Aku Lageee Piknik!

Oleh: Elcid Li*

 

Di LP Sukamiskin yang tidak miskin para koruptor sedang piknik tertutup. Penjara yang dulu pernah dihuni oleh Bung Karno, kini juga di-isi para koruptor. Bedanya di tahun 1931 ketika ditahan di Sukamiskin rambut Bung Karno dicukur hampir gundul alias ‘di-milimeter’, dan memakai baju tahanan. Sekarang LP Class 1 Sukamiskin yang menampung para koruptor telah menjelma menjadi kamar ‘kos eksklusif’ yang kira-kira setara dengan hotel bintang tiga, para koruptor penghuninya tampak terawat dan rambut mereka tetap modis dan di blow—pakai tertawa lebar pula. Hanya para sipir yang tahu service apa saja yang ada di sana.

Dengan kekuatan aset, bahkan mungkin jaringan politik para koruptor memberikan tafsir baru atas penjara. Penjara tidak harus sengsara, fasilitas penjara bisa dipesan. Pokoknya seperti lawakan Warkop DKI (Dono Kasino Indro) yang tenar di era Orde Baru, “Semua Bisa Diatur”. Tidak perlu jera di penjara.

Bicara soal kekuatan (power), bahkan Menkumham yang membawahi sekian LP di Indonesia mengeluh bahwa ‘menata ulang LP tidak semudah seperti yang terlihat’. Tidak mudah, karena terlalu banyak kepentingan yang harus didahulukan.

Prinsip the rule of law diganti menjadi the rule of power. Ini yang membuat konsep Weber tentang kuasa (power) dan otoritas (authority) menjadi lebih jelas. Dari tafsir penjara bisa kita lihat siapa sebenarnya yang sedang berkuasa di negeri ini dan melampaui pemegang otoritas.

Menjelang Pemilu 2019, siapa yang masuk penjara dan siapa yang akan masuk penjara dihitung betul oleh sepersekian elit Indonesia yang bisa ‘bermain politik’.  Contohnya Prabowo berjanji akan memulihkan hak Habieb Rizieq, yang sementara tinggal di ‘pengasingan’ di Arab Saudi. Atau pun Ahok yang juga berjanji akan memberikan klarifikasi setelah keluar dari Mako Brimob tentang kabar ia jatuh cinta lagi. Atau SBY yang menantang agar fitnah skandal perbankan yang ditujukan kepadanya dibuktikan, tentu Anas Urbaningrum punya cerita tersendiri. Ia dipenjara, setelah menang pemilihan menjadi Ketua Umum. (Setnov yang berjanji akan membuka kasus Century)

Entah kenapa penjara begitu dekat dengan kekuasaan untuk para politikus Asia Tenggara di kawasan tropis ini? Entah Anwar Ibrahim di Malaysia, entah Soekarno atau pun Sjahrir di Indonesia?  Tetapi Anwar tidak korupsi, yang katanya korupsi adalah Najib. Sedangkan Soekarno dan Sjahrir tidak ada urusan dengan uang. Sjahrir ditahan di era Soekarno, dan Soekarno ditahan di era Soeharto.

Soeharto tidak ditahan, ia cuma minggir (step aside), dan bukan turun (step down) dari kekuasaan. Buktinya Tomy Soeharto sang dalang pembunuh kami pun boleh mengajukan diri ikut calon legislatif. Mungkin dengan logika ini, Banwaslu pusat berdalih jika dalang pembunuh hakim saja boleh mencalonkan diri, mengapa para bekas tahanan kasus korupsi tidak boleh calonkan diri?

Persoalan tentu makin pelik karena mereka yang masuk bui adalah para petinggi partai politik, orang-orang kunci di negeri ini, para elit. Mereka bukan kelinci, mereka adalah harimau yang sedang piknik. Meskipun di dalam kurungan, taring mereka masih ada.

Partai politik dan korupsi bukan lah hal baru. Catatan tentang munculnya para orang kaya baru diuraikan dengan gamblang oleh Moctar Lubis yang memberikan latar belakang Jakarta dan partai politik di tahun 1950-an lewat novelnya Senja di Jakarta yang diterjemahkan menjadi Twilight in Jakarta. Permainan komoditas, pengadaan barang masihlah hal yang sama dalam korupsi. Kerjasama simbiosis mutualisme antara pemimpin redaksi dan politikus pun sudah dikenal tahun-tahun itu.

Bedanya, saat menulis tentang korupsi para elit politik, Mochtar Lubis ada dalam posisi tahanan rumah. Dulu liputan investigasi harganya mahal, sebab jika ada fakta yang muncul ke publik seseorang bisa ditindak, sekarang fakta telanjang yang tersebar lewat Whatsapp tidak membuat gejolak dalam masyarakat, apalagi pemerintah merasa malu? Lain Jepang yang punya tradisi harakiri, lain Indonesia. Koruptor di Indonesia seperti ikan yang dijual di Jakarta bisa mati tujuh kali. Memang koruptor di Indonesia memang mirip kucing (harimau kecil).

Penjara memang menjadi ruang mati sementara untuk para koruptor. Penjara memang ibarat ular dalam permainan ular tangga, tetapi ia tidak seperti bidak catur yang langsung mati jika dimakan, untuk para koruptor ini cuma pindah ke ‘ujung ekor ular’.  Penjelasan ini lah yang membuat para koruptor tetap dipertahankan dalam daftar caleg.

Kabar berbeda datang dari Mendagri, para PNS (Pegawai Negeri Sipil) terpidana korupsi akan diberhentikan. Tiba-tiba di sini seolah pemerintah punya nyali, dan bisa ‘seriyeus’ menangani kasus korupsi. Apakah mereka yang diberhentikan adalah pegawai rendahan, atau mereka punya anak bini atau tidak, pemerintah tak peduli. Ya, pemerintah hanya bisa tegas untuk mereka yang tidak punya power, para pegawai kecil, yang korupsi pun sebagian terpaksa.

Jika di kalangan orang Tionghoa orang kenal Sembilan Naga untuk menyebut dunia penguasa ekonomi yang disertai dengan kepalan tangan, maka di kalangan para politikus mereka yang masih bisa bermain tanpa bisa ditangkap entah disebut apa. Di tangan mereka-mereka ini lah Indonesia dikendalikan. Demokrasi model ini disebut sebagai plutokrasi. Untuk para plutokrat, penjara adalah tempat piknik.

Amat beda dengan lagu band lama d’lloyd yang judulnya ‘Hidup di Bui’. Syair lagu d’lloyd bukan untuk para penghuni LP Sukamiskin kelas plutokrat:

Hidup di bumi bagaikan burung

Bangun pagi makan nasi jagung

Tidur di ubin pikiran bingung

Apa daya badan ku terkurung

Para koruptor di LP Sukamiskin tidak bernyanyi lagu di atas. Mereka mungkin menyanyikan lagu Siti Badriah ‘Aku lagi syantik’, dan judul tulisan di atas dinyanyikan dalam irama yang sama.

Ya, koruptor pun lagi ingin dimanja.

 

*Peneliti

Share This Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *