Adelina, Yufrinda, Rista, Mariana?

Screen Shot 2018-02-20 at 8.03.12 pm
Sumber; New Strait Times, Malaysia https://www.nst.com.my/news/nation/2018/02/336552/dead-indo-maid-was-not-paid-salary-3-years-family-claims

Serial Catatan Dominggus Elcid Li #2/2018

Nama-nama perempuan ini adalah nama perempuan yang dibiarkan mati. Mereka bukanlah segelintir. Mereka adalah bagian dari rombongan. Mereka adalah yang beruntung untuk disebut dan kematiannya dibakar lilin. Yang lain tenggelam dan hilang begitu saja, dan kematiannya hanya menjadi milik keluarga mereka. Sebagian bahkan nyaris tak ada kabar, kuburan pun tak ada nisan.

Raga mereka mati dan dilupakan begitu saja dalam perjuangan gigih untuk bebas dari kemiskinan. Mereka bukan hanya sekelumit dari pasar, mereka adalah bagian dari tubuh republik yang harus diperjuangkan. Republik tiada guna jika tak mampu melindungi bagian dari tubuhnya. Karena mereka jelas bukan pergi bertamasya. Mereka adalah bagian dari skema circular migration, para perantau yang diharapkan mengirimkan uang ke kampung halaman dan mengosongkan kemiskinan. Keluarga mereka tidak pernah berharap jenasahlah yang dikirim pulang. Apalagi dengan cerita disiksa tidur bersama anjing dan dibiarkan lukanya menganga.

Nasionalisme sempit?

Kabar datang dari Malaysia, dari Rusdi Kirana, Duta Besar Indonesia di negeri jiran. Ia mengusulkan agar pemerintah RI melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Langkah ini bisa dianggap tepat. Sudah saatnya pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar terhadap pemerintah Malaysia. Pandangan kontra pasti ada. Namun sudah saatnya negara ada melindungi yang kecil. Tak disangka pikiran negarawan muncul dari Rusdi Kirana, seorang pedagang pemilik sekian ribu armada pesawat. Ia ternyata paham bagaimana memperlakukan warga negara. Raga mereka sejatinya raga dan wilayah republik yang wajib diperjuangkan

Apakah langkah Rusdi Kirana adalah bagian dari upaya membangkitkan nasionalisme sempit? Jelas bukan. Persoalan tata kelola ketenagakerjaan tidak hanya terletak di ujung, di Malaysia. Masalah besar menganga di Indonesia. Contohnya Adelina berasal dari pedalaman Timor, NTT tetapi paspornya terbit di Blitar, Jawa Timur. Upaya penunggalan data memang masih gagal, bahkan mimpi e-KTP pun kini dituturkan ulang oleh KPK.

Seorang kawan yang juga aktivis pembela buruh pernah saya tanya, “Apakah engkau kalau diminta jadi Menakertrans akan mampu menyelesaikan persoalan?” Ia menggeleng. Menjawab ‘tidak sanggup’. Banyaknya persoalan membuat solusi berbasis hak (right) warga negara sering kali dianggap bukanlah sebuah pilihan, karena tekanan pasar jauh lebih dominan.

Pasar dianggap mampu menemukan keseimbangannya sendiri. Nyatanya ia selalu mengorbankan yang kecil, yang buta huruf, yang tak mampu keluar dari halaman majikannya untuk sekedar ‘minta tolong, saya disiksa mau mati’. Menderita dan diam memang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang rasa manusianya hilang, dan sudah mengaku kalah.

Orang miskin dan warga negara

Sering kali ketika moratorium dihentikan atau coba untuk ditawarkan, ada sebagian yang berujar mengapa orang miskin yang dihukum dengan keputusan ini. Jawabannya cuma satu. Ketika kita keluar sebagai Negara (State) itu bukan lagi soal orang miskin. Orang berkasta. Ia adalah warga negara Republik Indonesia. Bisa dibayangkan ‘gilanya’ Presiden AS jika ada warga negara AS yang sakit dan dibiarkan tinggal bersama anjing yang kemudian mati.

Tetapi ini bukan hanya persoalan antara kita, Indonesia, dengan negara lain. Ini persoalan kita dengan para penjahat, mafia yang menguasai rantai perdagangan orang di dalam negeri sendiri. Contoh mafia terselubung yang berkuasa atas insitusi kenegaraan adalah mafia yang mampu mendiamkan kasus perdagangan orang di Medan. Kasus itu menyebabkan dua orang perempuan mati. Rista Botha dan Marni Baun yang dikurung selama 4 tahun layaknya burung di Medan. Mereka berdua mati di Bulan Februari tahun 2014. Seluruh dokumen mereka sudah saya serahkan kepada Presiden Jokowi, ketika diundang ke istana untuk menyampaikan persoalan. Sayangnya, jangankan keadilan, BAP-nya pun tidak pernah jadi.

Tahun lalu, seorang peneliti dari UGM datang ke Kupang (NTT) untuk berdiskusi soal undang-undang perlindungan asisten rumah tangga. Disebut asisten agar mereka diperlakukan dengan layak bukan dijadikan babu yang segala suka bisa diperintah tanpa belas kasih. Setelah diskusi, ia berujar di tempat yang sama sempat digali dan ditemukan tulang belulang manusia lain yang dikuburkan di pabrik sarang burung walet (yanwo dalam Bahasa Mandarin). Jadi bukan cuma Rista dan Marni. Masih ada lain yang tak bernama. Mohar si pedagang sarang burung walet yang tinggal di Jalan Brigjen Katamso bebas. Tak hanya itu polisi, si serse yang mengurus kasus ini juga sudah jadi pejabat di ibukota. Seluruh dokumen ini ada di tangan Jokowi. Semoga beliau ingat. Jika telah hilang, kami bersedia kirim ulang.

Jika hingga kini kasus ini tidak memberikan rasa keadilan untuk puluhan warga maka itu bukan lah salah Jokowi. Ia hanya bagian dari sistem yang buruk, dan jelas ia tak mampu merubahnya seorang diri. Ia juga tak punya daya mengontrol Kapolri untuk mengontrol anak buahnya membuatkan BAP untuk perempuan-perempuan yang mati. Ini bukan negeri jiran, ini Medan Bung!

Negara adalah kita

Upaya untuk membuka kasus perdagangan orang di Indonesia tidak mungkin hanya jadi bahan obrolan omong kosong para pejabat. Tidak perlu pakai kemeja putih sebagai simbol kesucian jika kalian para pejabat tidak mampu menjaga martabat kemanusiaan. Sederhana itu penting, tetapi kita harus punya prinsip. Warga negara kita bukan anjing dan burung.

Kasus-kasus perdagangan orang perlu dibuka hingga tuntas. Sayangnya dengan pemahaman perdagangan orang hanya dalam hukum administrasi negara, maka logika perdagangan orang tidak akan mungkin tersentuh. Undang-undang tindak pidana perdagangan orang yang dibikin sejak tahun 2007 tidak cukup untuk disosialisasikan kepada polisi, jaksa, dan hakim.

Di NTT contohnya di tahun 2017. Seorang hakim yang terhormat melepaskan bandar besar perdagangan orang bernama Diana Aman alias Diana Tjia. Hingga hari ini bandar itu hilang. Seorang serse di Mabes Polri yang sempat kami temui begitu herannya dan ia bertanya ‘Mengapa seorang bandar besar bisa dilepaskan hilang begitu saja padahal untuk menangkapnya telah habis ratusan juta rupiah?’ Hingga kini human trafficking dianggap tidak lebih penting dari drug trafficking. Manusia yang dijadikan anjing dan burung dianggap tidak lebih penting daripada obat-obatan pembius. Antara logika dan prioritas memang selalu ada jeda.

Andaikan mereka paham, para para babinsa di desa-desa kita juga bisa membantu mendeteksi jaringan perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang memang bagian dari jenis kriminalitas jaringan terkini. Sel-nya mirip jaringan teroris dan narkoba. Yang namanya jaringan memang sulit terdeteksi, karena ia beradaptasi dengan baik dengan realitas virtual. Namun, setiap jaringan terdapatlah ujung. Jika ada ujung dibuka jangan lah dilepas, jika ketika diurut di kepalanya kita temukan pejabat penghianat kemanusiaan. Itu yang sulit.

Kencing, uang, dan hukum

Kasus Diana Aman seorang pelaku perdagangan orang yang menyebabkan kematian Yufrinda Selan masih menggantung. Seluruh pelakunya terancam bebas. Diana Aman kata penyidik polisi yang mengutip pengakuan para korban yang dikurungnya di Boyolali, Jawa Tengah adalah pemain lama yang suka menyogok. Kabar ia menyogok para penegak hukum dari ratusan juta rupiah hingga milyar rupiah beredar di Kupang. Sayang KPK belum sampai di sini. Masih sibuk urus Pilkada dan politisi semata.

Diana Aman menurut kabar burung sudah beredar di RRC. Kabar jelasnya tidak ada yang tahu. Tuntutan masyarakat sipil yang meminta agar Kapolda NTT di tahun 2017 untuk bergerak menangkap tidak berujung hasil. Kapolda diam seribu bahasa, dan pindah ke Jakarta tanpa rasa sesal.

Diana Aman menurut penyidik Mabes Polri itu jika marah kepada para calon TKI asal NTT itu yang bertanya dan meminta haknya, ia kencing dan memintanya agar mereka minum air kencingnya. Cerita semacam ini tidak lantas membuat para aparat penegak hukum bergerak mencari Diana. Sebaliknya mereka diam seribu bahasa. Hakim dan Jaksa seolah sepakat diam. Pihak kepolisian yang diam berdalih bahwa ‘tidak ada permintaan untuk mencari Diana’. Padahal petisi warga sudah dimuat di Koran. Kapolda NTT punya wewenang meminta bantuan Mabes Polri. Itu pun tidak dibikin.

Jadi kalau Rusdi Kirana meminta agar moratorium itu dijalankan itu bukan untuk menghukum Malaysia, atau pun sekedar mencari sentimen chauvinistik. Tetapi kita diminta untuk berpikir ulang dan bertanya mengapa para perempuan kita dibiarkan tidur dengan anjing, disuruh tidur di lantai tiga seperti burung, dan diminumkan air kencing ketika mengeluh. Moratorium ini bukan hanya untuk Malaysia dan juga untuk negara-negara di Timur Tengah, tetapi harus dijalankan di negeri kita sendiri. Moratorium perdagangan orang.

Ini bukan soal presidennya siapa. Ini bukan soal cebong atau micin. Ini soal akal sehat. Sampai kapan kita mau membiarkan kita dipermainkan pasar–dan juga perasaan saling menyalahkan tanpa ujung pangkal? Sampai kapan para pejabat kita membiarkan yang kecil diperas, dibiarkan mati, dan diminumkan air kencing? Batas negara memang makin tipis dengan semakin lancar dengan naik drastis volume penerbangan sejak 2002, teknologi informasi yang membuat kita seolah berjarak, dan sekian skema penyatuan pasar dan deregulasi kawasan.

Tetapi, negara harus tetap ada.  Negara adalah kita. Keliru kita anggap bahwa presiden, gubernur, adalah penentu segala sesuatu. Mereka penting, mereka kepala dan pejabat negara, tetapi lebih penting lagi adalah kita warga negara. Warga negara yang bersatu dan tidak tidur dalam ilusi, pasti bisa membedakan mana teror, mana manusia. Mana pejabat, mana penjahat. Ini bukan soal negara siapa, tetapi ada negara atau tidak. Moratorium adalah sebagian penanda bahwa negara tidak boleh kalah–oleh pasar maupun teror.

 

 

 

Politik Dalam Selimut

Musuh dalam selimut – Sumber WP.com

Dominggus Elcid Li

Orang miskin dilarang ribut. Kalau ribut berarti bukan orang miskin. Demokrasi hanya untuk orang kaya, dan punya duit. Sambil tersenyum lebar anggota KPU NTT membagikan no Pilkada kepada para peserta. Ibarat para pelari karung yang siap berlomba masing-masing peserta pasang kuda-kuda. Di depan kamera semua harus gagah dan bahagia. Kalau tidak yakin, ada lembaga survey yang bisa disewa. Tinggal sebut harga, hasil bisa diatur dengan metodologi yang pas. Menipu pun harus ilmiah–dan diliput. Di era reformasi etika penelitian maupun kode etik peneliti cenderung cair seperti cirit ayam ketika berhadapan dengan pasar pemilu atau pilkada.

Doublethink

Pesta politik adalah pesta para penipu. Mereka yang pernah menjadi penipu pasti paham trick yang dipakai dalam tipuan. Sayangnya di era yang katanya sudah canggih dan moderen ini orang juga suka ditipu. Tidak peduli gelar dan kastanya apa, trick menipu dilakukan secara kolektif alias dalam formasi tim sukses–entah sukses atau tidak, itu urusan belakang, yang penting saat ini dianggap sukses.

Salah satu hal yang perlu dibiasakan dalam berdemokrasi di era penipu adalah membiasakan diri untuk menggunakan logika doublethink alias berfikir ganda. Istilah ini saya ambil dari George Orwell dari bukunya 1984. Kala itu Orwell resah terhadap perkembangan politik yang semakin mengekang kebebasan warga negara. Para petugas partai dia sebut adalah orang-orang yang berkuasa dan menjadi makhluk pengontrol wacana. Untuk selamat, ia melatih diri untuk menafsirkan setiap pesan dalam garis logika kedua. Garis logika pertama adalah bahasa normatif. Sedangkan garis logika kedua adalah bahasa yang tersirat, yang menunjukkan maksud sesungguhnya.

Nah, di depan publik orang biasanya percakapan hanya ada di garis pertama. Para kuli tinta pun jarang yang mencoba masuk ke garis kedua. Pertanyaan biasanya hanya berhenti di garis pertama. Komentar-komentar normatif yang biasa dipilih, tidak berarti tetapi tetap harus dibaca dan ditelan. Tidak ada kuli tinta yang mau melangkah ke garis kedua, kecuali dia adalah tim sukses terselubung. Pun sekarang semangkin sulit, jika kita membuka tipuan bisa dituntut kalau yang dibuka adalah aib anggota hewan.

Jika membaca berita kita pun perlu sigap bertanya, mengapa hanya ini yang dimuat, dan sisanya dibuang dan hanya menjadi ‘rahasia perusahaan’. Biasanya pedagang memilih untuk tidak memiliki musuh, yang penting laku. Jika laku, saku ada isi. Sederhana.

Dalam kecenderungan umum logika kritis semakin tidak laku untuk dipakai. Sebab hanya mencari musuh, dan pasti rugi dalam kacamata pemasaran. Istilah para pemimpin perusahaan ‘kenapa cari karja’ atau ‘kanapa cari pakariang’. Bukankah kalau semua dapat bagian dan senang, maka persoalan tidak perlu diada-adakan. Dan dosa juga dianggap tidak ada, karena tidak banyak yang tahu, kecuali satu dua orang di lingkar inti.

Yang paling lucu kalau kita baca berita ‘Si kancil tidak bermoral’, ‘Si ayam ini brengsek’, dan ‘Si kura-kura orang baik’. Ya, semua penjual kecap harus serius menjajakan dagangannya, tapi jangan lah terlalu serius. Malu.

Bicara soal kemaluan. Biasanya ini dianggap barang privat. Namun akhir-akhir ini orang cenderung hilang kemaluannya. Kok Vitalitas lahir dari kemaluan. Daya hidup juga lahir dari situ. Akhir-akhir ini kemaluan sering hilang dalam gerak manusia, daya hidup juga cenderung hilang. Antara nikmat, gila dan hidup bedanya tipis.

Jika memandang gambar-gambar di pohon, dan di surat kabar seolah itu semua menyatakan bahwa kita ini punya pilihan. Ya, pilihan untuk memilih. Tetapi tidak untuk ‘dipilih’. Mereka yang boleh dipilih ada dalam kasta tertentu. Punya duit, bisa bicara, dan bisa menipu.

Humor Pilkada
Di saat seluruh daya upaya sudah dikerahkan, tapi orang yang dimaksudkan untuk ditipu tidak juga tertipu di situ politik menjadi tidak lucu lagi. Menjelang detik-detik akhir biasanya segala cara akan dikeluarkan. Apalagi ketika pertarungan para orang besar ini ada dalam kompetisi ketat alias head to head. Di situ kita akan lihat, tim sukses yang sebelumnya penuh canda tawa lepas tiba-tiba lepas kendali. Orang menjadi mudah ngamuk, mudah menuduh, dan bahkan berniat membunuh. Kok bisa hanya tipu-tipu bisa dibawah ke pembunuhan? Ketika nalar tidak bisa dipakai, maka ketakutan lah yang menjadi panglima.

Sebagai penonton yang setia di garis lucu di titik ini lah kita perlu hadir dan terlibat aktif untuk menjaga agar para tim sukses tetap lucu dan bahagia. Politik tukang tipu adalah politik dalam selimut. Selamat mencari musuh—karena musuh sangat lihai bersembunyi.

OTT, Efek Jera dan Optimism Bias

optimism for corruption

Meresponi berbagai operasi tangkap tangan (OTT) termasuk ditangkapnya MS, salah satu kandidat kontestan yang akan bertarung dalam Pilkada Gubernur NTT tahun ini, rekan Luky Djani mengomentari di Facebooknya soal OTT dengan plesetan “Oknum Tidak Takut?” Luky berpendapat sebagai berikut “Kekhawatiran saya nampaknya menjadi kenyataan. Dalam setahun terakhir OTT telah memakan korban puluhan orang. TAPI efek jera, apalagi perbaikan sistem tak terjadi dgn sendirinya dan secara sistematis. Sebaiknya OTT ditinggalkan karena strategi atau instrumen ini telah mengalami inflasi dan nir efek jera. Antusiasme publik pun merosot karna OTT melulu menjadi repetitive repertoire. Perlu upaya ekstra utk menyelami dan memahami pola pikir para koruptor dan modus dari corrupt exchanges. Mungkin Eric Hobsbawm, Anton Blok, Diego Gambetta atau Howard Abidiensky bisa menjadi Pandu bagi Kita.”

Tentu saja, respon di Facebook ini sebuah respon cepat yang mungkin tidak terlalu tepat di tanggapi secara serius. Dan karena di minta bung Luky, saya pun menanggapi seadanya saja sesuai bidang studi yang saya geluti, studi risiko dan bencana. Dalam studi risiko, rekan-rekan peneliti psikologi risiko memberikan sebuah konsep yang luar biasa penting soal konsep cognitive bias. Konsep bias yang terkenal adalah optimism bias. Dalam dunia nyata teori optimism bias menjelaskan soal harapan yang kira-kira seperti ini: hal-hal buruk atau pun risiko/bencana yang berulang (seperti tsunami, gempa, hingga ketidak beruntungan seperti OTT korupsi, kanker akibat rokok, kecelakaan mobil dsb) yang di alami orang lain tidak akan kena pada diri saya sendir (it will never occur to me). Ini alasannya mengapa orang cenderung membangun kembali rumah di daerah bahaya tsunami ataupun banjir. Selain karena risikonya tidak terlihat mata telanjang, manusia sering berharap bisa beruntung dalam mengabaikan ancaman alam karena sering diselamatkan oleh keberuntungan yang bersifat probabilitas. Mengemudi tanpa sabuk; kembali merokok sambil berharap tidak kena kanker paru; kembali mencuri sambil berharap tidak ditangkap; dan tentu kembali melakukan operasi sogok sambil berharap bisa bebas OTT.

Rekan saya di Charles Darwin University, Dr Simon Moss, sering memberikan contoh-contoh optimism bias dalam kuliah bahwa “seorang perokok cenderung merasa kemungkinannya kena kanker paru lebih kecil dari para perokok lainnya; pengendara motor merasa lebih kecil kemungkinannya mengalami kecelakaan ketimbang pengendara yang lain; dan manusia cenderung merasa kurang rentan pada berbagai ancaman lingkungan termasuk bencana, polusi dsb. ketimbang rekan-rekannya.

Tentang Cognitive Bias dan Optimism Bias

Optimism bias dijelaskan dengan sangat baik oleh Tali Sharot dalam sebuah edisi Current Biologi 2011: yakni bias yang didefinisikan oleh perbedaan antara harapan dan hasil/capaian seseorang; Jika ekspektasi lebih baik dari realitas, bias-nya bersifat optimistik. Sebaliknya bila realitasnya lebih baik dari ekspektasi, hasilnya adalah pesimistis. Natur dari bias di atas bersifat biologis dan bisa dijumpai dalam studi serupa terhadap burung (Lihat Stephanie Methason dkk 2008). Sharot dan rekan-rekan menemukan bahwa otak manusia cendrung berperilaku sebagai berikut: ketika diberi informasi yang diingginkan (desirable) tentang masa depan (berbasis pada kemungkinan mengalami risiko kanker lebih kecil dari yang diantisipasi)  orang cenderung meng-update kepercayaannya pada tingkatan yang lebih tinggi ketimbang menerima informasi yang tak dikehendaki (ketika mendapati bahwa kemungkinan mengalami kanker lebih besar dari yang di antisipasi). Temuan Sharot dkk menemukan bagaimana wilayah otak (khususnya frontal lobe) menelusuri kesalahan estimasi (perbedaan antara kepercayaan sebelumnya tentang masa depan dan informasi yang diberikan saat ini).

Cognitive bias adalah sebuah pola sistimatis tentang penyimpangan dari cara berpikir rasional karena fenomena subjective probability (Lihat Kahneman dan Tversky 1972). Manusia cenderung mengkonstruksikan realitas sosial yang subyektif  berdasarkan persepsinya atas input informasi. Manusia cenderung melakukan self-serving bias di mana kita cenderung mengklaim tanggung jawab yang lebih terhadap keberhasilan ketimbang kegagalan. Teori tentang bias ini cukup terkenal dengan karya-karya besar dalam studi behaviorial economics yang pelopori Daniel Kahneman (pemenang Nobel bidang ekenomi 2002) dan bisa juga anda lihat karya serupa dalam Nudge oleh Richar Tahlers (U-Chicago) dan Cass R. Sunstein (Harvard) yang juga penerima Nobel ekonomi 2017.

Kembali ke OTT

Kembali kepertanyaan: apakah KPK perlu menghentikan OTT? Apakah OTT tidak menimbulkan efek jera?

Dua hal yang perlu dijelaskan di sini. Pertama ilusi optimistic bias menimpa siapa saja termasuk para koruptor dan calon koruptor yang (sudah/sedang/akan) terkena tangkap tangan. Tetapi korupsi berjamaah dan dalam skala besar (seperti kasus e-KTP) itu sendiri merupakan model dari optimism bias yang kolektif. Dalam hal ini teori tentang optimism bias memberikan informasi tentang perilaku dasar manusia termasuk para koruptor. Menyaksikan calon gubernur yang berjudi dengan melakukan transaksi sogokan bisa anda bayangkan seperti bagaimana para penjudi bersikap optimis di depan meja judi.

Karena itu menghentikan OTT tidak juga mengurangi bias optimisme penjudi. Masalah Orde Baru mungkin terletak pada fakta bahwa para pencuri uang negara/rakyat merasa aman dan nyaman mencuri dengan risiko yang kecil. Kekecewaan pada OTT yang (akan makin?) sering terjadi dalam tahun politik ini juga bentuk lain dari optimism bias, yakni sebuah pesimisme akibat jarak antara harapan dan kenyataan yang berbeda.

Saya percaya ada efek jera dari OTT. Tertangkap dan terungkapnya ratusan kasus korupsi lewat OTT sejak Nasaruddin tentu menjadi contoh nyata soal pentingnya OTT. Bahwa kemudian OTT tetap saja terjadi, itu tidak membuktikan soal ketiadaan efek jera. OTT membuktikan fenomena dasar manusia itu sendiri yakni optimism bias para penjudi. Sangat berbahaya bila tidak dikoreksi dengen menciptakan resiko yang besar, termasuk hukuman seberat-beratnya dan pemiskinan para koruptor.

Artikel di atas di tulis oleh JA Lassa

Perkembangan Pertanian Alor 1970an-2015 [1]

IRGSC Brief #18, 2018.

Selain kenari, Alor pun dikenal dengan pulau jagung. Kombinasi jagung titi dan kenari memberikan efek nikmat karena ditriggernya dopamine, bagian otak yang memberi rasa nikmat. Jagung menjadi bagian dari tradisi orang kepulauan ini. Merasakan jagung titi dan kenari pertama kali karena tetangga kami pindah dari Alor tepatnya 35 tahun lalu. Selain jagung, Alor pun dikenal dengan kue rambut yang terbuat dari tepung beras. Dua komoditi ini baik beras maupun jagung dengan demikian menjadi bagian dari food culture orang Alor.

Lalu bagaimana kondisi pertanian di Alor dalam 60 tahun terakhir? Data yang mampu kami selamatkan sementara hanya 45 tahun terakhir. Di Tahun 1971, produksi padi di Alor berkisar 6,448 ton dengan penduduk sekitar 123 ribu (setara 52.4kg/orang/tahun).  Pertumbuhan penduduk Alor dalam 45 tahun terakhir adalah 1.5 persen. Menariknya, produksi padi perkapita di tahun 2015 adalah 58.4 kg/orang/tahun (total produksi 2015 11,642 ton dibagi 199 ribu penduduk). Walaupun terjadi kenaikan karena meningkatnya produktifitas (walau masih tipis di bawah rata-rata NTT – Lihat gambar di bawah) maupun kenaikan areal persawahan yang drastis. Sebagai misal, total luasan persawahan irigasi di tahun 1970an awal adalah 102 ha. Sedangkan total areal persawahan dengan irigasi teknis di 2015 mencapai 397 ha. Berarti terjadi lonjakan 295 ha atau setara 289 persen dalam 45 tahun (6.5 persen pertahun). Sedangkan padi tadah hujan berkembang dengan rerata 1.3 persen pertahun.

Yang sangat menarik adalah luas areal jagung mengalami penurunan dari 7150 ha di tahun 1973 menjadi 6459 di tahun 2015. Namun produksi mengalami kenaikan secara berarti akibat kenaikan produktivitas yang meningkat dari 1 t/ha di tahun 1970an awal dan mencapai 1.92 t/ha di tahun 2015. Menurunnya areal jagung (dengan laju 0.2 ha pertahun) dan sebaliknya meningkatnya areal sawah ini menjadi pertanyaan yang menarik. Minimal dua hal yang perlu ditanyakan: Pertama apakah terjadi substitusi dari jagung ke sawah? Kemungkinan ini kecil mengingat kecilnya laju perubahan areal jagung dibanding sawah. Pertanyaan kedua adalah apakah terjadi perubahan iklim lokal yang justru positif dari yang kering menjadi?

Secara umum menarik melihat bagaimana pulau kecil berkembang mengembangkan areal persawahan baru. Sebuah trend yang terbalik dibanding Pulau Jawa dan tempat-tempat lainnya yang mengalami perkembangan perkotaan. Tentu ini bukan guyonan. Karena di beberapa titik, kondisi ekosistim lokal menjadi lebih ramah pada persawahan. Salah satu diskusi yang sempat saya publikasikan bisa dilihat di Lassa (2012) Jakarta Post.

Screen Shot 2018-02-11 at 7.09.11 PM

 

Jagung

Suggestion for citation: Jonatan A. Lassa, Randy Banunaek 2018. Perkembangan Pertanian Alor 1970an-2015 [1]  IRGSC Brief #18, IRGSC.

80 Tahun Studi Alor

Screen Shot 2018-02-11 at 7.15.21 PM
Sumber Gambar: Website Berangan.com

Dalam studi Filsafat Barat, sering disebut tentang linguistic turn (gilirannya Bahasa), yakni sebuah perkembangan di mana Bahasa menjadi dominan dalam studi filsafat dan humaniora di abad ke 20. Karenanya tidak heran kalua studi-studi yang relative lebih banyak terkait Indonesia Timur yang tersedia dalam publikasi ilmiah cenderung lebih banyak terkait Bahasa-bahasa daerah termasuk Alor dan Pantar dan segenap kelompoknya. Dalam konteks Alor, hal ini justru menjadi semacam ‘dominasi’ dalam studi ke-Alor-an dan ke-Pantar-an dalam dua dekade terakhir.

Dan trend penelitian NTT dalam 100 tahun terakhir memberikan kesan bahwa bahasa sebagai pembuka menuju memahami manusia NTT itu sendiri. Di Alor, studi bahasa menjadi sebuah celah yang di isi para akademisi Barat dari Jerman maupun Belanda dalam dua puluh tahun terakhir. Alor dan Pantar telah menjadi sebuah subjek penelitian dalam 80 tahun terakhir. Tentu ini dihitung sejak Cora Du Bois mempublikasikan bukunya The People of Alor (1944).

Berikut adalah daftar bibliografi Alor yang coba kami sediakan bagi para pembaca dan pemerhati NTT khususnya Alor. Seperti terlihat, sumber-sumber literatur tentang Alor terutama buku maupun peer-reviewed di dominasi oleh para penulis Barat. Meningkatnya jumlah anak-anak NTT yang bersekolah ke luar negeri dalam 7 tahun terakhir tidak banyak menyumbang pengetahuan baru tentang Alor. Semoga ada yang terpanggil untuk ini.

Buku

Du Bois, Cora 1944. The people of Alor : a social-psychological study of an East Indian island. University of Minnesota press / 1944. PDF

Klamer, Marian 2017. The Alor-Pantar languages: History and typology. Second edition. Languange Science Press.
Disertasi

Fitriana, Ria 2014. Assessing the impact of a marine protected area on coastal livelihoods: A case study from Pantar Island, Indonesia. PhD diss. Charles Darwin University

Gomang, Syarifuddin R. 1993. Muslim and Christian alliances ‘Familial relationships’ between inland and  coastal peoples of the Belagar community in eastern Indonesia. Master Diss. University of Wollongong.

Haan, Johnson Welem 2001. The grammar of Adang : a Papuan language spoken on the Island of Alor, East Nusa Tenggara, Indonesia. PhD diss., University of Sydney

Krentel, Alison 2008. Why do individuals comply with mass drug administration for lymphatic filariasis? A case study from Alor district, Indonesia, London School of Hygiene & Tropical Medicine

Wellfelt, Emilie 2016. Historyscapes in Alor: Approaching indigenous history in Eastern Indonesia. PhD Diss. Linnaeus University.

 

Peer Reviewed

Barnes,  R.H.  (1973)  “Two  Terminologies  of  Symmetric  Prescriptive  Alliance  from  Pantar  and  Alor  in  Eastern  Indonesia”  Sociologus  vol  23,  pp.  71  – 88.

Dietrich S. 1984 A note on Galiyao and the early history of the Solor-Alor islands. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 140(2/3): 317-326

Fedden, Sebastian, Dunstan Brown, Greville G. Corbe , Marian Klamer, Gary Holton, Laura C. Robinson & Antoine e Schapper. 2013. Conditions on pronominal marking in the Alor-Pantar languages. Linguistics 51(1). 33–74.

Hawkins, Stuart, 2017. Human Palaeoecological Interactions and Owl Roosting at Tron Bon Lei, Alor Island, Eastern Indonesia. The Journal of Island and Coastal Archaeology, 1-17.

Nakagawa, Satoshi 1989. Ethno-economics on Alor. Japanese journal of ethnology; 54 (1): 44-68.

Needham, R. 1956 “A note on kinship and marriage on Pantara. (Met 1 fig.) In: Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde 112 (1956), no: 3, Leiden, 285-290. PDF

O’Connor, Sue 2017. New engraving finds in Alor Island, Indonesia extend known distribution of engravings in Oceania. Archaeological Research in Asia. oi.org/10.1016/j.ara.2017.12.004

O’Connor, Sue et. al. 2017.F ishing in life and death: Pleistocene fish-hooks from a burial context on Alor Island, Indonesia. Antiquity 91(360):1451-1468

Rodemeier, Susanne 2010. Islam in the Protestant environment of the Alor and Pantar Islands Indonesia and the Malay World, 38(110): 27-42.

Rodemeier, Susanne 1995 “Local Tradition on Alor and Pantar; An Attempt at Localizing Galiyao”. Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 151-III:438-442.

Scarduelli, Pietro 1991. Symbolic organization of space and social identity in Alor. Anthropos Bd. 86 (1-3):75-85.

Stokhof, W.A.L. 1984. Annotations to a text in the Abui language (Alor) / In: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde; 140 (1): 106-162. PDF

Stokhof, W.A.L 1975. Preliminary notes on the Alor and Pantar languages (East Indonesia). Department of Linguistics, Research School of Pacific Studies, Australian National University.

Wellfelt, Emilie 2009. Returning to Alor: Retrospective documentation of the Cora Du Bois collection at the Museum of World Culture, Gothenburg, Sweden. Indonesia and the Malay World. 37(108):183-202.

Catatan Tentang Alor Lainnya

Abui Hayon, Yosef 1985. Penelitian suku terasing di Kabupaten Alor,  / Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Campbell Nelson, John 2008 “Religion and Disasters: A Critical Reflection Post Alor Earthquake 2004.” Working Paper IITTS Publications. PDF>

Holton, Gary. 2010. Person-marking, verb classes and the notion of grammatical alignment in Western Pantar (Lamma). In Michael Ewing & Marian Klamer (eds.), Typological and areal analyses: contributions from east Nusantara, 97–117. Canberra: Paci c Linguistics.

Kleden-Probonegoro, Ninuk 2008. The Ethnolinguistic Identity of the Hamap People in Change PDF

Kratochvíl, Frantisek 2007. A grammar of Abui: a Papuan language of Alor; Part 1: [Text]. Part 2: Appendixes / LOT.

Lemoine, A. 1969 ‘Histoires de Pantar’, L’Homme 9(4):5-32.

Novita Lau 2007: “Ritual Ceremony – Grand Opening a New Traditional ouse in Tamah, Central Pantar, Alor, NTT. Discussion Paper IITTS PDF

Gary Holton 2007: “What is bahasa Lamma? Logonyms, dialectology, and the future of endangered languages [PDF]

Lassa, Jonatan 2006: Retaknya ke-Alor-an www.indomedia.com/poskup/2006/05/24/edisi24/opini.htm

Buku rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Alor, Provinsi Nusat Tenggara Timur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) / Pokja tsb / 2005.

Oleh JA Lassa

Timor Tengah Selatan 1958-2018

mutis-01-800
Sumber Gambar: http://www.indonesiatravelingguide.com/ntt-nusa-tenggara/nusa-tenggara-natural-resources/ntt-timor-nature-reserves/gunung-ambu-lombo/

Daerah ini termasuk yang paling luas dengan populasi terbanyak di NTT. Dalam seratus tahun terakhir, tidak banyak dukumentasi sistimatis soal TTS. Sebagaimana biasa sebelumnya, daerah-daerah terpencil di Indonesia merupakan ‘tambang emas’ para antropolog barat. Kita melihat bagaimana para penulis barat menulis buku maupun tesis dengan cukup dalam di daerah-daerah lain di NTT termasuk daerah-derah kecil seperti Rote, Sabu, Sikka, Flores Timur, Manggarai, Sumba, Alor dan sebagainya. Tetapi tentang TTS, tesis-tesis yang ditulis sangat terbatas pada tingkatan suku-suku. Sebut saja Andrew McWilliam (1989) tentang Amanatun, Clark Cunningham (1966), dan H.G. Schulte Nordholt (1971) dan P. Middelkoop (1931)  tentang Atoni secara umum – tentu dengan satu dua pengecualian seperti Middelkoop yang cukup fokus pada Mollo(?). Salah satu peliti Indonesia yang meneliti terkait Atoni adalah Hendrik Ataupah  (1992) (tesis S3 di Universitas Indonesia berjudul Ekologi, Persebaran Penduduk, dan Pengelompokan Orang Meto di Timor Barat). Tetapi tema besar dari tulisan-tulisan para peneliti Barat ini lebih berfokus pada upaya memahami orang Atoni dan itu berarti meliputi tiga kabupaten besar yakni Kupang, TTS dan TTU.

Hal ini menimbulkan tanya, apakah TTS sebagai sebagai sebuah satuan komunitas dan bukan sebuah satuan administrasi Republik begitu sulit dimengerti oleh para penulis barat? Memang, visi para penulis ilmuan social tidak selalu tertarik pada batas-batas administrasi. Penelitian Joachim Metzner di Sikka (Tahun 1982) atau Paulus Liu di Kupang (2016) minimal bisa menjadi contoh yang tentang bagaimana memahami perubahan sosial masyarakat dalam satuan administrasi. yang tidak perlu ketat.

Tanya di atas melahirkan pertanyaan baru. Bahwa setelah pendidikan memasuki Timor Tengah Selatan dalam 100 tahun terakhir, kita tidak punya sebuah buku yang secara komprihensif mengulas tentang pembangunan TTS dalam sebuah buku yang cukup menggambarkan TTS secara lebih lengkap.

Jangan salah paham. Beberapa buku atau tepatnya laporan tercetak buku sempat di tuliskan Pemda TTS. Sebagaimisal buku Timor Tengah Selatan dalam fakta, masalah dan harapan yang diterbitkan Pemda dalam era pertama rejim Bupati Piet Tallo tepatnya tahun 1989-1993. Laporan sejenisnya lebih tepatnya merupakan parade statistic yang dikutip dari data-data BPS skala tahunan tanpa analisis jangka panjang. Secara textual, jelas laporan-laporan ini walaupun bermanfaat tetapi bukan yang kami maksud sebagai sebuah buku dengan ketebalan wacana yang memadai, tentang apa arti ke-TTS-an bagi orang-orang TTS.

Hari ini kami bertekad untuk menyudahi penantian akan buku-buku yang berbobot tentang TTS. Saatnya kami menuliskan TTS dengan semangat yang mekar berbasiskan pada data dan narasi-narasi yang menguatkan (empowering). Apakah anda tertarik berkontribusi?

Berikut topik yang kami impikan dari buku tersebut;

  • Visi rakyat tentang TTS masa depan
  • Visi Elit TTS dari masa ke masa
  • Analisis ekonomi TTS 1958-2018
  • Analisis peternakan TTS 1958-2018
  • Kota SoE sepanjang jaman
  • 50 tahun pembangunan sosial TTS
  • Studi-studi akademis tentang TTS dalam 60 tahun terakhir
  • Apakhabar Cendana di TTS?
  • Mencari model-model alternatif pembangunan desa TTS
  • Ada ide lain?

 

Text di tulis oleh JA Lassa

 

200 Tahun Perkembangan Penduduk Rote Ndao dan Sabu Raijua

Penduduk Rote Ndao dan Sabu Raijua 1820-2017

Suggestion for citation: Jonatan A. Lassa and Randy Banunaek 2018. Long term trend of Population Growith and Density in Rote and Sabu districts, NTT.  IRGSC Brief #17, IRGSC. 

IRGSC Brief #17 200 Tahun Perkembangan Penduduk Rote Ndao dan Sabu Raijua.

Untuk memahami perkembangan Rote-Ndao dan Sabu-Raijua masa, saya berpendapat bahwa kita harus mampu melihat kembali ke dua pulau ini dalam kurun waktu dua ratus tahun terkahir. Memahami perkembangan penduduk pulau-pulau kecil penting sekali bagi ilmu sosial maupun studi-studi ekologi manusia. Pengetahuan yang detail soal perkembangan pulau-pulau kecil ini memberikan informasi soal kompleksitas adaptasi manusia dan alam dalam rentang waktu sejarah panjang manusia.

Grafik 1.

Screen Shot 2018-02-02 at 7.21.00 pm

 

Konsep population ecology cukup memberikan inspirasi bagi penelitian ekologi manusia dan antropology di Indonesia dalam skala yang berbeda seperti skala pulau (Ferdinand J. Ormeling -Timor 1950an), Clifford Gertz 1963 – Jawa) ataupun antar pulau (James J. Fox – Rote/Sabu/Timor 1977) ataupun skala kabupaten (Joachim Metzner 1982). Literature-literature ini tentunya penting untuk memahami peranan slow-onset hazards maupun perkembangan demograsi dan pembangunan di pulau-pulau kecil bukan hanya di NTT dan Indonesia tetapi juga skala dunia.

Salah satu motivasi beberapa Indonesianist mula-mula tertarik meneliti perubahan ekologis skala pulau dan adaptasi manusia terhadap pertumbuhan populasi dan degradasi lingkungan yang mungkin diinspirasikan oleh konsep ortodox terkait kemampuan daya pikul pulau atas pertambahan populasi. Studi ini dikenal dengan population ecology yang dalam sering menyarankan batasan maksimum kepadatan penduduk yang dijinkan demi keberlanjutan ekologi sebuah pulau. Perkembangan populasi yang tidak terkontrol akan berujung pada kelaparan karena tidak cukup pangan bagi semua (konsep Maltusian); Risiko yang lain adalah terjadinya wabah penyakit yang dapat menyebabkan bencana epidemik yang berujung pada kematian kolektif dalam skala besar.

Tentu bukan teori semata. Catatan statistik kolonial tentu bisa menjadi rujukan mengapa terjadi penurunan penduduk Rote dalam kurum waktu 1870an-1920an. Wabah cacar-air di tahun 1879 menyebabkan sedikitnya 5 ribu orang meninggal di Rote dan 12 ribu orang di Sabu. Dan menurut analisis Fox, ada sedikitnya 14000 penduduk Rote meninggal dalam kurun waktu 15 tahun paska 1979. Populasi Sabu berkurang dari sekitar 30ribu di tahun 1869 menjadi 16 ribu dua tahun kemudian. Menurunnya penduduk rote secara drastis di tahun 1920an (Gambar 1) merupakan konsekuensi karena migrasi keluar ke Timor.

Dalam catatan pemerintah kolonial yang dikutip oleh Fox, penduduk Rote berjumlah sekitar 36000 dalam peride 1820an. Hari ini, jumlahnya mencapai angka 153 ribu orang. Sebaliknya penduduk Sabu berkembang dari 16ribu orang di 1871 menjadi 88 ribu orang. Tentu ini tidak terhitung diaspora Sabu dan Rote di Pulau Timor dan Sumba dalam rentang waktu yang sama.

Menariknya, kesadaran birokrat kolonial tentang kepadatan penduduk di Rote sudah terjadi sejak era 1860an  (Lihat Fox 1977 hal 150, terutama tentang catatan WG Coorengel 25 April 1866) yang saat itu telah mencapai 40 orang per km2.(Gambar 2 dan 3). Dalam periode yang sama, kepadatan Sabu telah mencapai 65 orang per km2. Hari ini kepadatan Rote menjadi 120 orang per km2. Sedangkan Sabu telah menjadi sangat padat dengan kepadatan 192 km2.

Lalu apa artinya semua perkembangan ini bagi Rote dan Sabu di masa depan? Apa artinya bagi NTT dalam konteks kebijakan publik? Ikuti dalam Buku 60 Tahun NTT yang akan terbit di akhir 2018/awal 2019.

 

 

Grafik 2.

densityrotesabu1

Grafik 1.

Screen Shot 2018-02-02 at 7.21.00 pm

Trend PDRB NTT 1958-2017

Suggestion for citation: Jonatan A. Lassa, Randy Banunaek 2018. Long term trend of Gross Domestic Regional Product NTT.  IRGSC Brief #16, IRGSC. 

IRGSC Brief #16 Trend PDRB NTT 1958-2017

Jonatan A. Lassa (CDU) and Ranie Banunaek (IRGSC)

Bukan hal yang baru soal menurunnya kontribusi pertanian dalam struktur ekonomi Indonesia. Sebagian penduduk Indonesia telah beralih menjadi orang kota. Sektor yang lain yakni sektor industri manufaktur, konstruksi, jasa swasta (pendidikan, kesehatan, sosial) serta sektor keuangan menjadi primadona baru.

Bagaimana dengan NTT? Secara ringkas, secara proporsional, pertanian menurun secara konsisten (data pertumbuhan antar sektor akan dikeluarkan dalam buku 60 Tahun NTT) dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, sektor pertanian bertumbuh secara rerata di bawah tiga persen saja. Perlambatan di sektor pertanian di substitusi dengan percepatan di sektor lainnya termasuk sektor yang berkembang baik termasuk konstruksi, perdagangan, transporasi dan IT dan sektor pemerintah bertumbuh di atas 6 persen. Lima tahun terakhir terjadi lonjakan di sektor jasa swasta maupun IT (Gambar atas).

Pertumbuhan yang tidak dikehendaki adalah menonjolnya sektor pemerintah sebagai sektor nomor dua setelah pertanian dalam kurun waktu akhir tahun 70an (paska oil booming Indonesia?) hingga awal 2010an. Mengapa dominasi sektor pemerintah tidak dianggap sebagai hal yang positif? Banyak hal, namun umumnya ekonom mengkritisi hal ini karena pertumbuhan di sektor pemerintah ibarat pagar makan tanaman karena dampaknya bagi ekonomi mungkin sekedar mendorong konsumsi tanpa penciptaan lapangan kerja di sektor riil dan sektor lainnya. Kritik ini juga disampaikan Prof. Budy Resosudarmo dalam perhelatan NTT Expo dan Conference, Desember 2017 silam di Kota Kupang.

Screen Shot 2018-01-31 at 8.51.54 pm
Sumber; Tim data IRGSC, diolah dari BPS NTT 1971-2017. (Catatan: Sektor Transportasi dan Communication disatukan karena melekat pada sistim data BPS dalam waktu yang lama.)

Sektor jasa (swasta) naik secara berarti dalam 10-12 tahun terakhir (Gambar atas dan bawah). Sektor konstruksi merupakan sektor yang paling konsisten perkembangannya selama 50 tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, sektor ini bertumbuh secara rerata di atas 6.5 persen. Sedangkan sektor yang paling volatile adalah sektor perdagangan. Walaupun penting, ini tentu harus dijelaskan dalam kesempatan lain.

Sedangkan sektor lainnya yang tumbuh secara inkremental namun relatif kecil adalah sektor keuangan  termasuk perbankan dan pertambangan. Sedangkan sektor perumahan masih dianggap rentan karena gairah sektor ini di tahun 1990an tidak kembali ke titik pra krisis 1998.

Screen Shot 2018-01-31 at 8.50.55 pm
Sumber; Tim data IRGSC, diolah dari BPS NTT 1971-2017. (Catatan: Sektor Transportasi dan Communication disatukan karena melekat pada sistim data BPS dalam waktu yang lama.)

Yang patut di catat adalah tumbuhnya sektor pelayanan pemerintah terutama dalam 40 tahun terakhir dan mendominasi sektor lainnya dalam waktu yang relatif lama (1980an-1990an) serta paruh 2000an-2010 merupakan refleksi dari menguatnya kekuatan pemerintah Indonesia terutama sejak awal abad 21. Sepuluh tahun terakhir memberikan harapan yang menyenangkan bagi sektor konstruksi, keuangan dan Sektor transportasi dan IT; Menjamurnya ruko-ruko di kota kupang sering disebut sebagai bukti anekdot yang lain. Sedangkan bisnis penginapan mengalami lonjakan yang bagus dalam lima tahun terakhir dengan pertumbuhan di atas 6-7 persen walau secara proposional hanya mendapat porsi 3.6 persen dari total PDRB NTT.

Bersambung!

Screen Shot 2018-01-31 at 8.51.54 pm

Note. Catatan ini bagian dari proyek IRGSC untuk 60 Tahun NTT.

Trend Jangka Panjang Peternakan Sapi dan Kerbau di Timor Tengah Selatan 1970an-2016

Suggestion for citation: Jonatan A. Lassa, Ranie Banunaek 2018. Long term trend of TTS big livestock. IRGSC Data Briefing #15 2018.

IRGSC Brief #15 Long Term Trend of Cattle and Buffallo in Timor Tengah Selatan 1970an-2016

Jonatan A. Lassa (CDU) and Ranie Banunaek (IRGSC)

Dalam rangka memahami pembangunan 60 tahun Nusa Tenggara Timur, kami akan secara reguler mengeluarkan laporan-laporan jangka panjang secara ringkas. Edisi kali ini kami menampilkan perkembangan peternakan sapi (cattle) khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan alam kurun waktu 45 tahun terakhir. Kontribusi populasi sapi TTS pernah mencapai masa jayanya di tahun 1997/1998 di mana tiga puluh persen populasi sapi NTT berada di TTS.

sapi tts revisi
Sumber Data BPS NTT – Pra 2005; BPS TTS 2006-2016. Data di olah tim IRGSC (Ranie Banunaek)

Gambar terlampir adalah trend perkembangan sapi (cattle) (Gambar atas) dan kerbau (Gambar bawah) dalam kurun waktu 1970an-2016. Terlihat (Gambar atas) bahwa secara umum populasi sapi era tahun 1970an tidak mengalami perkembangan berarti akibat banyak kasus penyakit termasuk antraks (lihat data BPS tahun 1970an). Kenaikan secara berarti terjadi dalam periode 1980an hingga 1998 khusus untuk populasi populasi sapi. Namun dampak El-Nino yang ditimbulkan tahun 1998 memberikan goncangan dalam perkembangan sapi maupun kerbau NTT jatuh bebas ke titik terendah dalam empat dekade pertama NTT. Populasi sapi kemudian mengalami pemulihan di era 2008-2016 sebagaimana terlihat dalam ke dua gambar di bawah namun tak mampu mencapai era pra 1998.

Studi bencana sering menelusuri kondisi detail dari pemulihan sektor-sektor pembangunan. Sayangnya di Indonesia termasuk di NTT studi pemulihan sektor-sektor pertanian dan peternakan masih mengabaikan pentingnya membangun strategi pemulihan yang sistimatis. Alhasil, dalam dua dekade setelah krisis iklim 1998 yang bertepatan dengan krisis ekonomi Indonesia dan juga krisis politik, kondisi peternakan NTT khususnya hewan besar, mengalami kejatuhan yang tidak disadari dalam jangka panjang.

Secara umum, tidak pernah terjadi recovery ke kecenderungan di tahun-tahun pra 1998. Hal ini berbanding terbalik dengan trend sapi NTT dalam tiga tahun terakhir yang secara keseluruhan pulih kembali ke level pra 1998.

Data perkembangan kerbau menjadi bukti yang lebih kuat tentang dampak jangka panjang El-Nino 1998. Gambar bawah memberikan informasi bahwa sebagaimana di NTT, di TTS telah terjadi penurunan drastis populasi kerbau sejak era 1970an. Namun terjadi kenaikan di era 1980an awal dan stabil di era 1985-1998. Krisis El-Nino menyebabkan kejatuhan yang ke dua dalam perkembangan kerbau Timor di TTS. Ada kecenderungan yang menunjukan bahwa populasi kerbau mungkin akan segera punah dalam 30 tahun yang akan datang.

Pertanyaan yang kami mau sampaikan adalah apakah para pengambil kebijakan maupun rekan-rekan di universitas sadar bahwa dibutuhkan strategi yang lebih sistimatis dalam pengembangan dan pemulihan sistim peternakan paska bencana?

sapi kerbau tts
Sumber Data BPS NTT – Pra 2005; BPS TTS 2006-2016. Data di olah tim IRGSC (Ranie Banunaek)
Family_cows_memory
Source: Bleron Çaka at Wikipedia

 

 

PhD dissertations on Nusa Tenggara Timur 1958-2018

PhD dissertations on Nusa Tenggara Timur 1958-2018

[From universities abroad] [Working in Progress]

JA Lassa [CDU], DE. Li [IRGSC]*

Structured according to regions in East Nusa Tenggara

Alor

  1. Fitriana, Ria 2014. Assessing the impact of a marine protected area on coastal livelihoods: A case study from Pantar Island, Indonesia. PhD diss. Charles Darwin University.
  2. Haan, Johnson Welem 2001. The grammar of Adang : a Papuan language spoken on the Island of Alor, East Nusa Tenggara, Indonesia. PhD diss., University of Sydney
  3. Krentel, Alison 2008. Why do individuals comply with mass drug administration for lymphatic filariasis? A case study from Alor district, Indonesia, London School of Hygiene & Tropical Medicine
  4. Wellfelt, Emilie 2016. Historyscapes in Alor: Approaching indigenous history in Eastern Indonesia. PhD Diss. Linnaeus University

Flores General

  1. Aoki, Eriko 2011. Piercing the sky, cutting the earth: the poetics of knowledge and the paradox of power among the Wologai of central Flores. PhD Diss. Australian National University.
  2. Baird, Louise; 2002. A grammar of Kéo : an Austronesian language of East Nusantara, PhD Diss. Australian National University.
  3. Barnes, Robert 1972. Kédang: a study of the collective thought of an eastern Indonesian people. PhD Diss. University of Oxford.
  4. Bandur, Agustinus 2008. A study of the implementation of school-based management in Flores primary schools in Indonesia. PhD Diss. University of Newcastle
  5. Djawanai, Stephanus Anthonius 1980. A study of the Ngadha text tradition: a linguistic investigation of the collective mind of the Ngadha people on the Island of Flores, Indonesia. PhD Diss. University of Michigan.
  6. Eichel, Julia Von 2001. Methoden der Blutstillung und Wundversorgung : eine Feldstudie bei den Ngada auf Flores (Indonesien). PhD Diss. Johann Wolfgang Goethe-Universitat zu Frankfurt am Main.
  7. Emmet, Peter Anthony 1996. Cenozoic inversion structures in a back-arc setting, Western Flores Sea, Indonesia, PhD Diss. Rice University.
  8. Johnston, Lois Ann 2006. Identifying the People of Tonggo, Flores, Eastern Indonesia. PhD Diss. Department of Anthropology, Edmonton, Alberta.
  9. Kroon, Yosep Bisara 2016. A grammar of Solor – Lamaholot: a language of Flores, Eastern Indonesia. PhD diss. University of Adelaide.
  10. Butterworth, David J. Lessons of the Ancestors Ritual, Education and the Ecology of Mind in an Indonesian Community. PhD Diss. Melbourne University.
  11. Lewis, E. Douglas 1988. People of the source; The social and ceremonial order of Tana Wai Brama on Flores. PhD Diss. Anthropology Australian National University
  12. Lutz, Nancy Melissa 1986. Authoritative discourse : language and ideology in Adonara, East Indonesia. PhD diss. University of California, Berkeley.
  13. Modh, Sandra (2012). Lamaholot of East Flores: a study of a boundary community. DPhil. University of Oxford.
  14. Nagaya, Naonori 2013. The Lamaholot Language of Eastern Indonesia. PhD Diss. Rice University.
  15. Nakagawa, Satoshi 1989. The social organization of the Endenese of Central Flores, PhD Diss. Australian National University.
  16. Prior, John Mansford. 1987. “Church and Marriage in an Indonesian Village: A Study of Customary and Church Marriage among the Ata Lio of Central Flores, Indonesia, as a Paradigm of the Ecclesial Interrelationship between Village and Institutional Catholicism.” Ph.D diss. University of Birmingham
  17. Sudarmadi, T. 2014. Between colonial legacies and grassroots movements:: exploring cultural heritage practice in the Ngadha and Manggarai Region of Flores. Vrije Universiteit Amsterdam
  18. Titu Eki, Ayub, 2002. International labour emigration from Eastern Flores Indonesia to Sabah Malaysia : a study of patterns, causes and consequences. PhD Diss. Univerisity of Adelaide.
  19. Molnar, Andrea Katalin 1994. The grandchildren of the Ga’e ancestors : the Hoga Sara of Ngada in West-Central Flores. PhD Diss. Australian National University.
  20. Tjitra, Emiliana 2001. Improving the diagnosis and treatment of malaria in eastern Indonesia. Phd diss. Northern Territory University
  21. Tule, Philipus 2001. Longing for the house of God, dwelling in the house of the ancestors : local belief, Christianity and Islam among the Kéo of Central Flores. PhD Diss. Anthropology, Australian National University
  22. Vischer, Michael P. 1992. Children of the black patola stone : origin structures in a domain on Palu’e Island (Eastern Indonesia), PhD Diss. Australian National University.
  23. Wejak, Justin Laba 2017. Secular, religious and supernatural: an Eastern Indonesian Catholic experience of fear (autoethnographic reflections on the reading of a New Order-era propaganda text). PhD Diss. University of Melbourne.
  24. Wera, Ewaldus 2017. Socio-economic modelling of rabies control in Flores Island, Indonesia. PhD Diss. Wageningen University.

Flores – Manggarai

  1. Allerton, Catherine Lucy 2001. Places, paths and persons : the landscape of kinship and history in southern Manggarai, Flores, Indonesia. PhD Diss. London School of Economics and Political Science (University of London)
  2. Erb, Maribeth 1987 When rocks were young and earth was soft: ritual and mythology in northeastern Manggarai. State University of New York, Stony Brook.
  3. Fretes, Yanca de 1996. Assessing the necessary width of buff zones: an ecological study in Ruteng strict nature reserve, Flores, Indonesia.  PhD Diss. Forestry, The University Of British Columbia.
  4. Gordon, J. 1975 The Manggarai: Economic and social transformation in an eastern Indonesian society. Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge MA.
  5. Graham, Penelope 1991. To follow the blood : the path of life in a domain of Eastern Flores, Indonesia / Penelope Graham. Thesis (Ph.D.)–Australian National University
  6. Moeliono, Moira M.M. 2000. The Drums of rural land tenure and the making of place in Manggarai, West Flores, Indonesia. Ph.D. Dissertation. University of Hawaii.
  7. Sudarmadi, T. 2014. Between colonial legacies and grassroots movements:: exploring cultural heritage practice in the Ngadha and Manggarai Region of Flores. Vrije Universiteit Amsterdam

Sumba

  1. Adams, Marie Jeanne 1969. System and meaning in East Sumba textile design : a study in traditional Indonesian art. PhD Diss. Yale University.
  2. Adams, Ron L. 2007 The Megalithic Tradition of West Sumba, Indonesia: An Ethnoarchaeological Investigation of Megalith Construction. Simon Fraser University.
  3. Forshee, Jill Kathryn 1996. Powerful connections: Cloth, identity, and global links in East Sumba, Indonesia. University of California, Berkeley [Anthropology]
  4. Forth, Gregory L. 1980. Rindi : an ethnographic study of a traditional domain in Eastern Sumba. PhD diss. Oxford University.
  5. Forth, Christine E. 1982. An analysis of traditional narrative in eastern Sumba PhD Diss. University of Oxford
  6. Fowler, Cynthia Twyford 1999. The creolization of natives and exotics: the changing symbolic and functional character of culture and agriculture in Kodi, West Sumba (Indonesia). PhD Diss. Anthropology, University of Hawaii
  7. Hobgen, Sarah Elizabeth (2015). Understanding sediment sources to inform catchment management in data-poor regions : an example from Sumba, eastern Indonesia. PhD diss., Charles Darwin University.
  8. Hoskins, Janet. 1984. “Spirit Worship and Feasting in Kodi, West Sumba: Paths to Riches and Renown”. PhD diss., Harvard University
  9. Keane, Edward Webb Jr. 1990. The social life of representations: Ritual speech and exchange in Anakalang Sumba, eastern Indonesia. PhD Diss. Anthropology University of Chicago.
  10. Klamer, Margaretha AF. Kambera : a language of eastern Indonesia. PhD Diss. Vrije Universiteit te Amsterdam
  11. Kuipers, Joel 1982. Weyewa ritual speech : study of language and ceremonial interaction in eastern Indonesi. Ph.D Diss. Yale University
  12. Lee, Justine. 1995. Participation and pressure in the Mist Kingdom of Sumba : a local NGO’s approach to tree-planting. PhD Diss. University of Adelaide
  13. Mitchell, Istutiah Gunawan 1981. Hierarchy and balance [microform] : a study of Wanokaka social organization / Instutiah. PhD diss. Monash University
  14. Vel, Jacqueline 1994. The Uma-economy : indigenous economics and development work in Lawonda, Sumba (Eastern-Indonesia), PhD Diss.  Wageningen University.

Rote and Sabu

  1. Balukh, Jermy 2018. A grammar of Dhao, a minority Austronesian language of Eastern Indonesia. PhD Diss. University of Leiden.
  2. Fox. James J 1968. The Rotinese: A study of the social organisation of an eastern Indonesian people. PhD Diss. University of Oxford.
  3. Duggan, Geneviève. 2008. “Processes of Memory on the Island of Savu.” PhD Diss. NUS, Singapore
  4. Mahirta 2006. Human occupation on Rote and Sawu Islands, Nusa Tenggara Timur. PhD Diss. Australian National University
  5. Noach-Patty, Maria Agustina 1995. Gender, development and social change in Rote, eastern Indonesia. PhD Diss. University of Hull.
  6. Pellu, Lintje H. 2008. A domain united, a domain divided : an ethnographic study of social relations and social change among the people of Landu, East Rote, Eastern Indonesia. PhD Diss. Anthropology, Australian National University.
  7. Walker, Alan Trevor  1980. Sawu: a language of Eastern Indonesia. PhD Diss. Anthropology, Australian National University.
  8. Jaiteh, Vanessa 2017. Sharks are important, but so is rice”: Opportunities and challenges for shark fisheries management and livelihoods in eastern Indonesia. PhD diss., Murdoch University.

West Timor

  1. Benu, Fredrik Lukas 2003. Farm productivity and farmers’ welfare in West Timor, Indonesia. PhD Diss. Curtin University of Technology
  2. Campbell-Nelson, Karen 2003. Learning Resistance in West Timor. PhD Diss. School of Education, University of Massachusetts, Amherst.
  3. Charlton, T.R., 1987. The Tectonic Evolution of  the Kolbano – Timor Trough    Accretionary Complex, Timor, Indonesia, Ph.D. Diss, London University.
  4. Coury, William Gerard 1999. An Exploration of the Impact of Economic Development on Indonesian Weavers and Their Handwoven Textiles: Insana, West Timor. PhD Diss. Education, Columbia University
  5. Damaledo, Andrey Yushard 2016. Divided loyalties : displacement, belonging and citizenship among East Timorese in West Timor. PhD Diss. Anthropology Australian National University
  6. De Rozari, Philiphi 2017. An Investigation into the Use of Biochar as a Media Amendment to Treat Sewage and the Feasibility of Constructed Wetland Ecotechnology in East Nusa Tenggara Province, Indonesia. PhD diss., Griffith University
  7. Djahimo, Santri Emilin Pingsaboi 2010. The physical, cultural and socio-economic contexts of educational innovation in rural and disadvantaged schools in Indonesia : a case study / Santri Emilin Pingsaboi Djahimo, PhD diss., Macquarie University.
  8. Ndoen, Marthen L. 2000. Migrants and entrepreneurial activities in peripheral Indonesia. PhD Diss. Vrije Universiteit Amsterdam.
  9. Edwards, Owen David Ernest 2017. Metathesis and Unmetathesis: Parallelism and Complementary in Amarasi, an Austronesian Language western Timor. PhD Diss.  Australian National University
  10. Farram, Steven (2004). From ‘Timor Koepang’ to ‘Timor NTT’: a political history of West Timor, 1901-1967. PhD diss., Charles Darwin University.
  11. Francillon, Gerard 1967. Some matriarchic aspects of the social structure of the southern Tetun of middle Timor. PhD Diss. Anthropology Australian National University
  12. Glover, Ian 1972. Excavations in Timor:  A study of economic change and cultural continuity in prehistory. PhD Diss. Australian National University.
  13. Klinken, Catharina Lumien Van. 1997. A grammar of the Fehan dialect of Tetun, an Austronesian language of West Timor. PhD Diss. Australian National University.
  14. Kolimon, Mery, 2008. A Theology of Empowerment. Reflections from A West Timorese Perspective. Protestant Theological University Kampen.
  15. Li, Dominggus Elcid 2014. Silent suffering: the corporatist compromises and East Timorese camps after 1999.  Ph.D. thesis, University of Birmingham.
  16. Liu, Saryakus Paulus 2016. Kupang: Social Adaptability and Vulnerability across an urban rural continuum in West Timor. PhD diss. The Australian National University
  17. Mann, Tom 1996. Population movements, ethnicity and resource management in West Timor. PhD Diss. University of Adelaide.
  18. McWilliam, Andrew R 1989.Narrating the gate and the path: place and precedence in South West Timor. PhD Diss. Anthropology, Australian National University
  19. Mella, Welhelmus Isak Imanuel 2003. Genesis and Fertility of Alfisols and Mollisols formed on Raised Coral Reef in West Timor, Indonesia. PhD diss. Soil Science, University of Saskatchewan
  20. Mudita, Wayan I. (2013). Community biosecurity in West Timor, Indonesia : the role of local communities and governments in managing Huanglongbing and other diseases and pests of citrus. PhD diss., Charles Darwin University.
  21. Ndoen, Ermi M. L 2010. Environmental factors and an eco-epidemiological model of malaria in Indonesia, PhD Diss. Griffith University.
  22. Neonbasu, Gregor 2005. We seek our roots: oral tradition in Biboki, West Timor PhD Diss. Anthropology, Australian National University
  23. Ngongo, Yohanis (2011). The political ecology of agricultural development in West Timor, Indonesia PhD Thesis, School of Agriculture and Food Sciences, The University of Queensland.
  24. Ranimpi, Yulius Yusak 2016. Mental Health and Poverty in Binaus Village, West Timor, East Nusa Tenggara-Indonesia: An Indigenous Psychology Perspective
  25. Schulte-Nordholt, H G 1966. Het politieke systeem van de Atoni van Timor. PhD Diss. University of Amsterdam.
  26. Sopaheluwakan, Jan. 1990. Ophiolite obduction in the Mutis Complex, Timor, eastern Indonesia : an example of inverted, isobaric, medium-high pressure metamorphism. PhD Diss. Vrije Universiteit Amsterdam.
  27. Stacey, Natasha E. 1999. Boats to burn: Bajo fishing activity in the Australian fishing zone. PhD Thesis, Northern Territory University.
  28. Tidey, Silvia. 2012. Performing the state everyday  practices corruption and reciprocity in middle indonesian civil service. PhD Diss. University of  Amsterdam
  29. Therik, Gerzon Tom 1995. Wehali: the four corner land : the cosmology and traditions of a Timorese ritual centre
  30. Tjoe, Yenny 2017. Sustaining livelihoods: an analysis of dryland communities in West Timor, Indonesia. PhD Diss. Griffith University.

NTT General

  1. Ardhana, I Ketut. 2000. Nusa Tenggara nach Einrichtung der Kolonialherrschaft 1915 bis 1950.  PhD Diss. Universität Passau.
  2. Fisher, Lawrence Alan 1999. Beyond the Berugaq: Conflict, Policy and Decision-Making in forest and conservation management in Nusa Tenggara, Indonesia. PhD Diss. Cornell University
  3. Hajar, Siti (2017). The Complexities of Implementing Classroom-Based Action Research in a Remote School in Indonesia PhD Diss., School of Education, The University of Queensland. doi:10.14264/uql.2018.50
  4. Hutagalung, Stella Aleida 2015. Being Muslim in a Christian Town: Variety, Practices and Renewal. PhD Diss. Anthropology Australian National University
  5. Leslie, Edwina Elizabeth Crompton. 2013. Pig movements across eastern Indonesia and associated risk of classical swine fever transmission. PhD Diss. University of Sydney
  6. Malo Bulu, Petrus (2017) The Epidemiology of Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 in Chickens in Poultry From West Timor, Indonesia. Professional Doctorate thesis, Murdoch University.

*Thanks to P. Liu, J. Haning, S. Fanggidae, T. Tamelan for their suggestion for improvement.