IRGSC Summer School – Nusantara School of Difference

Nusantara School of Difference
The Nusantara School of Difference explores the shifting boundaries of collective identities, majority-minority relations, religious belonging and political affiliations in one of the poorest regions of Indonesia, that of Timor. It aims to address issues as diverse as the state of the East Timorese in Kupang, including intra-Christian tensions, Christian-Muslim relations, and the changing nature of minority groups.

First Nusantara School of Difference
Past Continuous: Rethinking Colonial History
First Nusantara School of Difference, July 27-August 9, 2017

The first Nusantara School of Difference (NSD) will explore the shifting boundaries of collective identities, majority-minority relations, religious belonging, and political affiliations in one of the poorest regions of Indonesia, that of the Timor. Addressing issues as diverse as the state of the East Timorese in Kupang, intra-Christian tensions, Christian-Muslim relations, and the changing nature of minority groups, the school will focus on how the colonial heritage continues to shape the present.

Between the Indian and South Pacific Oceans, Timor and the Timor Sea have been areas especially open to foreign influence, control, and contestation. In the 17th  century  Dutch (Protestants) and Portuguese (Catholics)  struggled for domination over the islands. Foreign influences — Chinese from the 12th century, Europeans from the mid-17th century, Islam from the 16th to 18th and more recently still, American Pentecostalism — have all woven a rich and often contradictory, tension filled legacy as they layered over indigenous beliefs, kinship systems, traditional obligations, and ways of life.

It is against this backdrop that the 2017 NSD, will convene an engaging two-week experiential school aimed at understanding the impact of these historical forces on current ways of thinking and acting (including social segregation, religious contestation, and inter-ethnic division). The NSD works to understand and overcome the different types of social segregation and the legacy of past violence that have so often characterized relations between different communities in the region.

The NSD is an affiliate of CEDAR, whose programs combine pluralistic perspectives on religious thought with social scientific research on tolerance and civil society and an open, dialogic, approach to pedagogic practice. Its goal is to transform both the theoretical models and concrete practices through which religious orientations and secular models of
politics and society engage one another. As with other CEDAR affiliates, the NSD program combines academic courses with intensive group-building processes and the construction of working relationships across religious and ethnic identities. Its didactic goals are both social and cognitive.

February 28, 2017, is the deadline for receiving applications. All application material – found here – and questions should be sent to  NSD@CEDARnetwork.org.

The NSD is a CEDAR affiliate program working in collaboration with the Institute of Resource Governance and Social Change.

Demokrasi dan Ilusi City-State

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Pilkada Gubernur DKI Jakarta sukses menjadi tontonan warga dari seluruh penjuru Indonesia, namun tontonan demokrasi di ibukota yang berjalan selama beberapa bulan terakhir ini cenderung digiring memenuhi selera barbar: menang dengan segala cara. Rule of law terasa amat kosong. Demi kepentingan politik praktis berbagai cara dipakai untuk saling menjatuhkan lawan oleh kedua belah pihak.

Menjelang dua dekade reformasi, kelemahan-kelemahan utama dalam sistem demokrasi yang sedang dijalankan pun terbuka sendiri. Kita terjebak dalam skema devide et impera yang menghalalalkan segala cara untuk berkuasa. Apa lagi yang diharapkan dari demokrasi Indonesia jika jika kegiatan saling memangsa untuk berkuasa dianggap wajar? Demokrasi seharusnya tetap menjadi elemen nation-building yang egaliter untuk warga republik.

Demokrasi Tanpa Arah

Berdemokrasi pasca Orde Baru seharusnya merupakan fase lanjutan dari upaya reformasi yang sudah dikerjakan tahun 1990an yang tidak lepas dari cita-cita proklamasi. Tumbangnya kekuasaan otoriter Soeharto, tidak berarti perjuangan emansipatoris sudah selesai, sebaliknya upaya institusionalisasi demokrasi kembali dibajak oleh kelompok elit oligarki, kaum fundamentalisme agama, maupun sekedar menjadi alat politik antara para pensiunan jendral.

Demokrasi secara substantif seharusnya bukan menjadi instrumen elitis, namun demokrasi harus mampu membuka akses keterwakilan seluruh kelompok warga ke dalam sistem politik. Spirit emansipatoris itu tidak terwujud setelah setelah hampir dua dekade, sebaliknya kanibalisme menjadi wajah baru. Era reformasi yang seharusnya menjadi panggung para intelektual pengkritik Soeharto, malah tak mampu mengalahkan konsep sederhana ala Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib yang menelurkan akronim SARA sebagai rambu-rambu berbicara di depan publik di tahun 1974. Dalam tataran ini ‘generasi reformasi’ tidak memiliki sopan santun politik.

Pertikaian pegiat Pilkada di Jakarta dengan dukungan media massa cenderung membuat Indonesia dan Jakarta menjadi sepadan, padahal Indonesia bukan hanya Jakarta. Dalam skema pemilihan umum serentak pemilihan umum di Jakarta porsinya hanya 0,99 persen dari total jumlah pemilihan umum di 101 daerah otonom yang melakukan pemilihan umum tahun 2017. Padahal setidaknya ada 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana mungkin berbagai patologi dalam demokrasi di berbagai daerah otonom ini dapat dikenali jika kita menghabiskan sebagian besar energy hanya untuk Pilkada Jakarta?

Para elit Indonesia yang berdiam di Jakarta cenderung tak mampu mengendalikan diri dalam ‘sengketa Pilkada’. Jadi tentu agak berlebihan jika kita berharap bahwa kita masih punya tenaga untuk membuka kompleksitas sistem demokrasi yang sedang kita jalankan dalam skala Indonesia. Bagaimana mungkin klientalisme dan oligarki politik yang leluasa beroperasi dalam dalam pemilihan umum di daerah-daerah otonom Indonesia akan mendapatkan pembahasan, jika para elit partai hanya peduli siapa yang berkuasa, dan tak peduli dengan cara apa kuasa diraih.

Jakarta sebagai titik magnitude Indonesia memang menyerap segenap perhatian media massa maupun media sosial. Tak hanya menjadi pusat peredaran uang, namun Jakarta juga memonopoli nyaris seluruh isu demokratisasi.

Ketidakadilan bukan hanya soal kue ekonomi yang dikuasai para elit yang kebanyakan berdiam di ibukota, tetapi keadilan juga terkait dominasi isu yang terpusat di ibukota semata. Hal yang paling disayangkan di ibukota adalah sumbu-sumbu utama konsesus republik  dipertaruhkan semuanya dalam perebutan jabatan gubernur daerah khusus ibukota.

Jika Indonesia mau bertahan dalam satuan abad, kita perlu melihat wajah Indonesia secara keseluruhan, dan pemberitaan perlu dilakukan secara berimbang. Evaluasi terhadap sistem demokrasi yang sedang dijalankan perlu mencakup persoalan demokratisasi di berbagai daerah otonom, dan pemberitaan media perlu dilakukan secara proporsional. Dengan sistem media yang semakin sentralistik dalam budaya korporasi yang makin kental, sulit kita harapkan bahwa jaringan media-media kritis dapat bertahan di tengah gempuran industri media.

Elitisme Partai Politik

Munculnya sistem demokrasi sebagai instrumen baru dalam kehidupan bernegara pasca Orde Baru bukan hanya hasil perjuangan elit-elit partai politik, tetapi merupakan mandat rakyat–yang tiba sejalan dengan krisis mata uang tahun 1997. Seharusnya pembaruan sistem politik tidak dimonopoli oleh para politikus partai politik semata, karena cenderung tidak ada jalan keluar. Contoh paling banal terkait kritik rakyat terhadap sistem politik kepartaian yang korup adalah kemenangan kotak kosong melawan calon yang didukung seluruh koalisi partai politik. Di tangan elit partai politik yang haus kuasa, krisis sistem politik semacam ini tidak menjadi bahan pembahasan.

