WITA (9/8), insiden kebakaran menimpa Kantor Gubernur NTT. Api membesar dan merambat ke seluruh
ruangan yang berada di lantai tiga, dan menjalar hingga ke lantai dua. Api juga membakar ruangan Biro Hukum, Biro
Pemberdayaan Perempuan, Biro Ekonomi, dan Biro Administrasi Pembangunan, Api juga menghanguskan ruang tamu VIP dan
ruang sekretaris gubernur dan wakil gubernur. Api baru dapat dijinakkan, setelah empat jam petugas pemadam kebakaran
berjuang memadamkan si jago merah. Setelah api dipastikan padam, tim identifikasi Polda NTT bersama Polres Kupang Kota
melakukan identifikasi dan olah TKP awal.

18.        PEMKAB DIDESAK BANGUN RUMAH TAHAN BANJIR
Victory News, Selasa, 13 Agustus 2013 (halaman 12)

Pemerintah Kabupten (Pemkab) Malaka didesak sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Malaka
(Immala) se-Indonesia untuk membangun rumah tahan banjir. Hal ini bisa dilakukan dengan mengintervensi bantuan perumahan
bagi warga yang kehilangan rumah karena diterjang banjir bandang Benanain belum lama ini.         Demikian diungkapkan Ketua
Gerakan Mahasiswa Malaka Kefamenanu Ricardus Bria Seran dan Ketua Persatuan Mahasiswa Malaka (Persmala) Atambua
Marselus Lodo Seran saat acara Seminar sehari yang diselenggarakan Immala se-Indonesia di Betun-Kecamatan Malaka Tengah,
Sabtu (10/8). Ricardus Bria Seran mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi korban banjir di Malaka Barat saat ini adalah
ketidaktersediaan rumah yang layak huni, karena tertimbun lumpur hingga atap, sehingga tidak bisa difungsikan kembali saat banjir
surut. Kita minta supaya pemerintah sikapi persoalan ini secara serius sehingga bisa meringankan beban warga yang kehilangan
rumah. Pemerintah harus bertindak cepat dan mengambil langkah untuk atasi persoalan ini sehingga tidak menambah persoalan
baru bagi warga. Kita harapkan pemerintah bisa bantu dengan rumah panggung tahan banjir. Kalau rumah biasa saja, tidak akan
beri nilai tambah bagi warga. Marselus Lodo Seran mengatakan, langkah cepat pemerintah perlu ditempuh untuk membantu warga
yang kehilangan rumah.

Menurutnya, fakta lapangan terdapat empat desa yang sangat parah dan penduduknya mengalami kehilangan rumah, karena
tertimbun endapan lumpur. Keempat desa itu adalah Umatoos, Lasaen, Fafoe dan Rabasahain. “Pemerintah segera koordinasi
untuk realisasikan kebutuhan warga yang kehilangan rumah supaya masalah ini teratasi,” tandasnya. (vic/R-2)         

19.        LONGSOR DI FAENAKE HARUS PAKAI BETON
Pos Kupang, Senin, 12 Agustus 2013 (halaman 2)

Longsoran yang terjadi di ruas jalan negara di Desa Faenake, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU, tidak bisa hanya
ditangani secara darurat. Longsoran itu harus ditangani permanen menggunakan konstruksi beton karena kondisi tanahnya labil.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi NTT, Ir.Arlan J Lussy,M.Si melalui PPK 06 Kefamenanu-
Nesam, Yosua B Anarato,ST, menjelaskan ia dikonfirmasi terkait perkembangan penanganan longsoran di ruas jalan itu yang
diadukan warga beberapa bulan lalu. Dalam pengaduan melalui SMS dari nomor: 085333747264 tanggal 31 Mei 2013, warga
menyampaikan bahwa jalan nasional di Desa Faenake sudah dikerjakan tetapi mengalami longsor pada bronjong yang sudah
dibuat. “Kalau longsor itu tidak diperhatikan maka jalan itu akan putus,” demikian warga itu dalam SMS-nya. Saat
mengkonfirmasikan pengaduan warga tersebut, Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II langsung menelpon Pak Yosua Anarato. Yosua
mengatakan, panjang titik jalan yang longsor sekitar delapan meter. Saat ini penanganan yang dilakukan pihaknya masih bersifat
sementara agar arus lalu lintas dan mobilitas kendaraan tidak macet. Apalagi longsoran itu masih terjadi di bahu jalan.         Agar
kuat, demikian Yosua, maka penanganan longsoran itu harus dilakukan permanen dengan konstruksi beton. Sebab kondisi tanah
di lokasi itu sangat labil. “Dana yang dibutuhkan untuk penanganan permanen itu sekitar Rp 500-an juta. Sekarang ini kita masih
cari sumber dananya. Kalau ada kontraktor yang mau kerjakan dulu itu lebih baik,” katanya.         Arlan yang dihubungi sebelumnya
mengatakan, pihaknya akan mengecek ke lapangan jika ada informasi kerusakan jalan nasional. Kalau di lapangan ditemukan
adanya kerusakan akan langsung ditangani. “Prinsipnya begini, jalan nasional itu jangan sampai putus. Kalau pun putus, kita harus
segera cari jalan alternatif agar lalu lintas tetap lancar sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terganggu,” katanya. (kas)

20.        GELOMBANG HANTAM RUMAH PENDUDUK
Pos Kupang, Senin, 12 Agustus 2013 (halaman 2)

Abrasi di sepanjang pesisir Pantai Uwa di Desa Reruwerere, Pulau Palue, Kabupaten Sikka, kini semakin parah dan
mengkhawatirkan. Abrasi itu mengakibatkan gelombang laut menghantam rumah penduduk dan menghancurkan jalan rabat di
dekat pesisir pantai itu. Warga Reruwerere, Yakob dan Albinus Baso, menjelaskan bahwa jika musim barat gelombang laut masuk
sampai ke rumah penduduk yang dekat dengan pantai.         Selain menghantam rumah penduduk, gelombang juga menggerus
badan jalan. Akibatnya, jalan di pesisir pantai itu telah banyak yang rusak. “Gelombang menyikat badan jalan hingga jatuh dan ada
yang nyaris putus. Kondisi jalan semakin parah jika terjadi hujan. Banjir kiriman dari gunung juga memberi andil sehingga jalan
rabat itu rusak,” kata Albinus.         Tidak hanya itu. Albinus mengatakan, Kantor Camat Palue, sekolah serta sejumlah sarana
umum lainnya menjadi ancaman gelombang karena abrasi. Menurut Albinus, abrasi yang terjadi di pesisir Pantai Uwa karena tidak
adanya tembok penahan abrasi. Dalam musrenbang, jelas Albinus, sudah diusulkan untuk membuat tembok penahan gelombang.
Namun usulan tersebut belum direalisasikan  oleh pemerintah. Dikatakannya, jika tembok penahan gelombang tidak segera
dibangun maka abrasi pantai akan semakin meluas dan merusakkan berbagai sarana umum milik pemerintah, pemukiman
penduduk dan tanaman masyarakat. Pelabuhan Pelni setempat tidak lagi digunakan kapal perintis atau kapal-kapal kayu ukuran
besar karena tidak bisa sandar lagi di dermaga itu. Sebab, laut di sekitar dermaga itu sudah dangkal. Camat Palue, Lorensius Regi
berharap dalam tahun ini ada program pemerintah membuat tembok penahan di sepanjang pantai di Uwa. (ius)




Penerbitan NTT Research Focus adalah bagian dari pengembangan NTT Studies oleh IRGSC, sebuah think tank yang berbasis di
Kupang, NTT.

Koordinator pelaksana:        Inriyani Takesan
Penanggung Jawab:            Dominggus Elcid Li, PhD
Editor:                                  Dr. Jonatan A. Lassa
Asisten pelaksana:               Nike Frans, Randy Banunaek
Reviewer:                             Rudi Rohi, Victoria Fanggidae, Maklon Killa
NTT Research Focus 001
Health, Food, Nutrition and Risk