Author: Administrator

Oleh: Dominggus Elcid Li*

 

Salah satu elemen dasar infrastruktur warga negara adalah identitas kependudukan. Tanpa identitas kependudukan maka warga negara Indonesia terancam berada dalam posisi stateless, atau tidak bernegara. Berdasarkan data tahun 2016 sebanyak 75% dari 53 juta anak Indonesia belum tercatat dan tidak memiliki akta kelahiran. Dalam riset IRGSC tahun 2018 di salah satu kabupaten kantong buruh migran di NTT, kami menemukan bahwa sebanyak 36% warga yang bekerja sebagai buruh migran tidak memilikki dokumen kependudukan.

Parahnya di NTT, kombinasi krisis identitas kependudukan bersinergi berhubungan langsung tingginya angka putus sekolah di tingkat SMP. Kondisi ini jelas memprihatinkan, karena dengan tarikan pasar kerja dari berbagai lokasi produksi di dalam dan luar negeri, maka anak-anak terjun bebas ke dalam pasar tenaga kerja.

Celah ini dimanfaatkan oleh mafia perdagangan orang.  Anak-anak yang tak beridentitasi adalah target para kriminal. Dalam data perdagangan orang di NTT yang dihimpun IRGSC di NTT dalam tiga tahun (2014-2016), sebanyak 13% korban perdagangan orang adalah anak-anak, dengan celah utama pemalsuan identitas kependudukan. Anak-anak dan golongan rentan ini menjadi target perdagangan orang baik di kota-kota besar di dalam negeri, maupun negeri jiran.  Mereka ini pula yang paling rentan mengalami organ trafficking maupun berbagai model eksploitasi.

 

Identitas Kependudukan Masalah Utama Kaum Miskin

Ketiadaan identitas kependudukan,  tak hanya dialami oleh kaum miskin di pedalaman NTT, hal ini juga dialami oleh anak-anak kaum miskin di ibukota republik, di DKI Jakarta (Li 2013), maupun kaum miskin di ibukora Provinsi NTT. Tanpa identitas kependudukan, warga sulit mengakses berbagai layanan dasar maupun berbagai program safety net yang diperuntukan untuk kaum miskin.

Contohnya anak kaum miskin kota di ibukota Jakarta yang hidup dalam kondisi bilokalitas tidak memiliki akses terhadap pendidikan negeri di ibukota, sehingga mereka lebih cenderung masuk di sekolah swasta pinggiran dengan kualitas yang biasanya lebih rendah. Tanpa identitas kependudukan, kaum miskin ibukota ini pun dianggap tidak berhak menerima program cash transfer dari pemerintah. Dengan sendirinya upaya pemerintah untuk menegakan keadilan sosial tidak mencapai sasaran, sebab seharusnya sebelum kita berbicara tentang equity, mereka yang hendak ditolong harus ada terlebih dahulu dalam lembar administrasi kependudukan negara.

Selain itu, tanda utama reproduksi sosial kaum miskin kota atau yang miskin tetap miskin meskipun zaman berganti terlihat dari ketiadaan identitas kependudukan untuk golongan yang paling lemah.  Dalam pertemuan di tahun 2013, Ibu Sri, seorang bekas pekerja anak yang masuk ibukota Jakarta pada tahun 1984 tidak memiliki identitas kependudukan apa pun. Di tahun 2013, ketika wawancara dilakukan terhadap Ibu Sri, ia masih kesulitan mengurus identitas kependudukan untuk anaknya sendiri. Persoalan kaum miskin ibukota tidak cukup dimengerti dengan baik, sehingga mereka yang marginal ini lebih sering diberikan hukuman daripada dibantu. Contoh Ibu Sri ini menjelaskan bahwa periode empat dekade tidak serta merta membuat ia lebih mudah diakui sebagai warga negara di ibukota,  sebaliknya ia tetap dalam posisi yang sama. Ibu Sri adalah representasi kaum miskin absolut di ibukota.

 

Kaum miskin dan Revolusi Administrasi Kependudukan

Dalam proyek pengentasan kemiskinan sering kali jumlah angka kaum miskin menjadi perdebatan utama, karena bertambah atau berkurangnya angka kaum miskin menjadi salah satu indikator berhasil atau tidak seorang pemimpin pemerintah–dan kemudian BPS maupun BI menjadi aktor kunci dalam perdebatan terkait angka-angka ini.

Terobosan revolusioner untuk mengatasi persoalan krisis administrasi kependudukan perlu segera dilakukan. Contohnya dengan sistem blok sensus yang dibikin BPS, data kepemilikan administrasi kependudukan bisa dibuat dengan lebih detil dan dimutahirkan. Bahkan meminta BPS untuk mendata kepemilikan identitas kependudukan sebagai variabel sensus mengingat pentingnya masalah ini. Seandainya kerjasama lintas departemen ini dapat dilakukan, maka  dampaknya sungguh luar biasa untuk warga Negara kita.

Layanan pembuatan identitas kependudukan untuk warga negara seharusnya menjadi prioritas utama, namun prioritas ini lebih sering kalah dengan proyek lain, bahkan prioritas kepemilikan identitas kependudukan warga negara derajatnya masih lebih rendah dibandingkan dengan upaya pemutakhiran DPT (Data Pemilih Tetap) untuk Pemilu. Tidak heran jika tercecernya E-KTP rusak di daerah Bogor beberap waktu lalu jauh lebih menarik perhatian para politikus yang berspekulasi tentang upaya penggelembungan suara, dibandingkan mempertanyakan dengan serius efektivitas sistem pencatatan kependudukan, dan berapa banyak warga negara yang tidak tercatat.

Warga negara kita yang miskin bukan lah orang malas, atau antipati terhadap sistem administrasi kependudukan. Baru-baru ini di pedalaman Timor misalnya, ketika Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengirimkan mobil pendaftaran keliling ke Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu. Ribuan orang menumpuk dalam gedung gereja yang dipakai untuk berkumpul. Jatah tiga hari yang diberikan oleh Dinas Dukcapil dipakai dengan maksimal sampai dengan jam 12 malam hingga petugas menyerah dan sebagian warga tetap tak terlayani.

Sebelum kita berbicara tentang CRVS (Civil Registration and Vital Statistics) yang dikembangkan di berbagai negara maju, sebaiknya kita memperkokoh dasar administrasi kependudukan kita dengan lebih baik.

Sudah seharusnya riset awal (baseline) menyeluruh untuk memotret kondisi hambatan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia dan kepemilikan identitas kependudukan dilakukan, agar sekian bias bisa dieliminir sejak awal, dan hambatan dipetakan dari daerah tersulit. Sebab kecenderungan para pembuat program administrasi kependudukan kita saat ini adalah cenderung lupa pada betapa luasnya Indonesia, dan minimnya akses warga-warga tersulit, maupun kesulitan kaum miskin kota. Kepada mereka yang rentan ini perhatian lebih wajib diberikan.

Sudah saatnya revolusi di bidang administrasi kependudukan dijalankan, sebab identitas kependudukan adalah infrastrurktur dasar warga negara. Tanpa upaya ini warga negara hanya cenderung tinggal sebagai kata-kata abstrak seperti yang sedang terjadi. Proyek administrasi kependudukan seharusnya tidak menjadi lahan korupsi, namun menjadi titik balik untuk menegakan keadilan sosial untuk seluruh warga negara dengan membuat mereka ada, dan diakui oleh institusi negara. Krisis identitas kependudukan harus segera diakhiri!

 

*Peneliti IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)

nb: tulisan ini diterbitkan oleh Pos Kupang pada tanggal 17 September 2018

Oleh: Elcid Li*

 

Di LP Sukamiskin yang tidak miskin para koruptor sedang piknik tertutup. Penjara yang dulu pernah dihuni oleh Bung Karno, kini juga di-isi para koruptor. Bedanya di tahun 1931 ketika ditahan di Sukamiskin rambut Bung Karno dicukur hampir gundul alias ‘di-milimeter’, dan memakai baju tahanan. Sekarang LP Class 1 Sukamiskin yang menampung para koruptor telah menjelma menjadi kamar ‘kos eksklusif’ yang kira-kira setara dengan hotel bintang tiga, para koruptor penghuninya tampak terawat dan rambut mereka tetap modis dan di blow—pakai tertawa lebar pula. Hanya para sipir yang tahu service apa saja yang ada di sana.

Dengan kekuatan aset, bahkan mungkin jaringan politik para koruptor memberikan tafsir baru atas penjara. Penjara tidak harus sengsara, fasilitas penjara bisa dipesan. Pokoknya seperti lawakan Warkop DKI (Dono Kasino Indro) yang tenar di era Orde Baru, “Semua Bisa Diatur”. Tidak perlu jera di penjara.

Bicara soal kekuatan (power), bahkan Menkumham yang membawahi sekian LP di Indonesia mengeluh bahwa ‘menata ulang LP tidak semudah seperti yang terlihat’. Tidak mudah, karena terlalu banyak kepentingan yang harus didahulukan.

Prinsip the rule of law diganti menjadi the rule of power. Ini yang membuat konsep Weber tentang kuasa (power) dan otoritas (authority) menjadi lebih jelas. Dari tafsir penjara bisa kita lihat siapa sebenarnya yang sedang berkuasa di negeri ini dan melampaui pemegang otoritas.

Menjelang Pemilu 2019, siapa yang masuk penjara dan siapa yang akan masuk penjara dihitung betul oleh sepersekian elit Indonesia yang bisa ‘bermain politik’.  Contohnya Prabowo berjanji akan memulihkan hak Habieb Rizieq, yang sementara tinggal di ‘pengasingan’ di Arab Saudi. Atau pun Ahok yang juga berjanji akan memberikan klarifikasi setelah keluar dari Mako Brimob tentang kabar ia jatuh cinta lagi. Atau SBY yang menantang agar fitnah skandal perbankan yang ditujukan kepadanya dibuktikan, tentu Anas Urbaningrum punya cerita tersendiri. Ia dipenjara, setelah menang pemilihan menjadi Ketua Umum. (Setnov yang berjanji akan membuka kasus Century)

Entah kenapa penjara begitu dekat dengan kekuasaan untuk para politikus Asia Tenggara di kawasan tropis ini? Entah Anwar Ibrahim di Malaysia, entah Soekarno atau pun Sjahrir di Indonesia?  Tetapi Anwar tidak korupsi, yang katanya korupsi adalah Najib. Sedangkan Soekarno dan Sjahrir tidak ada urusan dengan uang. Sjahrir ditahan di era Soekarno, dan Soekarno ditahan di era Soeharto.

Soeharto tidak ditahan, ia cuma minggir (step aside), dan bukan turun (step down) dari kekuasaan. Buktinya Tomy Soeharto sang dalang pembunuh kami pun boleh mengajukan diri ikut calon legislatif. Mungkin dengan logika ini, Banwaslu pusat berdalih jika dalang pembunuh hakim saja boleh mencalonkan diri, mengapa para bekas tahanan kasus korupsi tidak boleh calonkan diri?

Persoalan tentu makin pelik karena mereka yang masuk bui adalah para petinggi partai politik, orang-orang kunci di negeri ini, para elit. Mereka bukan kelinci, mereka adalah harimau yang sedang piknik. Meskipun di dalam kurungan, taring mereka masih ada.

Partai politik dan korupsi bukan lah hal baru. Catatan tentang munculnya para orang kaya baru diuraikan dengan gamblang oleh Moctar Lubis yang memberikan latar belakang Jakarta dan partai politik di tahun 1950-an lewat novelnya Senja di Jakarta yang diterjemahkan menjadi Twilight in Jakarta. Permainan komoditas, pengadaan barang masihlah hal yang sama dalam korupsi. Kerjasama simbiosis mutualisme antara pemimpin redaksi dan politikus pun sudah dikenal tahun-tahun itu.

Bedanya, saat menulis tentang korupsi para elit politik, Mochtar Lubis ada dalam posisi tahanan rumah. Dulu liputan investigasi harganya mahal, sebab jika ada fakta yang muncul ke publik seseorang bisa ditindak, sekarang fakta telanjang yang tersebar lewat Whatsapp tidak membuat gejolak dalam masyarakat, apalagi pemerintah merasa malu? Lain Jepang yang punya tradisi hara–kiri, lain Indonesia. Koruptor di Indonesia seperti ikan yang dijual di Jakarta bisa mati tujuh kali. Memang koruptor di Indonesia memang mirip kucing (harimau kecil).

Penjara memang menjadi ruang mati sementara untuk para koruptor. Penjara memang ibarat ular dalam permainan ular tangga, tetapi ia tidak seperti bidak catur yang langsung mati jika dimakan, untuk para koruptor ini cuma pindah ke ‘ujung ekor ular’.  Penjelasan ini lah yang membuat para koruptor tetap dipertahankan dalam daftar caleg.

Kabar berbeda datang dari Mendagri, para PNS (Pegawai Negeri Sipil) terpidana korupsi akan diberhentikan. Tiba-tiba di sini seolah pemerintah punya nyali, dan bisa ‘seriyeus’ menangani kasus korupsi. Apakah mereka yang diberhentikan adalah pegawai rendahan, atau mereka punya anak bini atau tidak, pemerintah tak peduli. Ya, pemerintah hanya bisa tegas untuk mereka yang tidak punya power, para pegawai kecil, yang korupsi pun sebagian terpaksa.

Jika di kalangan orang Tionghoa orang kenal Sembilan Naga untuk menyebut dunia penguasa ekonomi yang disertai dengan kepalan tangan, maka di kalangan para politikus mereka yang masih bisa bermain tanpa bisa ditangkap entah disebut apa. Di tangan mereka-mereka ini lah Indonesia dikendalikan. Demokrasi model ini disebut sebagai plutokrasi. Untuk para plutokrat, penjara adalah tempat piknik.

Amat beda dengan lagu band lama d’lloyd yang judulnya ‘Hidup di Bui’. Syair lagu d’lloyd bukan untuk para penghuni LP Sukamiskin kelas plutokrat:

Hidup di bumi bagaikan burung

Bangun pagi makan nasi jagung

Tidur di ubin pikiran bingung

Apa daya badan ku terkurung

Para koruptor di LP Sukamiskin tidak bernyanyi lagu di atas. Mereka mungkin menyanyikan lagu Siti Badriah ‘Aku lagi syantik’, dan judul tulisan di atas dinyanyikan dalam irama yang sama.

Ya, koruptor pun lagi ingin dimanja.

 

*Peneliti

 

Oleh: Elcid Li PhD* dan Pdt.Emmy Sahertian**

 

Hingga minggu ketiga Agustus 2018 sudah lebih dari 70 warga NTT yang pulang dalam peti mati. Biasanya, daripada mengusut kematian para pekerja, aparat negara cenderung untuk  menyebutnya sebagai kematian para TKI Ilegal. Ilegal dimaknai sebagai para pelanggar hukum, tak berdokumen, atau berdokumen asli tapi palsu (aspal). Dengan menyebut TKI ilegal, kematian mereka cenderung tidak diusut, bahkan dilupakan.

Aslinya tudingan semacam ini bisa dibantah, karena legal dan illegal maknanya semakin keropos di era perang dagang.  Skandal Diana Aman, buron besar pelaku perdagangan orang menyimpan aib sistem peradilan di NTT dalam penanganan bandar besar perdagangan orang. Kasus ini menyiratkan bahwa ketika makna legal sebagai simbol hukum negara hilang diterpa hukum dagang, maka legal atau pun illegal itu sendiri tidak lagi memilikki makna kategorial yang berbeda. Narasi di bawah ini merupakan contoh pupusnya legitimasi lembaga-lembaga peradilan yang menjadi simbol legalitas atau pelaksana elemen koersif negara. Tulisan ini tidak menyatakan bahwa tidak ada kemajuan dalam sistem peradilan, tetapi menyatakan bahwa semestinya kita bisa lebih baik lagi menyikapi bencana kemanusiaan ini.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem peradilan dalam kasus perdagangan orang di NTT hanya tajam pada para pelaku lokal, artinya para perekrut (termasuk PL, pemalsu dokumen, dan pegawai PPTKIS) di wilayah NTT saja yang dihukum, sedangkan bandar besar maupun majikan yang berasal dari luar biasanya lolos. Contohnya dalam Kasus Medan, hanya perekrut lokal–Rabeka  Ledoh–dihukum, sedangkan Mohar sebagai pelaku utama Mohar BAP-nya saja tidak pernah jadi, padahal dua korban meninggal dunia di Medan dan puluhan disekap dan diperbudak. Kasus ini muncul pada 2014.

Hal yang sama juga nyaris terjadi pada Diana Aman hingga 30 Agustus 2018. Dalam persidangan Diana terbukti merupakan pelaku perdagangan orang. Diana Aman pemilik sekaligus direktur PPTKIS besar, yaitu PT.Pancamanah Utama dan PT. Jaya Abadi. Kedua PT ini namanya buruk dalam menangani tenaga kerja. Jenasah Yufrinda Selan (19 tahun) dipulangkan dalam kondisi penuh jahitan dan dengan bekas lilitan di leher. Ia sempat diduga merupakan korban perdagangan organ.

Ketika pulang warga sempat kesulitan mengidentifikasi Yufrinda, sebab nama Yufrinda Selan tak ditemukan dalam dokumen pengiriman. Namanya telah dipalsukan menjadi “Melinda Sapai”. BP3TKI Provinsi NTT menolak untuk berkomentar, dan hanya menjawab bahwa ini TKI illegal, meskipun nama Melinda Sapai tercatat dalam daftar nama BP3TKI. Kasus Yufrinda Selan berhasil menyeret bekas polisi, aparat keamanan bandara El Tari hingga petugas imigrasi ke dalam tahanan.

Berkat kerja keras polisi, jaksa dan hakim sekian nama yang terlibat dalam kasus perdagangan orang masuk dalam kurungan. Sayangnya pelaku utama malah lepas. Namun, setelah buron selama belasan bulan, Diana Aman alias Diana Chia (Cia) alias Mom Diana, yang sudah diputuskan bersalah di Kupang sejak 2017 akhirnya tertangkap di Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatra Utara.

Tertangkapnya Diana Aman merupakan prestasi para pegawai imigrasi yang bertugas di Pelabuhan Teluk Nibung. Pemegang paspor dengan No.X405967 ini berhasil dilacak para petugas imigrasi yang bekerja di Kabupaten Asahan pada 30 Agustus 2018, karena mereka menemukan nama ini bertanda merah, tetapi tidak termasuk dalam daftar cekal. Berangkat dari keanehan ini para petugas imigrasi setempat berinsiatif mengontak pihak kejaksaan setempat dan menemukan bahwa nama ini adalah pelaku perdagangan orang yang sudah divonis in absentia.

 

Diana Aman: buronan atau hanya mangkir sidang?

Sebelum hilang Diana Aman adalah tahanan jaksa, dan berdasarkan penetapan hakim Diana Aman dijadikan tahanan kota. Sehari setelah statusnya diubah Diana raib ditelan bumi dari alamat terakhirnya: Hotel Sotis. Pengacara Diana Aman, Edwin Manurung dalam berita hanya biasa menyebut “No Comments” ketika ditanya ke mana Diana pergi. Di lain kesempatan Edwin Manurung dalam persidangan resmi menyatakan bahwa Diana Aman saat ini tersesat di Labuan Bajo dan Maumere (VN, 17 April 2017). Sedangkan  Jony Tanjung hakim anggota hanya menjawab demi alasan kemanusiaan status Diana Aman diganti. Konon Diana menderita gangguan jiwa.

Tahun 2017, ketika kami mewawancarai salah seorang polisi di Mabes Polri yang melakukan penangkapan terhadap Diana Aman, ia malah balik bertanya, “Mana ada orang sakit yang bisa memerintahkan lewat telfon kepada anak buahnya agar menghancurkan barang bukti dengan mesin penghancur dokumen sebelum kami tiba di TKP?”

Beberapa hal yang janggal terkait kaburnya Diana Aman antara lain: pertama, Diana Aman adalah buron besar yang ditangkap oleh Bareskrim Polri. Biaya penangkapannya menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Karena sindikat Diana Aman tidak hanya berasal dari NTT, tetapi mulai dari rekrutmen di NTT, daerah transit di Jawa Tengah (Boyolali), hingga daerah tujuan di Malaysia.

Jika dimengerti biaya operasional penangkapan itu mahal, mengapa upaya penangkapan yang telah menghabiskan uang negara sebanyak ratusan juta rupiah ini malah diabaikan hakim. Pun ketika hakim ‘menganulir’ keputusannya sendiri untuk mengembalikan Diana Aman menjadi tahanan rutan, ibarat nasi sudah dibiarkan menjadi bubur, alias pelaku telah kabur percuma.

Kedua, Diana Aman merupakan terdakwa khusus. Ia tercatat sebelumnya sebagai ‘buron nakal’ yang juga melakukan tindakan menembakan peluru emas ke arah aparat penegak hukum dalam kasus serupa (perdagangan orang), sehingga ia bebas di Jawa Tengah. Dengan catatan ini, jika pihak aparat penegak hukum di Kupang tetap bersikap ‘tidak mau tahu’ menjadi tanda tanya besar. Ada apa?

Ketiga, meskipun Diana Aman kabur, diantara pihak kejaksaan dan kepolisian enggan berkoordinasi. Diana Aman memang menjadi buronan kejaksaan, tetapi ia bukan buronan pihak kepolisian. Pihak kepolisian beralasan bahwa pihak kejaksaan tidak pernah bersurat kepada mereka. Entah kenapa masalah rasa keadilan hanya menjadi alasan koordinasi antara polisi dan jaksa? Entah mengapa pihak kejaksaan tidak menolak penetapan hakim tentang status tahanan jika mengerti Diana Aman bukan  lah buronan biasa? Keanehan ini sudah pernah kami sampaikan secara lisan dan tertulis dalam kunjungan kami ke Polda NTT, Kejaksaan Tinggi NTT, Pengadilan Tinggi NTT, dan Komisi Yudisial.

Selanjutnya, seandainya Pak Hakim Nuril Huda dan anggota tim jeli, bijak, dan waspada, surat keterangan kesehatan itu tergolong kadaluwarsa karena dikeluarkan tahun 2016. Jika aparat penegak hukum mampu berpikir lurus, seharusnya mereka mengambil second opinion dari dokter lain di Kupang, bukan menggunakan kertas usang.  Hal vital ini tidak dilakukan di Kupang. Tidak becusnya kerja para hakim terlihat dari tidak adanya antisipasi atas keputusan mereka, dan hanya menjawab ‘tanggungjawab menghadirkan terdakwa adalah tugas penuntut umum’ ketika berbulan-bulan Diana Aman menjadi buronan.

Seadainya para hakim ini mau menambah informasi mereka bisa melakukan riset sederhana dengan menggunakan mesin pencari.  Ketik saja PT.Pancamanah Utama, dan keluar lah rentetan korban mereka. Salah satu korban adalah TKI dari Ponorogo, Jawa Timur dengan nama Fadila Rahmatika (20) yang bekerja di Singapura dan dipulangkan dalam kondisi disiksa dan trauma.

 

Bagaimana Diana kabur ?

Kini Diana Aman ‘sudah ditemukan’. Sekian spekulasi bagaimana ia kabur dan siapa yang membantunya kabur bisa dibuka untuk publik. Sekian kejanggalan yang seolah sengaja membiarkan Diana Aman bisa diusut. Tetapi, apakah mungkin sapu yang kotor mampu digunakan untuk membersihkan lantai yang kotor?

Di Tahun 2016, Polda NTT yang waktu itu masih bertipe B, mengeluarkan data perdagangan orang yang menyatakan 8 kepala manusia NTT dijual seharga satu mobil Avanza. Tahun 2017 dan 2018 Polda NTT yang sudah bertipe A, diam seribu bahasa terhadap hilangnya seorang bandar besar. Bareskrim Mabes Polri tidak dilibatkan ulang untuk mencari Diana Aman. Untuk apa kita berbangga dengan Polda tipe A, jika buronan sekelas Diana dibiarkan kabur tanpa upaya menangkap? Untuk apa punya kapolda bertitel Jendral jika buronan di depan mata hilang? Padahal, jika mau saja, Diana Aman tidak dibiarkan tamasya sekian lama tanpa diusut. Andaikan Interpol dilibatkan, Diana sudah bisa ditangkap sejak tahun lalu, karena nomor paspornya tidak berubah. Kenapa harus menunggu koordinasi kejaksaan, jika telah ada protes dari masyarakat sipil?

Pertanyaan serupa juga kami (aliansi masyarkat sipil) tanyakan kepala Pengadilan Tinggi di Kupang. Saat itu kami bertanya, “Mengapa kelakuan hakim tidak bisa diusut dalam kasus Diana Aman?” Ia menjawab bahwa itu adalah otoritas hakim, dan ia tidak berwenang mengusut. Jawaban semacam ini adalah jawaban normatif yang tidak sepantasnya diberikan dalam kasus extraordinary crime alias kejahatan luar biasa.

Seandainya para aparat sistem peradilan ini mau bergerak, tentu dengan tertangkapnya Diana Aman ini bisa dijadikan momentum untuk mengusut para pelaku yang terlibat dalam pelarian Diana Aman. Kasus terlibatnya Diana Aman dalam aksi perdagangan orang adalah satu kasus, sedangkan kasus proses pelarian Diana Aman adalah kasus tersendiri.

 

Ke Mana Air Kencing Diana Mengalir?

Jawaban secara harafiah atas pertanyaan sub judul di atas adalah air kencing Diana Aman mengalir ke mulut para korban perdagangan orang. Menurut salah seorang penangkap Diana Aman dari Mabes Polri, yang diwawancarai penulis pelaku tergolong biadab. Jika ada calon TKI yang protes, pelaku kencing dan memerintahkan para korban untuk meminumnya. Para korban pun meminumnya, dan disiksa jika menolak. Celakanya kencing Diana pula yang menjadi aib tahun ini yang harus dipikul aparat penegak hukum di NTT.

Diana Aman alias Diana Cia adalah pemain besar. Artinya dalam kasta perdagangan orang Diana mampu menembakkan “peluru emas” ke benteng pertahanan musuh dengan angka sembilan digit atau milyar. Angka miliar sebenarnya bukan lah hal istimewa. Sekian pengakuan off the record para penegak hukum yang menolak tawaran Diana samar tersampaikan dari dinding-dinding bisu.

Sejak kasus perdagangan orang menjadi sorotan publik upaya para pelaku untuk membebaskan diri juga semakin bernilai tinggi secara ekonomis. Bukti kegiatan ekonomi ilegal hanya mungkin bisa dibuka oleh PPATK (Pusat Pengkaji dan Analisa Transaksi Keuangan).

Siapa pun yang melepaskan Diana Aman tergolong berani. Sebab ia tidak hanya menghina sistem peradilan, tetapi menghina kapasitas orang NTT untuk berpikir. Secara harafiah ia turut bersama-sama Diana Aman mengencingi mulut orang NTT. Hingga saat ini amat jarang elemen koersif negara dalam kasus perdagangan orang mampu menyentuh para bandar besar yang umumnya berfungsi sebagai middle man utama, pada umumnya hanya para perekrut lapangan (PL) tingkat kota yang dipenjara. Setidaknya ada dua interpretasi yang muncul. Pertama, konsep perdagangan orang sebagai kejahatan jaringan kompleks kurang dipahami. Kedua, dengan menempatkan pelaku sekaligus korban hanya bersifat lokal semakin menunjukkan struktur tersembunyi kolonialisme (internal) yang sedang berjalan.

Zaman perbudakan sudah lama ditolak. Ketika kini perbudakan moderen dihidupkan kembali maka harus dilawan. Seperti di zaman kolonial, siapa pun yang menjadi antek kompeni VOC perdagangan orang adalah musuh. Siapa pun yang berpihak pada cukong dalam perdagangan orang adalah pengkhianat negara. Aparat penegak hukum harus bisa menjauhkan diri dari watak Soemanto: makan jenasah.

Di Abad ke XI Kediri, dapat terbaca bahwa dalam kajian ruang negara (mandala), posisi tucha (bandit) sama artinya dengan mechala (pedagang asing). Diana Aman adalah kombinasi antara mechala dan tucha. Seharusnya perwira negara tidak bermain diantara keduanya sehingga posisi legal itu ada.

 

*Peneliti IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)

** Anggota BPP (Badan Pembantu Pelayanan) Advokasi Hukum dan Perdamaian Sinode GMIT

Oleh. Rio Watuwaya*

 

Belum lama ini BPJS Kesehatan telah menghapus daftar penggunaan obat bernama Herceptin atau Trastuzumab. Tepatnya pada tanggal 1 April 2018 oleh BPJS Kesehatan bagi pasien kanker peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah menimbulkan tanda tanya dan kegelisahan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia seperti di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

 

Trastuzumab atau Herceptin merupakan salah satu resep obat yang sering diberikan dokter pasca operasi bagi pasien kanker payudara. Harga pasar obat Trastuzumab sebesar dua puluh lima juta rupiah. Bagi PBJS, upaya penghapusan obat Trastuzumab atau Herceptin dari formularium nasional merupakan salah satu strategi untuk mengontrol defisit atau pengeluaran tinggi, khususnya untuk penyakit komplikasi maupun penyakit berbiaya besar, yang diambil pihak BPJS Kesehatan untuk mereduksi efek defisit asuransi JKN.

 

Trend beban biaya kanker sejak tahun 2014 sebesar Rp 1,4 Triliun dan pada saat ini, pada bulan September 2017 mencapai Rp 2,2 Triliun. Sedangkan jumlah defisit asuransi BPJS Kesehatan di tahun 2017 telah mencapai lebih dari Rp 10 Triliun. Konon, terjadinya defisit asuransi jaminan kesehatan disinyalir diakibatkan oleh macetnya iuran bulanan para peserta BPJS. Disebutkan bahwa sebanyak 10 juta peserta iuran BPJS saat ini sedang menunggak. Sebagian besar tunggakan tersebut disebabkan oleh peserta JKN tipe non-PBI/mandiri. Ironisnya, berdasarkan data yang ada tingkat kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS adalah sebesar 95%, sehingga alasan penunggakan pembayaran iuran itu pun terkesan dibuat-buat.

 

Fasilitas perawatan kanker di NTT

Di Provinsi NTT tindakan perawatan kanker, misalnya kanker payudara berada dalam tingkat pencegahan. Para petugas kesehatan di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu) sudah  terampil untuk melakukan penyuluhan dan melatih masyarakat termasuk peserta JKN maupun Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Diharapkan agar masyarakat mampu mengenali atau mendeteksi gejala kanker sejak dini. Namun, untuk pasien positif kanker atau stadium lanjut kerap disarankan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan, misalnya seperti rumah sakit khusus perawatan kanker, fasilitas ini belum pernah ada di NTT. Bahkan untuk seluruh wilayah Indonesia hanya terdapat 2 unit rumah sakit khusus perawatan kanker untuk melayani sebanyak 260 juta jiwa penduduk.

 

Saat ini di Indonesia baru terdapat dua unit rumah sakit khusus perawatan kanker. Yang pertama adalah rumah sakit pusat perawatan kanker yang dikelola dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bernama Rumah Sakit Dharmais yang  beralamat di Slipi, Jakarta Barat. Yang kedua adalah rumah sakit swasta bernama Mochtar Ryadi Comprehensive Cancer Center (MRCC) Siloam di Semanggi, Jakarta Pusat.

 

Selama ini pasien kanker yang di NTT sudah lama menderita ketidakadilan struktural dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hal yang paling tampak adalah, mahalnya beban biaya akomodasi dan transportasi yang ditanggung pasien kanker rujukan asal NTT. Bisa dibayangkan beban pasien yang perlu melakukan perawatan dan pengobatan di Jakarta. Hal ini mungkin terjangkau bagi orang yang mampu. Tetapi bagaimana dengan mereka yang hanya bersandar pada BPJS? Apakah mereka harus tinggal menunggu mati, karena pengobatan amat jauh dari jangkauan?

 

Saat ini penderitaan pasien kanker di NTT saat ini semakin bertambah, tak hanya rumah sakit jauh dari NTT, mereka juga harus semakin diberatkan dengan dicabutnya Herceptin atau Trastuzumab dari formularium nasional. BPJS belum mempertimbangkan prinsip keadilan untuk para anggota BPJS di wilayah kepulauan Indonesia. Aturan JKN tentang besaran iuran adalah merata bagi setiap peserta BPJS, entah ia tinggal di pelosok mana, dan itu menjadi tidak adil nya adalah peserta BPJS di daerah pelosok tidak menikmati fasilitas kesehatan yang sama padahal sudah bayar iuran yang sama. Ia sudah melakukan kewajiban namun tidak menerima hak. Apakah itu adil? Mengapa tidak ada pembahasan kritis tentang hak-hak yang perlu diterima pasien? Apakah kita tidak mempunyai pemikir ekonomi kesehatan yang mampu menyelesaikan persoalan ini, sehingga jalan keluar yang diambil BPJS terkesan barbar?

 

Pasien Kanker peserta BPJS Kupang Ditolak RS Dharmais

Saya teringat tahun lalu (2017) saat berbincang dengan seorang pasien kanker payudara pasca operasi di serambi kantor BPJS Kupang. Saat itu sudah lewat setahun pasca operasi pengangkatan jaringan kankernya. Sebanyak 40% mulai dari daerah bawah pundak kanan sampai diatas pusar, jaringannya sudah diambil sehingga tulang-tulang rusuk iga bisa kelihatan dengan mata telanjang. Seperti itu kondisi pria pasien kanker payudara itu ketika ditemui dalam baris antrian pengaduan konsumen.

 

Pasalnya, dia ditolak dengan alasan yang tidak jelas di RS Dharmais dengan rujukan dari rumah sakit umum daerah WZ Johannes. Saat itu dengan membawa surat rujukan dari Kupang ingin melakukan pemeriksaan lanjutan atas saran dokter. Sesampainya di RS Dharmais dia tidak memperoleh pelayanan PET Scan, namun mendapatkan perlakuan dan kata-kata yang tidak sopan dari petugas rumah sakit. “Kalo semua pasien BPJS datang ke sini untuk PET scan, bisa bangkrut kita,” ujar petugas kesehatan yang melayani di RS Dharmais, seperti dituturkan pria penderita kanker payudara itu.

 

Dengan perasaan kecewa, akhirnya pasien bergegas ke MRCC Siloam Semanggi untuk mengajukan rujukan BPJS, dengan kondisi nyeri setengah tubuh yang diduga berasal dari efek penyebaran sel kanker pasca operasi. Dia harus menempuh perjalanan dari Jakarta Barat ke Semanggi, saat itu juga. Namun, MRCC Siloam ternyata juga tidak bisa melayani surat rujukan BPJS dari pasien. Akhirnya pasien harus menanggung biaya PET scan yang jauh lebih mahal dari CT scan dan juga terbebani akomodasi PP Kupang-Jakarta, terhitung dengan istri yang menemani.

 

Pasien adalah pensiunan PNS yang tidak mungkin terlambat membayar kewajiban iuran BPJS Kesehatan yang dahulu disebut ASKES itu, karena dipotong langsung dari gaji. Namun, sampai dengan saat ini pasien tidak pernah menerima haknya. Proses pengaduan di loket konsumen BPJS Kupang pun jadi ‘kabur’.

 

Ketika BPJS diluncurkan ada banyak harapan. Namun saat direvisi dengan semena-mena, para korban seolah harus menerimanya dengan getir. BPJS kesehatan seharusnya menjadi salah satu jaminan terpenuhinya hak-hak asasi manusia saat ini, dan mampu melampaui ukuran untung dan rugi. Kenyataanya, BPJS tunduk pada mekanisme pasar, dan tidak mampu menemukan jalan keluar. BPJS defisit anggaran.

 

Dengan menghapus daftar obat semacam Trazmatub, bukankah BPJS melakukan cara gampang untuk menyelesaikan masalah? Bukankah dengan melakukan ini BPJS bersikap tidak mau tahu? Apakah tindakah BPJS Kesehatan ini konstitusional? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh Kepala Negara dengan detil kebijakan memadai. Jika tidak, tentu kepala negara pun perlu menuai gugatan,  seperti kasus yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Juniarti dan suaminya, yang menggugat Presiden Joko Widodo (Lihat ‘Gugat Jokowi dan BPJS Kesehatan, Pasien Kanker Minta Obat Trastuzumab Dijamin Lagi’ (Kompas.com 27/07/2018)).

 

Saat ini BPJS masih sakit. Masih butuh perawatan. Semoga cepat sembuh.

 

*)Anggota IKAMI & Forum Academia NTT,

 

Oleh: Dominggus Elcid Li*

 

Setelah beberapa hari keluar kota, dan kembali ke Kota Kupang, saya kaget sendiri setelah melintas jembatan Liliba, puluhan Kasuari yang biasa mengitari ‘Bundaran PU’ sudah tidak lagi berdiri dengan ‘konde-konde’ mereka. Mereka menunggu mati, sambil berbaring di batu karang.

Orang Atoni memanggil Kasuari dengan nama ‘Ayo’ atau ‘Ajao’. Sedangkan oleh orang Eropa ia dipanggil Casuarina Equasetifolia. Nama yang indah dan kuat rasa feminin.  Mungkin ahli botani pemberi nama itu laki-laki, sehingga ia menyebutnya Casuarina.  Sepintas di telinga saya terdengar seperti Caterina. Seperti Si Katerina teman SD yang namanya diambil dari nama Santa Caterina. Ahli botani ini kemungkinan besar ia adalah laki-laki yang suka jalan-jalan keliling dunia. Dan mungkin sedang mengenang seorang perempuan ketika memberi nama Casuarina untuk pohon Ayo.

Meskipun kuat, nasib Kasuarina berbeda Flamboyan atau biasa dipanggil Sepe. Pohon Flamboyan adalah pohon menjelang Natal, bunganya berwarna oranye merah dan teramat mencolok dan ditanam sepanjang jalan utama Kota Kupang. Meskipun gampang patah, ditiup angin, Pohon Sepe lebih dicintai dan lebih ‘instagramable’ dibandingan Kasuarina. Kematian Kasuarina tidak menjadi berita, seadainya jika dibandingkan dengan kematian Flamboyan.

Kemarin, Genosida kaum kasuari terjadi di Taman Kota Bundara PU. Disebut Bundaran PU, karena di seberangnya dulu ada kantor PU Kabupaten Kupang, tetapi kantor itu sudah pindah ke pedalaman Timor, ke Oelamasi, lalu tanahnya telah dijual kepada Grup Lippo dan dijadikan Hypermart.

Di taman itu, beberapa tahun lalu pegawai bagian taman kota Kupang merasa bahwa tubuh Kasuari tak begitu cocok, ia terlalu jangkung dan bagi mereka kawanan ini tidak memilikki keindahan. Saat itu ide membunuh Kasuari dianggap terlalu radikal oleh para wartawan Kota Kupang, maka Kasuari di taman urung dibunuh. Selanjutnya, Kasuari diamputasi  7/8 (tujuh per delapan) bagiannya, dan dijadikan bonsai. Ia diubah menjadi tiang-tiang berkonde, yang tidak menari riang.

Hari ini puluhan Kasuari telah rebah ke tanah, konde-konde gulung mereka tidak lagi dianggap lucu dan indah. Kaki-kaki mereka dicabut dan dibiarkan sekarat: mati sambil menatap langit yang kosong. Padahal patung tiga orang yang sedang berdiri di taman itu sedang ‘mengajak menanam pohon’, dan bukan kematian.

Para Kasuari usia remaja adalah vegetasi asli tanah ini. Artinya tanpa usaha makluk berkelamin dan bermata, para Kasuari tumbuh sendiri. Ya, mereka tidak manja seperti PNS–sebab konon menurut beberapa teman, hanya PNS yang dipelihara oleh negara, tetapi orang miskin tidak.

Sebelum lupa, mari kembali ke Kasuari, Orang Dawan,menyebutnya hanya dan satu hentakan: ‘A-yo’. Ayo tidak ada artinya, lebih seperti ajakan untuk terus bergerak. Seperti misalnya ketika di musim kering, dan harapan sering pupus, tarian pohon Ayo adalah tarian dan nafas Orang Dawan untuk terus bertahan hidup. Meskipun ditiup angin kencang sekian knot, ia hanya melambai, dan menari. Ia teramat lentur, dan menyatu dengan angin. Sayangnya di tanah ini semua yang asli ingin diganti dengan yang ‘indah’ meskipun artinya sama dengan kematian.

Alkisah suatu waktu  saya pernah dengar Walikota terpilih, Pak Jeriko (Jefri Riwu Kore)  bercerita dalam satu forum bahwa alasan utama ia menghiasi kota ini dengan taman adalah supaya warna kota lebih terasa, sebab konon ia pernah merasa malu ketika menjemput tamunya dan membawanya masuk ke dalam Kota Kupang, dan sang tamu masih bertanya ‘Kapan kita sampai ke Kota Kupang’.

Tapi, pertanyaan saya, apa kita tidak malu, jika suatu waktu kita bertamu ke rumah warga, dan kebetulan sedang sakit perut, dan kita temukan bak airnya kering kerontang?

Kisah ini kisah nyata, dua tahun lalu disela mengumpulkan KTP dukungan untuk walikota Kupang dari calon indipenden, saya sakit perut. Saya pun meminta izin ke belakang. WC pemilik rumah ternyata kering kerontang, dan airnya tak ada. Memori itu saya coba putar ulang, saat itu wajah mereka tampak kebingungan, tapi tidak ada kalimat yang keluar ketika saya meminta izin ke belakang. Sang Bapak tampak pucat, karena sakit. Sementara wajah anak-anak tampak kusam.

Saya tahu di kota ini warga miskin jumlahnya banyak, tetapi tidak menyangka jika air pun tidak ada untuk cebok. Baru kali itu saya merasakan hal aneh, antara menahan haru dan berjaga agar tak mencret.

Tapi sudah lah, kita lihat saja siapa pengganti para kaum Ayo, para Kasuari di Bundaran PU, biasanya mereka diganti oleh yang indah tapi lapar air, dan yang tak mampu mencari air sendiri di balik tanah-tanah karst.

Bagi saya keindahan dimulai dari pantat. Apakah mungkin kota ini terlihat indah, jika kita tahu ada sekian warga yang tidak bisa cebok? Ya, seandainya ada perhatian untuk memperbaiki bak-bak kamar mandi, atau membuat bak air penampung. Di bagian ini pantat tetangga adalah bagian dari isu publik yang butuh kerja politik.

Samar-samar lagu Meraih Bintang untuk Asian Games 2018, muncul di youtube salah seorang teman bergema di ruang kantor:

Yo yo ayo… yo ayo Yo yo ayo… yo ayo

Yo yo ayo… yo ayo Yo yo.. ooo…ooo

Yo yo ayo… yo ayo Yo yo ayo… yo ayo

Yo yo ayo.. kita datang kita raih kita menang

 

Terus fokus satu titik, hanya itu titik itu

Tetap fokus kita kejar lampaui batas

Terus fokus satu titik, Hanya itu titik itu

Tetap fokus kita kejar dan raih bintang

 

Ayo. Yo. Ayo. Kapan ya Ayo bisa menari riang seperti lenggok Dik Via Vallen?

*Anggota Forum Academia NTT

 

 

Reported by Dr. Elcid Li

Institute Research of Governance and Social Change (IRGSC) sebagai mitra dari Wahana Visi Indonesia (WVI) melaksanakan survei Buruh Migran dan Antisipasi Terhadap Kerentanan Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT.

Survei ini dilaksanakan pada tanggal 9-26 Mei 2018 di enam desa yang melingkupi tiga kecamatan di Kabupaten TTS yakni Kecamatan Amanuban Tengah (Desa Bone), Kecamatan Oelnino (Desa Neke dan Pene Utara) dan Kecamatan Kuanfatu (Desa Kuanfatu, Basmuti dan Kelle).

Berdasarkan hasil kajian penelitian IRGSC bulan Mei 2018 di Kabupaten TTS, NTT, Indonesia, maupun diperkuat hasil presentasi pemerintah desa, perwakilan gereja, tokoh adat, yang berasal dari wilayah 9 desa (Kelle, Kelle Tunan, Kuanfatu, Basmuti, Bone, Nekke, Pene Utara, Sopo dan Nobi-obi) di Kabupaten TTS pada tanggal 26 dan 27 Juli 2018, maka kami, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, persoalan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian bersama, dan untuk itu dibutuhkan perrhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten TTS, khususnya Pasangan Kepala Daerah Terpilih (2018-2022).

Upaya khusus itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak pencatatan kependudukan terbuka dan mudah untuk dijangkau oleh seluruh keluarga dari daerah paling pelosok hingga kota SoE. Tanpa dokumen administrasi dan kependudukan dengan sendirinya warga tidak dianggap sebagai `warga negara’ (stateless).

Pemenuhan hak kependudukan dan pencatatan sipil ini merupakan syarat utama mengendalikan migrasi berisiko yang mungkin dalam bentuk perdagangan orang, khususnya yang menyasar kabupaten secara khusus membuat pemetaan persoalan, dan pemetaan kapasitas untuk menyelasaikan persoalan administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil survei ini hanya 58,9 warga yang memiliki dokumen kependudukan ketika meninggalkan desa. Dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 66,1 persen, akta kelahiran sebanyak 56,7 persen dan yang menggunakan surat baptis sebanyak 88,1 persen.

Kedua, dampak migrasi tenaga kerja juga amat kuat dialami oleh keluarga inti. Persoalan seperti istri menikah baru di tempat kerja, atau suami menikah di tempat kerja, atau anak yang diterlantarkan, maupun hamil di luar nikah merupakan gambaran umum yang dialami oleh keluarga buruh migran.

Oleh karena itu penguatan keluarga buruh migran perlu dilakukan oleh segenap pihak khususnya oleh para tokoh agama, dan tokoh adat. Secara khusus Dinas Kesehatan Kabupaten TTS diharapkan proaktif untuk memetakan kondisi kesehatan reproduksi para pekerja migran, karena mereka amat rentan terpapar penyakit AIDS/HIV. Langkah ini perlu dilakukan secara terpadu, tanpa memberikan stigma kepada para pekerja.

Ketiga, tingginya angka perdagangan orang dari Kabupaten TTS perlu diantisipasi oleh Dinas Nakertrans Kabupaten TTS di antaranya dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi terpadu khususnya tentang cara aman untuk melakukan migrasi.

Keempat, angka migrasi yang tinggi sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 360 responden di tiga kecamatan, penduduk desa yang menjadi buruh migran sebagian besar berasal dari keluarga yang setiap bulannya berpenghasilan di bawah Rp 100 ribu, yakni sebanyak 28 persen.

Latar belakang sebagian besar keluarga buruh migran adalah petani atau sebesar 89,7 persen. Faktor ekonomi diakui sebagai faktor utama yang membuat orang pergi (96,4 persen).

Rendahnya tingkat pendapatan warga di desa ditemui dengan minimnya uang tunai yang diperoleh per keluarga di tingkat desa menunjukkan perlunya upaya khusus untuk meningkatkan pendapatan keluarga-keluarga miskin yang berdiam di desa.

Upaya menghidupkan Bumdes, dan pengembangan model-model alternatif pertanian lahan kering amat dibutuhkan. Sebanyak 77,8 persen responden menyatakan pekerjaan di tempat rantau lebih besar dibandingkan mengolah lahan pertanian di kampung. Alasan lain yang membuat mereka memutuskan untuk pergi adalah mencari pengalaman (46 persen) dan mencari uang sendiri (34 persen).

Kelima, sektor pendidikan membutuhkan prioritas perhatian pemerintah. Penduduk yang melakukan migrasi untuk berkerja ke luar daerah rata-rata berusia produktif. Sebanyak 40,3 persen pelaku migrasi berusia 19 hingga 24 tahun. Bahkan, ada pelaku migrasi yang masih di bawah umur atau berusia anak.

Hasil survei menunjukkan 20,6 persen pelaku migrasi dengan rentang usia 15-18 tahun. Khusus untuk migrasi anak menunjukkan posisi anak yang sangat rentan selain untuk menjadi pekerja anak, tetapi juga menjadi korban perdagangan orang (human trafficking). Kabupaten TTS merupakan salah satu kantong korban perdagangan orang.

Dari mereka yang berangkat bermigrasi lulusan SD dan SMA ada di peringkat paling atas atau keduanya sama-sama ada dalam posisi 25,6 persen, disusul dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 22,8 persen.

Selain itu sebanyak 39 orang (41,5 persen) dari mereka yang putus sekolah disebabkan karena karena tidak ada biaya. Alasan lain, mereka yang putus sekolah karena malas sebanyak 9 orang (28,1 persen), dan 7 orang (21,9 persen) putus sekolah karena sakit.

Minimnya keberadaan guru yang berkualitas , fasilitas sekolah yang mendukung, maupun jauhnya akses terhadap fasilitas pendidikan dari rumah anak-anak telah membuat angka putus sekolah tinggi, dan rendahnya kualitas pendidikan yang diterima anak-anak.

Alasan utama pelaku migrasi untuk pergi adalah karena Informasi mengenai gaji tinggi dan mudah mencari kerja di daerah rantau. Pemetaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan di lingkup Kabupaten TTS adalah mutlak. *

 

IRGSC Brief #19 – 2018 [J.A. Lassa & R.I.M. Banunaek]

Bagaimana perkembangan kriminalitas di NTT? Khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, ada fenomena menarik terkait kasus kriminal terutama berdasarkan data jumlah perkara yang terdaftar atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten TTS dalam kurun waktu 4 dekade terakhir.

 

 

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, dalam dekade 1980an, jumlah perkara yang terdaftar di TTS  terdaftar sebanyak rata-rata 43 kasus dan 56 terdakwa pertahun (total dekade 1980an >383 kasus) dengan puncak 1980 yakni 142 kasus (150 terdakwa) dan terendah tahun 1982 dan 1985.

Di dekade 1990an, terjadi kenaikan kasus perkara di TTS dengan kejadian rata-rata 124 kasus pertahun dengan puncak di tahun 1990 yakni 225 kasus (298 terdakwa – Gambar 2).

Kontrol Orde-Baru yang represif berhasil menekan kriminalitas pada tingkatan yang cukup kecil  dalam periode 1980an dan 1990an.

Dengan pengecualian tahun 2004, penurunan kriminalitas terlihat secara lebih tegas dalam 10 tahun terakhir setelah era chaos 1998-2008. Era 2000an terjadi kenaikan kasus hampir 7 kali lipat dari era 1990an atau dari rata-rata 1990an 124 kasus pertahun menjadi rata-rata  827 kasus pertahun di era 2000an.

Yang menarik, tahun 2004 sebagai tahun pemilu menjadi anomali di mana terjadi banyak masalah hukum di mana menjadi tertinggi kedua dalam sejarah kriminalitas di TTS yakni mencapai 1147 kasus (1313 terdakwa) di 2004. Tahun berukutnya 2005, terjadi puncak kejadian kriminalitas di mana jumlah kasus menyentuh 1504 kasus (1543 terdakwa).

Tahun 2009 dan 2014, terdapat fenonena di mana terjadi penurunan drastis kasus yang terdaftar di Pengadilan setempa. Hal ini bukan fenomena baru. Menariknya sejak tahun 1980an, tahun-tahun menjelang Pemilu, jumlah kriminalitas ditekan. Di Tahun 1980an, tahun-tahun pemilu secara konsisten terlihat menurunnya jumlah kasus kriminalitas. Sebagai misal di periode 1989-1991, jumlah kasus secara berturut-turut adalah 124, 225 dan 121. Di Tahun 1992, total kasus menurun menjadi 52 kasus.

Paska Reformasi, terutama sejak 1998 terjadi kenaikan kasus kriminalitas. Periode paska Reformasi menjadi era “new normal” dalam konteks kasus hukum di TTS. Kasus 1998 meningkat hampir 15 kali dari 1996 (dari 22 kasus di 1995 ke 324 kasus di 1998).

Tahun Politik 2009 terjadi penurunan secara signifikan dengan jumlah kasus 232 (141 terdakwa) atau menurun sekitar 500 persen dari 1053 kasus (1158 terdakwa).

Implikasi dari meningkatnya jumlah kasus dan jumlah terdakwa adalah pada meningkatnya anggaran publik untuk urusan kesejahteraan tahanan. [Data tahanan akan dibagikan kemudian]/

Pertanyaannya adalah bagaimana anda melihat trend jangka panjang di atas? Diperlukan analisis dan penelitian lanjutan terkait pola kriminalitas, distribusi umur terdakwa, gender terdakwa dan sebagainya.

 

 

Jonatan A. Lassa*

 

NTT krisis kepemimpinan publik! Begitu banyak pejabat, begitu sedikit pemimpin. Energi kita habis membahas ritus-ritus politik berbiaya mahal. Kepejabatan dianggap lebih penting dari kepemimpinan.

Beberapa intelektual Republik maupun NTT bertanya: mengapa skala ekonomi Pilkada NTT yang menyentuh Rp. 0.5 triliun (Rp. 500an milyar) hanya sekedar menghasilkan pejabat publik tanpa kepemimpinan publik soal yang memadai?

Sebagai misal, publik Kota Kupang mengeluh dan bertanya: mengapa untuk mengatasi pipa bocor di tengah kota saja membutuhkan waktu berbulan-bulan?

Dalam diskusi Forum Academia NTT beberapa hari yang lalu soal apakah daerah kepulauan ini perlu mendapat status khusus, ada perdebatan soal masalah kelembagaan di Indonesia yang di tuduh sebagai akar masalah langkanya ketersediaan pemimpin publik. Tiga hal yang menjadi alasan yakni pertama soal sistim kepartaian yang masih sangat terpusat yang tidak mampu merekrut orang yang tepat kecuali berduit dalam kontestasi Pilkada.

Ke dua soal fakta arsitektur kekuasaan di propinsi yang sangat terbatas sehingga seorang gubernur sering tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah di kabupaten kota. Ketiga, soal aransement kekuasaan vertikal pusat dan daerah yang tidak sinkron. Misalkan dalam hal perdaganan manusia: daerah tidak memiliki pegangan akibat ketiadaan skema kelembagaan yang jelas yang perlu diciptakan dari pusat. Tentu, tidak semua urusan mendesak di daerah harus menunggu Pusat bergerak.

Walau tiga hal di atas  ada benarnya saya kira menunggu terjadinya kesempurnaan arsitektur kelembagaan di atas membutuhkan waktu dan mungkin tidak pernah tercipta dalam waktu dekat. Memperbaiki kelembagaan di atas tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat dan tidak mungkin diselesaikan dari daerah.

Yang paling urgen adalah memperbaiki karakter kepemimpinan di daerah sebagai jalan yang lebih penting di ambil dalam konteks saat ini. Konteks kepulauan dengan karakter yang kompleks seperti NTT, kepemimpinan yang kita cari perlu memiliki empat kualitas berikut.

Pertama, sense of purpose. Pemimpin harus memberikan arah atau tujuan. Ke mana kita mau melangkah sebagai bangsa, sebagai komunitas, sebagai orang-orang kepulauan. Arah lebih penting dari kegiatan. Hari ini kita punya pejabat-pejabat yang punya banyak kegiatan-kegiatan yang padat. Tetapi di tiap akhir tahun, kita bingung, dari mana kita datang dan mau ke mana kita pergi? Apakah kemiskinan dan ketidak-amanan manusia NTT berkurang?

Kedua, sense of servanthood. Seorang pemimpin adalah pelayan. Slogan ini tidak cukup. Pemimpin yang sejati mesti menjadi seorang pelayan publik, yang terus menerus terobsesi dengan menghadirkan kesejateraan pada keluarga-keluarga yang belum mendapatkannya. Pemimpin harus terus mencari fakta-fakta kemiskinan untuk di sejarahkan secepatnya di sini, di NTT, hari ini. Ia selalu gelisah ketika rakyatnya tidak berkecukupan. Ia memaki dirinya ketika ada rakyatnya yang bertahun-tahun tidak memiliki akses pada pendidikan dasar maupun pelayanan dasar baik listrik maupun air. Tidak sulit memahami soal ini.

Seorang pemimpin dengan sense of servanthood, akan merasa terganggu manakala ia dikelilingi para conformist, yakni kerumunan orang-orang di sekitarnya yang bermain drama dengan mencium tangan dan atau pura-pura tunduk menyembahnya dengan puji-pujian palsu yang menyenangkan telinganya. Seorang megalomaniac tidak mungkin menjadi pemimpin yang melayani.

Ketiga, sense of solidarity. Politik kita bukan hanya beroperasi dalam sekat-sekat primordial, namun justru memberkuat struktur-struktur primordial. Primordialisme adalah bentuk politik mamalia yang paling dasar. Konon, kata Bung Pius Rengka, primordialisme ini sengaja dipelihara secara sistimatis demi keuntungan politik. Pemimpin yang solider dan merangkul semua yang berbeda. Bila anda mau menjadi pemimpin, anda wajib solider dengan mereka yang marginal dan kalah. Merangkul bukan dengan uang; Tetapi dengan secara sadar meruntuhkan sekat-sekat pemisah. Manakala rakyatnya ditelan aparat, ia tidak diam. Manakala rakyatnya ditelan pasar, ia tidak tidur apalagi menyangkal.

Satu dekade silam, tepatnya suatu senja, seorang teman mengalami krisis karena pesawatnya bermasalah dan kerenanya tidak bisa terbang kembali ke tanah air. Ini di Liberia, negara yang masih labil. Kru penerbangan tidak memberikan arah yang jelas tentang ‘what next’; Orang-orang pada bingung apakah harus menunggu di bandara yang sudah hampir tutup, atau harus ke kota? Tidak ada panduan. Situasi makin malam. Secara tidak sadar, para penumbang membentuk kelompok dan bisa ditebak: menurut warna kulit. Yang putih bersatu, yang coklat – Asia bersatu; Yang gelap/Afrika bersatu. Jangan salah, teman saya ini sangat progresif dan menjujung perbedaan.

Situasi krisis  membuat orang terjebak dalam grouping yang khas mamalia. Bisa kita lihat dari kambing / sapi sejenis yang bergerombol menurut bau-nya masing-masing.

Tetapi Pilkada bukan sebuah situasi krisis. Sebuah pesta. Dalam ajang mencari pejabat yang memakan 500 milyar Rupiah, kita melihat parade marketing politik yang intinya memberikan insentif bagi menguatnya primordialisme. Kapitalisme politik lokal hanya membuat manusia menjadi mamal. Tidak lebih. Hanya manusia yang benar-benar manusia yang mampu meruntuhkan primordialisme.

Keempat, sense of crisis. NTT mengalami krisis dalam banyak hal. Salah satunya adalah krisis human trafficking(perdagangan orang). Tetapi pemimpin tertinggi tidak merasa demikian. Penguasa di singasana kekuasaan berjarak terlalu jauh dari realitas krisis yang ada. Dan karenanya, pemimpin yang menyangkal realitas tak layak diingat. Tetapi calon-calon pengganti-nya diam.

 

Paradigma dan Kemampuan Bertanya

Untuk melihat luasnya paradigma seorang pemimpin anda bisa mengajukan tiga pertanyaan diagnostik berikut: Pertama, apa yang ia katakan. Seorang pemimpin harus mampu mengartikulasikan pemahamannya akan masalah-masalah di masyarakat; Ia harus jelas dalam mengkomunikasikan visi-nya tentang apa yang harus terjadi untuk menghentikan kemiskinan dan kerentanan rakyatnya atas berbagai tekanan dan ancaman. Apa yang ia katakan pertama dan yang terakhir patut anda catat. Seberapa sering dan konsisten pesannya di tiap forum layak anda catat.

Kedua, anda perlu mencermati apa yang tidak pernah dikatakannya. Anda bisa daftarkan sejumlah hal yang perlu diselesaikan di berbagai tingkatan komunitas yang anda ketahui dan membandingkan dengan apa yang selalu hilang dari pidato-pidato (calon) pemimpin anda. Apakah ia memikirkan soal ketimpangan ekonomi? Apakah ia memikirkan bagaimana anak-anak dari kampung dapat mengenyam pendidikan tinggi melampaui kampungnya sendiri? Apakah ia membangun jembatan di daerah-daerah diluar kampungnya? Ataukah ia hanya mampu punya visi jembatan melintasi pulau di kampung halamannya?

Ketiga, anda perlu mencermati apa yang tidak berani dikatakannya. Bila berbagai isu yang terang benderang seperti human trafficking, apakah ia konsisten memikirkan soal menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan human trafficking? Atau kandidat tertentu terkesan takut bicara? Apakah mereka berteman dengan para traffickers.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemampuan mengajukan pertanyaan seorang gubernur/pejabat anda? Tidak semua pertanyaan memiliki nilai strategis. Ada pertanyaan yang lebih penting di ajukan ketimbang yang lain. Contoh: apakah seorang pemimpin cenderung menanyakan pertanyaan terkait akar masalah dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan hak-hak dasar terkait pangan dan hal pencatatan sipil? Atau mereka hanya lebih tertarik bertanya soal siapa dan apa aktivitas rutin formal dan kegiatan-kegiatan seremonial yang berlangsung?

Tingkat kemampuan mengajukan pertanyaan menunjukan derajat kualitas seorang pemimpin.

 

Visi Collective Leaderships

Gubernur dan pemerintah propinsi memiliki keterbatasan jelajah terkait pemenuhan cita-cita Republik untuk membangun manusia Indonesia yang lebih utuh. Keterbatasan tatakelolah kepemerintahan oleh gubernur ini dimengerti dengan baik oleh para bupati maupun Pemerintah Pusat. Karenanya seorang gubernur hanya bisa berhasil bila ada kepemimpinan kolektif ditingkat operasional implementasi program-program pemerintah propinsi.

Di era desentralisasi ini, memimpin tidak bisa dengan model command and control. Model ini pernah cocok pada dunia militer dan jalanan era dulu. Hari ini anda harus paham soal bagaimana menggunakan kekuasaan secara efektif karena betapa terbatas kekuasaan itu. Mengapa ada propinsi berkinerja baik? Mengapa beberapa walikota dan gubernur mampu melakukan perubahan tetapi tidak di daerah kita?

NTT sebagai sebuah propinsi kepulauan mensyaratkan pemimpin yang mampu bertindak sebagai team player. Apakah ketika anda menjabat sebagai gubernur, apakah anda cukup proactive membuat jadwal untuk bertemu secara personal ke 22 bupati/walikota untuk secara sistimatis membangun benchmark pembangunan NTT secara bersama.

Membangun kepercayaan dengan kabupaten adalah hal penting. Menjadikan daerah sebagai rekan kerja tidak kalah penting. Hal-hal kecil seperti rajin mengunjungi kabupaten dan membangun kepercayaan dari tiap pemimpin di kabupaten kota akan membuat perbedaan yang besar.

Secara aktif mengundang bupati/walikota makan pagi bersama secara kolektif maupun empat mata perlu didisain secara reguler. Secara aktif dan bersama memetakan daerah-daerah rentan kemiskinan, desa-desa tertinggal dan secara bersama memikirkan persoalan-persoalan dan mengidentifikasikan nilai tambah propinsi merupakan skill yang memungkinkan keberhasilan.

 

Pengambilan keputusan dan kemampuan eksekusi

Kapabilitas pengambilan keputusan gubernur biasanya bermanifestasi dalam dua bentuk sederhana. Kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan eksekusi agenda.

Tentang pengambilan keputusan, kita memerlukan pemimpin yang mampu risk taking (mengambil risiko). Apakah calon pemimpin anda memiliki karakter risk taking? Bagaimana ia mendemonstrasikan hal ini di masa lalu? Apakah ia cukup visioner? Mengapa ia mampu mengeluarkan kocek pribadi yang besar untuk Pilkada dengan risiko kalah tetapi tidak mampu mengeluarkan kocek untuk sekolah-sekolah yang sekarat jauh sebelum hingar bingar Piljada (pemilihan pejabat daerah)?

Apakah calon pejabat / pejabat kita memiliki kemampuan eksekusi? Bagaimana kita memprediksi si A atau si B memiliki kemampuan tersebut? Ada begitu banyak perencanaan dari tingkat desa hingga propinsi, tetapi berapa banyak rencana yang terealisasi? Mengapa begitu banyak agenda perbaikan hidup rakyat berjalan ditempat?

 

Pilkada Tanpa Politik

Mungkin yang lebih tepat bisa digambarkan situasi hari ini adalah kontestasi Piljada (pemilihan pejabat daerah) dan bukan Pilkada (pemilihan pemimpin daerah).

Politik modern sejatinya adalah sebuah mekanisme kelembagaan yang secara formal ataupun informal bekerja untuk memproduksi/reproduksi kesejahteraan rakyat. Tidak lebih tidak kurang. Sumber energi penggeraknya sejatinya dan utamanya adalah visi dan gagasan dan bukan uang.

Tentang Indonesia hari ini, kita melihat segerombolan anak-anak yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Entah halal atau tidak, anak-anak ini memiliki sumber daya uang yang besar untuk menggerakan tim besar untuk mengajak masyarakat memilih mereka jadi pejabat publik. Mirip gula, anak-anak ini dikerubuti para semut yang datang menyembah.

Politik anak-anak ini cukup unik. Pilkada tanpa politik berarti politik tanpa politik. Karena alat gerak bukan lagi gagasan dan visi tentang masa depan yang lebih baik. Hanya sekedar lipstick atau dekorasi Piljada. Ketika uang jadi panglima Piljada maka harapan untuk NTT yang ‘istimewa’ adalah utopia yang tak berdaya. Kita sekedar menjalankan sisi mamalia ketimbang manusia. Dan ketika ke-mamalia-an (baca kebinatangan) yang berkuasa maka politik sudah mati.

Krisis kepemimpinan ini tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan (baik yang terpilih maupun terseleksi). Di sektor masyarakat sipil (OMS), krisis juga makin menjadi. Runtuhnya sistim pendanaan masyarakat sipil membuat para pemimpin OMS ‘terpenjara’ di bawah ketiak politisi berduit. Intelektual publikpun cenderung tertarik ke dalam pusaran politik untuk berbagai alasan terutama “merubah dari dalam”. Menariknya, perubahan seolah makin sulit terlihat.

Bagaimanapun, krisis kepemimpinan ini harus dihentikan. Ya, anda harus memulainya dari diri anda. Hari ini. Tidak bisa ditunda!

***

*Dosen Senior di CDU Australia, Penasehat di IRGSC

IRGSC Brief #19, 2018

Oleh Peringatan Zendrato*

Kontestasi politik pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disingkat Pilgub NTT) untuk periode 2018-2023 diikuti empat pasangan calon (selanjutnya disingkat: paslon) yakni: Paslon Benny K. Harman bersama Benny Litelnoni (Paket Harmoni), Paslon Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Josef Nae Soi (Paket Victory-Joss), Paslon Esthon Foenay bersama Christian Rotok (Paket Esthon-Christ), dan Paslon Marianus Sae bersama Emelia Nomleni (Paket MS-Emi). Paket harmoni diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Demokrat. Paket Victory-Joss diusung oleh Partai Hati Nuranis Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Paket Esthon-Christ diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sedang paket MS-Emi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Empat pasangan ini telah memulai kampanye sejak tanggal 15 Februari 2018, dan akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2018 nanti.

Sepanjang bulan Februari 2018, tiga media cetak lokal (Pos Kupang, Victory News, dan Timor Express) meliput kegiatan empat pasangan calon dalam memperebutkan suara rakyat. Gambar di bawah menunjukkan jumlah berapa persentase paslon diberitakan di setiap media cetak lokal. Media cetak Pos Kupang meliput pergerakkan politik empat paket ini sebanyak 25 kali. Media cetak Victory News dan Timor Express meliput sebanyak 57 dan 15 kali. Jadi, total pemberitaan seluruhnya dari tiga media cetak local ini adalah sebanyak 97 kali (n=97).

Media cetak Pos Kupang lebih banyak meliput berita paket Harmoni dibandingkan dengan paket lainnya. Gambar di atas menunjukkan bahwa selama bulan Februari 2018, Koran Pos Kupang meliput berita Paket Harmoni sebanyk 10 kali (40%), paket Esthon-Christ sebanyak 2 kali (8%), paket MS-Emi sebanyak 7 kali (28%), dan paket Victory-Joss sebanyak 6 kali (24%). Perbedaan porsi peliputan yang kurang proporsional ini juga menandakan secara tidak langsung posisi media cetak ini dalam Pilgub NTT. Selain itu, pada halaman depan, tepatnya bagian kanan atas Koran Pos Kupang dari tanggal satu hingga 11 februari 2018 telah memuat foto paket Harmoni.

Dalam periode yang sama, media cetak Victory-News cenderung menonjolkan figur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi dengan peliputan sebanyak 27 kali (47%). Kemudian menyusul paket Harmoni sebanyak 14 kali (25%) (Gambar 1). Paket Esthon-Christ diliput oleh media cetak ini sebanyak 11 kali (19%). Sedangkan paket MS-Emi hanya 5 kali (9%) diliput oleh Media Cetak Victory-News. Perbedaan porsi peliputan yang tidak sebanding ini menunjukan posisi media cetak Victory-News di Pilgub kali ini. Fakta ini menunjukan perbandingan peliputan pakte MS-Emi dengan paket Victory-Joss adalah 1 : 5. Artinya, dalam satu kali terbitan, Koran Victory-News hanyak memberikan ruang satu kali liputan untuk satu berita paket MS-Emi. Sedangkan paket Victory-Joss diliput 5 kali/berita. Begitu juga bila dibandingkan dengan paket lainnya, terlihat porsi pemberitaan yang tidak sama. Kecenderungan menonjolkan salah satu Paslon oleh media cetak ini bisa diperkuat dengan fakta-fakta lain seperti: letak berita yang menempatkannya di bagian paling depan secara berturut-turut, foto paslon di bagian kanan atas media cetak (Koran), dan hubungan kepemilikan media cetak dengan paslon atau partai pengusung.

Sedangkan media cetak Timor Express lebih banyak meliput paket Esthon-Christ. Sepanjang bulan februari 2018 (lihat Gambar 1), Media Cetak Timor Express meliput paket Esthon-Christ sebanyak 7 kali (47%). Sedangkan untuk paket Ms-Emi dan paket Harmoni hanya mendapatkan peliputan sebanyak 2 kali (13%) dan 3 kali (20%). Begitu juga paket Victory-Joss, di media cetak Timor Express, paket ini hanya mendapat peliputan sebanyak 3 kali (20%). Perbedaan porsi peliputan yang tidak sebanding ini juga menunjukkan posisi media cetak Timor Express di Pilgub NTT kali ini. Fakta ini menunjukkan perbandingan peliputan paket lain dengan paket Esthon-Christ. Bila dibandingkan antara banyaknya peliputan terhadap paket Harmoni dengan paket Esthon-Christ, maka perbandingannya adalah 1 : 3. Artinya, dalam satu kali terbitan, Koran Timor Express memberikan ruang untuk berita paket Esthon-Christ lebih banyak dibanding paket Harmoni. Media cetak ini juga diperkuat dengan hanya menerbitkan iklan foto paslon Esthon-Christ di halaman 12 (data iklan di bawah). Iklan foto paslon ini yang terdapat di halaman 12 ini diterbitkan dari tanggal 1 hingga 11 Februari 2018.

 

Berdasarkan penelitian singkat ini diketahui beberapa hal. Pertama, tiga surat kabar aktif yang berpusat di Ibukota Provinsi NTT tidak memberikan porsi peliputan yang sama untuk keempat pasangan calon. Kedua, trend pemberitaan surat kabar sangat dipengaruhi oleh trend pemasangan iklan oleh keempat pasang calon. Tabel 1 jelas terbaca bahwa iklan pemilihan gubernur berkorelasi positif dengan  trend pemberitaan media. Ketiga, paket MS-Emi merupakan satu-satunya paslon yang tidak memiliki posisi dominan dalam pemberitaan di ketiga suratkabar lokal ini.

Kelemahan dari kecenderungan ini adalah ketika pers cenderung menjadi partisan (terkait dengan pemasangan iklan dan kepemilikan media), maka dengan sendirinya media massa sulit mengembangkan wacana kritis untuk membahas visi misi dan program para calon gubernur-wakil gubernur. Publik sangat berharap agar para awak media massa mampu mengambil jarak sekaligus memberikan catatan kritis terhadap masing-masing paslon, meskipun ia menerima iklan dari salah satu paslon. Dengan cara ini publik pun akan terbantu untuk mendapatkan pandangan tentang figur yang akan ia pilih, dan tidak didikte oleh arus uang dalam industri media massa.

*Penulis adalah alumni Jurusan Ilmu Politik Univ.Nusa Cendana, saat ini ia sedang belajar di IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)