Jika pembaruan sistem politik hanya dipusatkan di tangan elit-elit partai politik, maka isu utama yang diangkat hanya lah soal ‘siapa yang berkuasa’ dan bukan bagaimana sistem politik ini semakin mendekati realitas sosial yang ada. Ketika demokrasi hanya dianggap sebagai formalitas untuk meraih kekuasaan, maka sekian peraturan berdemokrasi yang dibikin oleh para politikus pun hanya fokus pada prosedur bagaimana menjadi penguasa. Jika demokrasi ingin dipertahankan maka rakyat (the people) adalah panglima dan bukan hanya fokus pada siapa penguasa (the ruler).

Model berpengetahuan merupakan gambaran implementasi strategi sebuah bangsa untuk bertahan, hal ini pun berlaku dalam sistem politik. Skema pertahanan ala republik seharusnya tidak dimulai dari model berpengetahuan yang sentralistik. Jika kini cara berpengetahuan dan kritik sistem politik sumbernya dikerdilkan pada hanya orang yang berpolitik praktis di pusat, maka pembaruan sistem nyaris tidak mungkin dibikin.

Jika ingin bertahan, pengetahuan tentang sistem politik perlu dikembangkan dalam skema logika diskursif yang datang dari segala penjuru tanah air. Model berpengetahuan yang esensialis dan menutup pintu terhadap keberagaman berpengetahuan merupakan praktek haus kuasa. Model berpengetahuan yang absolut dan memusat memang terlihat efektif dari kacamata penguasa, tetapi untuk jangka panjang tidak mungkin dijalankan tanpa pendekatan keamanan. Orde Baru sudah membuktikan rapuhnya sistem semacan ini setelah tiga dekade, seharusnya kita tidak menempuh jalan serupa dengan judul yang lain.

Upaya memahami persoalan-persoalan demokrasi dalam skala negara seharusnya dilakukan secara terpadu, dan bukan hanya dalam konteks ‘badan pemenangan pemilihan umum partai’ sehingga kritik terhadap sistem politik terkini bisa dilakukan.

Usaha mencapai model demokrasi ideal ala Indonesia harusnya terus diperbarui dengan menimbang kompleksitas Indonesia. Hoax yang menjadi kenyataan sehari-hari, bukan hanya perkara disinformasi, tetapi juga didasari oleh sikap memunggungi realitas Indonesia yang sedang dipertontonkan hari-hari ini. Tanpa prinsip bahwa hidup bersama sebagai sebuah bangsa harus diperjuangkan dalam setiap langkah politik maka posisi republik senantiasa dalam krisis.

Kekuatan Republik Indonesia ada pada simpul-simpul warga yang tersebar di berbagai penjuru kepulauan. Kekuatan multitude semacam ini lah yang perlu dipelajari dan diberikan ruang untuk berkembang. Seharusnya para elit partai-partai politik belajar dari sejarah berdemokrasi di Indonesia, agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama dalam sekian generasi. Kekuatan republik kepulauan bukan terletak pada segelintir elit, apalagi hanya dikerdilkan dalam pengurus organisasi formal.

Bagaimana agar simpul-simpul kebangsaan terus dihidupkan, ditemukan, dan diintegrasikan dalam hidup bersama merupakan amanat kebangsaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dimulai dari Jakarta merupakan monumen emansipatoris anti kolonialisme yang didalamnya berisi anti ‘kasta’ stratifikasi rasialis, maupun model eksploitasi ekonomi berdasarkan identitas ras dan keagamaaan. Proklamasi sebagai tanda hidupnya sebuah republik merupakan batu pertama hidup bernegara.

Langkah-langkah yang berlawanan dengan semangat proklamasi, berlawanan dengan etika bernegara, dan membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan politik merupakan tindak manipulasi yang dampaknya amat merusak untuk republik.

Agar demokrasi tidak menjadi proses eksklusi barbar, seperti yang sedang terjadi di AS, simpul-simpul hidup republik kepulauan Indonesia harus diperjuangkan. Demokrasi perlu dikerjakan dengan kekuatan modal sosial dan solidaritas bersama bertumpu pada prinsip membuka ruang hidup sebesar-besarnya untuk rakyat. Upaya menafsirkan kata rakyat sebagai sebuah kenyataan kompleks dalam republik kepulauan harus dikerjakan agar demokrasi tidak sekedar menjadi tontonan barbar ala ibukota.

Indonesia adalah republik kepulauan terbesar di dunia, dengan sekian ratus kota sebagai simpul keragamannya. Indonesia bukan lah negara dengan model city-state, yang menempatkan Jakarta sebagai sumbu kota satu-satunya dalam negara. Pihak yang bertikai dan terlanjur berilusi perlu sadar bahwa pilkada Jakarta bukan titik final satu-satunya dari republik. Keluar dari ilusi ini merupakan tugas para elit partai politik jika Indonesia dianggap masih ada. Para elit politik harus cermat untuk memahami bahwa batas antara ilusi dan hoax sesungguhnya teramat tipis.

—————————————

*Penulis adalah Peneliti IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change), berdiam di Kupang, NTT

IRGSC

Welcome to IRGSC website [This is still work in progress]

Update on Nusantara School of Difference – First Nusantara School of Difference

New Publication
“Why Children are absent from Early Childhood Facilities in Eastern Indonesia?” IRGSC Working Paper #15
Metamorfosis Perbudakan di Indonesia – IRGSC Working Paper #14
Nelsensius Klau Fauk- ‘Inequalities in addressing the HIV epidemic: the story of the Indonesian ojek community’ in International Journal of Human Rights in Healthcare.

IRGSC in News [Selected, to be updated]

IRGSC gelar diskusi kemiskinan [Pos Kupang 03012017]

Faktor paling kritis dalam indikator kemiskinan NTT

Kapan NTT Berdaya?

Ombudsman gandeng IRGSC gelar workshop

Bijak membaca data kemiskinan

Metamorfosis Perbudakan di Indonesia 1 Pos Kupang 16 Jan 2017]

Metamorfosis Perbudakan di Indonesia 2 [Pos Kupang 14 Jan 2017]

Sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas [Victory News 12 Jan
2017]

Other Reports

Analisis APBD NTT

Human Trafficking Report 2015

Unit Cost and Expenditure Analysis for Holistic Integrative Early Childhood Development in Nusa Tenggara Timur. Abstract

NEW – NTT Research Focus FHNRW Food, Health, Nutrition, Risk and Water [2014-2017 – to be updated]

  • NTT Research Focus 024, 16-31 July 2014, PDF

  • NTT Research Focus 023 1-15 July 2014, PDF


Writing for Change Workshops

September 2016 Workshop: Jurnalisme Investigasi Warga Pembicara: Philip de Rozari (Wartawan Investigasi Tempo) – Workshop ini merupakan kerjasama antara IRGSC, Pena Indonesia Timur dan US Embassy)

February 2016 Seri Kelas Penelitian IRGSC Pembicara: Umbu Reku Raya Kedamaki (Ph.D  Candidate, Australia National University) by Dominggus ELcid Li, Ph.D (Peneliti Senior IRGSC) and  Dr. Ermi Ndoen (FAN)

Januari 2016 Journalist Emporwerment Workshop Gender Issues in Eastern Indonesia
Pembicara: Nofemi Leo (Wartawan Senior Pos Kupang); Maria Hardiningsih (Wartawan Senior  Kompas); Linda Tangdiala (Wartawan Senior Bisnis  Indonesia)

Pelatihan Menulis “Menulis ringan tetapi mengena” – Oleh Pius Rengka,  27 Feb 2015. Venue at IRGSC Office in Kupang, Marungga Room. 15.00-
17.00.

Writing for Change for Young Activists. 13-14 December 2013. by Matheos Victor Mesakh