Human Trafficking

Human trafficking and slavery in modern Indonesia

Working Paper 016 Human Trafficking and Corruption in Indonesia: A Recent Assessment  
Working Paper 014 Metamorfosis Perbudakan di Indonesia 
Metamorfosis Perbudakan di Indonesia [2 of 2] Pos Kupang 16 Jan 2017] 
Metamorfosis Perbudakan di Indonesia [1 of 2] [Pos Kupang 14 Jan 2017] 
Perdagangan orang bukan sekedar masalah administrasi [Pos Kupang 1 Maret 2016]
Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Serius, Opini Kompas, 4 May 2015
Kepolisian Republik Timor?  Victory News 6 November 2014
Polisi dalam rantai perdagangan manusia, Victory News 26 August 2014 
Jejak Perbudakan di Indonesia, 17 Juni 2014 Perdagangan orang dan lemahnya kepolisian, 25 Feb 2014
Photo Credit: Amen/Annon

IRGSC’s Human Trafficking Data [See Bahasa Version]

Exploitation of Indonesian migrant workers increases in numbers due to inadequate protection measures in domestic or abroad. Even after several abuses or deaths in their workplace, law enforcers has been unable to protect the survivals in Indonesia. In general, the number of migrant workers from East Nusa Tenggara (NTT) Province is not the highest in Indonesia but they are the most vulnerable to trafficking and physical abuse. The National Police Criminal Investigation (Bareskrim) claimed that the highest victims of human trafficking come from this province (Pos Kupang). Two names of national high profile cases namely Nirmala Bonat and also Wilfrida Soik are from West Timor, NTT. Nirmala Bonat was ironed in Malaysia in 2004 and it is highly possible that she was victim of child trafficking, and Wilfrida Soik is proved by her lawyer that she is the victim of child trafficking when she faced dead penalty to kill her employee.

A decade after Nirmala Bonat case, we still witness that the state protection service for migrant workers ihas been still ineffective. Migrant workers are still neglected, and highly ’commodified’ by the criminals in state institutions and also private sectors, such as recruitment company and also local intermediary. They are sold by the ‘multilevel’ of organized crime chain. Since late February 2014, human trafficking issue has been the main focus of civil society  movement in NTT Province. Two women from Timor Tengah Selatan Regency die as slaves in a bird nest factory in Medan, North Sumatra Province. Slavery here is not in denotative or hypothetical meaning (as if), but ‘it is’ factual. Their dead could be prevented if Indonesian police, either in North Sumatra or East Nusa Tenggara Province, do not abuse their authority by neglecting the report of escaped victim a year before. The abuse of power of Indonesian police is highlighted by the testimony of Rudy Soik, an investigative police in East Nusa Tenggara Provincial office, that his boss practicing managerial secrecy by protecting the alleged company (Malindo Mitra Perkasa Company) to recruit children for migrant workers. Ironically, this case fails to attract police institution to evaluate managerial secrecy within it.

Human Slavery in Indonesia (Still in Bahasa Version)

  • Januari 2014. Upaya penegakan hukum terkait rekrutment TKI merupakan hal vital yang harus diperjuangkan. Baik untuk TKI yang berimigrasi keluar negeri maupun keluar provinsi. Sayangnya upaya perlindungan ini dengan mudah dilewati begitu saja oleh para pelaku pasar tenaga kerja. Kendala utama adalah aparat pemerintahan dan keamanan yang korup. Keduanya berperan aktif dalam proses perdagangan orang. Akibatnya para tenaga kerja asal NTT tidak memiliki perlindungan apa pun, dan benar-benar diperlakukan sebagai ‘barang’. Pulang dalam kotak merupakan kenyataan sebenar-benarnya.
  • February 2014. Edisi Februari 2014 (Perdana) merangkum 25 berita terkait perdagangan orang di lingkup internal maupun internasional. Ringkasan berita di Bulan Februari 2014 didominasi tiga tema: (1) Kematian Marni Baun (23), seorang korban human trafficking TKW asal Kabupaten TTS, , (2) Kinerja aparat keamanan (Kepolisian, KP3) dalam memberantas calon tenaga kerja ilegal, (3) Partisipasi elemen masyarakat (Frater, RPK) dalam meminimalisir kasus perdagangan orang.

Opini Februari 2014. Victory News. Perdagangan Orang dan Memblenya Kepolisian.

  • Maret 2014. Kasus perdagangan orang di NTT tidak hanya dilakukan oleh orang per orangan, tetapi juga dilakukan oleh PPTKIS yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pengawasan terhadap PPTKIS maupun warga yang melakukan tindak kriminal perdagangan orang semakin diperlukan. Pencatatan terhadap aksi kriminal, rute, maupun jaringan amat diperlukan. Dengan akumulasi informasi ini seharusnya aparat keamanan maupun, aparat pemerintah semakin memiliki pengertian yang baik tentang praktek human trafficking.
  • April 2014. Meskipun Provinsi NTT termasuk penyumbang human trafficking tertinggi di Indonesia, tetapi hingga Juni 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT tidak memiliki database tenaga kerja korban perdagangan orang. Hal ini menjadi perhatian utama anggota DPRD Provinsi NTT ketika berdialog dengan para birokrat di lembaga ini.
  • May 2014. Kasus perdagangan orang di NTT tidak hanya dilakukan oleh orang per orangan, tetapi juga dilakukan oleh PPTKIS yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pengawasan terhadap PPTKIS maupun warga yang melakukan tindak kriminal perdagangan orang semakin diperlukan. Pencatatan terhadap aksi kriminal, rute, maupun jaringan amat diperlukan. Dengan akumulasi informasi ini seharusnya aparat keamanan maupun, aparat pemerintah semakin memiliki pengertian yang baik tentang praktek human trafficking.
  • June 2014. Penculikan anak perempuan merupakan hal yang kerap terjadi di NTT. Sejumlah anak (dibawah 18 tahun) dikirim menjadi pembantu ke luar negeri atau di provinsi lain di Indonesia. Identitas mereka dipalsukan. Wilfrida Soik adalah salah satu korban pemalsuan identitas  dari anak menjadi dewasa. Meskipun kasus Wilfrida  kini sudah dikenal dunia, tetapi tidak berarti praktek pengiriman anak terhenti. Sebaliknya berbagai rekrutmen anak tetap marak

Opini: Jejak Perbudakan di Indonesia, 17 Juni 2014

  • July 2014) Berdasarkan kerja pendampingan Rumah Perempuan Kupang terhadap korban trafficking, antara Bulan Januari-Juli 2014 terdapat 54 orang korban yang mereka dampingi. Rata-rata mereka direkrut oleh PPTKIS resmi
  • Agustus 2014. DPO IRGSC Edisi Agustus memuat 49 berita terkait perdagangan orang, dan 75% berita terkait kesaksian Brigpol Rudy Soik bahwa atasannya melindungi salah satu PPTKIS, PT.Malindo Mitra Perkasa, dengan menghentikan penyidikan. Berita ini sempat muncul di media nasional, tetapi belum memberikan dampak berarti untuk perubahan dalam tubuh Polri. Perhatian yang diharapkan terkait (1) pengawasan internal, atas menguatnya managerial secrecy, (2) maupun terkait minimnya perhatian institusi Polri untuk pengawasan human trafficking. Di satu sisi managerial secrecy merupakan salah satu bentuk loyalitas dan merupakan budaya umum dalam institusi yang teramat kuat hirarkirnya. Tanggapan awal yang muncul dalam kasus Rudy Soik adalah Rudy diancam untuk diberhentikan karena sudah sebulan berhenti kerja (No.35).

Lihat opini August 2014. Pejabat Kepolisian dalam rantai perdagangan manusia. .

  • [September 2014] Edisi September2014  memuat analisis 50 berita terkait perdagangan orang. DPO adalah publikasi regular yang berisikan ringkasan berita di tiga media harian utama di NTT yakni Pos Kupang (PK), Timor Express (TE) dan Victory News (VN) yang memuat persoalan seputar migrasi tenaga kerja, khususnya yang terkait dengan perdagangan orang (human trafficking) baik di lingkup domestik maupun internasional.
  • [October 2014] Eufemisme dalam praktek perdagangan orang tergambar jelas dengan hanya menyebut skandal perdagangan orang sebagai praktek ‘pengiriman tki illegal’. Setidaknya ada tiga hal yang dihilangkan dengan penghalusan bahasa di media massa: (1) pelaku perdagangan orang, (2) modus perdagangan orang,  dan (3) relasi antara Perekrut Lapangan dan PPTKIS.  DPO IRGSC Bulan Oktober 2014 berupaya menjelaskan ini.
  • [November 2014].  “Apakah Polri berani mengambil jalan lurus dalam membongkar mafia perdagangan orang?” Pertanyaan itu merupakan pertanyaan untuk Kapolri maupun aparat di bawahnya. Urusan perdagangan orang (human trafficking) yang merupakan bagian dari kejahatan sistematis (organized crime) namun ditangani dengan cara konvensional membuat terasa sekali Polri minimnya kapasitas maupun prioritas berhadapan dengan pola kriminal
    kontemporer yang makin cair.

Lihat opini 6 November 2014. Kepolisian Republik Timor?