Sopi dan Sopia di Persimpangan Jalan

Rudi Rohi [Dosen Politik di Fisip Undana – Peneliti IRGSC]

Sopi asli disingkat sopia merupakan ide cemerlang Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat, menyelesaikan masalah perniagaan minuman keras tradisional ilegal – sopi – dengan sederet implikasinya. Sopia adalah jawaban atas persoalan yang lama dibiarkan mewajah di provinsi berbunga flamboyan ini. Penting mengapresiasi ide tersebut dengan pemikiran kristis karena Sopia berpotensi jadi sekedar kebijakan populis sekaligus ajang pembajakan komoditi asli daerah oleh pemilik kapital. Tulisan ini coba berikan sedikit catatan singkat sebagai bentuk dukungan konstruktif.

Sopi adalah produk sosial ekonomi yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat. Sebagai produk sosial, sopi hadir dalam interaksi sosial seperti alat kultural resolusi konflik, upacara adat, pesta-pesta sampai sekedar pelengkap obrolan mengisi hari dalam ratusan tahun komunitas-komunitas kita. Sopi juga direproduksi dalam ruang politik elektoral entah sejak lama. Hampir dalam tiap kampanye pemilu ada sopi yang mempertemukan sekian banyak kata dan suara di setiap gelasnya. Sopi menghubungkan penikmatnya dari latar waktu dan tempat, orang desa, pinggiran dan kota tanpa mengenal batas-batas identitas.

Sebagai produk ekonomi, sopi sejak lama diproduksi dan dipasarkan. Sebuah simbol sosial ekonomi komunitas. Dalam sistim formal, dianggap sebagai ilegal dan semua pihak dalam mata rantainya dianggap kriminal. Secara empirik, sopi memiliki perniagaannya sendiri dengan mata rantai hulu hilir yang dibentuk mekanisme pasar. Rantai niaga sopi tradisional tidak panjang. Jarak produsen ke konsumen hanya dipisahkan oleh ‘penyelundup’ dan pengecer. Komoditi yang disuling dari lontar atau nira, juga aren atau enau ini, mempunyai rantai pasar sendiri. Konon, data mengatakan permintaan tiap minggu untuk ibu kota provinsi saja mencapai 800 liter. Sedangkan dalam rentang waktu yang sama produksi hanya mampu memenuhi paling banyak separuhnya. Sisanya diambil dari berbagai penjuru di luar kota sejuta mentari terbenam ini.

Harga produsen sopi beragam tergantung jenis sopinya. Sementara harga konsumen antara 10.000 – 60.000 rupiah setiap 0,6 liternya. Jenis biasa lebih murah ketimbang “kepala atau bakar menyala” sebagaimana istilah pasarnya. Biasanya berkaitan dengan cita rasa dan kadar memabukannya. Rasa dan kadar ini identik dengan daerah asal produsen. Setiap daerah mempunyai cara, alat produksi dan ramuan khasnya. Semuanya mengikuti kearifan lokal masing-masing. Setidaknya ini menurut para penikmat sopi yang paling banyak berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Namun tidak semua sopi yang beredar bersumber dari pemasak sopi tradisional yang masih memegang nilai-nilai keasliannya. Ada juga sopi oplosan yang dalam beberapa kasus mengandung formalin dan boraks. Risikonya adalah kadar alkohol dan kandungan lain dalam sopi tidak pernah diketahui secara pasti. Halnya dengan pola konsumsi yang tidak diatur membuat sopi dianggap biang kriminalitas dan kecelakaan jalanan hingga gangguan kesehatan dan kematian. Sampai dititik ini sopi memperlihatkan urgensi bagi tata kelola produksi, distribusi dan konsumsi. Rencana kebijakan sopiapun menemukan relevansinya.

Sebaliknya, Sopia disuling dari sopi terpilih. Harganya dikisaran 1.000.000 rupiah dengan berat bersih antara 0,75 – 1 liter tiap botolnya. Layaknya sopi, harga sopia tergantung kelasnya. Setiap kelas memiliki kualifikasi tersendiri berdasarkan rasa dan kadar alkohol yang bisa mencapai 45%. Rasa, kadar dan kadungan lain dalam sopia akan dikontrol dengan standar kelayakan berbasis pemeriksaan laboratorium. Demikian pula dengan pola konsumsi katanya akan diatur agar tidak seperti sopi dan impilikasinya.

Sedangkan alur dan mata rantai perniagaaan sopia belum diketahui publik secara pasti. Indikasinya sedikit lebih panjang dari alur niaga sopi. Setidaknya mencakup pemasak sopi, pengumpul, pembuat sopia, perijinan, distributor, penjual dan konsumen. Bahan dasar Sopia diambil pengumpul untuk dibawa ke tempat pembuatan Sopia. Setelah diproduksi, Sopia dilepas ke distributor lalu ke pedagang untuk dijual ke konsumen.

Dengan harga dan indikasi mata rantai ini dipastikan sopia tidak sedang mengganti posisi ekonomi maupun sosial sopi. Justru sopia hadir sebagai komoditi ekonomi baru yang sedang dirintis sistem dan pasarnya sendiri dengan segmen kalangan menengah atas.

Mata rantai sopia berpotensi membuka lapangan kerja. Selain itu, bila tata kelolanya melibatkan pemerintah daerah secara benar, maka potensi pendapatan daerah bukan kemustahilan. Halnya pula jika sopi kampung dan Sopia sebagai komoditi asli dan khas lokal sekaligus merek dagang dipatenkan bagi dan atas nama daerah, maka hak atas kekayaan intelektualnya bisa dikawal untuk tidak dibajak kapital berwajah negara.

Sayangnya pengalaman mengeksploitasi sumber daya alam menunjukan ada efek rente yang mengikutinya. Efek ini memberikan keuntungan lebih besar bagi kelas pemodal dan pemburu rente ketimbang masyarakat dan daerah.

Sopia menyisakan kegelisahan. Tata kelola dan jaminan bahan mentah untuk produksi sopi yang jadi industri bahan baku bagi sopia misalnya perlu diantisipasi sejak dini. Produksi sopia yang dipatok awal mencapai 12.000 botol (setara Rp. 12 Milyar) akan terus berakumulasi sebagai konsekuensi ekonomi kapitalistik. Ini dengan sendirinya membutuhkan ketersediaan sopi yang meningkat dan berbading lurus dengan bahan dasarnya.

Demikian pula dikarenakan sopia akan memiliki pasarnya sendiri maka pasar sopi yang sudah ada perlu diatur tersendiri. Selain ditata sebagai bahan baku sopia, perlu juga sopi diatur sebagai produk siap konsumsi sebagaimana adanya selama ini. Pada gilirannya pasar menengah bawah tidak ditinggalkan bahkan bisa ditingkatkan dampak ekonominya secara terukur dan terkendali regulasi yang pasti. Tidak kalah penting menjaga sopi sebagai kearifan lokal tidak tercerabut dari akar sosialnya.

Tata kelola dan perniagaan sopi dan sopia juga perlu mengantisipasi dan mereduksi efek rente, implikasi sosial dan resiko lainnya. Pengalaman perniagaan komoditi sumber daya alam lainnya bisa dimanfaatkan sebagai pelajaran penting mengantisipasi efek rente. Sementara pengalaman sopi terkait pola konsumsi yang salah, ketiadaan pengawasan sampai dengan kontrol terhadap mutu kandungan dan komposisi di dalam sopi juga sangat berharga untuk diabaikan.

Sopia dalam proses kebijakan masih harus digelindingkan sebagai isu publik untuk diperdebatkan lintas aktor secara masif. Sejauh ini, Sopia hanya diperbincangkan kalangan tertentu tanpa terkoneksi ke proses kebijakan. Akibatnya, Sopia kurang mendapat tanggapan masyarakat secara representatif dan korektif sebagai bentuk partisipasi dan legitimasi. Kondisi ini diperparah komunikasi politik yang kurang intensif dari inisiator kebijakan kendati telah memiliki sejumlah kajian akademis yang kuat.

Sopi dan Sopia kini berada di persimpangan jalan. Jalan menuju tata kelola dan perniagaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah, atau sekedar kebijakan populis membungkus pembajakan komoditi asli daerah. Sejumlah pemikiran ini bukan bentuk penolakan terhadap sopia melainkan ingin mengawalnya agar sesuai tujuannya digagas.®

Share This Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *