Krisis Identitas Kependudukan, Krisis Infrastruktur Warga Negara

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Salah satu elemen dasar infrastruktur warga negara adalah identitas kependudukan. Tanpa identitas kependudukan maka warga negara Indonesia terancam berada dalam posisi stateless, atau tidak bernegara. Berdasarkan data tahun 2016 sebanyak 75% dari 53 juta anak Indonesia belum tercatat dan tidak memiliki akta kelahiran. Dalam riset IRGSC tahun 2018 di salah satu kabupaten kantong buruh migran di NTT, kami menemukan bahwa sebanyak 36% warga yang bekerja sebagai buruh migran tidak memilikki dokumen kependudukan.

Parahnya di NTT, kombinasi krisis identitas kependudukan bersinergi berhubungan langsung tingginya angka putus sekolah di tingkat SMP. Kondisi ini jelas memprihatinkan, karena dengan tarikan pasar kerja dari berbagai lokasi produksi di dalam dan luar negeri, maka anak-anak terjun bebas ke dalam pasar tenaga kerja.

Celah ini dimanfaatkan oleh mafia perdagangan orang.  Anak-anak yang tak beridentitasi adalah target para kriminal. Dalam data perdagangan orang di NTT yang dihimpun IRGSC di NTT dalam tiga tahun (2014-2016), sebanyak 13% korban perdagangan orang adalah anak-anak, dengan celah utama pemalsuan identitas kependudukan. Anak-anak dan golongan rentan ini menjadi target perdagangan orang baik di kota-kota besar di dalam negeri, maupun negeri jiran.  Mereka ini pula yang paling rentan mengalami organ trafficking maupun berbagai model eksploitasi.

Identitas Kependudukan Masalah Utama Kaum Miskin

Ketiadaan identitas kependudukan,  tak hanya dialami oleh kaum miskin di pedalaman NTT, hal ini juga dialami oleh anak-anak kaum miskin di ibukota republik, di DKI Jakarta (Li 2013), maupun kaum miskin di ibukora Provinsi NTT. Tanpa identitas kependudukan, warga sulit mengakses berbagai layanan dasar maupun berbagai program safety net yang diperuntukan untuk kaum miskin.

Contohnya anak kaum miskin kota di ibukota Jakarta yang hidup dalam kondisi bilokalitas tidak memiliki akses terhadap pendidikan negeri di ibukota, sehingga mereka lebih cenderung masuk di sekolah swasta pinggiran dengan kualitas yang biasanya lebih rendah. Tanpa identitas kependudukan, kaum miskin ibukota ini pun dianggap tidak berhak menerima program cash transfer dari pemerintah. Dengan sendirinya upaya pemerintah untuk menegakan keadilan sosial tidak mencapai sasaran, sebab seharusnya sebelum kita berbicara tentang equity, mereka yang hendak ditolong harus ada terlebih dahulu dalam lembar administrasi kependudukan negara.

Selain itu, tanda utama reproduksi sosial kaum miskin kota atau yang miskin tetap miskin meskipun zaman berganti terlihat dari ketiadaan identitas kependudukan untuk golongan yang paling lemah.  Dalam pertemuan di tahun 2013, Ibu Sri, seorang bekas pekerja anak yang masuk ibukota Jakarta pada tahun 1984 tidak memiliki identitas kependudukan apa pun. Di tahun 2013, ketika wawancara dilakukan terhadap Ibu Sri, ia masih kesulitan mengurus identitas kependudukan untuk anaknya sendiri. Persoalan kaum miskin ibukota tidak cukup dimengerti dengan baik, sehingga mereka yang marginal ini lebih sering diberikan hukuman daripada dibantu. Contoh Ibu Sri ini menjelaskan bahwa periode empat dekade tidak serta merta membuat ia lebih mudah diakui sebagai warga negara di ibukota,  sebaliknya ia tetap dalam posisi yang sama. Ibu Sri adalah representasi kaum miskin absolut di ibukota.

Kaum miskin dan Revolusi Administrasi Kependudukan

Dalam proyek pengentasan kemiskinan sering kali jumlah angka kaum miskin menjadi perdebatan utama, karena bertambah atau berkurangnya angka kaum miskin menjadi salah satu indikator berhasil atau tidak seorang pemimpin pemerintah–dan kemudian BPS maupun BI menjadi aktor kunci dalam perdebatan terkait angka-angka ini.

Terobosan revolusioner untuk mengatasi persoalan krisis administrasi kependudukan perlu segera dilakukan. Contohnya dengan sistem blok sensus yang dibikin BPS, data kepemilikan administrasi kependudukan bisa dibuat dengan lebih detil dan dimutahirkan. Bahkan meminta BPS untuk mendata kepemilikan identitas kependudukan sebagai variabel sensus mengingat pentingnya masalah ini. Seandainya kerjasama lintas departemen ini dapat dilakukan, maka  dampaknya sungguh luar biasa untuk warga Negara kita.

Layanan pembuatan identitas kependudukan untuk warga negara seharusnya menjadi prioritas utama, namun prioritas ini lebih sering kalah dengan proyek lain, bahkan prioritas kepemilikan identitas kependudukan warga negara derajatnya masih lebih rendah dibandingkan dengan upaya pemutakhiran DPT (Data Pemilih Tetap) untuk Pemilu. Tidak heran jika tercecernya E-KTP rusak di daerah Bogor beberap waktu lalu jauh lebih menarik perhatian para politikus yang berspekulasi tentang upaya penggelembungan suara, dibandingkan mempertanyakan dengan serius efektivitas sistem pencatatan kependudukan, dan berapa banyak warga negara yang tidak tercatat.

Warga negara kita yang miskin bukan lah orang malas, atau antipati terhadap sistem administrasi kependudukan. Baru-baru ini di pedalaman Timor misalnya, ketika Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengirimkan mobil pendaftaran keliling ke Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu. Ribuan orang menumpuk dalam gedung gereja yang dipakai untuk berkumpul. Jatah tiga hari yang diberikan oleh Dinas Dukcapil dipakai dengan maksimal sampai dengan jam 12 malam hingga petugas menyerah dan sebagian warga tetap tak terlayani.

Sebelum kita berbicara tentang CRVS (Civil Registration and Vital Statistics) yang dikembangkan di berbagai negara maju, sebaiknya kita memperkokoh dasar administrasi kependudukan kita dengan lebih baik.

Sudah seharusnya riset awal (baseline) menyeluruh untuk memotret kondisi hambatan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia dan kepemilikan identitas kependudukan dilakukan, agar sekian bias bisa dieliminir sejak awal, dan hambatan dipetakan dari daerah tersulit. Sebab kecenderungan para pembuat program administrasi kependudukan kita saat ini adalah cenderung lupa pada betapa luasnya Indonesia, dan minimnya akses warga-warga tersulit, maupun kesulitan kaum miskin kota. Kepada mereka yang rentan ini perhatian lebih wajib diberikan.

Sudah saatnya revolusi di bidang administrasi kependudukan dijalankan, sebab identitas kependudukan adalah infrastrurktur dasar warga negara. Tanpa upaya ini warga negara hanya cenderung tinggal sebagai kata-kata abstrak seperti yang sedang terjadi. Proyek administrasi kependudukan seharusnya tidak menjadi lahan korupsi, namun menjadi titik balik untuk menegakan keadilan sosial untuk seluruh warga negara dengan membuat mereka ada, dan diakui oleh institusi negara. Krisis identitas kependudukan harus segera diakhiri!

*Peneliti IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)

nb: tulisan ini diterbitkan oleh Pos Kupang pada tanggal 17 September 2018


Kaum miskin dan Revolusi Administrasi Kependudukan

Identitas Kependudukan Masalah Utama Kaum Miskin

Oleh: Dominggus Elcid Li

Share This Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *