Dari Kota menuju Penjara

Oleh: Dominggus Elcid Li

Peneliti di IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change), tinggal di Kupang

“Bagaimana nasib wilayah Sub Urban dalam perencanaan dan pembangunan kota?” Pertanyaan semacam ini muncul bukan sekedar sebagai pertanyaan informatif, tetapi muncul sebagai keresahan arah pembanguan kota. Wilayah Sub Urban tidak hanya dimaksud sebagai kawasan kota yang secara geografis berada di tepian kota, tetapi wilayah kota yang meskipun ada di jantung kota, tetapi tidak berkembang alias under developed. Di Kupang maupun di kota besar lain di Indonesia, kawasan-kawasan salah urus tetap menjadi ‘kawasan sub urban’ meskipun letaknya ada di jantung kota. Jika mengingat trend pembangunan kota hanya memperhatikan kawasan di pinggir jalan arteri, wilayah ‘kampung tidak tertata’ sebutan untuk wilayah sub urban yang tidak tertata cenderung membengkak .

Fenomena 20 meter

Sering kali para pendatang, atau diaspora sebuah kota yang sedang rehat mampir sejenak ke kota asal akan cepat terpukau dengan geliat pembangunan kota hanya dengan memandang deretan pertokoan, ruko, mall, gedung pertokoan yang ada di sisi depan jalan-jalan arteri. Kecenderungan ini membuat desain pembangunan kota pun cenderung begitu narsistik dan berlebihan untuk kawasan-kawasan tertentu, dan di saat yang sama kawasan-kawasan sub urban seperti dilupakan dalam hal perencanaan dan pembangunan kota.

Photo source: flickriver.com

Cara paling mudah untuk membuka PR ini adalah dengan berjalan ke belakang pertokoan, perkantoran, atau perumahan mewah sejauh 20 meter dari jalan arteri. Biasanya dengan mudah kita temukan susunan rumah yang tidak tertata. Tanda lainnya adalah akses jalan yang tidak memadai.

Warga yang berdiam di belakang gedung-gedung mewah, kompleks pertokoan dan perkantoran kadang tidak diberi akses jalan sama sekali, dan hal ini dianggap bukan persoalan. Tanah bagi sebagian orang yang berada di depan hanya hadir sebagai komoditas, dengan nilai rupiah per meter perseginya, tetapi tanah kehilangan fungsi sosialnya. Khususnya untuk memfasilitasi akses masuk-keluar warga yang tinggal di bagian belakang gedung.

Semakin ke belakang, kecenderungan umum di kota-kota di Indonesia, dan termasuk kota di NTT, terutama di Kota Kupang sebagai ibukota provinsi, jalanan semakin minim akses. Bahkan standar dasar jalan untuk dilalui saat darurat (emergency) pun tidak ada yang menghitung. Jika nasib kawasan sub urban semacam ini berkembang dengan cepat di Kota Kupang, sebuah kota metropolis yang sedang muncul, tidak bisa dibayangkan persoalan sosial yang muncul di kawasan-kawasan yang bertumbuh 30 tahun ke depan.

Tanpa antisipasi yang memadai Kota Kupang hanya akan mengulangi desain  tata kota di Indonesia yang dengan sengaja membiarkan kawasan-kawasan kumuh tidak tertata bertumbuh ibarat kanker yang menjalar sporadis, tanpa ada niat untuk menata.

Apa yang dilupakan?

Setidaknya ada dua hal yang bisa dianggap menjadi kunci untuk memahami masalah persoalan sub urban. Pertama, berkaitan dengan perencanaan tata ruang kota. Dalam banyak hal kecepatan perencanaan selalu tertinggal jika dibandingkan dengan kecepatan pertumbuhan sebuah kota. Teorema lama ini bisa didengar dari para arsitek kota yang mencermati pertumbuhan kota, dan dalam kota tanpa visi dimensi ruang waktu dianggap nol. Artinya kurang lebih sebagai berikut: ‘hari esok biar lah menjadi urusan generasi berikut dan bukan urusan saya’.

Kedua, jika kita mencermati blue print desain  tata ruang kota di Indonesia memang kota didorong untuk terkunci. Sedikit sekali ruang yang diberikan untuk pengembangan kawasan sub urban agar menjadi kawasan hunian yang layak. Perhatian utama hanya diberikan pada jalur arteri. Hiasan-hiasan plastis seolah menjadi kamuflase salah urus yang dibiarkan. Upaya untuk mengembangkan sistem ruang yang nyaman masih belum dilakukan. Kegagalan ini merata di kota-kota besar negara kepulauan ini.

Ketiga, hal yang perlu dicermati adalah prioritas atau struktur dasar perencanaan sebuah kota. Saat ini master plan kota hanya menjadi penting untuk para tengkulak tanah, dan pemburu rente di sekitarnya. Sebaliknya dasar perencanaan kota tidak dibuat secara organik dengan menempatkan imajinasi manusia yang tinggal di dalamnya sebagai elemen dasar perencanaan. Tanpa pelibatan manusia yang tinggal dalam kawasan kota, tata ruang kota berjalan seperti orang mabuk. Ditambah dengan para insinyur copy-paste, maka lengkap sudah gagal nalar ini.

Ya, persoalan orang-orang kelas bawah jarang menjadi agenda penguasa. Bahkan jika kawasan sub urban ini dikembangkan, hal pertama yang dipikirkan hanya lah membangun jalan-jalan ber-hot mix. Pendekatan proyek membuat program semacam ini populer. Sebab setelah jalan dibangun pembangunan seolah dianggap selesai.

Aspal mulus dalam kampung, hanya memberi kesenangan sesaat. Sebab setelah itu yang muncul adalah fenomena manusia salah tempat dan salah urus yang memacu kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dalam kompleks perkampungan. Selanjutnya polisi tidur menjadi semacam barikade kecil untuk memperlambat invasi.

Siklus kawasan penjara cenderung berulang. Daerah-daerah hunian baru yang tersebar di daerah pinggiran kegagalannya sudah terbaca.  Jangan lah kita berharap para perencana berpikir soal ruang hidup, jika akses jalan saja amburadul, karena dibiarkan diatur dalam tawanan pasar. Jika desain jalan saja tidak dipikirkan, apalagi ‘desain tata ruang’. 

Metropolitan sebagai penjara yang tertunda

Sejak beberapa tahun lalu seorang sahabat pengamat korupsi dalam birokrasi sudah mengungkapkan bahwa dalam banyak hal warga kota tidak membutuhkan pemimpin. Sebab hal-hal vital yang menyangkut hidup warga kota cenderung tidak diurus. Pernyataan sinis ini mungkin punya beberapa kebenaran di dalamnya.

Untuk bisa merancang sebuah kota yang orisinil dan menjawab kebutuhan warganya, maka para perencana tidak cukup hanya menjadi tukang stempel. Sebaliknya mereka harus menjadi ‘arsitek kota’ dan bukan semata arsitek bangunan. Tanpa kemampuan imajinasi dalam skala kota, dan dalam skala ruang waktu yang cukup memadai, metropolitan yang sedang muncul tak lebih dari penjara yang tertunda.

Apa sebabnya? Pembangunan di kawasan sub urban yang dibangun hanya menyoal soal aspal. Sedangkan detil ruang, fungsi lahan, dan bagaimana mempertahankan kawasan hunian tidak dibahas.

Apa buktinya? Para perencana kota maupun para pejabatnya dalam dua atau tiga dekade ke depan, sudah akan masuk dalam manusia lanjut usia. Pada saat itu baru mereka akan sadar betapa jalan-jalan kampung sudah menjadi ‘jalan utama’ yang dipaksakan karena beban kendaraan bermotor. Ruang-ruang bermain yang aman untuk anak hilang. Selanjutnya kita akan panen sekian penyakit sosial yang sudah biasa mendera manusia kota: kesendirian (loneliness).

Saat ini jika para perencana tidak peduli pada kebutuhan ruang untuk anak-anak, maka sebenarnya mereka sedang menghukum diri sendiri. Sebab siklus menua akan menjadikan manusia menjadi tua, dan fungsi geraknya menurun, dan kecepatan pertumbuhannya berbanding terbalik dengan pertumbuhan anak. Yang satu sedang muncul, yang menua sedang pupus. Keduanya butuh ruang yang aman, karena fungsi gerak ada di level yang sama.

Dalam deru kendaraan bermotor, kawasan-kawasan sub urban sedang menghilang. Bukan tiada, tetapi dianggap tidak ada. Padahal dampaknya semakin jelas. Jalan-jalan beraspal menjadi penyekat utama, atau pilar penjara yang lain bagi warga. Dampaknya ruang gerak semakin terbatas, dan deru mesin seolah tanpa batas. Ketika deru mesin dianggap menjadi oksigen komunitas, jangan heran jika anak-anak kecil menganggap naik motor adalah hiburan, dan kematian di jalan raya menjadi hal biasa.

Perhatian lebih untuk kawasan-kawasan sub urban perlu segera diberikan. Ruang-ruang hidup di kawasan ini perlu dikaji, dibuka, dan diberikan prioritas. Kekuatan detil perencanaan tidak mungkin hadir jika modalnya adalah hafalan. Sebaliknya pertemuan, dialog maraton, dan pembacaan fenomena kota yang spesifik ‘dalam ruang waktu’ menjadi metode dasar untuk menghadirkan desain yang ideal. Mudah-mudahan masih ada manusia dalam penjara birokrasi. Tanpa nalar memadai, bukan kota yang dibangun, tetapi penjara. Dan semua yang plastis tanpa perencanaan tak lebih dari sampah yang tertunda. Penjara penuh sampah adalah titik akhir dari kota tanpa perencanaan.


*Artikel opini ini dipublikasi di harian umum Pos Kupang, versi cetak dan versi online, pada tanggal 16 Januari 2020. Baca artikel orisinil di sini

Share This Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *